Respon Mesir Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - ABHISEVA.ID

Respon Mesir Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Respon Mesir Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia


Respon Mesir Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Setelah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tentu harus mendapatkan sejumlah pengakuan dari negara lain baik secara de facto maupun de jure. Usaha itu diperlihatkan melalui misi diplomatik Indonesia di negara-negara Arab, khususnya di Mesir. Di bawah ini akan dijelaskan respon Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Respon Mesir Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Misi diplomatik itu tidak semata-mata berjalan dengan mudah. Utusan bangsa Indonesia yang menuju ke Mesir mendapat tantangan yang cukup berat dari pihak Kedutaan Besar Belanda di negara-negara Arab. Pemerintah Belanda berusaha menghalangi jalan diplomatik tersebut dengan cara menghasut bahwa para diplomat Indonesia adalah kolaborator Jepang. Akan tetapi, usaha Belanda dapat dipatahkan oleh misi diplomatik Indonesia yang mendapatkan dukungan oleh para mahasiswa yang belajar di Universitas Al-Azhar sehingga dapat meyakinkan Pemerintah Mesir untuk mendukung kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa Mesir-lah negara yang pertama kali menyatakan pengakuannya terhadap negara Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam, Mesir menganggap bahwa terdapat kesamaan dengan Indonesia dari unsur agama. Berdasarkan unsur agama Islam-lah, Mesir dan Indonesia mulai menjalin hubungan baik bagi kedua negara. Mesir pula-lah yang nantinya mendesak negara-negara Liga Arab untuk segera mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Untuk mengetahui bagaimana peran Mesir terhadap pengakuan kedaulatan Indonesia, oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu hubungan-hubungan yang terjadi antara Indonesia (Hindia-Belanda) dengan Mesir pada masa-masa sebelumnya.

Hubungan awal Indonesia dengan Mesir Melalui Pendidikan


Hubungan awal antara Indonesia dengan Mesir dapat terlihat terutama dalam bidang pendidikan. Kedatangan para pelajar dari Indonesia ke Mesir mulai terjadi pada abad ke-19 yang dipengaruhi oleh semangat menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam di Universitas Al-Azhar yang menjadi pusat studi agama Islam setelah Mekkah dan Madinah. 

Hubungan antara Indonesia dan Mesir secara signifikan mulai terjadi ketika Perang Dunia I berakhir. Hal ini diawali ketika seorang mahasiswa Indonesia, Syekh Ismail Muhammad Al-Jawi mendirikan Riwaq Jawi atau Ruak Jawa (asrama Jawa) di Universitas Al-Azhar. Kata “Jawa” pada saat itu digunakan sebagai pengganti kata “Indonesia” di negara-negara Arab karena, di masa penjajahan, Indonesia masih belum ada (di awal abad ke-20 saja masih berupa konsep). 

Penggunaan nama Jawa dipilih sebab Pulau Jawa selama masa pemerintahan Hindia-Belanda maupun Jepang sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan aktivitas ekspor-impor. Maka, segala sesuatu yang datang dari Indonesia dinamakan Jawi, berarti dari Jawa, seperti teh Jawi, gula Jawi, dan kemenyan Jawi.

Ruak Jawa (asrama Jawa) merupakan ruak kecil yang terletak di antara Riwaq Salmaniyyah yang merupakan asrama mahasiswa dari Afghanistan dan Khurasan, dan Riwaq Al-Shawam untuk orang-orang Syria. Akan tetapi, jumlah orang yang menempati Ruak Jawa pada awal mula didirikan sangat sedikit, hanya berjumlah 11 orang dan dipimpin oleh Syekh Ismail Muhammad Al-Jawi. 

Hubungan resmi Indonesia-Mesir terjadi pada tanggal 14 September 1923 ketika Pemerintah Mesir memberikan surat izin resmi No. 323 kepada mahasiswa Indonesia untuk mendirikan sebuah perhimpunan yang bergerak di bidang sosial dan politis. Selanjutnya, dalam pergerakan kemerdekaan, para mahasiswa diperbolehkan menerbitkan majalah politis, seperti Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Merdeka, dan Usaha Pemuda

Selain penerbitan majalah, mahasiswa Indonesia juga diperbolehkan mendirikan organisasi di beberapa negara-negara Arab diantaranya; Persatuan Pemuda Indonesia-Malaya (Perpindom) yang didirikan di Mesir pada tahun 1923 di bawah pimpinan Haji Ismail Banda yang bergerak khusus di bidang politik. Aksi yang dilakukan adalah menolak kerja sama dengan penjajah dan mempunyai kesadaran rumpun bangsa Indonesia-Malaya. 

Di Saudi Arabia didirikan Pertindom (Persatuan Talabah Indonesia-Malaya), dan di Irak didirikan Makindom (Majlis Kebangsaan Indonesia-Malaya). Kebangkitan nasionalisme Indonesia di kalangan pelajar dan mahasiwa Indonesia di Mesir disebabkan oleh kuatnya pengaruh nasionalisme Arab dan pengaruh gerakan reformasi Islam yang telah diperkenalkan, antara lain, oleh Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, dan Mohammad Abduh. 

Sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, berita tentang Indonesia diterima di negara-negara Arab dan telah disebarluaskan melalui berbagai media, baik lisan maupun tulis. Berita tentang Indonesia itu mendapat perhatian khalayak umum di Mesir, baik kalangan partai, perkumpulan agama, maupun rakyat biasa. Dalam tahap itu, para mahasiswa menghadapi masa-masa sulit karena perang dan putusnya hubungan antara mahasiswa dan keluarga di Indonesia. Sementara itu, Kedutaan Belanda tidak mau memberi bantuan keuangan kepada para mahasiswa. 

Mahasiswa menanggapi persoalan ini kemudian melakukan serangkaian protes dan mendapatkan dukungan dari polisi Mesir. Hasil dari protes ini menyebabkan Kedutaan Besar Belanda di Mesir mengabulkan permintaan mahasiswa dengan memberikan bantuan keuangan, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Akan tetapi, mahasiswa tidak mau menerima bantuan itu sebagai “pemberian”, tetapi hanya sebagai “utang”. Sikap ini menjadi cemoohan Duta Besar Belanda di Mesir yang menyatakan, dalam laporannya kepada Menteri Luar Negeri Belanda, bahwa kebanggaan nasional mahasiswa Indonesia yang disebarluaskan dalam laporan pers itu tidak mampu bertahan terhadap kebutuhan dunia.

Propaganda kemerdekaan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia itu tidak saja dilakukan di Mesir, tetapi di semua negara Arab dan Eropa, seperti Belanda. Pada tahun 1926, Janan Thaib, ketua Jami’ah Al-Khairiah Al-Talabijja Al-Azhariah Al-Jawah (Perhimpunan Kebaktian Mahasiswa Jawa Universitas Al-Azhar) diutus ke negeri Belanda untuk menemui Mohammad Hatta, Ketua Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda, dalam rangka melakukan koordinasi perjuangan Indonesia di luar negeri.

Pada masa itu, propaganda kemerdekaan dijalankan secara pasif dan di bawah tanah karena mata-mata Belanda tersebar di negara-negara Arab. Mereka belum berani menggunakan nama “Indonesia” dalam gerakan dan persatuan mahasiswa secara terbuka, apalagi gerakan yang condong ke arah kegiatan politis. Nama “Jawa” lebih aman digunakan dalam kegiatan organisasi yang mereka jalankan, seperti Jami’ah Al-Khairiah Al-Talabijja Al-Azhariah Al-Jawah. Hal itu dilakukan agar perjuangan mereka dapat terus dilakukan meskipun Belanda berusaha untuk memadamkannya. Organisasi sosial yang mereka dirikan tersebut berhasil menghimpun semua mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo.

Di dalam hubungan Indonesia-Mesir, keberadaan mahasiswa Indonesia memainkan peranan penting dalam mempercepat proses pengakuan negara-negara Arab terhadap Kemerdekaan Indonesia. Para mahasiswa itulah yang melakukan pendekatan terus-menerus terhadap pejabat Mesir dan wakil negara-negara Arab lainnya, terutama di Iskandariah ketika berkumpul dalam rangka membentuk Liga Arab pada tahun 1944. 

Setelah proklamasi kemerdekaan, nama “Indonesia” dijadikan nama setiap organisasi dan perhimpunan Indonesia secara terbuka di Mesir, seperti Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia (PKI). Pada waktu itu, Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia (Panitia) yang berkedudukan di Kairo de facto sebagai “perwakilan” sementara Pemerintah Indonesia. Perjuangan Panitia mendapatkan tanggapan dan bantuan yang sangat berharga dari bangsa Mesir. Rencana kerja Panitia di antaranya berusaha menciptakan de facto kebebasan warga Indonesia di luar negeri dari “perwalian” Belanda, mendapatkan pengakuan de facto dan de jure bagi Indonesia yang merdeka dan berdaulat, mendesak penarikan tentara Inggris, menuntut pembubaran NICA (Netherlands Indies Civil Administration), dan mengusahakan partisipasi wakil Indonesia dalam setiap pertemuan internasional tentang masalah Indonesia.

Sementara itu, perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh mahasiswa menghadapi tantangan berat dari pihak Belanda yang berusaha menutup setiap jalan dan jaringan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan di luar negeri. Pada bulan pertama setelah diproklamasikan, muncul tuduhan bahwa Indonesia adalah “buatan Jepang” sedangkan Soekarno dan Hatta dianggap sebagai “kolaborator” Jepang.

Di samping itu, Kedutaan Belanda di Mesir berusaha mempengaruhi mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar untuk menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Belanda dan sekaligus mengakui kembali kedaulatannya di Indonesia. Hal itu mengakibatkan mahasiswa memprotes dan menentangnya dengan melakukan demontrasi di depan Kedutaan Belanda di Mesir. Para mahasiswa tidak mau menandatangani kuitansi bantuan keuangan Belanda, bahkan mereka membakar paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda.

Usaha Belanda untuk memadamkan perjuangan mahasiswa tidak sampai di situ saja. Ketika perjanjian persahabatan akan ditandatangani oleh wakil Pemerintah Indonesia dan Mesir, Duta Besar Belanda di Mesir berusaha menggagalkan-nya, bahkan mengancam pemutusan hubungan diplomatisnya dengan Mesir. Upaya Belanda tersebut dapat dihambat oleh mahasiswa Indonesia dengan adanya informasi tentang Indonesia dan tentang Soekarno dan Hatta yang dimuat dalam surat kabar Mesir yang telah diperkenalkan sebelum proklamasi.

