Radikalisasi Pergerakan Nasional Indonesia - ABHISEVA.ID

Radikalisasi Pergerakan Nasional Indonesia

Radikalisasi Pergerakan Nasional Indonesia

Radikalisasi Pergerakan Nasional Indonesia - Pada awal zaman pergerakan nasional tahun 1908-1916, pergerakan organisasi politik di Indonesia kebanyakan masih bersikap lunak dan kooperatif dengan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam masih ingin memajukan organisasinya dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda, atau ingin bekerja sama dengan Belanda untuk memajukan organisasi mereka.


Organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam belum bertujuan untuk memerdekakan Indonesia, organisasi ini masih berkutat pada masalah internal dan bersifat kedaerahan, seperti Budi Utomo, organisasi ini semula bertujuan untuk memberi beasiswa kepada rakyat Jawa agar bisa bersekolah, seperti pembentukan dana pelajar bagi pelajar pelajar STOVIA yang kurang mampu, dan yang paling penting bertujuan untuk menaikkan kembali harga diri dan martabat orang Jawa yang ditindas. 

Timbul banyak perpecahan di kubu muda dan kubu yang tua di dalam tubuh Budi Utomo, kubu muda ingin Budi Utomo tidak bergerak pada kebudayaan dan pendidikan saja tetapi juga politik hal inilah yang menyebabkan organisasi Budi Utomo ini redup dan kalah pamor dengan Sarekat Islam dan Indische Partij di kemudian hari.

Organisasi berikutnya adalah Sarekat Islam yang berdiri pada tahun 1911, organisasi yang pada awalnya hanya berkutat pada bidang ekonomi saja lambat laun berubah menjadi organisasi besar, bahkan melebihi Budi Utomo yang lebih dulu muncul, karena Sarekat Islam tidak lagi fokus ke dalam masalah ekonomi seperti persaingan dengan pedagang batik cina saja, tetapi sudah masuk ke dalam hal politik, karena tujuannya adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam didirikan oleh KH. Samanhudi, beliau merupakan pengusaha batik terkenal di Solo, sebelumnya Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Sarekat Islam menjadi organisasi yang besar ketika di ketuai H.O.S. Cokroaminoto.

Organisasi-organisasi Pergerakan Nasional


Organisasi-organisasi di Hindia-Belanda pada saat itu tidak selamanya patuh kepada Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, namun mereka sudah berani melakukan perlawanan-perlawanan, hal ini menjadi indikasi bahwa masa pergerakan nasional memasuki masa radikalisasi. Radikalisasi adalah transformasi dari sikap pasif atau aktivisme kepada sikap yang lebih radikal, revolusioner, ekstremis, atau militan. Pada masa radikal atau masa dimana organisasi tidak lagi bergantung atau berhubungan dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tetapi organisasi-organisasi ini menajadi organisasi yang nonkooperatif dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Perang Dunia I pada tahun 1914-1918 sangat mempengaruhi Negeri Belanda dan koloni-kiloninya termasuk Hindia-Belanda. Baik negara induk maupun Hindia Timur tidaklah secara langsung ikut dalam peperangan, tetapi mereka tidak dapat mengelakkan diri dari akibat-akibat perang ini.

Menjelang Perang Dunia I, pemerintah kolonial sangat mengutamakan pembangunan pertahanan laut di Hindia Belanda, namun pemerintah kolonial kekurangan pasukan reguler dan kekurangan dana, kemudian kedua masalah ini berjalinan dengan masalah milisi pribumi. Pada akhirnya pasukan non-reguler akan direkrut dari kalangan penduduk pribumi. Masalah ini dikenal dengan Indie Weerbaar (kesanggupan Hindia membela diri).

Perang Dunia I meletus pada bulan Agustus 1914, yang mengakibatkan kekhawatiran gerakan angkatan laut Jerman secara besar-besaran akan meluas sampai ke Hindia Belanda, tetapi sangat dikhawatirkan akan salah satu kekuatan sekutunya, yaitu Jepang akan menyerbu. Pimpinan Budi Utomo mulai membahas masalah ini selama satu bulan sesudah perang pecah, terjadi perdebatan apakah akan dibentuk milisi atau tidak.

Setelah mengadakan rapat dan pertemuan yang lain, pada akhirnya pemuda pribumi berpendidikan Barat yang menjadi sasaran sistem milisi mengajukan syarat, yaitu sebagai imbalan dari adanya sistem milisi, perwakilan rakyat harus diberikan. Syarat itu dipenuhi pada tahun 1907 politik desentralisasi yang bercirikan dewan-dewan kota praja, sudah dijalankan bersamaan dengan dewan-dewan daerah. 

