Pengakuan de Jure Republik Indonesia dari Negara-negara Arab - ABHISEVA.ID

Pengakuan de Jure Republik Indonesia dari Negara-negara Arab

Pengakuan de jure Republik Indonesia dari Negara-negara Arab

Pengakuan de jure Republik Indonesia dari Negara-negara Arab - Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir tanggal 10 Juni 1947 seakan memicu negara-negara Arab yang telah merdeka untuk segera mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan melakukan perjanjian persahabatan di antara mereka. Kontribusi Liga Arab begitu besar dalam menghubungi negara-negara anggotanya untuk menerima misi diplomatik Republik Indonesia sebagai tamu negara. 

Hal ini ditunjukkan oleh Abdurrahman Azzam Pasya yang memberi dukungan selama kunjungan misi diplomatik ini ke seluruh negara Arab. Negara-negara Arab yang dikunjungi adalah Syria, Yordania, Irak, Libanon, Saudi Arabia, dan Yaman. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat pengakuan de jure Republik Indonesia dari negara-negara Arab.

Negara Arab pertama yang dikunjungi misi diplomatik Republik Indonesia, setelah penandatanganan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, adalah Syria. Di Damaskus, delegasi Republik Indonesia mendapat sambutan resmi pemerintah dan rakyat Syria. Pada tanggal 2 Juli 1947 telah ditandatangani Perjanjian Persahabatan, Hubungan Diplomatik dan Konsuler antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Syria. Pihak Indonesia diwakili oleh H. Agus Salim, sedangkan pihak Syria diwakili oleh Jamil Mardam Bey, Menteri Luar Negeri Syria. 

Naskah Perjanjian tersebut sama isinya dengan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, tetapi tidak memasukkan Perjanjian Perdagangan. Dalam perjalanan selanjutnya, perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Syria diratifikasi oleh Komite Kerja Pusat Parlemen Sementara Republik Indonesia yang disiarkan dalam “Lembaran Negara” pada tahun 1948.

Setelah Pengakuan dan Perjanjian Persahabatan dari Syria diperoleh, misi diplomatik RI melanjutkan perjalanan ke Amman, ibu kota Yordania yang berpenduduk 300.000 jiwa dan seluruh anggaran belanjanya masih dibantu Inggris (1947). Pada waktu itu, Amir Abdullah meminta kepada misi diplomatik RI ini agar formalitas pengakuan kemerdekaan ditangguhkan. Walaupun demikian, dalam kenyataannya pemerintah Yordania mendukung keputusan Liga Arab pada 18 November 1946 untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

Misi diplomatik Republik Indonesia selanjutnya meneruskan kunjungan ke Baghdad, Irak. Sambutan rakyat dan pemimpin Irak sangat meriah walaupun dalam hal pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia masih dipertimbangkan karena kuatnya pengaruh Inggris yang mendukung Belanda di wilayahnya. Pada kenyataannya, Irak telah mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang dinyatakan Liga Arab, tetapi masih menangguhkan penandatanganan perjanjian persahabatan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Mesir. 

Setelah melakukan kunjungan resmi di Irak, misi diplomatik Republik Indonesia ini melanjutkan kunjungan mereka ke Libanon, bertepatan dengan serangan militer pertama Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia. H. Agus Salim sebagai ketua delegasi ini meragukan sikap Pemerintah Libanon yang tidak akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia karena Pemerintah Libanon dekat dengan bangsa Barat. Akan tetapi, Riadh Solh Bey, Perdana Menteri Libanon, pernah menyaksikan “Film Proklamasi” ketika hadir dalam resepsi misi diplomatik Republik Indonesia di Kairo. Akhirnya, Republik Indonesia mendapat pengakuan Libanon pada 29 Juni 1947 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Setelah pengakuan kemerdekaan dari Pemerintah Libanon diperoleh, mulai 7 Agustus 1947 H. M. Rasyidi menjadi ketua misi diplomatik Republik Indonesia untuk negara-negara Arab. Ia menggantikan dan meneruskan usaha H. Agus Salim yang menyertai Perdana Menteri Syahrir untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB pada 7 Agustus 1947. H. M. Rasyidi berkunjung ke Saudi Arabia pada musim haji tahun 1947 didampingi oleh Sekretaris Jenderal Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasya menghadap Raja Abdul Aziz. 

H. Agus Salim menyampaikan permohonan maafnya kepada Raja Abdul Aziz Al-Saud melalui H. M. Rasyidi karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke Jeddah, Saudi Arabia karena pada waktu itu Belanda sedang mengadakan agresi militernya terhadap Republik Indonesia dan H. Agus Salim juga harus mendampingi Perdana Menteri Syahrir menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB di New York.