Misi diplomasi Indonesia dimuluskan jalannya oleh mahasiswa Indonesia. Kedatangan misi diplomasi Indonesia sangatlah ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Indonesia di Mesir untuk merealisasikan dukungan bangsa Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga Pemerintah Mesir dapat melaksanakan amanat Liga Arab yang mendesak negara anggotanya untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia.

Misi Diplomatik Indonesia di Mesir


Setelah Perang Dunia II berakhir, Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Faruk, harus menghadapi gejolak revolusi. Ada dua hal yang membangkitkan gerakan revolusi Mesir. Pertama, pengepungan istana Raja Faruk oleh pasukan Inggris pada tahun 1942. Kedua, kekalahan Mesir dalam Perang Arab-Israel pada 1947. Gerakan revolusi Mesir tidak hanya dilakukan dan ditujukan untuk kemerdekaan bangsa Mesir sendiri yang masih berada dalam pengawasan Sekutu, tetapi juga membantu perjuangan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, baik di Afrika maupun Asia.

Pemerintah Mesir mengakomodasi kepentingan politis negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang diwakili oleh mahasiswa yang belajar di berbagai perguruan tinggi di Mesir, terutama di Universitas Al-Azhar, Kairo. Kerajaan akan selalu mendukung perjuangan kemerdekaan negara mereka yang berada di bawah kolonialisme dan imperialisme Barat, apalagi jika rakyatnya beragama Islam. Hal itu ditunjukkannya kepada pemerintah Al-Jazair, Tunisia, dan Maroko, tidak lupa juga memperjuangkan bangsa Palestina. Sementara itu, seorang tokoh pejuang Muslim bagi kemerdekaan Maroko, Amir Abdulkarim Al-Khattabi memperoleh suaka politik dari Raja Faruk.

Keinginan Pemerintah Mesir untuk menjadi negara terkemuka di kalangan negara-negara Arab yang mayoritas berpenduduk Muslim adalah sama dengan keinginan Raja Faruk yang ingin menjadi khalifah kaum Muslimin. Kesempatan itu digunakan oleh para pembesar istana untuk merealisasikan dukungan mereka bagi bangsa Indonesia, agar Raja dapat mengakui kemerdekaannya. Akhirnya, mereka berhasil meyakinkan Raja Faruk untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengadakan perjanjian persahabatan Indonesia- Mesir. Keberhasilan tersebut membuka jalan bagi pemerintah Mesir dan Indonesia untuk berkiprah di dalam percaturan politik internasional.

Diplomasi Indonesia di Mesir berhasil menarik simpati negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, tidak sedikit faktor pendukung dan penghambat usaha tersebut. Faktor pendukung keberhasilan diplomasi Indonesia di antaranya ialah peran Liga Arab di bawah pimpinan Abdurrahman Azzam Pasya yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempersatukan umat Islam. 

Selain itu, keberhasilan tersebut didukung oleh surat kabar Arab yang menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun faktor penghambat tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah ketatnya pengawasan pihak Belanda melalui Kedutaan Besarnya yang mendapat dukungan dari Sekutu yang memiliki kewenangan di negara-negara Arab setelah Perang Dunia II. Kaki tangan Belanda juga berperan untuk menghalangi upaya diplomasi yang dilakukan oleh misi diplomatik Indonesia.

Di antara faktor pendukung keberhasilan diplomasi Indonesia, antara lain adanya peran Liga Arab dan kontribusi surat kabar Arab. Liga Arab didirikan pada bulan Maret 1945 oleh tujuh negara Arab (Mesir, Irak, Saudi Arabia, Yordania, Libanon, Yaman, dan Syria) setelah mengadakan kongres di Iskandariyah, Mesir, pada September 1944. Adapun tujuan Liga Arab adalah memperkuat hubungan antara negara-negara anggota, menyatukan politik luar negeri, dan menjamin kemerdekaan dan kedaulatannya, mengadakan kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, kebudayaan, dan lalu lintas. 

Untuk merealisasikan tujuan ini dibentuk suatu Dewan yang terdiri dari seorang wakil setiap negara anggota, dan berkedudukan di Kairo. Cita-cita persatuan Arab merupakan usaha kolektif negara Arab untuk menghadapi tekanan atau intervensi luar. Pembentukan Liga Arab, selain bertujuan menyatukan negara-negara Arab, merupakan suatu pernyataan sikap tegas Arab dalam menghadapi gerakan zionisme di Palestina.

Hubungan Indonesia-Mesir dan negara-negara Arab bertambah luas dan terarah dengan terbentuknya Liga Arab. Eratnya hubungan tersebut telah dimulai sejak sebelum terbentuk Liga Arab. Untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang berjumlah 70 juta jiwa dengan 90 persen lebih beragama Islam, Liga Arab sejak awal berdirinya telah dapat menerima permohonan mahasiswa Indonesia yang mengusulkan agar negara-negara Arab membantu perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. 

Tokoh Liga Arab yang berperan dalam menggalang negara-negara Arab untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memperoleh pengakuan tersebut ialah Sekretaris Jenderal Liga Arab Abdurrahman Azzam Pasya. Dia salah seorang tokoh Liga Arab yang memiliki pengalaman hukum internasional yang luas dan menjadi perhatian para wakil kedutaan asing di Mesir. Duta Besar Belanda di Mesir, dalam laporannya, menyatakan bahwa Abdurrahman Azzam Pasya beserta rekan-rekan yang berada dalam Liga Arab memiliki pengalaman hukum.

