Perkembangan Awal Ajaran Fiqh di Indonesia - ABHISEVA.ID

Perkembangan Awal Ajaran Fiqh di Indonesia

Perkembangan Awal Ajaran Fiqh di Indonesia


Perkembangan Awal Ajaran Fiqh di Indonesia - Syari’ah menitikberatkan kepada lima dasar pokok Islam, sebagaimana yang tercantum di dalam rukun Islam yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji; juga mengatur urusan perkawinan, kekeluargaan, warisan, perdagangan, dan kegiatan politik. Adat adalah aturan, kebiasaan, dan cara-cara pra-Islam yang lazim dianut atau dilakukan meskipun tidak seluruhnya selalu dapat disesuaikan dengan syari’ah. Di bawah ini akan diberikan deskripsi singkat perkembangan awal ajaran fiqh di Indonesia.

Di kota-kota besar dan kecil serta pelosok-pelosok yang terdapat banyak masyarakat muslimnya, didirikan masjid-masjid untuk sembahyang berjamaah. Dari cerita babad dan hikayat diketahui bahwa raja-raja, kaum bangsawan dan rakyat secara bersama-sama melaksanakan sembahyang, terutama sembahyang Jumat, Idulfitri, dan Iduladha yang disebut juga sembahyang Raya.




Perkembangan Awal Ajaran Fiqh di Indonesia

Masjid Agung Demak dan Cirebon, dalam cerita dikenal sebagai tempat bersembahyang jemaah Wali Sanga. Pada masa-masa lalu, banyak wanita di Indonesia bersembahyang di masjid-masjid bersama-sama dengan kaum pria. Hal ini dapat dilihat dari adanya pawestren atau pawedonan (tempat istri/wanita) di dalam masjid-masjid kuno.

Di dalam ibadah sembahyang di sebagian masyarakat Lombok hingga kini ada yang dinamakan sembahyang watu telu, yaitu sembahyang yang hanya dilaksanakan tiga kali sehari. Hal ini berlawanan dengan golongan muslim yang bersembahyang lima kali sehari dalam lima waktu yang merupakan kewajiban bagi ahli sunnah wal-jamaah. 


Mereka dikenal sebagai suatu sekte yang berpegang pada kebiasaan tradisional yang disebut adat, bersama dengan syariah. Adat mereka adalah hukum kebiasaan, misalnya ada kebiasaan bahwa tidak seorang pun wanita dapat mewarisi sawah, sedangkan agama Islam tidak mengecualikan wanita dari warisan semacam itu.


Zakat yang merupakan dasar pokok dalam agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin Indonesia dengan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, terutama zakat fitrah yang biasa dilakukan pada akhir bulan Ramadhan. Di Indonesia umumnya, bulan Ramadhan disebut bulan Puasa dan di Jawa disebut pula dengan sasi Syam atau Saum. Pada bulan itu dilakukan sembahyang tarawih setiap malam setelah sembahyang Isya. 


Orang-orang yang taat, selama satu bulan penuh benar-benar berpuasa, tidak makan dan minum, serta menahan segala hawa nafsu pada siang hari. Dalam Kanon Adat Makuta Alam dari zaman Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh disebutkan tentang karunia sultan pada hari sebelum puasa kepada uleebalang po-teu (uleebalang tanpa wilayah). Sembahyang Hari Raya Puasa dan Haji di Masjid Baiturrahman harus dihadiri oleh sultan.


Di Kerajaan Mataram, sultan melakukan sembahyang bersama-sama di masjid pada hari Jumat, dan juga pada hari Garebeg Hari Raya Puasa, meskipun bukan tahun Dal. Hal itu juga diketahui dari berita asing pada tanggal 9 Agustus 1622. Menjelang hari Idul Fitri biasanya orang-orang sibuk membuat pakaian baru untuk dipakai pada hari raya tersebut. 


Sedangkan di Kerajaan Banten orang-orang sibuk membuat pakaian sehingga dikatakan oleh Lodewycksz pada tahun 1596 seolah-olah semua orang di Banten menjadi tukang-tukang jahit. Pada malam hari beduk dipukul bertalu-talu, sebagai tanda pemberitahuan sebelum melakukan sahur dan sembahyang hari raya. Pada hari-hari biasa, beduk dan kentongan dipukul pula, tetapi terbatas menjelang sembahyang. 


Pada zaman dahulu beduk atau kentongan sangat berguna sebagai pengganti jam. Hal itu sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia yang telah memiliki dan menggunakan alat tersebut sebagai tanda pemberitahuan atau panggilan dalam mengumpulkan orang-orang.


Tentang haji, yaitu rukun Islam kelima, agaknya sejak hubungan langsung dengan Mekkah, orang-orang muslim dapat melakukan ibadah haji. Beberapa orang tokoh, pernah diceritakan dalam babad atau hikayat, naik haji, seperti Rara Santang maupun Cakrabuana yang kemudian berganti nama menjadi Sarifah Muda’im dan Haji Duliman. 


