Sejarah Singkat Budi Utomo - ABHISEVA.ID

Sejarah Singkat Budi Utomo

Sejarah Singkat Budi Utomo


lambang budi utomo, boedi oetomo, budi utomo, pergerakan nasional indonesia, organisasi pergerakan nasional, pergerakan nasional

Budi Utomo - Untuk memahami kebangkitan nasionalisme Indonesia, maka sebagian besar pandangan tertuju pada organisasi Budi Utomo yang lahir pada 20 Mei 1908. Sebermula Budi Utomo lahir atas upaya dr. Wahidin Soedirohoesodo dalam menghimpun beasiswa bagi kalangan priyayi pribumi dalam bentuk “dana belajar” atau studie fond. Dalam mewujudkan keinginannya dr. Wahidin Soedirohoesodo melakukan kampanye ke beberapa wilayah di Jawa sepanjang tahun 1906-1907. 

Kampanye yang dilakukan oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo juga diketahui oleh para pelajar di STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen). Sutomo sebagai seorang pelajar di STOVIA berusaha untuk memperluas jangkauan cita-cita dr. Wahidin Soedirohoesodo yang pada awalnya ingin mendirikan “dana belajar” menjadi sebuah organisasi sosial, pendidikan dan kebudayaan.


Budi Utomo di dalam perkembangannya sebagian besar dipusatkan pada bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan. Meskipun pada akhirnya Budi Utomo pun juga bergerak di bidang politik. Budi Utomo pun juga dianggap sebagai organisasi pertama yang menginisiasi lahirnya pergerakan nasional di Indonesia dan sebagai pelopor bangkitnya nasionalisme Indonesia.  Berikut ini adalah uraian singkat dari penjelasan yang diberikan oleh Akira Nagazumi dalam karyanya “Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908 – 1918.” 


Budi Utomo: Latar Kebangkitan Nasional


Di dalam tradisi Hindu-Jawa, raja dipandang sebagai penguasa alam semesta; dunia berputar di sekeliling takhta kerajaannya. Sama halnya dengan yang terjadi dengan Kerajaan Mataram Islam. Dalam pertengahan abad ke-17 ada usaha yang gagal oleh Raja Amangkurat I untuk menundukkan kepala-kepala daerah inti di bawah takhta pusat, kesatuan kerajaan selalu dalam kondisi yang rawan. Datangnya pedagang-pedagang Belanda di perairan Indonesia, dan tempat berpijak kokoh yang mereka peroleh di daerah-daerah jauh di luar wilayah, dengan sendirinya menjadi tantangan gawat bagi raja-raja Mataram Islam.


Semula para pedagang Belanda (VOC) datang ke Hindia dengan maksud hendak menguasai perdagangan yang menguntungkan dari daerah tersebut, namun hingga makin lama VOC menjadi ikut mencampuri urusan politik di Jawa untuk memungkinkan pertumbuhan perdagangan Belanda lebih lanjut yaitu dengan usaha-usaha menentramkan daerah pantai hingga selanjutnya ke daerah pedalaman Jawa.


Setelah VOC dibubarkan (1799), dibawah kekuasaan Daendels, ia cenderung melecehkan kedudukan para bupati. Perubahan besar politik Belanda atas Jawa, yaitu mengubah para bupati itu menjadi pejabat pemerintahan. Politik Daendels ini dilanjutkan oleh Raffles, letnan gubernur Jawa selama pemerintahan peralihan Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. 


Selama pemerintahannya, Raffles membedakan antara golongan masyarakat yang istimewa dan golongan rakyat kecil, dan menyatakan bahwa tujuan pemerintahannya di Jawa yaitu untuk mengangkat derajat kaum tani. Johannes van den Bosch, diangkat sebagai gubernur jenderal Hindia-Belanda untuk mengawasi pelaksanaan politik baru, yaitu Cultuurstelsel yang mulai diberlakukan sejak 1830. Salah satu dari perubahan-perubahan terpenting dalam politik di bawah van den Bosch ialah pemulihan kedudukan bupati dan pembesar-pembesar pribumi lainnya pada kedudukan istimewa mereka seperti semula.