Untuk memperoleh informasi yang sebenarnya di Indonesia, Abdurrahman Azzam Pasya mengusulkan kepada Duta Besar Belanda untuk mengirim wakil Liga Arab ke Indonesia agar dapat mengadakan kontak secara resmi dengan Pemerintah Indonesia dan kemungkinan untuk mendirikan Konsulat Mesir di sana. Dia menambahkan bahwa AS dan Inggris telah menyaksikan secara langsung kejadian di Indonesia setelah kekalahan Jepang dari Sekutu. 

Usul Abdurrahman Azzam Pasya diteruskan oleh Duta Besar Belanda di Mesir kepada Menteri Luar Negeri Belanda di Den Haag dan mengharapkan agar permohonan Abdurrahman Azzam Pasya dapat dikabulkan oleh Pemerintah Belanda. Dengan demikian, Liga Arab dapat melihat sendiri keadaan sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh mahasiswa Indonesia di Mesir yang sudah nyata bersikap sangat nasionalis. Jika permintaan tersebut ditolak, masyarakat Arab akan mendapat kesimpulan yang buruk dan membuka jalan untuk pemerintahan yang meragukan.

Namun, usul Abdurrahman Azzam Pasya itu kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Belanda karena Indonesia dianggap belum sepenuhnya merdeka dan baru menuju ke arah sana. Izin masuk wakil Liga Arab ke Indonesia dan pendirian Konsulat negara-negara Arab tidak mendapat tanggapan dari Belanda. Akhirnya, dengan tanggung jawab yang besar terhadap persaudaraan Muslim, Abdurrahman Azzam Pasya sebagai pimpinan Liga Arab dan wakil Pemerintah Mesir mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Mohammad Abdul Mun’im untuk bertemu langsung dengan para pemimpin Indonesia walaupun seluruh wilayah Indonesia diblokade oleh tentara Belanda. Kunjungan ini terjadi pada 13-16 Maret 1947.

Di dalam forum PBB, Liga Arab di bawah Abdurrahman Azzam Pasya menunjukkan simpatinya yang besar terhadap usaha diplomasi Indonesia untuk mencari pengakuan internasional. Masalah yang dihadapi Liga Arab sebenarnya begitu berat, seperti masalah Palestina, Terusan Suez, Sudan, dan masalah tentara protektorat Inggris dan Prancis di negara-negara Arab. Namun, perhatian pada masalah Indonesia menjadi prioritas utama. Hal itu ditunjukkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1946 di New York: masuknya masalah Indonesia dalam agenda sidang. Abdurrahman Azzam Pasya melakukan diplomasi dengan para diplomat asing dan wakil anggota PBB, seperti Amerika Serikat, Australia, India, Afghanistan, dan Filipina untuk membicarakan agresi militer Belanda dan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh 70 juta rakyat Indonesia. 

Pada kesempatan itu, Abdurrahman Azzam Pasya meminta dukungan dari Pemerintah India melalui kawat yang disampaikannya kepada Perdana Menteri Jawharlal Nehru untuk mendukung Indonesia dan mengadukannya kepada sidang Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ketika delegasi RI di bawah pimpinan Sutan Syahrir menghadapi kendala keuangan selama mereka berada di New York, Abdurrahman Azzam Pasya memberikan pinjaman sebesar 20 ribu dolar Amerika yang diperoleh dari Mahmud Abu Al-Fath, seorang editor surat kabar Mesir, Al-Misry. Lima bulan kemudian, Pemerintah Indonesia mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Keberhasilan memasukkan masalah Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB memperkuat kembali keputusan Liga Arab dalam menyatukan politik luar negeri mereka untuk mendukung kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara Muslim yang terjajah. Dukungan diplomasi Liga Arab dalam forum internasional merupakan pembuka jalan bagi negara Indonesia yang baru lahir untuk dapat hidup berdampingan dengan negara berdaulat lainnya. 

Faktor positif lain yang mendukung keberhasilan diplomasi Republik Indonesia adalah dukungan dari para pemimpin surat kabar Mesir yang meliputi perjuangan kemerdekaan. Opini surat kabar Mesir tentang Republik Indonesia tersebut mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Arab yang mendukung bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan solidaritas bangsa Mesir terhadap Republik Indonesia setelah surat kabar menyebarluaskannya ke semua negara Arab. Di antara surat kabar yang aktif dalam mempromosikan perjuangan mahasiswa Indonesia adalah Al-Ahram, Ikhwanul Muslimin, Al-Mukattam, Al-Dustur, Al-Kutlah, dan Al-Misry. 

Sebuah laporan surat kabar Mesir yang menjadi sorotan Duta Besar Belanda tentang berita pengakuan Pemerintah Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia adalah Al-Ahram. Dalam laporan No. 136, Tanggal 14 Juni 1947, Duta Besar Belanda melaporkan berita Kementerian Luar Negeri Kerajaan Mesir menjawab surat No. 299/PI tanggal 4/6/47 dari Kedutaan Belanda yang diterbitkan Al-Ahram tanggal 3/6/47. Berita pengakuan Pemerintah Mesir itu memang benar dan tepat karena para Menteri telah menetapkan untuk mengakui Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1947. 

