Kebijakan Mikhail Gorbachev yang Berdampak pada Keruntuhan Uni Soviet - ABHISEVA.ID

Kebijakan Mikhail Gorbachev yang Berdampak pada Keruntuhan Uni Soviet

Kebijakan Mikhail Gorbachev yang Berdampak pada Keruntuhan Uni Soviet


Kebijakan Mikhail Gorbachev - Kebijakan Mikhail Gorbachev hingga kini masih dikenang sebagai salah satu dari faktor utama keruntuhan Uni Soviet. Setelah lebih kurangnya selama 70 tahun melakukan konfrontasi ideologis, politik dan ekonomi di Eropa dan seluruh dunia, Uni Soviet harus mengalami keruntuhan dalam waktu yang sangat cepat dan berakhir pada tahun 1991. Dalam hal ini Sangat sedikit yang memperkirakan hal itu dapat terjadi bagi Uni Soviet.  


Asumsi para politisi, cendekiawan, dan rakyat pada umumnya adalah bahwa Uni Soviet mungkin hanya sekedar mengubah bentuknya, mungkin menjadi masyarakat yang lebih sehat atau bahkan mungkin berevolusi dari bentuknya yang Stalinis tetapi akan tetap bertahan dengan segala cara. Namun demikian, Mikhael Gorbachev-lah yang memperkenalkan reformasi fundamental bagi politik Uni Soviet yang menyebabkan perubahan struktur yang sangat besar dalam sistem komunis: Demokratisasi, liberalisasi dan 'pemikiran baru' yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev akhirnya mengarah pada runtuhnya Uni Soviet. Di bawah ini akan dijelaskan tentang kebijakan Mikhail Gorbachev yang berdampak pada keruntuhan Uni Soviet.



Uni Soviet dicirikan oleh politik otoriter, keterbelakangan ekonomi dan kekuatan yang cukup besar dalam sistem internasional. Akan tetapi, ketika melihat pada kerangka sistematis menunjukkan bahwa Uni Soviet lebih jauh dibangun di atas elemen totaliter: Sistem keseluruhan didasarkan pada komunisme sebagai ideologi penuntun yang mengelaborasi. Ideologi ini melegitimasi eksistensi Partai Komunis sebagai partai massa tunggal dan peran utama Sekretaris Jenderal sebagai diktator. Kedua institusi tersebut selanjutnya membentuk unit kendali keseluruhan dari sistem komunis dari mana sistem teror, ekonomi terencana dan kendali atas komunikasi massa.


Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi kebangkitan Uni Soviet sebagai kekuatan global dan dapat menjamin stabilitasnya dari waktu ke waktu. Secara bersamaan, sistem yang dilakukan oleh Uni Soviet mengandung benih-benih kehancurannya sendiri. Konsep totalitarianisme didasarkan pada sistem koherensi, yang kokoh selama semua elemen yang ada saling terkait. Namun, perubahan radikal dapat terjadi jika satu elemen atau lebih dirusak. Artinya secara konkrit bahwa setiap kebijakan rezim yang tidak benar-benar sistematis dapat merusak sistem yang ada dan membuatnya keropos. 


Oleh karena itu perlu diketahui mengapa kebijakan Gorbachev dianggap tidak sistematis dalam pengertian totalitarianisme. Lebih jauh lagi, konsep budaya politik akan membantu untuk memahami mengapa sistem komunis akhirnya runtuh, karena mengasumsikan bahwa begitu kekuasaan dan kontrol totaliter akan berkurang, maka aktivisme politik akan bangkit dan akan merusak sistem totaliter.


Setelah Stalin meninggal, sistem politik sangat dibatasi: Ekonomi berantakan dan Partai Komunis dalam kondisi yang kacau. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan diserahkan kepada Nikita Khrushchev untuk mereformasi sistem ekonomi dan memulihkan institusi partai. Meskipun Nikita Khrushchev mampu menormalkan proses politik, kinerja ekonomi Uni Soviet masih kurang memuaskan, masalah kepemimpinan politik dan vitalitas ideologis. Hal ini terutama terlihat pada tahun-tahun terakhir warisan Leonid Brezhnev (1964-1982) dan selama masa pemerintahan singkat Yuri Andropov (1982-1984) dan Konstantin Chernenko (1984-1985).


Ketika Mikhail Gorbachev berkuasa di Uni Soviet pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev menyadari bahwa penundaan apapun dalam meluncurkan program reformasi domestik yang luas akan mengancam Uni Soviet pada krisis sosial, ekonomi dan politik yang serius. Mekanisme perencanaan yang tidak fleksibel dan ketinggalan zaman, disinsentif bagi perusahaan dan inovasi teknologi, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat limbah yang tinggi dan integrasi yang buruk dari Uni Soviet ke dalam ekonomi dunia menyebabkan penurunan domestik yang dramatis. 


Mikhail Gorbachev sadar akan hubungan antara stabilitas domestik dan posisi internasional dan oleh karena itu dia menjelaskan pada tahun 1984 bahwa 'hanya ekonomi yang intensif dan berkembang cepat yang dapat memastikan penguatan posisi negara di arena internasional. Namun bukan hanya situasi ekonomi yang dipandang sangat bermasalah, kebuntuan politik luar negeri pasca pemerintahan Leonid Brezhnev menyebabkan suasana saling bermusuhan dan kecurigaan yang mendalam antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Di bawah ini adalah kebijakan Mikhail Gorbachev yang berdampak pada keruntuhan Uni Soviet.