Kemudian dibentuklah Dewan Rakyat (Volksraad) Hindia Belanda pada 16 Desember 1916 namun baru dibuka secara resmi oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum pada tanggal 18 Mei 1918, anggota Volksraad terdiri dari 15 anggota pribumi dari 38 anggota seluruhnya. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas.

Pada tahun 1914, Sneevliet mendirikan sebuah organisasi politik di Hindia yang diberi nama Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Awalnya anggotanya hanya 65 orang, yang kesemuanya adalah orang Belanda dan kalangan Indo-Belanda. Sneevliet masih belum yakin untuk merekrut anggota dari kaum bumi putra. Dalam waktu setahun kemudian, organisasi tersebut mengalami perkembangan pesat menjadi ratusan anggotanya. 

Perkembangan tersebut tak terlepas dari peranan koran organisasi berbahasa Belanda, Het Vrije Woord yang menjadi corong propaganda ISDV. Beberapa tokoh Belanda yang aktif membantu Sneevliet adalah Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan H.W. Dekker. Di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama-nama Semaun, Alimin dan Darsono. Pengaruh ISDV juga meluas di kalngan buruh buruh kereta api dan trem yang bernaung dibawah organisasi Vereniging van Spoor Tramweg Personal (VTSP).

Dalam waktu yang bersamaan, pergerakan di Hindia Belanda tengah mengalami masa terang. Sarekat Islam, terus membesar dengan jumlah anggota mencapai puluhan ribu yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu ISDV, merubah haluan untuk menitik beratkan  pengorganisiran pada anggota-anggota maju dari Sarekat Islam, dan inilah cikal bakal generasi pertama perekrutan kader-kader Marxis. 

Pada 1918 ketika Perang Dunia I berakhir, yang mengakibatkan timbulnya krisis politik di Negeri Belanda, yang berdampak luas pula di Hindia. Krisis November terjadi saat Jerman bertekuk lutut, kaum sosialis Jerman menggulingkan kekuasaan raja dan mendirikan sebuah republik. Pada hari berikutnya pemimpin SDAP atau Partai Buruh Sosial Demokrasi di Belanda, M.J. Troelstra, mencoba mengikuti teladan Jerman, berusaha merebut kekuasaan dengan kekerasan. 

Di Hindia-Belanda partai yang paling dekat hubungannya dengan SDAP Belanda adalah ISDV mengajukan mosi (pembaharuan di Hindia) pada tanggal 16 November, melalui C.G. Cramer (satu-satunya wakil partai tersebut di Volksraad). Pada tanggal 15 November krisis di negeri Belanda telah reda saat mosi Cramer diajukan  ke Volksraad.

Pada tahun 1921, van Limburg Stirum digantikan oleh D.Fock. D. Fock memiliki pengalaman sebagai pengacara di Hindia saat berusia 42 tahun. Ketika kembali ke Hindia sebagai Gubernur Jenderal usianya sudah 62 tahun. Ia bersikap kurang toleran terhadap organisasi pribumi dibanding Stirum. Tujuan utama kedatangannya adalah untuk mengatasi kesulitan keuangan yang semakin memuncak , baik di Negeri Belanda maupun di Hindia. 

Gubernur Jenderal van Limburg Stirum memberlakukan kebijakan keuangan ala Draconian, dengan memangkas habis-habisan pengeluaran sektor pemerintah dengan mengurangi anggaran untuk kesejahteraan, pendidikan dan dinas pemerintahan, dan menggenjot kenaikan pajak dengan mengusik kegiatan bisnis partikulir Belanda. Hal ini terlihat dari pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh buruh sebagai reaksi dari kebijakan tersebut.

Organisasi-Organisasi Pergerakan Nasional Memasuki Fase Radikal


Pada awal jaman pergerakan nasional pada tahun 1908-1916, pergerakan organisasi politik di Indonesia kebanyakan masih bersikap lunak dan kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda, organisasi organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam masih ingin memajukan organisasinya dengan bantuan pemerintah Hindia Belanda, atau ingin bekerja sama dengan Belanda untuk memajukan organisasi mereka. 

Selain itu juga Organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam belum bertujuan untuk memerdekakan Indonesia, organisasi ini masih berkutat pada masalah internal dan bersifat kedaerahan seperti tujuan Budi Utomo yakni pendidikan untuk kaum priyayi maupun tujuan awal dari Sarekat Islam saat masih bernama SDI dahulu yakni ingin melawan tindakan curang para pedagang tionghoa. 