Masyarakat Arab dapat mengakses langsung informasi pergerakan dan perjuangan dari Indonesia berkat kantor berita The Arabian Press Board (APB). APB berperan mendukung perjuangan dan menjadi saksi langsung pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Berita tentang Indonesia disiarkan ke semua negara Arab melalui Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta. Salah satu isi berita APB adalah situasi keamanan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia di Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan. Situasi ibu kota negara penuh dengan ketenteraman dan kedamaian penduduknya dalam menunaikan tugas sehari-hari. Mereka selalu membuka telinga untuk memperoleh informasi dari dunia luar untuk memperoleh kemajuan. 

Dalam upaya menghambat kedatangan “misi Belanda” ke negara- negara Arab untuk menggagalkan perjuangan kemerdekaan dan diplomasi RI di negara-negara Arab, APB menggalang semua surat kabar Arab untuk menyiarkan berita dengan judul “Rombongan Pengkhianat akan Mengunjungi Negara-Negara Arab”, “Propagandis Belanda”, dan “Pedagang Belanda”. Berita dengan judul “Propagandis Belanda” yang mengisi semua surat kabar Arab menyatakan bahwa akan sampai ke negara- negara Arab serombongan propagandis Belanda dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah Alamudi, orang yang terkenal memusuhi Pemerintah Republik Indonesia dan kesetiaannya kepada Pemerintah Belanda. 

Selain itu, rombongan tersebut terkenal dengan tindakannya menentang pendirian komite penyokong Palestina. Dia bermaksud akan mempropagandakan Belanda dan membuat berita buruk tentang Republik Indonesia. Dalam hal itu, masalah Palestina dijadikan jembatan untuk mengadakan hubungan dengan para pemimpin Arab di negara- negara Arab. Upaya para pemimpin surat kabar Arab dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia menghambat usaha Belanda untuk menggagalkan diplomasi yang dijalankan Misi Diplomatik Republik Indonesia. 

Atas usulan Konsul Jenderal Mesir Mohammad Abdul Mun’im yang disampaikan dalam konferensi pers di Yogyakarta, ketika diterima oleh Presiden Soekarno dan bertukar pikiran dengan para pembesar Republik Indonesia di Yogyakarta, berhasil meyakinkan pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan sebuah misi diplomatik Republik Indonesia ke negara-negara Arab. 

Misi yang dipimpin oleh H. Agus Salim berangkat dari Yogyakarta dengan pesawat yang dinaiki Mohammad Abdul Mun’im menuju Singapura dan dia melanjutkan perjalananannya ke Mesir untuk melaporkan perjalanannya kepada Raja Faruk dan kepada Sekjen Liga Arab, sedangkan rombongan delegasi RI meneruskan perjalanan mereka ke New Delhi, India, untuk menghadiri Inter Asian Relation Conference. 

Pada tanggal 10 April 1947, rombongan delegasi Indonesia untuk negara- negara Arab sampai di Kairo dengan perlengkapan yang sangat sederhana dan berbekal dokumen perjalanan semacam paspor yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri RI. Di depan anggota Panitia Pusat, H. Agus Salim, Ketua Delegasi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Panitia. Setelah mengadakan pertemuan dengan Panitia Pusat, delegasi ini mengadakan kunjungan kehormatan kepada Raja Faruk di Isatana Abidin, sedangkan Abdurrahman Azzam Pasya, Sekjen Liga Arab dalam hal ini bertindak sebagai tuan rumah. 

Kunjungan kehormatan kedua dilakukan kepada Mahmud Nokrasyi Pasya, Perdana Menteri Mesir merangkap Menteri Luar Negeri, di Kementerian Luar Negeri Mesir. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan, bahwa kunjungan delegasi Republik Indonesia ke negara-negara Arab adalah untuk mengadakan hubungan diplomatik. Karena kondisi politis Mesir pada saat itu kurang menguntungkan, delegasi Republik Indonesia terpaksa menunggu sampai tiga bulan sebelum semua pekerjaan selesai. 

Perjanjian Persahabatan, Politik, dan Perdagangan Indonesia-Mesir baru ditanda-tangani oleh kedua negara di Kementerian Luar Negeri Mesir di Kairo pada tanggal 10 Juni 1947. Pihak Mesir diwakili oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, Nokrasyi Pasya, sedangkan pihak RI diwakili oleh Menteri Muda Luar Negeri, H. Agus Salim. Adapun naskah Perjanjian Persahabatan Indonesia Mesir ini ditulis dalam Bahasa Arab dan Prancis. 

Setelah Perjanjian Persahabatan ditandatangani, H. Agus Salim memutuskan untuk segera menyampaikan naskah perjanjian dan laporan perjalanan mereka selama di negara-negara Arab kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena situasi gawat di Indonesia setelah seruan Panglima Besar Soedirman kepada rakyat Indonesia untuk bersiap siaga terhadap ultimatum Belanda. Selain itu, Perjanjian Persahabatan yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Pemerintah Mesir menyebabkan semangat bertahan dari pihak RI terhadap ultimatum Belanda tidak turun. Untuk menyampaikan naskah perjanjian tersebut ke Indonesia, H. Agus Salim mengutus A.R. Baswedan agar segera kembali ke tanah air. 