Kebijakan Mikhail Gorbachev: Glasnost


Kebijakan Mikhail Gorbachev untuk mereformasi sistem komunis Uni Soviet adalah melalui kebijakan glasnost. Mikhail Gorbachev menyadari bahwa gerakan komunis internasional dan pelaksanaan komunis di dalam negeri di bawah pimpinan para pendahulunya telah membawa akibat yang bertentangan dengan tujuan negara komunisme itu sendiri. Mikhail Gorbachev telah melihat kesalahan-kesalahan komunisme dalam pelaksanaannya dan juga menyadari bahwa komunisme masih merupakan ideologi negara Uni Soviet yang memiliki kaitan budaya dengan etnis Rusia. 


Ide pokok Gorbachev dalam menjalankan pembaruan glasnost, berhasil membangkitkan kembali semangat Uni Soviet dan sekaligus dapat melancarkan chistka (pembersihan) terhadap para pemimpin partai yang dianggap telah menyeleweng. Mikhail Gorbachev juga melakukan pengembangan dalam ideologi untuk dapat menjawab tantangan zaman. Pertama-tama terlihat dalam sistem multi partai yang mengakibatkan hilangnya monopoli kekuasaan PKUS dan usulan dihapusnya pasal 6 Konstitusi Uni Soviet. Sistem partai tunggal yang diajarkan Lenin menurut Mikhail Gorbachev telah membawa dampak negatif bagi Uni Soviet sendiri. Sistem ini telah mengakibatkan para pemimpin partai melakukan korupsi, berkuasa mutlak dan marak terjadi nepotisme. 


Menurut Mikhail Gorbachev kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab setiap negara, karena tanpa adanya rakyat, negara tidak akan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Mikhail Gorbachev menyadari bahwa Nikita Krushchev sebenarnya hendak melakukan reformasi ekonomi, tetapi upaya itu gagal dan bahkan berakhir dengan penggulingan terhadap kekuasaannya pada tahun 1964. Salah satu hal yang membuat Nikita Krushchev gagal di dalam mereformasi ialah karena ia tidak mengikut sertakan rakyat dalam program reformasinya.


Istilah glasnost dengan cepat menjadi popular di Uni Soviet, bahkan sampai dunia luar pun ikut mengetahuinya. Glasnost mengandung makna keterbukaan, memberitahu kepada rakyat apa adanya, membuka berbagai macam dialog dan lain sebagainya. Selama bertahun-tahun orang-orang tentu di dalam partai dinyatakan bebas dari pengawasan luar. 


Mikhail Gorbachev sendiri memandang bahwa pelaksanaan glasnost juga dimaksudkan agar segala bentuk penyimpangan dalam praktek birokrasi pemerintahan serta partai bisa diekspos dan diketahui oleh rakyat tanpa terkecuali. Korupsi, penyalahgunaan wewenang adalah penyakit masyarakat yang hendak diberantas sampai bersih oleh Mikhail Gorbachev. Hal ini telah dilakukan oleh Mikhail Gorbachev pada saat ia menjabat sebagai Sekretaris I Partai Komunis di Stravropol.


Selama bulan-bulan awal kepemimpinannya, Mikhail Gorbachev lebih menaruh perhatiannya pada keberhasilan bertahan dalam arena politik yang berbahaya jika dibandingkan pada persoalan-persoalan lainnya. Mikhail Gorbachev mulai melancarkan pembersihan besar-besaran dalam tubuh partai komunis dan pemerintahan bagi para ribuan birokrat yang memperoleh tunjangan hidup berlebihan selama mereka berkuasa dalam partai pemerintahan di Uni Soviet. 


Mikhail Gorbachev juga melakukan pembatasan terhadap minuman beralkohol dalam sebuah dekrit tanggal 16 Mei 1985, ia memerintah pengurangan besar-besaran dalam produksi vodka, meningkatkan denda bagi yang mabuk- mabukan di tempat umum, mengurangi besar-besaran jumlah tempat yang boleh menjual alkohol, waktu penjualan dipersingkat dan ditingkatkan batasan usia yang boleh mengkonsumsi minuman beralkohol dari umur 18 tahun menjadi 21 tahun ke atas. Dengan langkanya vodka membuat rakyat Uni Soviet menertawakan sistem dan pemimpin negara mereka. Di bawah ini akan dirinci bentuk-bentuk pembaruan dari kebijakan Mikhail Gorbachev tentang glasnost.


1. Sistem Partai


Sebagaimana yang diketahui bahwa Uni Soviet adalah negara yang menganut sistem partai tunggal. Menurut Mikhail Gorbachev sistem partai tunggal itu sendiri akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan Uni Soviet, sebab tidak akan mampu lagi menghadapi tantangan zaman terutama dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam sistem politik yang dijalankan oleh Gorbachev, ia lebih menekankan pada keterbukaaan antara pemimpin politik dengan masyarakat. Dengan glasnost juga, Gorbachev ingin melakukan pembaruan dengan menjadikan sistem partai tunggal di Uni Soviet menjadi sistem multi partai. Suatu negara dalam sistem multi partai sebenarnya yang diharapkan oleh Mikhail Gorbachev, karena memiliki beraneka ragam corak dalam komposisi di masyarakat, serta pola dari sistem multi partai ini lebih mencerminkan keanekaragaman sosial, budaya dan politik.