Walaupun pada awalnya kedua organisasi bersifat sangat lunak dan kooperatif terhadap pemerintahan kolonial belanda tapi tapi fase yang terelakan juga melanda kedua organisasi, dimana mereka berubah haluan yang sebelumnya bersifat lunak menjadi menentang/melawan kolonialisme belanda secara terang-terangan. Fase ini-lah yang di sebut sebagai fase radikalisme pergerakan nasional di Indonesia.

Dimulai dari munculnya konsentrasi radikal (radical consentratie) di dalam dewan rakyat atau volksraad dimana  organisai politik yang merasa bahwa tidak puas dengan volksraad ikut bergabung dalam front ini termasuk juga Budi Utomo yang sebelumnya sangat pro terhadap belanda. Lain hal-nya dengan Sarekat Islam yang menyatakan sikap mereka dengan langsung keluar dari dewan rakyat. Para organisasi politik di volksraad berbendapat bahwa melalui kooperasi, kepetingan-kepentingan rakyat tidak mendapat perlindungan, sehingga golongan kaum nasionalis memandang bahwa pembentukan kekuataan di kalangan rakyat merupakan syarat mutlak untuk mengambil alih kekuasaan politik.

Organisasi pergerakan di Nederland (Perhimpunan Indonesia) mempelopori membuat resolusi yang menyatakan bahwa kooperasi dengan pemerintah harus ditolak. Muncul-lah organisasi-organisasi yang mulai menentang kolinialisme Belanda dengan berbagai senjata mereka seperti menggunakan ideologi, kondisi sosial, dan lain-lain.

Radikalisasi terjadi pada pergerakan nasional Indonesia karena kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda mulai melenceng dari tujuan Politik Etis dan juga semakin banyaknya organisasi yang tidak mau berhubungan atau non-kooperatif dengan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, dan juga maraknya gerakan-gerakan Komunis yang bertentangan dengan paternalistik dan liberal progresif Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda sehingga banyak pelarangan aktivitas-aktivitas politik pada organisasi organiasi di Indonesia. Sehingga banyak timbul gerakan gerakan radikal yang di lakukan oleh organiasi yang mulai muncul pada awal akhir tahun 1918 dan pada awal tahun 1920-an.

Gencarnya gerakan komunisme di Indonesia membuat Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda bersikap reaksioner dan konservatif terhadap organisasi politik lainnya di Indonesia. Tindakan keras Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda pada pemimpin komunis seperti Semaun dan Darsono membuat Sarekat Islam dan Budi Utomo tidak dapat menghindari proses radikalisasi tersebut. Ada beberapa faktor penghambat yang menghalangi pendekatan solidaritas antara kedua organiasasi itu dengan golongan komunis yaitu perlawanan terhadap kapitalisme karena bagi Sarekat Islam tidak mungkin gerakannya mampu mencakup kapitalisme dalam negeri, Sarekat Islam hanya bisa menuduh atau mencap kapitalisme berdosa sebagai biang keladi eksploitasi rakyat.

Bagi Budi Utomo perjuangan kelas yang revolusioner terang tidak dengan progam perjuangan serta tidak langsung menyangkut kepentingan pribadi golongan,dan grakan radikalisasi dari Budi Utomo merupakan barometer bagi derajat konservatisme dan dan sifat reaksioner politik kolonial Hindia Belanda,menjelang pembentukan Dewan Rakyat,dan Budi Utomo juga tergabung pada Radicale Concentratie (RC) bersama sama dengan Sarekat Islam, ISDV dan Insulinde pada 16 November 1918. Tuntutan RC ialah pembentukan pemerintahan parlementer dengan pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen dan parlemen di beri kekuasaan legislatif dan di pilih oleh rakyat.

Munculnya Indische Partij pada tahun 1912, oleh 3 serangkai yaitu, Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo. organiasi ini bergerak dalam bidang politik dan kritis pada kebijakan pemerintah kolonial,beberapa kali pemimpin Indische Partij seperti Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat keluar masuk penjara karena sering mengkritik kebijakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sering merugikan Indonesia,seperti kritik pedas Suwardi Suryaningrat ketika Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda meminta dana atau atau kontribusi buat perayaan 100 tahun kemerdekaan Kerajaaan Belanda, hal ini langsung dibalas dengan tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul "als ik nederlander was" (andai aku seorang Belanda). 

Selain itu juga muncul Perhimpunan Indonesia yang pada awalnya bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) yang berdiri enam bulan setelah berdirinya Budi Utomo. Organisai ini merupaka pelopor dari Organisai yang berlandaskan Nasionalisme dengan cita-citanya yang tegas ke arah emansipasi politik dengan jalan kerja sendiri secara aktif dengan bersenjatakan ideologi kesatuan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. 