Selain itu ada kisah tentang Sultan Abunasar Abdul Kahar dari Kerajaan Banten sekembalinya dari Mekkah terkenal dengan julukan Sultan Haji. Sultan ini pergi ke Mekkah dua kali, yaitu pada tahun 1669 sampai tahun 1671 dan tahun 1674 sampai 1676. Pangeran Arya Ranamenggala dari Kerajaan Banten juga seorang haji. Sudah tentu pada masa-masa dahulu orang yang menunaikan kewajiban haji tidak sebanyak abad-abad ke-19 dan ke-20.

Perkembangan Awal Ajaran Fiqh di Indonesia

Pada tahun 1852-1838 rata-rata 2000 orang muslim Indonesia pergi naik haji. Pada tahun 1889 berjumlah 3100 orang, dan tahun 1896 berjumlah 11.700 orang. rata-rata pertahun yakni sejak sepuluh tahun sesudah 1880 orang Indonesia yang naik haji ada 30000 orang dari 85000 orang yang berasal dari luar negeri Arab. 


Jumlah orang Indonesia yang melakukan ibadah haji tersebut merupakan bukti akan daya hidup dan semangat Islam di antara penduduk kepulauan Nusantara. Penduduk kebanyakan harus menabung bertahun-tahun agar dapat menunaikan suci itu. Jadi, keinginan untuk menunaikan kewajiban ibada haji itu pasti sangat kuat di Indonesia.


Adat memegang peranan penting meskipun tidak semuanya dapat disesuaikan dengan syari’ah. Perkawinan, misalnya, dapat dilakukan dengan cara syari’ah maupun adat, yaitu adat nikah dilakukan dengan syarat-syarat syari’ah Islam, tetapi upacara lainnya dilakukan menurut adat setempat. Biasanya setelah akad nikah mempelai laki-laki harus membacakan janji-janji terhadap mempelai perempuan yang lazim disebut ta’liq thalaq. 


Menurut leluri Jawa, ta’liq diadakan mula-mula oleh seseorang sultan yang bersama beberapa orang prajuritnya kembali dari suatu ekspedisi yang sangat lama. Namun, istri mereka telah kawin lagi dengan orang lain. Hakim agama telah memutuskan tali pernikahan mereka dengan alasan bahwa suaminya telah meninggalkan istrinya tanpa memberi nafkah sepantasnya. Hal yang demikian membawa syarat baru bahwa talak tidak gugur apabila kepergian suami disebabkan oleh perintah yang berkuasa.


Mengenai warisan menurut syariah, perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, di Indonesia hal berlainan karena disesuaikan dengan adat yang menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memperoleh warisan yang sama besarnya. Ajaran yang bertentang dengan syariah Islam tentang warisan pada agama waktu telu di Lombok adalah melarang perempuan menerima warisan sawah: sedang dalam syariah batasan hal itu tidak ada sama sekali. 


Di antara keluarga nelayan yang mendapat warisan perahu adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapat warisan rumah. Di daerah Minangkabau hukum waris berdasarkan syari’ah Islam tidak diikuti. Di Minangkabau berlaku hukum kekeluargaan berdasarkan garis ibu, karena harta kekayaan perseorangan yang diperoleh sendiri oleh si peninggal jatuh kepada kaum kerabat dari pihak ibu sebagai harta milik keluarganya.


Jika ditinjau dari kenyataan bahwa islamisasi yang dahulu di Minangkabau lebih bersifat praktik-praktik tarekat serta perumusan kembali ketetapan yang berlaku, masuknya agama Islam tidaklah secara serius mengancam akar-akar dasar masyarakat Minangkabau. Unsur-unsur baru yang dibawanya tidaklah berarti kehilangan kultural, tetapi malah menambah kekayaan kultural. Namun, secara ironis Islam menambahkan dimensi lain dari konflik internal yang berlanjut. 


Ketegangan yang terdapat antara kesinambungan dan perubahan antara “tradisi besar” dan variasi-variasi lokal adat, dibentuk oleh tradisi yang terkandung dalam doktrin Islam, terlepas dari dilema abadi bahwa dalam doktrin agama timbul abadi bahwa dalam doktrin agama timbul kesatuan dan perpisahan dari alam dan adikodrati, agama Islam juga menghadapi ketegangan antara universalitasnya yang dicita-citakan serta parokialisme yang nyata. 


Dengan jalan menghindari pertentangan yang potensial antara diri dan alam semesta pada tahap masuknya yang mula-mula sekali, Islam dapat membentuk kembali pola nilai masyarakat sehingga Al-Qur’an dan Hadist mendapat tempat paling utama. 


Untuk itu, dalam konteks yang demikian maka haruslah dipahami sumber-sumber adat Minangkabau yang paling tua bahwa adaik basandi syara, syara basandi adaik. Karena ada dalam arti demikian tidak ada paradoks dalam pola perilaku ideal antara adat dan agama, maka tidak ada perbedaan antara adaik nan sabana adaik dan ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Hadist.


Penyatuan antara adat dan syari’ah juga terjadi di daerah lainnya seperti di Kerajaan Aceh dengan adanya Adat Meukota (Mahkota) Alam yang diwarisi oleh Sultan Iskandar Muda. Lazimnya adat tersebut diperbuat sesudah diadakan permusyawaratan dengan kabinet/dewan, ahli hukum, ahli adat, dan orang-orang besar yang diperlukan.