Seiring dengan munculnya puluhan organisasi politik independen, pengaruh dari partai komunis pun merosot. Hal itu mulai terlihat sejak tahun 1987, di mana jumlah anggota baru mulai mengalami penurunan dan nampak terlihat jelas pada tahun 1988, di mana penurunan itu mencapai 20%. Sementara itu, jumlah anggota yang meninggalkan partai komunis pun semakin bertambah. Ketika Mikhail Gorbachev diangkat sebagai Sekjen PKUS pada bulan Maret 1985, jumlah anggota partai berkisar 20 juta anggota. Menjelang akhir 1990, jumlah itu diperkirakan tinggal 17 juta. Dalam sidang tertutup CC PKUS tanggal 25 Juli 1991, jumlah anggota partai tersisa 16,3 juta. 


2. Sistem Pemilu


Di Uni Soviet, semua warga negara diharapkan berpartisipasi di dalam pemilihan umum, meskipun hanya ada satu partai politik, semua calon untuk jabatan politik dan pemerintahan harus disetujui oleh partai. Pemilihan umum di dalam negara otoriter dan berpartai tunggal merupakan suatu alat bagi para penguasa daripada hanya sebagai alat untuk memilih siapa yang seharusnya menjalankan kekuasaan itu. Pemilihan umum di negara berpartai tunggal tidak dimaksudkan untuk memberikan kesempatan terhadap rakyat untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tetapi memberi kesempatan kepada kaum elit yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasi rakyat. Jadi, pemberian suara hanya merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elite yang berkuasa. Penolakan untuk ikut serta dalam memberikan suara dapat dianggap sebagai pernyataan protes yang dilakukan secara diam-diam.


Pemilihan umum juga merupakan suatu sarana untuk mengamati kesetiaan rakyat kepada negaranya. Pemilihan umum di Uni Soviet tidak mempunyai dampak terhadap pembuatan kebijakan. Kampanye-kampanye pemilu biasanya dilakukan selama dua bulan oleh para elit-elit politik yang berguna untuk menerangkan dan menilai kebijaksanaan pemerintah. Hal ini menjadi sangat penting karena warga negara Soviet berpendidikan tinggi, sehingga mereka menuntut penafsiran-penafsiran yang masuk akal tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di dalam maupun di luar negeri.


Langkah pertama Gorbachev yaitu ingin memperbarui prosedur pemilihan berkenaan dengan usaha memperbanyak jumlah calon, pemberian suara secara rahasia dan pembatasan masa jabatan yang akan diberlakukan bagi para pejabat partai. Telah diputuskan bahwa semua pejabat partai, mulai dari tingkat distrik dan kota harus dibatasi dua kali berturut-turut untuk masa jabatan lima tahun, dengan kemungkinan masa jabatan ketiga apabila hal itu disetujui oleh tidak kurang dari 75% anggota organisasi partai yang bersangkutan. Lebih dari satu calon dapat berlaga dalam pemilihan yang dilaksanakan dengan pemberian suara secara rahasia. Batasan masa jabatan ini akan berlaku untuk anggota Politbiro, Sekretariat Partai dan Sekretaris Jendral. Para pejabat juga diminta agar membimbing dan memberi ilham, bukannya melakukan campur tangan dan bermain peran utama dalam kekuasaan. Sebaiknya dihadapkan dengan kemungkinan pada pemilihan dilakukan secara terbuka.


3. Sistem Pendidikan


Pembaruan ini tidak ditujukan untuk menyokong cara berpikir bebas, melainkan untuk menyingkirkan pengawasan yang dilakukan secara berlebihan terhadap cara hidup, pengurangan kontrol pusat serta melengkapi sekolah-sekolah dengan perlengkapan fisik yang memadai. Cara hidup yang diawasi ini tercermin pada cara pendidikan yang telah ditanamkan sebelumnya. Dua puluh juta guru mengajar hampir empat puluh juta pelajar tingkat dasar dan menengah dari sekitar 129.000 sekolah dengan buku-buku wajib dengan kurikulum yang sama di bawah pengawasan ketat Kementerian Pendidikan dan Akademi Ilmu Pendidikan di Uni Soviet. 


Kurikulum yang diberlakukan begitu terperinci sehingga hanya menyisakan sedikit ruang bagi inovasi yang dapat dilakukan oleh setiap pelajar. Sentralisasi yang berlebihan timbul dari pelaksanaan pemilihan karir secara tidak langsung bagi para pelajar sejak usia sekitar 15 tahun, yaitu ketika mereka diarahkan pada jurusan Pendidikan Khusus dengan memasuki sekolah kejuruan atau Universitas. Apakah pelajar tersebut akan diarahkan untuk menjadi dokter mesin atau dokter bedah, kurang lebih sudah ditentukan pada saat itu.