Masuknya kebudayaan Barat di Jawa, menimbulkan hilangnya pujangga dari keraton. Selain itu, berkembangnya kawin campur untuk percampuran antara kebudayaan Belanda dengan Indonesia. Akibatnya, dapat menyentuh aspek kehidupan mereka hingga timbullah hasrat yang semakin mendalam untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Belanda.


Budi Utomo: Politik Etis dan Priyayi


Sistem politik dan ekonomi liberal yang diberlakukan sejak tahun 1860 telah menyadarkan pengusaha swasta pada kenyataan bahwa kemiskinan pribumi harus diatasi terlebih dahulu, sebelum menumbuhkan tanah jajahan menjadi sebuah pasar yang lebih menguntungkan, karena pengejaran keuntungan oleh para pengusaha Eropa menyebabkan perekonomian pribumi porak-poranda, disamping dengan seiring cepatnya perkembangan penduduk Jawa. 


Sebuah karangan yang ditulis oleh C. Th. Van Deventer tahun 1899 mengenai “Utang Budi” itu mengemukakan, bahwa bangsa Belanda berutang kepada Hindia oleh keuntungan-keuntungan yang diperolehnya selama dasawarsa-dasawarsa yang lalu. Hingga Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 mengumandangkan bermulanya zaman baru dalam politik kolonial, yaitu Politik Etis. Tujuan politik etis, yaitu: 


(1) meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, dan;

(2) berangsur-angsur menumbuhkan otonomi dan desentralisasi politik di Hindia Timur Belanda. 


Desentralisasi dan ekspansi birokrasi kolonial ke dalam lapangan-lapangan baru menciptakan diri di dalam tubuh pemerintahan. Pemerintah kolonial berharap mengisi jabatan itu dengan para pembesar pribumi dan bawahan mereka yang masih bekerja, karena hanya merekalah orang-orang di Jawa yang benar-benar bisa menjalankan pekerjaan birokrasi. 


Peran serta dalam pembaharuan sebagian besar datang dari golongan priyayi. Pada sekitar pergantian abad ini, kaum priyayi telah berkembang, dari kedudukan sebagai hamba pembesar pribumi menjadi pejabat pribumi untuk pemerintah kolonial.


Asal Mula Budi Utomo


lambang budi utomo, boedi oetomo, budi utomo, pergerakan nasional indonesia, organisasi pergerakan nasional, pergerakan nasional
Gedung STOVIA kini Museum Kebangkitan Nasional

Asal mula berdirinya organisasi Budi Utomo yaitu karena semangat dr. Wahidin Soedirohoesodo, mantan ketua redaksi Retnodhoemilah yang memainkan peranan penting dalam menggalakan pendidikan dan penyadaran terhadap orang Jawa khususnya priyayi, dan juga menjadi penganjur utama berdirinya Budi Utomo. Beliau berusaha untuk meletakkan dasar bagi penyelenggaraan beasiswa yang diperjuangkannya yang menjadi titik tolak untuk melancarkan propaganda tentang kebangkitan Jawa, karena menurut pendapatnya pendidikan merupakan kunci kemajuan. 


Semangat dr. Wahidin Soedirohoesodo itulah yang membuat Soetomo dan Soeradji yang merupakan murid STOVIA mendirikan suatu perkumpulan di dalam STOVIA yang bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908, hingga semakin lama perkumpulan itu semakin besar, dan tidak hanya di dalam STOVIA melainkan keseluruh penduduk pribumi Jawa.

 

Meskipun berdirinya Budi Utomo berawal dari semangat menyelenggarakan beasiswa, namun tujuan Budi Utomo jauh dari sekedar soal beasiswa, karena siswa-siswa ini berpendapat bahwa organisasi baru harus berusaha memecahkan setiap masalah yang dihadapinya.


Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, di sekolah pendidikan guru di Yogyakarta. Semangat yang digelorakan untuk kongres ini terlihat jelas dalam jumlah peserta kongres, yaitu sekitar 300 orang. Dari kongres tersebut dr. Wahidin Soedirohoesodo terpilih menjadi ketua kongres. 


Selama jalannya kongres, penyampaian pikiran (pembicara) dari kaum muda maupun tua silih berganti, menimbulkan banyak sekali perdebatan sehingga jalannya kongres sangat menarik. Mulai dari dr. Wahidin Soedirohoesodo sendiri selaku ketua kongres, Mas Mangoenoesodo selaku dokter keraton dari Surakarta, dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku dokter Jawa, Tjipto Mangoenkoesoemo selaku dokter dari Surakarta. Dari pihak STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soetomo. 


Budi Utomo dan Pemerintah Kolonial


Sejak awal mula pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah menunjukan minatnya yang besar terhadap Budi Utomo. Karena itu minat paling besar kalangan pejabat kolonial adalah siapa kiranya yang akan memangku jabatan ketua organisasi. Bahkan sebelum Tirtokoesoemo mengumumkan keputusannya untuk menerima jabatan ketua itu, gubernur jenderal sangat bergembira mendengar jabatan ketua Budi Utomo ditawarkan kepada orang seperti bupati Karanganyar itu. 


Gubernur jenderal juga berpendapat jika bupati menerima kedudukan ketua itu, diharapkan agar ia mampu mengemudikan organisasi ke arahnya yang benar, dan jika perlu memberikan jaminan kerja sama antara pemerintah dengan badan pengurus Budi UtomoTirtokoesoemo menerima jabatan itu dengan senang hati, dan secara resmi menerima pengangkatan tersebut pada bulan Desember 1908.


Sementara itu, badan pengurus telah mencurahkan perhatiannya pada penyusunan anggaran dasar organisasi yang semula direncanakan hendak mengajukan naskah terakhir anggaran dasar itu agar disahkan sidang pengurus tanggal 29 Mei 1909, dan selanjutnya mengajukannya kepada pemerintah untuk pengakuannya. Isi naskah bersih anggaran dasar yang mencantumkan tujuan Budi Utomo, yaitu:


(1) kepentingan pendidikan dalam arti seluas-luasnya;

(2) perbaikan pertanian, peternakan, dan perdagangan; 

(3) perkembangan teknik dan industri; 

(4) menumbuhkan kembali kesenian dan tradisi pribumi; 

(5) menjunjung tinggi cita-cita umat manusia pada umumnya; 

(6) hal-hal lain yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa.


Kongres kedua 
Budi Utomo diadakan di Gedung “Mataram” Yogyakarta pada malam hari, tanggal 10 dan 11 Oktober 1909. Lebih dari tiga ratus orang Jawa, Cina, dan Eropa hadir pada sidang ini. Namun, suasana umum persidangan kali ini, tanpa banyak berati, oleh karena menurunnya semangat organisasi yang mencolok. Maksudnya, jika kongres tahun 1908 memberikan kesempatan pertama kepada orang-orang Jawa terpelajar untuk memperbincangkan masalah-masalah mereka secara bebas dan spontan, kongres kedua ini sedikit banyak hanya memberikan hierarki baru, lebih terorganisasi tetapi kurang gairah.

Kedua kongres Budi Utomo telah membahas panjang lebar setiap masalah yang bisa dipikirkan yang menyangkut kebudayaan dan pendidikan. Arti penting pendapat Sastrowidjono adalah bahwa untuk pertama kali dikemukakan hubungan esensial antara kemajuan perekonomian dengan kemampuan mencapai cita-cita pendidikan. 