Pada awalnya Perhimpunan Indonesia hanya sekumpulan pemuda Indonesia yang ada di negeri belanda tetapi setelah mendapat kunjungan beberapa pemimpin Indische Partij yang di buang ke luar dari daerah jajahan, yaitu datangnya tiga serangkai Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker arah organisasi menjadi semakin mantap menjadi organisasi politik dan mengambil cara radikal untuk mencapai tujuannya yakni Indonesia Merdeka. 

Tokoh utama dari Perhimpunan Indonesia yakni Mohammad Hatta. Beliau adalah organisator sekaligus perangsang intelektual bagi rekan-rekannya. Pemikiran hatta ini tampaknya lebih ditujukan untuk mempersatukan partai-partai politik Indonesia dengan mengesampingkan perbedaan perbedaan ideologi. Hatta lebih mengutamakan tujuan, yakni kemerdekaan Indonesia daripada warna politik. 

Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia melawan secara radikal di mulai dengan menerbitkan suatu buku peringatan Perhimpunan Indonesia yang menggemparkan kaum kolonialis belanda :Gedenkboek 1908-1923: Indonesische Vereeninging. Langkah selanjutnya mengubah nama majalahnya dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. PI juga melakukan propaganda ke Indonesia yang hasilnya memunculkan organisai-organisasi baru seperti “kelompok studi umum” yang nanti akan menjadi embrio Partai Nasional Indonesia.

Partai Nasional Indonesia terkenal dengan propaganda-propagandanya baik lewat tertulis maupun lisan (pidato). Pada masa permulaanya, tema utama propaganda partai nasional Indonesia adalah kelanjutan dari tema-tema yang telah diajukan oleh PI yaitu: watak hubungan yang bersifat penjajahan, perlunya front sawo matang untuk melawan front putih, perlunya membuang ketergantungan psikologis kepada belanda, perlunya membentuk suatu “Negara dalam Negara”. Dari asas dan tujuan tampak jelas orientasi politik perjuangannya bersifat antikolonialisme dan non kooperasi. Sehubungan dengan itu membangkitkan kesadaran nasional merupakan tugas utama PNI.

Reaksi Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Radikalisasi Pergerakan Nasional


Akibat aktivitas kebangsaan Indonesia yang radikal tersebut, kebijaksanaan campur tangan kolonial terhadap organisasi pergerakan nasional semakin ditingkatkan campur tangannya. Pergolakan di hindia belanda memuncak pada akhir tahun 1926 dengan pecahnya pemberontakan di Banten, Sumatera Barat, dan daerah lain di jawa. Hal itu menyebabkan Gubernur Jendral de Graff (1926-1931) bertindak keras dan reaksioner. 

Menghadapi aktivitas pegerakan rakyat yang semakin radikal dan revolusioner tersebut, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan-peraturan yang sangat keras. Penahanan secara besar-besaran telah di lakukan, ribuan orang yang di curigai di tangkap dan dipenjarakan, banyak di antara dari mereka di tawan dan di buang. Hak mengadakan pertemuan di batasi dan pers di sensor dengan ketat.  Pertemuan-pertemuan harus dihadiri oleh polisi yang diberi kekuasaan untuk membubarkan mereka apabila mereka dianggap menganggu ketentraman umum. Tegasnya pada saat itu hindia belanda seperti Negara polisi. Menurut Damste pada akhir revolusi 1926 tidak kurang dari 13.000 orang telah di tawan, di antaranya 1308 orang di buang dan dipaksa hidup dalam perkampungan-perkampungan di Irian Barat. 

Di keluarkannya peraturan-peraturan yang keras oleh pemerintah tersebut tidak menjadikan aktivitas pergerakan kebangsaan Indonesia berhenti. Malahan sebaliknya, gerakannya menjadi lebih kuat, lebih banyak menarik pengikut yang militant daripada masa-masa sebelumnya. Boleh dikatakan “semakin keras pemerintah kolonial menekan aktivitas pergerakan, semakin radikal dan revolusioner kaum pergerakan dalam menjalankan aksinya”, demikian pula sebaliknya. 

Kenyataan yang ada ialah bahwa “makin kuat radikalisasi pergerakan nasional makin reaksioner dan represif tindakan-tindakan yang di ambil pemerintah hindia belanda”. Lebih-lebih setelah tahun 1929 pada saat dunia dilanda krisis ekonomi yang dahsyat, politik reaksioner pemerintah kolonial belanda semakin meningkat pula. Namun dampak dari fase radikal ini sangat menentukan Indonesia kedepannya. Dimana rasa nasionalisme semakin muncul dan semakin erat satu sama lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Munculnya paham-paham persatuan antar komunis dan islam haji misbach merupakan salah satu buah hasil dari fase radikal masa pergerakan Indonesia, dan masih banyak yang lain-nya.