Mikhail Gorbachev berencana mereformasi sistem ini untuk mengurangi sikap apatisme yang ditimbulkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, usulan perubahan ini sangat penting dan dapat mendorong Pendidikan Soviet ke arah berkurangnya cara-cara hidup yang selalu diawasi serta meningkatkan gairah hidup masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kebijakan Mikhail Gorbachev ingin mereformasi kurikulum dilakukan dengan memberi otonomi yang lebih besar kepada sekolah-sekolah. Kurikulum dirancang tidak terlalu rinci agar sekolah masih mendapat peluang untuk mengembangkan diri sesuai dengan kondisi setempat; pengawasan atas kehidupan siswa diperlonggar agar mereka mendapat kebebasan yang lebih besar dengan harapan akan mandiri lebih awal. 


Mikhail Gorbachev memiliki tujuan agar dapat merangsang dialog dalam batas-batas tertentu kemudian diuraikan secara jernih. Media massa akan lebih diberikan kebebasan, kesewenang-wenangan pengadilan dan pengawasan terhadap sistem pendidikan akan berkurang. Lama-kelamaan, masyarakat Uni Soviet harus berkembang walaupun dengan cara perlahan, sehingga media massa akan semakin berani untuk menulis pelbagai hal dan hak-hak rakyat yang dijamin oleh undang-undang akan dilindungi oleh pengadilan sehingga tidak ada lagi tekanan-tekanan.


4. Sistem kebudayaan


Pembaruan Glasnost di Uni Soviet tentunya menimbulkan kultur- kultur yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh rakyat Soviet. Karena glasnost, unsur-unsur budaya luar khususnya yang berasal dari negara kapitalis mampu masuk dengan mudah ke Uni Soviet. Invasi kultur Barat bahkan berlangsung begitu deras. Namun, sistem birokrasi yang sangat tertutup berhasil mengemas segala yang terjadi di atasan. Dengan adanya kebijakan glasnost membuat budaya-budaya menjadi lebih terbuka.  Berbagai macam tindak kriminalitas, berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan, pencopetan, praktek pungli, korupsi, prostitusi tiba-tiba menjadi wabah akhirnya menimbulkan dekadensi moral di semua lapisan masyarakat. Dimana pada gilirannya menyebabkan penghayatan terhadap ideologi komunisme meluntur. Semakin besar pengaruh kultur Barat di Uni Soviet maka semakin besar pula ketidakpercayaan masyarakat terhadap ideologi komunis.


Pemberlakuan kebijakan Mikhail Gorbachev tentang glasnost juga pada akhirnya menyebabkan perubahan atas kelima belas negara bagian yang tergabung di dalam Uni Soviet berusaha untuk melepaskan diri dan mendirikan negara yang mandiri terlepas dari naungan pemerintahan Uni Soviet. Kelima belas negara-negara yang berada dalam pemerintahan Uni Soviet diantaranya;


1. Russia

2. Georgia

3. Armenia

4. Lithuania

5. Turkmenistan

6. Kazakhstan

7. Azerbaijan

8. Latvia

9. Estonia

10. Ukraina

11. Kirghiztan

12. Belarussia

13. Uzbekistan

14. Moldavia

15. Tajikistan


Kebijakan Mikhail Gorbachev: Perestroika


Ciri-ciri utama dalam sistem ekonomi Uni Soviet adalah semua sarana produksi seperti tanah, pabrik, dan peralatan modal sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh negara. Sementara itu keputusan-keputusan pokok mengenai proses produksi, dan jasa-jasa yang dihasilkan atau hasil produksi semuanya diputuskan oleh Badan Perencanaan Pusat (Gosplan). Ciri ini memberikan kesempatan kepada para pemimpin tertinggi Uni Soviet untuk menguasai sepenuhnya ekonomi negara tersebut.


Gorbahchev melihat adanya kekurangan pada tatanan ekonomi yang lama di mana tatanan itu tidak ada keginginan untuk mengembangkan diri baik secara ekonomi maupun sosial. Sesungguhnya melalui sistem indeks rencana, perusahaan menerima pekerja dan sumber daya. Praktis seluruh pengeluaran ditanggung, penjualan produksi pada dasarnya dijamin, dan paling utama, penghasilan tenaga kerja tidak bergantung pada hasil kerja pertanian kolektif: pemenuhan tanggung jawab sesuai kontrak, mutu dan produk laba. Mekanisme ini menciptakan produk yang bermutu sedang bahkan bermutu jelek, dan tidak memperdulikan bagaimana pendapat para konsumen. Mikhail Gorbachev mengingikan mekanisme yang baru untuk mendorong produk yang bermutu tinggi. Sistem yang baru dapat terlaksana jika tidak didasarkan pada rincian yang ditetapkan oleh lembaga tinggi, tetapi berdasarkan pesanan pemerintah.


Gorbachev mengatakan karya Marxisme dan Leninisme mewariskan kepada masyarakat Uni Soviet definisi karakteristik pokok sosialisme, namun tidak memberikan gambaran secara terperinci mengenai sosialis. Marx dan Lenin hanya berbicara bagaimana tahapan dan jalannya secara teoritis dan tidak memberikan tekniknya. Lenin memberikan gagasan bagaimana menjalankkan negara yang sosialis, namun setelah kematiannya metode tersebut tidak diikuti dan disalahgunakan. Maka, lahirlah citra sosialisme yang dikebiri, sentralisme berlebihan dalam manajemen, pengabaian keanekaragaman kepentingan manusia, pemikiran yang terlalu rendah terhadap peran aktif yang dimainkan rakyat dalam kehidupan umum, dan tendensi egalitarian yang nyaring. Manajemen ekonomi yang sentralis menyebabkan negara sulit untuk menghadapi keterbelakangan ekonomi dan teknologi.