Peserta kongres umumnya menyambut jalan pembaharuan masyarakat Jawa secara berangsur-angsur. Kongres ditutup, dan pada tanggal 18 Oktober badan pengurus akhirnya mengajukan anggaran dasar organisasi kepada pemerintah Kolonial untuk mendapatkan pengesahannya. Gubernur jenderal menyatakan Budi Utomo sebagai organisasi sah dengan Keputusan Pemerintah No.52, 28 Desember 1909. Sekitar satu setengah tahun sesudah rapat pertama di STOVIA Mei 1908, Budi Utomo secara resmi diberi izin melakukan kegiatannya.


Budi Utomo dan Masyarakat Jawa


Lahirnya Budi Utomo menjadi pendorong berdirinya organisasi-organisasi. Oleh karena itu, Bupati tinggi/priyayi luhur membuat organisasi sendiri. Karena mereka memandang Budi Utomo mayoritas di isi oleh priyayi cilik/kecil, sehingga tidak terpikir oleh mereka untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Mereka juga memandang sebagai pemimpin sejati bangsa Jawa. 

Kedua organisasi itu nantinya saling bersaing mengaku sebagai organisasi yang benar-benar mewakili bangsa Jawa. Karena itu, tantangan bagi badan pengurus Budi Utomo yaitu menampung sokongan atau membawa organisasi menjadi lebih menarik bagi priyayi tinggi. 

Sebagi upaya untuk menarik simpatik dari para priyayi tinggi langkah yang dimulai adalah dengan merebut hati penduduk Batavia yang penduduk pribuminya memeluk Islam dengan taat, yang tidak tertarik sama sekali kepada Budi Utomo. Begitu salehnya penduduk Batavia itu, sehingga banyaknya orang-orang yang ke mesjid, sehingga Mohammad Tahir menyarankan, agar Budi Utomo bisa merebut hati penduduk Batavia, hendaknya masjid-masjid di sana (Batavia) dapat diberi bantuan keuangan. 

Andai kata Budi Utomo berhasil diterima kalangan muslim yang saleh itu, maka pertumbuhan organisasi di seluruh Jawa akan sangat dipermudah. Kelompok beragama kedua yang berpengaruh terhadap Budi Utomo adalah Himpunan Teosofi, melalui tokoh wakil sekretarisnya di Hindia, yaitu seorang Belanda bernama D. Van Hinloopen Labberton. 

Hubungan yang sangat berbeda, yang terjadi selama tahun-tahun pertama ini, adalah antara Budi Utomo dengan kelompok beragama ketiga, yaitu suatu gerakan pembaharu Islam: Muhammadiyah. Hadji Achmad Dachlan, calon pemimpin Muhammadiyah masa depan, berharap dengan menjalin kontak di kalangan anggota Budi Utomo yang kebanyakan guru sekolah negeri dan pejabat pemerintahan itu, akan terbuka kemungkinan baginya untuk memberikan pelajaran tentang gagasan-gagasan pembaharuan keagamaannya di sekolah-sekolah.

Pada tahun 1911-1912, munculnya organisasi-organisasi yang ternyata berpengaruh kuat dan akhirnya menutupi Budi Utomo. Organisasi itu ialah Serekat Islam dan Indische Partij. Seperti Budi Utomo, Serekat Islam menekankan perlunya kemajuan, tetapi alasan fundamental di balik gagasan ini sangat berbeda dari Budi Utomo

Serekat Islam menekankan aksi, dan tidak sekedar berbicara. Saingan besar kedua dalam hal dukungan massa ialah Indische Partij yang didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker pada tanggal 6 September 1912. Tujuan partai ini ialah mempersatukan mereka dalam kerja sama atas dasar asas persamaan politik, untuk menciptakan kemakmuran bagi tanah air Hindia, dan menuju satu negara nasional yang merdeka.


Budi Utomo Menuju Panggung Politik


Selama tahun-tahun menjelang Perang Dunia 1, pemerintah kolonial sangat mengutamakan pembangunan pertahanan laut di Hindia Belanda. Ketika pemerintah gusar terhadap kemungkinan terjadinya serangan militer, barulah disadari bahwa akan sia-sialah usaha mempertahankan wilayah yang sedemikan luasnya, dengan jumlah pasukan yang tersedia. 