Pada tanggal 18 Juni 1947, A.R. Baswedan bertolak dari Kairo dengan pesawat BOAC ke Singapura. Selama perjalanan, tidak sedikit kesulitan yang dialaminya. Akhirnya, pada 13 Juli 1947, dengan susah payah dia tiba dengan pesawat KLM di Indonesia. Pada 19 Juli 1947, dia bertolak dari Jakarta bersama dengan Mr. Amir Syarifuddin ke Yogyakarta untuk melaporkan kepada Presiden Soekarno perihal kunjungan mereka di negara-negara Arab dan hasil yang mereka peroleh. 

Perjanjian Persahabatan ini mematahkan kepungan Diplomasi Belanda terhadap Republik Indonesia walaupun Duta Besar Belanda di Mesir berusaha untuk memprotes kepada Perdana Menteri Mesir. Akan tetapi, dengan jiwa Islam yang tinggi Nokrasyi menjawab: “Menyesal sekali kami harus menolak protes tuan, sebab Mesir selaku negara berdaulat, dan sebagai negara yang berdasarkan Islam, tidak dapat tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan.” Setelah perjanjian dengan Mesir selesai, misi Diplomatik Republik Indonesia berkeliling ke negara- negara Arab untuk mencari pengakuan Kemerdekaan Indonesia. 

Keberhasilan diplomasi RI tidak terlepas dari hambatan yang dialami delegasi Indonesia. Hambatan yang dijumpai antara lain adanya pengawasan dan campur tangan Kedutaan Belanda serta kaki tangan mereka. Pihak Kedutaan berusaha memengaruhi mahasiswa Indonesia untuk mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia dengan imbalan uang tunjangan dari Pemerintah Belanda. 

Hingga akhir November 1945 pembayaran uang tunjangan dari Pemerintah Belanda telah diterima oleh mahasiswa tanpa masalah. Syekh Ruak Indonesia (pemimpin para mahasiswa di Asrama al-Azhar) biasanya mengambil jumlah uang yang akan dibagikan pada mahasiswa Indonesia dan dia mengatakan bahwa tidak seorang Indonesia pun yang tidak menghargai uang tunjangan itu. Akan tetapi, mulai 1 Maret 1946 para mahasiswa tidak mau lagi menerima bantuan karena harus menandatangani kuitansi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, sedangkan mahasiswa hanya mau mengakui Pemerintah Republik Indonesia. 

Keputusan untuk menolak bantuan dari Pemerintah Belanda telah diserahkan oleh Syekh Abdul Salam yang telah ditandatangani oleh 83 orang mahasiswa. Para mahasiswa sebaliknya mau menandatangani bantuan itu jika sebagai “utang” bukan sebagai “pemberian” yang dikaitkan dengan kekuasaan Belanda di Indonesia. Dasar pertimbangan mereka adalah bahwa “pemberian” akan memberikan “kedudukan” bagi Pemerintah Belanda, sedangkan “utang” memberikan “kebebasan” untuk bertindak. Dalam hal itu, Duta Besar Belanda menyatakan dengan sinis, bahwa kebanggaan nasional seperti yang disebarluaskan dalam laporan surat-surat kabar Arab tidak bertahan terhadap kebutuhan dunia. 

Adapun alasan penerimaan bantuan tersebut adalah agar perjuangan mahasiswa tetap dapat dilakukan walaupun bantuan yang diberikan dari keluarga mereka di Indonesia terputus karena adanya blokade Belanda. Sampai bulan Maret 1946, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Mesir setelah terputusnya bantuan Belanda tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup setiap hari. Untuk menarik perhatian umum, warga Indonesia menduduki Kedutaan Besar Belanda agar Pemerintah Belanda memberikan bantuan keuangan. Tuntutan mahasiswa berhasil diterima oleh Pemerintah Belanda setelah pihak kepolisian Mesir turun tangan. Pemerintah Belanda terpaksa memberikan bantuan keuangan yang sangat minim kepada mahasiswa Indonesia di Mesir. 

Seharusnya Belanda memberikan bantuan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Prancis terhadap orang-orang muslim Afrika Utara, tidak peduli apakah mereka anti atau setuju dengan Prancis. Begitu juga sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Inggris walaupun posisi kekuasaannya di Mesir mengungkapkan anti Inggris yang begitu hebat ditulis di dalam surat-surat kabar Mesir, posisi kekuasaan itu tetap saja ditelan oleh orang Inggris. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Urusan Timur dari Kedutaan Prancis, Soulie kepada Duta Besar Belanda di Mesir dalam menanggapi sikap Pemerintah Belanda yang tidak mau membantu mahasiswa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. 

Sementara itu, setiap kegiatan yang berhubungan dengan perjuangan mahasiswa Indonesia di Mesir menjadi laporan utama Duta Besar Belanda. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang anggota pengurus Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia di Port Said dilaporkan oleh Duta Besar Belanda pada tanggal 12 Nopember 1945. Pada waktu itu, beberapa anggota Perhimpunan pergi ke Suez dan Port Said melakukan agitasi di antara pelaut- pelaut Indonesia dan berhasil mengumpulkan sejumlah uang di salah satu kapal yang mereka datangi. Selain itu, Duta Besar Belanda melaporkan tentang kegiatan 2 orang wakil Indonesia-Kairo (Fuad Syadzili dan Said Mahjuddin dari Padang) yang telah berusaha pergi ke Mekkah untuk melakukan propaganda Republik Indonesia di antara jama’ah haji Indonesia. Dengan bersembunyi di bawah “pergi haji”, upaya propaganda tersebut mudah dilakukan. 