Uni Soviet merupakan negara yang kaya akan minyak bumi, logam, dan gas alam. Namun kekayaan sumber daya alam tidak beriringan dengan pertumbuhan ekonomi Uni Soviet selama kurang lebih tujuh puluh tahun sangat lambat. Uni Soviet sebelumnya juga telah mengalami krisis ekonomi yang parah pada masa perang saudara, dengan ekonomi dikelola sejalan dengan garis komando dibawah sistem Komunisme Perang (War Comunism) tahun 1918-1921. 


Untuk mengatasi ekonomi yang kacau Lenin membebaskan perekonomian pada 1921 dari beban berat dengan Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy/NEP). Kebijakan ini mengabungkan unsur-unsur pasar dan sosial, dan kebijakan ini memberi kerangka baru untuk pemulihan ekonomi pada tahun 1928. Hasil dari diterapkannya NEP, para petani sudah memiliki tanah untuk digarap. Sedangkan perekonomian Uni Soviet mulai naik karena industri berat, transportasi, perbankan, dan perdagangan luar negeri dibawah kendali pemerintah pusat. Untuk manajemen industri, terutama industri ringan dibebaskan dari kontrol administratif dan swasta di pulihkan kembali. Tetapi ketika ekonomi Soviet membaik, perekonomian Soviet segera kembali berada dibawah kendali pusat dan jauh dari mekanisme pasar.


Perestroika yang telah ditawarkan Mikhail Gorbachev memberikan ide bagaimana pengembangan ekonomi disertai dengan demokrasi. Gorbachev mengatakan bahwa perestroika akan muncul dari demokrasi. Menurut Lenin demokrasi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari sosisalisme. Gorbachev mengatakan jika sosialisme harus diimbangi dengan demokrasi hal ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Uni Soviet. Untuk membuatnya menjadi kenyataan, kami melancarkan serangkaian perbaikan radikal dalam perencanaan, pengaturan harga, mekanisme keuangan dan pengkreditan, jaringan material dan pasokan produksi teknologi, dan manajemen kemajuan ilmiah dan teknologis, bidang tenaga kerja dan sosial.


Kebijakan Mikhail Gorbachev di dalam negeri melalui usaha merampingkan birokrasi yang telah membengkak dan memberantas korupsi yang telah berlangsung lama. Sedangkan kebijakan Mikhail Gorbachev untuk luar negeri berusaha memperbaiki hubungan dengan luar negeri terutama Amerika Serikat. Selain bidang ekonomi, perestroika juga mencakup gagasan baru bagi politik dan sosial Uni Soviet. 


Ada lima prinsip yang ditekankan dalam pembaruan perestroika, yaitu:


1. Menghapus sistem sentralisasi ekonomi atau sistem ekonomi komando


2. Peningkatan produktifitas pertanian


3. Peningkatan produktifitas kerja


4. Perbaikan prasarana teknologi industry


5. Peningkatan kualitas barang-barang konsumsi dan laju pertumbuhan industri.


Mikhail Gorbachev menawarkan program 15 tahun untuk melakukan perubahan di Uni Soviet dan seluruh dunia. Program dari Kebijakan Mikhail Gorbachev memuncak dan terinci pada visi komunis baru dalam abad ke-21. Visi Gorbachhev dalam bidang ekonomi antara lain:


1. Pelucutan senjata nuklir,


2. Reformasi hak-hak sipil (pembebasan tahanan politik, melonggarkan larangan perjalanan ke luar negeri, dan revisi hukum pidana Soviet),


3. Reformasi ekonomi (perestroika),


4. Reorganisasi menyeluruh terhadap kebijakan luar negeri dan peningkatan hubungan luar negeri.

Perestroika secara resmi dilaksanakan pada bulan Juni 1987.  Berdasarkan pada Rapat Paripurna Komite Pusat bulan Juni 1987 memberikan perhatian khusus pada persolaan meningkatkan produksi bahan pangan dan barang konsumen serta memperluas pembangunan perumahan. Kebijakan Mikhail Gorbachev tentang pelaksanaan perestroika diharapkan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembaharuan tidak menghambat kesejahteraan rakyat. 


Perestroika yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dan transformasi teknologi dalam industri, namun juga bertujuan untuk mengubah manajemen administratif menjadi manajemen ekonomi. Untuk mengawasi pelaksanaan perestroika, Gorbachev membentuk Komite Perombakan Ekonomi yang dipimpin oleh Leonid I. Abalkin. Tugas dari lembaga ini adalah untuk merancang, memantau dan mengawasi setiap perkembangan pelaksanaan perestroika


Refomasi ekonomi dalam perestroika yang direncanakan dengan dekrit-dekrit yang telah dipersiapkan jauh sebelum reformasi itu dilaksanakan. Hal pertama yang dilakukan Mikhail Gorbachev adalah mengeluarkan dekrit Agraria pada bulan Maret 1986. Kemudian Mikhail Gorbachev mengeluarkan lagi Undang-undang Koperasi pada Mei 1987 dan beberapa dekrit yang berkaitan dengan reformasi. Pelaksanaan perestroika dibagi kedalam bidang-bidang ekonomi sebagai berikut: industri, pertanian kolektif, jasa atau koperasi, dan perdagangan luar negeri. Selain itu dibentuk pula Dewan Pusat Semua Perkumpulan Serikat Dagang yang mengatur serikat dagang Uni Soviet baik mengenai gaji dan perlindungan bagi para pekerja. Perkumpulan Serikat Dagang menyokong semua persoalan yang menyakut undang-undang perburuhan, pelaksanaannya, dan perlindungan terhadap kaum pekerja. 