Karena itu, masalah pertahanan ini menjadi perdebatan tentang milisi pribumi, yang akan terdiri atas pasukan non-reguler yang direkrut dari kalangan penduduk pribumi. Masalah ini dikenal sebagai Indie Weerbaar (kesanggupan Hindia membela diri).

Pimpinan Budi Utomo mulai membahas pertahanan ini selama satu bulan sesudah perang pecah. Langkah pertama yang diambil oleh wakil ketua Radjiman Wediodipoero, ialah menyerukan akan diadakannya rapat seluruh Jawa di Semarang pada tanggal 13 September 1914, dibawah perlindungan Budi Utomo

Masalah utama yang dibahas ialah “bagaimanakah sikap penduduk pribumi yang tepat terhadap pemerintah pada saat yang penting, yang ditimbulkan oleh pecahnya Perang Besar di Eropa, yang juga berpengaruh terhadap tanah air kita?”. Pengurus Pusat Budi Utomo mengusulkan, agar diambil keputusan yang menyatakan, bahwa “tanah air akan memihak pada pemerintah dalam berperang melawan penyerbu yang mungkin datang”.

Gagasan mendahului dukungan terhadap rencana milisi dengan seruan untuk dibentuknya sistem parlementer ini agaknya mempunyai pengaruh mendalam dikalangan anggota Budi Utomo yang bersidang di Bandung, tanggal 5-6 Agustus 1915. Tuntutan agar sistem parlementer, dimana rakyat Hindia dapat menyatakan pendapat mereka dengan bebas, baik sebagai imbalan sesudah atau sebelum diberlakukannya sistem milisi. 

Akhirnya, dari sidang itu, sampai pada satu kesimpulan bersama, yaitu bahwa kesediaan tertentu untuk mendengarkan suara rakyat adalah sangat penting bagi hari depan Jawa. Hal ini menjadi bagaimana Budi Utomo yang tadinya bergerak di bidang pendidikan, tetapi memasuki kiprah politik sebagai akibat dari terjadinya Perang Dunia 1.

Budi Utomo  dan Volksraad


Bahkan sebelum delegasi pertahanan Hindia dari Negeri Belanda, berita pengesahan undang-undang didirikannya Volksraad oleh Staten Generaal telah sampai di Hindia. Kabar bahwa dalam parlemen baru itu akan terdapat 15 anggota pribumi, 10 dipilih dan 5 diangkat dari 38 anggota seluruhnya, langsung menarik perhatian penduduk pribumi. Budi Utomo segera mengambil prakarsa membentuk komite nasional, yang beranggotakan pimpinan berbagai organisasi pribumi terkemuka, dengan maksud membahas masalah Volksraad dan mempersiapkan diri untuk pemilihannya pada masa datang.

Sidang pertama komite nasional diadakan tanggal 31 Maret 1917 di Batavia. Pimpinan badan baru ini, yaitu ketua dan sekretaris keuangan masing-masing adalah R. M. A. Woerjaningrat dan Sastrowidjono. Semua organisasi peserta, kecuali CSI (Centraal Sarekat Islam) cenderung bersifat Jawa-sentris, dan di bawah pengaruh kuat Budi Utomo. Hingga sampai Komite Nasional dibubarkan karena kecendrungan Budi Utomo kepada Komite tersebut.

Pada November 1917, masing-masing organisasi telah menyusun daftar calon mereka, daftar dari sejumlah organisasi telah dibagi-bagikan kepada para pemilih untuk dewan-dewan daerah, dengan harapan mendapatkan dukungan mereka.

Pemilihan berlangsung pada bulan Januari 1918. Pada tanggal 21 Januari, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum memberitahukan tentang hasil pemungutan suara. Hasil pemilihan tersebut, sedikit saja persamaannya dengan daftar calon-calon yang dikemukakan mana pun. Tiga dari lima selebihnya yaitu tokoh terkemuka dari perhimpunan bupati. 