Dalam kunjungan tersebut, Raja Abdul Aziz Al-Saud memberikan Surat Pengakuan Kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah Republik Indonesia pada 21 November 1947. Pada waktu yang bersamaan, pihak Kedutaan Belanda di Saudi Arabia mengutus Sultan Pontianak, Abdul Hamid menghadap Raja Abdul Aziz Al- Saud untuk menggagalkan usaha misi diplomatik Republik Indonesia di Saudi Arabia. Usaha kaki tangan Belanda ini tidak berhasil menggagalkan pengakuan Raja Abdul Aziz terhadap kemerdekaan Republik Indonesia di Saudi Arabia.

Kerajaan Yaman, sebagai negara Arab merdeka terakhir yang memberikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, pada 20 November 1947 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu, Yaman masih tertutup dan belum mempunyai perwakilan di luar negeri selain di Liga Arab. Wakil Kerajaan Yaman di Liga Arab Ali Al- Muayyad telah menandatangani Kuasa Usaha Republik Indonesia di Mesir, H.M. Rasyidi untuk menyampaikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
Peran Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia

Pengakuan negara-negara Arab ini merupakan keberhasilan Mission Diplomatique Republik Indonesia yang mendapatkan dukungan dari bangsa Arab dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Simpati negara-negara Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia menyebabkan Pemerintah Belanda mendesakkan keinginannya pada Republik Indonesia untuk menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Keinginan Pemerintah Belanda itu ditolak oleh Pemerintah Republik Indonesia. Akibatnya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengadakan agresi militer yang disebutnya sebagai “aksi polisionil” di Indonesia untuk memberi kesan bahwa yang terjadi adalah urusan dalam negeri pemerintah Belanda sendiri dan tidak boleh dicampuri oleh dunia luar.

Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB, “aksi polisionil” Belanda yang hendak menghancurkan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mendapat tanggapan dan protes keras dari wakil negara-negara Arab, terutama Mesir dan Syria. Faris Al-Khuri, wakil Syria di PBB sebagai pemimpin sidang pada bulan Agustus 1947 membentangkan pendapat negaranya yang telah membendung usaha kolonial guna menghalangi wakil-wakil Republik Indonesia untuk membicarakan soal negaranya. 

Pada akhirnya, Faris Al-Khuri berhasil menggagalkan usaha Sekutu untuk memprotes masalah Indonesia masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Begitu juga usaha Hafiz Afifi Pasya, wakil Mesir di PBB berhasil meyakinkan dunia internasional akan pentingnya masalah Indonesia menjadi salah satu agenda dalam persidangan tersebut. Untuk meyakinkan para mahasiswa Indonesia di Mesir, Hafiz Afifi Pasya menjawab surat yang diajukan oleh Panitia Pusat di Kairo, seperti berikut;
Yakinlah tuan-tuan bahwa saya akan menyediakan seluruh kemampuan saya guna kepentingan soal Indonesia dan akan mempertahankannya sejauh kemampuan saya itu. Karena Indonesia dan Mesir mempunyai agama, tradisi dan cita-cita yang sama. Saya berkepercayaan seperti tuan-tuan bahwa soal Timur adalah satu dan jauh jarak tidaklah akan melengahkan kami dari pada mempertahankan persoalannya.

Keberhasilan misi diplomatik Republik Indonesia di dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang mendapat dukungan bangsa Arab, khususnya Mesir, menjadi perhatian dan mendapat penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketika singgah di Mesir dalam perjalanan pulang dari sidang Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Drs. Mohammad Hatta mengatakan kepada majalah Akhir Sa’ah, di Kairo, bahwa “kemenangan diplomasi Republik Indonesia sesungguhnya berpangkal di Mesir. Karena dengan pengakuan Mesir dan negara-negara Arab lainnya atas Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, segala jalan telah tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, seperti dilakukannya dahulu”
Daftar Bacaan

- Baswedan, A. R. Catatan dan Kenangan” dalam Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia - Mesir Tahun 1947. Jakarta: Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia - Mesir.- Hassan, M. Zein. 1980. Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Bulan Bintang. 
- Rasyidi, H.M. 1978. “Negara-Negara Arab Adalah yang Pertama Mengakui Kemerdekaan 
Bangsa Indonesia” dalam Sekitar Perjanjian Persahabatan Indonesia Mesir Tahun 1947. Jakarta: Panitia Peringatan HUT Ke-32 Perjanjian Persahabatan Indonesia - Mesir. 
- Roem, Mohammad. 1986. Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI. Jakarta: Gramedia.