Undang-undang Perusahaan Negara mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 1987. Undang-undang itu melindungi kegiatan ekonomi disemua unit pemerintah. Undang-undang Perusahaan Negara ini tidak hanya melindungi perusahaan-perusahaan industri, melainkan juga Bank Negara dan Bank Investasi, pertanian negara, dan toko-toko negara. Perestroika telah berdampak pada sentralisme yang menjadi lebih demokratis. Inti reformasi ekonomi dari kebijakan Mikhail Gorbachev adalah desentralisasi: berkurangnya perencanaan dan pengarahan dari atas kebawah, bertambahnya wewenang pejabat-pejabat setempat serta para manajer perusahaan. Mikhail Gorbachev merencanakan pergantian metode yang sebelumnya administratif menjadi metode ekonomi dengan akutansi biaya penuh.


Upaya-upaya reformasi dalam rangka perbaikan ekonomi Uni Soviet yang dilakukan Gorbchev adalah dengan melaksanakan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang sebagai berikut:


1. Industri


Perestroika menekankan keterbukaan terdahap segala bidang dalam kehidupan yang ada dalam negara Uni Soviet salah satunya industri. Unsur-unsur baru dalam industri adalah hak perusahaan untuk membuat kontrak dengan pembeli potensial, untuk membeli dan menjual bahan baku dalam harga borongan, yang dapat bervariasi dalam batas-batas tertetu; dan untuk meraih laba. Pengembangan industri dengan pengorganisasian produksi berdasarkan akutansi biaya penuh akan efektif bagi kompleks agro-industri. 


Pada industri petambangan, difokuskan penyediaan bahan baku, bahan bakar dan tenaga kerja perekonomian, serta penekanan yang ditunjukkan terhadap teknologi yang melestarikan sumber daya dan terhadap penggunaan rasional sumber daya. Terobosan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi itu antara lain dilakukan lewat program khusus untuk memodernisir industri rekayasa, yang difokuskan pada pembaruan total produknya, mencapai tingkat dunia secepat mungkin yang diperkirakan dapat tercapai pada awal tahun 1990-an.


Konsep tersebut diyakini dapat memberikan perubahan fundamental dalam setiap bidang termasuk pengalihan perusahaan pada akutansi biaya penuh, transformasi radikal manajemen ekonomi terpusat, perubahan fundamental dalam perencanaan, perbaikan dalam sistem pembentukan harga dan mekanisme keuangan dan kredit, dan pembaruan hubungan ekonomi luar negeri. Konsep yang telah dirancang itu dapat membentuk manajemen baru, pembangunan menyeluruh manajemen demokratis, dan pengenalan prinsip- prinsip manajemen mandiri secara luas.


Berdasarkan pada konsep-konsep di atas, maka Undang-Undang Perusahaan Negara tentu harus memberikan perlindungan terhadap serikat kerja di Uni Soviet dan Undang-Undang Perusahaan Negara berhubungan dengan semua unit produksi, proses, keuangan, distribusi dan pemasaran di sektor perusahaan negara. Pada Sidang Pleno CC-PKUS pada bulan Juni 1987 Mikhail Gorbachev menetapkan prioritas-prioritas dan tujuan pokok perkembangan sosial dan ekonomi Uni Soviet. Salah satu prioritas utama sebagai upaya memperbaiki perekonomian Uni Soviet adalah dengan pembenahan dan penguatan dalam sektor industri beratnya. Untuk itu maka perlu disusun Undang-Undang Industri, yang mencakup semua kebijakan dan berikut pula petunjuk pelaksanaannya. Paling sedikit terdapat 48.000 perusahaan yang harus menjalani proses uji coba itu.


Di dalam Undang-Undang Industri itu, perusahaan diberikan hak untuk membuat kontrak dengan pembeli, perusahaan dan pembeli diberikan hak untuk menentukan harga dengan batas-batas tertentu dan diperolehnya laba. Perusahaan-perusahaan tidak dipaksa untuk memenuhi target pesanan negara dan tidak ada batasan dalam hal produksi dan Goskomsten (Komite Harga Negara) tidak lagi dapat ikut campur dalam penentuan harga. Peranan komite mulai dibatasi dalam penetapan harga-harga bahan baku. Para manejer pabrik juga diberi tanggung jawab yang lebih besar mulai dari perencanaan dan pengembangan usaha mereka sendiri.