Dengan adanya empat anggota Budi Utomo dan tiga bupati, dari jumlah sepuluh anggota semuanya, maka hasil ini sangat mendekati apa yang dikhawatirkan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada bulan Juli lalu, bahwa “anggota-anggota pribumi yang dipilih ternyata adalah bupati, wedana, dan sebangsanya”.

Kondisi ini tentu dapat dimengerti, bahwa hasil pemilihan itu tidak menggembirakan gubernur jenderal. Satu-satunya alternatif yang diambil oleh gubernur jenderal, yaitu harus menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat lima anggota pribumi selebihnya, agar keseimbangan bisa dicapai di antara berbagai kelompok etnis, dan keagamaan di kalangan penduduk pribumi. Gubernur jenderal menyimpulkan, ialah mengangkat anggota dari kalangan penduduk yang belum terwakili di dalam pemilihan.


Kiprah Budi Utomo Tahun 1918


Peristiwa kebetulan yang menarik terjadi, yaitu bahwa perayaan hari jadi ke-10 Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1918, berlangsung di dalam minggu pembukaan Volksraad. Di tengah suasana perayaan itu, bahwa popularitas Budi Utomo pada saat ultah ke-5 itu tidak hanya karena Budi Utomo merupakan salah satu usaha pertama bangsa Jawa untuk bersatu, tetapi juga karena organisasi ini akhirnya dipandang sebagai semacam simbol persatuan bagi penduduk pribumi. 

Sepanjang lima tahun kedua, walaupun tidak mampu merebut massa dan mempertahankan netralitas keagamaannya, dari sudut semangat persatuan ini Budi Utomo masih menarik bagi penduduk pribumi. Keikutsertaan Serekat Islam dan Indische Partij pada perayaan tahun 1913 menunjukkan dukungan moril yang diterima Budi Utomo dari semua organisasi di Hindia yang hakikatnya terbesar pada saat itu.

Dari 372 orang pemimpin cabang yang tertera, 251 orang diketahui kedudukan sosial mereka. Beberapa ciri organisasi dapat disimpulkan, ialah; 


1. Ciri pertama, pimpinan cabang Budi Utomo umumnya pejabat pemerintah dari dinas ini atau itu. 

2. Ciri kedua, besarnya pengaruh priyayi rendah, karena kebanyakan pimpinan cabang terdiri dari juru tulis. 

3. Ciri ketiga, ialah pangkat seseorang dalam birokrasi pribumi sangat berpengaruh terhadap hierarki kepengurusan cabang. 

4. Ciri keempat, lapangan yang umumnya ada hubungannya dengan pimpinan cabang Budi Utomo ialah dunia pendidikan. 

5. Ciri kelima, bahwa anggota Budi Utomo tidak lagi berasal dari generasi muda. 


Sebutan “Jawa muda” atau “Orang Jawa muda”, yang selama tahun-tahun sesudah 1908 dipakai untuk menamakan Budi Utomo, sekarang tidak lagi membangkitkan keistimewaan apapun melainkan sebutan untuk orang Jawa yang sadar pada umumnya. Hal ini, disebabkan karena keluarnya anggota-anggota dari kalangan generasi muda. Perlu diperhatikan, bahwa lima ciri keanggotaan Budi Utomo tersebut diatas mengalami sedikit perubahan selama periode sesudah tahun 1918. 


Budi Utomo selama tahun-tahun pertama Volksraad: 1918-1921


Volksraad dibuka secara resmi oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum pada tanggal 18 Mei 1918. Suasana umum yang terasakan ialah, bahwa pembukaan Volksraad ketika itu merupakan pertanda bagi permulaan zaman baru. Namun, sebuah masalah yang kontroversial dan mengancam keutuhan harus dihadapi badan ini, yaitu tentang bahasa resmi Volksraad. Djajadiningrat dan Van Hinloopen Labberton menyampaikan sebuah mosi, agar kedua bahasa Melayu dan belanda ditetapkan sebagai bahas resmi Volksraad

Alasan dibalik mosi ini yaitu jika wakil-wakil pribumi mendapat kesempatan sama untuk menyatakan pendapat mereka di depan Volksraad, maka mereka haruslah diizinkan membahas persoalannya dengan bebas di dalam bahasa ibu mereka sendiri. Gubernur Jenderal setuju, dan mayoritas hasil pemungutan suara menyetujui mosi Djajadiningrat, yaitu agar mengubah dekrit kerajaan, yaitu pada sidang-sidang umum, baik bahasa Belanda maupun Melayu boleh digunakan. 