Sentimen agama dan sentimen anti Sekutu yang dipropagandakan oleh mahasiswa Indonesia berhasil menghilangkan keraguan terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan menambah kuat simpati dan dukungan negara- negara Arab. Salah satu masalah yang dilaporkan kaki tangan Belanda di Mesir, Syekh Yusuf Jawawi adalah kedatangan “misi haji” Panitia Negara Arab ke Mekkah pada bulan Nopember 1945. Misi haji dan sekaligus konferensi Paniti Pusat itu diwakili oleh Fuad Mohammad Fakhruddin dan Said Mahjuddin (Kairo), Syafi’i Abdul Karim (Baghdad), dan Ja’far Jaenuddin, Nur Encik dan Abdul Latif Sijanten (Saudi Arabia). 

Dalam pertemuan di kota Mekkah itu, anggota Panitia Pusat mengharapkan kepada setiap haji dari seluruh dunia agar menjadi penghubung di negeri mereka masing-masing dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan mendorong pemerintah mereka untuk mengakui Republik Indonesia. Misi tersebut membagikan brosur-brosur di kalangan jamaah haji yang berisi penerangan tentang situasi sebenarnya yang terjadi di Indonesia, bantahan bahwa Republik Indonesia adalah Made in Japan, dan Soekarno dan Hatta adalah “boneka-boneka yang digerakkan militer Jepang”. Untuk itu, kaum muslimin harus bersatu dalam mempertahankan hak-hak kemerdekaan mereka dari penindasan kaum penjajah yang bersatu untuk menghancurkan umat Islam.

Ketika pengakuan kemerdekaan de facto diberikan oleh Pemerintah Mesir, pihak Kedutaan Besar Belanda berusaha keras untuk menggagalkan pengakuan tersebut dengan menempatkan orang- orang Indonesia yang bekerja sebagai kaki tangannya dengan mengintrodusir sentimen anti Islam dan anti Arab. Untuk menyebarluaskan berita tersebut, Belanda menempatkan Salim Al-Atas sebagai atase pada Kedutaan Besar Belanda di Kairo. Akan tetapi, atas usaha Panitia Kairo, Salim Al-Atas dapat diusir dari Mesir sebagai persona non-grata. Selain itu, kaki tangan Belanda yang dikirim dalam sebuah “misi diplomatik Belanda” ke negara-negara Arab di bawah pimpinan Sultan Pontianak, Abdul Hamid juga dapat digagalkan. “Misi Haji” Belanda ke Mekkah juga dikirim ke Mesir untuk menghalangi pengakuan tersebut, tetapi mereka dapat diusir dari Mesir.

Sebuah misi mata-mata Belanda dari Indonesia yang menjadi berita besar di kalangan surat kabar Arab adalah misi yang dipimpin Muhammad bin Abdullah Alamudi dengan anggotanya Ali Bin Sungkar, Abdul Kadir Audah, Ahmad Martak, dan Zein Bajeber untuk menggagalkan usaha diplomasi Republik Indonesia di Timur Tengah. Mereka dikirim secara rahasia untuk mengunjungi negara-negara Arab demi kepentingan Belanda dan menentang Republik Indonesia. Dalam hal itu, masalah Palestina mereka jadikan jembatan untuk dapat mengadakan pendekatan dengan para pembesar Arab.

Atas usaha keras The Arabian Press Board (APB) rencana kedatangan mata-mata Belanda itu telah tersebar di seluruh surat kabar Arab. Selain itu, pihak keamanan negara Arab yang akan dikunjungi telah mengantisipasi kedatangan mereka. Ketika tiba di Kairo, mereka tercengang dan terperanjat atas sikap masyarakat di sana yang sangat berlainan, karena terdapat tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata Belanda. 

Dalam kesempatan itu, empat orang dari mata-mata Belanda, selain Alamudi, mencari perlindungan sambil menyatakan bahwa mereka bersih dari segala tuduhan yang telah disiarkan surat kabar Mesir. Mereka mengakui bahwa Alamudi memang seorang propagandis Belanda. Di Saudi Arabia, “misi haji dan cita-cita Palestina Alamudi dan kawan-kawan” dapat digagalkan dan diusir atas perintah Raja. 

Berkat usaha negara-negara berdaulat (Mesir, India, Syria, Amerika Serikat, Australia dan Inggris) masalah Republik Indonesia berhasil diajukan kepada Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947 dan resolusi tentang gencatan senjata yang merupakan suatu kemenangan diplomasi bagi Republik Indonesia. Sejak itu, konflik antara Indonesia dan Belanda tidak lagi semata-mata konflik antarnegara, tetapi suatu masalah internasional yang dibahas di forum dunia. Pada Agustus 1947, PBB mengeluarkan suatu resolusi mengenai pembentukan Komisi Jasa Baik (Good Office Committee). 

Dalam hal itu, Belanda menentang pengiriman komisi yang bertugas untuk menyelidiki kekejaman tentara Belanda dan Sekutu di Indonesia. Namun, Belanda tidak dapat membantah pengiriman komisi tersebut karena Inggris dan Ukraina menyetujuinya. Sementara itu pihak Belanda mengharapkan bahwa di dalam perundingan dengan Republik Indonesia, Komisi Jasa Baik tidak menjadi penengah karena perundingan ini adalah urusan rumah tangga Belanda sendiri.