Sebelumnya, perusahaan-perusahaan berproduksi sesuai dengan target berencana dan bahan baku yang dibagikan oleh pemerintah. Industri Uni Soviet sebelum kebijakan Mikhail Gorbachev cenderung terlalu berencana dan diatur oleh pemerintah sehingga telah menghambat perkembangan teknologi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di bidang produksi. Teknologi yang digunakan dalam perusahaan industri tetap menggunakan teknologi yang lama dalam peningkatan produksi di era yang lebih modern. Perestroika merencanakan untuk penggunaan teknologi-teknologi baru bagi perusahaan demi meningkatkan hasil produksi yang lebih baik dan berkualitas. Produksi ini ditekankan agar dapat memperbaiki perekonomian yang mengalami kemunduran sebelumnya, dan hasil daripada produksi ini diharapkan meningkat serta dapat mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat. 


Otonomi bagi perusahaan dilaksanakan dengan pemberian peran yang lebih besar bagi serikat buruh, yang beranggotakan seluruh pekerja di perusahaan. Distribusi dana untuk perusahaan misalkan pengaturan gaji manajer dan pekerja, dan dana distribusi untuk jangka panjang seperti investasi, inovasi produk, serta pengembangan satu pihak dan konsumsi. Otonomi perusahaan dalam pelaksanaannya memiliki batas tertentu, sebagai berikut: ada norma ekonomi ditetapkan oleh para perencana dan kedua peran kementerian dalam pelaksanaan industri. Kebebasan manajer dibatasi oleh kekuasaan serikat buruh dan dewannya. Mikhail Gorbachev percaya jika pengorganisasian produksi yang paling efektif adalah dengan akutansi biaya penuh yang akan segera mengakar pada agro-industri.


Akan tetapi, perubahan yang singkat dalam pertumbuhan ekonomi berakibat pada jalannya reformasi, ekonomi Uni Soviet lagi-lagi mengendur dan pertumbuhan produktifitas kerja mengalami penurunan pada tahun 1987 dan 1988. Kurangnya pengawasan manajer, para pekerja produksi dengan mudah bolos pada jam-jam kerja karena ada hambatan gaji dari pihak manajer. Sementara hasil produksi yang buruk oleh pihak manajer dilaporkan sudah memuaskan dan kasus korupsi yang coba ditutup-tutupi. Proses produksi juga dihambat oleh kurangnya bahan-bahan yang berkualitas dalam pemenuhan pesanan dari konsumen.


2. Pertanian Kolektif


Untuk menandingi kemajuan Barat, maka Kebijakan Mikhail Gorbachev adalah Reformasi Pertanian kolektif yang pertama kali ditawarkan pada dekrit di bulan Maret 1986 yang berisi insentif pertanian. Dektrit itu berisi sebuah langkah eksplisit untuk menyediakan insentif pertanian kolektif di mana Mikhail Gorbachev menjanjikan insentif di bidang ekonomi dan melunakkan management central di bidang pertanian. Petani diberi kebebasan untuk menjual bagian tertentu kepada koperasi dan swasta yang menawarkan harga yang lebih tinggi. Mereka berhak menyisihkan laba lebih banyak, karena mereka diarahkan untuk mandiri. 


Pertanian diharapkan mampu berswadaya, harus mampu mengalihkan investasi ke hilir untuk penyimpanan dan pemasaran, dan bukan pembelian mesin. Pemerintah tidak lagi mencampuri jenis dan jumllah barang yang diproduksi, tapi pada saat yang sama juga memacu pabrik dan koperasi untuk berkompetisi. Gorbachev menyatakan pada Kongres Partai ke-27 di bulan Februari 1986, bahwa inovasi prodnalog (pajak pangan) model Lenin harus diterapkan secara “kreatif”. Para petani diberikan kontrak yang berisi keluarga-keluarga dipertanian kolektif dapat berkumpul bersama dan mengerjakan syarat-syarat yang disebutkan dalam kontrak bersama manajemen pertanian.


Mikhail Gorbachev ingin menciptakan mobilitas dan keaktifan dalam pelaksanaan akutansi biaya swasembada, dan pembiayaan sendiri harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat pedesaan terutama para petani. Di bidang pertanian, perestroika menciptakan sistem baru dengan adanya koperasi pertanian. Pada masa pemerintahan Leonid Brezhnev sektor pertanian mengalami kemerosotan. Pertanian tidak menggunakan teknologi yang maju, untuk itu Mikhail Gorbachev memutuskan untuk melakukan reformasi pertanian dengan cara peningkatan alat-alat pertanian. Pembentukan tim kerja, dengan bagian-bagian yang telah dibentuk menjadikan pertanian lebih terorganisasi dalam pelaksanaannya. Program perestroika yang paling ambisius adalah penghapusan lima kementerian pertanian, yang kemudian digantikan dengan super-kementerian yang disebut Agroprom. Agroprom bertujuan untuk menghapus perdebatan birokratik antara petani, produsen mesin untuk pertanian dan para produsen pupuk.


Kebijakan Mikhail Gorbachev dalam reformasi pertanian kolektif dalam pelaksanannya belum mampu mengambil langkah yang tegas. Model reformasi yang dikatakan secara utuh mengikuti model reformasi Cina, dianggap berbahaya secara ideologis dan sulit secara tekonologi. Tanah-tanah dibagikan kepada para petani dan hak milik negara serta produksi. Model yang digunakan Uni Soviet adalah tetap besar dan bersifat pada modal bahkan setelah tanah dibagikan kepada petani. Sehingga Mikhail Gorbachev mengusulkan langkah-langkah untuk melonggarkan tatanan kelembagaan pertanian Soviet. 