Wakil-wakil Budi Utomo di Volksraad selama sidang pertama itu lebih banyak berbicara mengenai masalah pendidikan. Khususnya Radjiman yang menegaskan arti politik di dalam pendidikan bagi rakyat pribumi. Radjiman juga mengemukakan perlunya pendidikan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan masyarakat, yaitu menekankan pentingnya penduduk Hindia diajar sejarah pribumi. 

Pendapat wakil-wakil Budi Utomo, Dwidjosewojo mengemukakan analisis mengenai sistem pendidikan di Jawa. Sastrowidjono menyesali keadaan, bahwasanya Volksraad tidak mempunyai kekuasaan legislatif, dan mengajukan pendapatnya agar setidak-tidaknya hak bertanya diakui. Bagi Budi Utomo, Volksraad dipandang sebagai suatu tempat Timur dan Barat bertemu, dan saling memahami satu sama lain; dan bukannya tempat untuk berkonfrontasi antara anggota-anggota yang pribumi dan yang Eropa.  

Sidang pertama Volksraad ditutup tanggal 31 Juli 1918. Musim gugur tahun 1918 menyaksikan berakhirnya Perang Dunia 1, dengan akibat timbulnya krisis politik di Negeri Belanda, yang berdampak luas pula di Hindia. Yaitu dengan partai ISDP mengajukan sebuah mosi pada tanggal 16 November, menuntut untuk pembaharuan Volksraad. Bahkan Budi Utomo pun memutuskan bergabung dengan C.S.I. Dan Insulinde untuk membentuk front persatuan mengenai mosi tersebut.

Mosi untuk meningkatkan program penerimaan keanggotaan Budi Utomo dikemukakan dalan rapat cabang di Klaten, Jawa Tengah, tanggal 1 Januari 1919, oleh Kartosoehardjo. Alasan pokok yang dikemukakannya sebagai penunjuang mosi ini adalah, agar Budi Utomo membebaskan diri dari reputasinya sebagai partai yang khusus untuk penjabat pemerintahan saja. 

Keputusan yang di ambil saat itu, dengan maksud untuk menolak kritik bahwa Budi Utomo hanyalah memperhatikan kepentingan para ningrat atau bangsawan Jawa, yaitu dengan merumuskan sebuah rencana untuk meningkatkan hubungan partai dengan massa luas penduduk pribumi. 

Pada tahun 1921, dalam batas tertentu, waktu telah habis bagi Van Limburg Strimum dan harapannya, bahwa Budi Utomo akan memberikan corak kepemimpinan moderat. Jabatan gubernur jenderal digantikan oleh D. Fock. 

Politik Fock, bersikap kurang toleran terhadap organisasi pribumi namun perhatian utamanya bukanlah menghalangi organisasi-organisasi pribumi, melainkan memantapkan kondisi perekonomian di Hindia. Untuk mengatasi kesulitan keuangan yang semakin memuncak, maka pemerintah kolonialnya mengurangi anggaran untuk kesejahteraan, pendidikan, dan dinas pemerintahan. 

Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia, dan beberapa organisasi lokal lainnya, untuk membentuk sebuah partai besar yang terkenal sebagai Partai Indonesia Raja atau Parindra. Adapun pimpinan organisasi baru ini adalah Soetomo. Namun disimpulkan, bahwa peranan federasi baru Parindra ini akan sama terbatasnya seperti peranan Budi Utomo.