Dalam satu wawancara dengan surat kabar Mesir, Al-Misry 6 Agustus 1947, Suta Syahrir mengungkapkan kekejaman tentara Belanda dan Sekutu (ketika itu Syahrir singgah di Kairo dalam perjalanannya menuju New York untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB). Pada kesempatan itu, dia menyatakan, bahwa Inggris dan Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas keadaan RI pada saat itu. Merekalah yang telah menolong negeri Belanda dalam merampas kembali kekuasaan di Indonesia yang telah bebas dari kolonialisme dan imperialisme Belanda setelah kekalahan Jepang. Tentara Belanda memerangi Republik Indonesia dengan senjata Inggris dan AS. Divisi yang dikerahkan untuk melakukan perang yang heroik telah mengalami latihan di Inggris, Kanada, dan AS di bawah pimpinan pakar militer kedua negara itu, tetapi mereka memberikan bantuannya dengan cara rahasia. 

Syahrir yakin bahwa ada perjanjian antara Belanda dan AS yang telah memaksanya berada pada pihak Belanda. Walaupun modal Inggris penting, perkembangan politik dan ekonomi AS menyebabkan Belanda lebih senang menerima nasihat AS dan menyampingkan tawaran Inggris. Oleh karena itu, posisi Lord Killearn dianggap lebih lemah dari AS untuk mempertahankan imperialisme di Indonesia. Sebenarnya, Pemerintah Inggris telah menyetujui pemakaian Singapura sebagai basis strategis dalam perang untuk menundukkan Republik Indonesia yang telah menuntut kemerdekaan penuh dan evakuasi total bangsa Belanda dari negeri Indonesia.

Masalah Indonesia di dalam sidang Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu perdebatan yang rumit dan cukup panjang karena sikap Belanda yang masih menganggap wilayah Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya. Perdebatan berakhir setelah disetujui pemungutan suara yang dipimpin oleh wakil Syria sebagai ketua sidang Dewan Keamanan PBB pada waktu itu dengan suara 8 setuju lawan 3 tidak setuju. Kelompok yang setuju adalah Australia, Brasil, Cina, Kolumbia, Polandia, Syria, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, sedangkan yang menolak adalah Belgia, Prancis, dan Inggris. Keberhasilan diplomasi RI yang didukung oleh wakil negara berdaulat di PBB tidak terlepas dari perjuangan fisik seluruh rakyat Indonesia yang gigih mengusir tentara Belanda dari tanah air mereka. 

Diplomasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim di Mesir berhasil menarik simpati negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti Mesir, Syria, Yordania, Libanon, Irak, Yaman, dan Saudi Arabia. Akan tetapi, tidak sedikit faktor pendukung dan penghambat usaha tersebut. Faktor pendukung keberhasilan diplomasi Republik Indonesia di antaranya ialah peran Liga Arab dan surat kabar Arab yang spontan menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun faktor penghambat pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah ketatnya pengawasan pihak Belanda melalui Kedutaan Besarnya yang mendapat dukungan dari Sekutu yang memiliki kewenangan di negara-negara Arab setelah Perang Dunia II. 

Peran dan Dukungan Mesir Terhadap Republik Indonesia 


Latar belakang dukungan Mesir terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan pencarian pengakuan dunia internasional adalah keinginan Mesir untuk mengisi kekosongan kekhalifahan umat Islam setelah tumbangnya kekuasaan Turki yang pernah menjadi pemersatu umat Islam di negara-negara Arab. Selain itu, Mesir melalui Liga Arab ingin membantu semua negara yang mayoritas penduduknya Muslim agar dapat lepas dan merdeka dari kolonialisme dan imperialisme.

Mesir memberikan respon yang sangat positif atas tercapainya kemerdekaan Indonesia. Mesir memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan dan membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk.

Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia akhirnya mendorong Raja Faruk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dengan demikian Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan atas kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh Mesir kemudian mendorong negara-negara Arab untuk segera menyatakan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan Mesir dan negara-negara Arab tersebut melewati proses yang cukup panjang. Setelah informasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir mengirim Mohammad Abdul Mun'im selaku Konsul Jenderal Mesir di Bombay (India) untuk segera menuju ibukota negara Indonesia, Yogyakarta. Konsul utusan Mesir tersebut berhasil masuk ke Indonesia setelah menembus blokade yang dilakukan oleh Belanda. Kedatangannya ke Yogyakarta untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada Republik Indonesia.

Hubungan antara negara Indonesia dan negara Mesir tidak hanya sebatas pada periode awal kemerdekaan. Hubungan antara keduanya selalu terlihat pada periode-periode selanjutnya bahkan hingga hari ini di mana dapat terlihat banyaknya pelajar-pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negara Mesir. Hubungan diantara keduanya diperkuat tidak hanya dari segi ekonomi dan politik, tetapi juga oleh ikatan keagamaan, persaudaraan dan juga kekeluargaan. 

Daftar Bacaan
- Baswedan, A. R. Catatan dan Kenangan” dalam Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia - Mesir Tahun 1947. Jakarta: Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia - Mesir.- Hassan, M. Zein. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Bulan Bintang. 
- Rasyidi, H.M. 1978. “Negara-Negara Arab Adalah yang Pertama Mengakui Kemerdekaan 
Bangsa Indonesia” dalam Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia Mesir Tahun 1947. Jakarta: Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia - Mesir. 
- Roem, Mohammad. 1986. Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI. Jakarta: Gramedia.