Mikhail Gorbachev menyarankan Komite Sentral untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur proses sewa tanah petani selama 25, 30 atau bahkan 50 tahun. Untuk itu Mikhail Gorbachev meminta manajemen pertanian kolektif dan pertanian negara dapat mundur kebelakang layar dan sebagai agen pelayanan pertanian. Pertanian kolektif di Uni Soviet berjalan sangat lambat dan Mikhail Gorbachev terus mencari solusi untuk memperbaiki pertanian kolektif ini.


Peningkatan kolektivitas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari diharapkan semakin banyaknya kebudayaan dan humanisme dalam bidang produksi, dalam hubungan sosial masyarakat, dan adanya penghargaan yang lebih tinggi terhadap martabat dan harga diri individu. Kontrak kerja kolektif telah terbukti berhasil dalam bidang pertanian dari sudut organisasi dan pengupahan tenaga kerja. Pembuatan kontrak kerja terhadap para petani kolektif untuk menjamin hubungan antara individu dan pemerintah, melalui kontrak ini negara maupun individu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan begitu ada keseimbangan kepentingan dan upaya yang baru dalam perbaikan ekonomi setiap masyarakat. Upaya ini mendorong agar masyarakat atau individu menjadi aktif dan dapat bertanggung jawab secara sosial.


Namun, dalam pelaksanaan perestroika dibidang pertanian kolektif memiliki permasalahan dalam kurangnya tenaga ahli dan sarana-prasarana yang canggih dalam pertanian. Para petani sebelumnya terbiasa diatur oleh pusatsehingga tidak ada kemandirian dalam menentukan apa yang ingin ditanam ditanah miliknya. Perestroika menuntut kecakapan dan profesionalisme yang tinggi. Namun karena kurangnya pengetahuan dan minat para petani, berdampak pada tidak berkembangnya variasi dari tanaman. Alat-alat yang digunakan dalam pertanian juga masih merupakan alat tradisional sehingga tidak membantu hasil yang lebih baik.


Selain itu di Uni Soviet memiliki iklim yang berubah-ubah sehingga berdampak pada hasil produksi pertanian. Terkadang hasil berlimpah dan menumpuk dan terkadang harus mengimpor barang dari luar negeri. Para petani juga harus mampu menyesuaikan iklim dalam menghadapi hama dan keahlian khusus untuk pembuatan pupuk. Namun hal itu tidak didapat karena petani-petani ini tidak memiliki keahlian khusus untuk program tersebut.


3. Koperasi


Reformasi di bidang koperasi berkembang lebih cepat dibandingkan pertanian kolektif. Reformasi tahap awal menekankan ketentuan aktivitas pribadi pekerja, yang diperbolehkan memiliki bisnis pribadi dan koperasi seperti rumah makan, bengkel mobil, taksi swasta, serta operasi manufaktur kecil-kecilan. Pada 19 November 1986 pemerintah mengeluarkan undang- undang yang memperbolehkan seseorang untuk membuka usaha pribadi. Tapi undang-undang ini tidak disertai hak-hak sipil guna menjamin usaha itu bisa berkembang baik. Misalnya, yang boleh diterima menjadi karyawan hanyalah pensiunan, mahasiswa, penderita cacat, ibu rumah tangga dan mereka yang tak bekerja di pemerintah. 


Bulan Mei 1987 Kremlin mengeluarkan seperangkat ketetapan yang mengatur usaha swasta, dengan syarat: membayar pajak 560 rubel per tahun (bisa dicicil tiap bulan) dan tidak menyertakan orang luar yang bukan keluarga. Untuk ini Bank Negara bisa memberikan kredit sampi 3.000 rubel per orang, dengan kententuan tidak manipulasikan. Bidang jasa yang mulai digarap cukup beraneka ragam, diperkirakan sekitar 40 jenis mulai dari reparasi mobil, reparasi flat, reparasi sepatu, rawat gigi, les bahasa Inggris, pijit pengobatan, kelompok belajar, sampai pada kepada taksi.


Pembaruan dalam perencanaan kegiatan ekonomi Uni Soviet selain berfokus pada majemen ekonomi dan perluasaan hak perusahaan, juga berfokus pada persoalan perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini dilakukan dalam upaya memperbaharui teknologi Uni Soviet yang telah tertinggal dari teknologi Amerika Serikat. Peralatan yang baru diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menciptakan produk- produk yang lebih modern.

Meskipun pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk membuka usaha, pemerintah juga memberikan batasan dalam koperasi. 


Pada september 1987 undang-undang diperluas agar mencakup toko- toko swasta dan penggunaan tempat toko-toko negara untuk menjual barang- barang dan berproduksi. Koperasi mulai bergerak dibidang jasa, pemerataan para perecana terlihat dalam undang-undang pajak mulai efektif pada 1 April 1988. Orang yang dapat membuka usaha ini adalah para pensiunan dan orang yang tidak bekerja seperti ibu rumah tangga yang dapat membuka usaha bersama. Sementara untuk pegawai negeri dapat membuka usaha diluar jam kerja. 


Sebuah surat izin, yang membutuhkan biaya, harus diperoleh dari pemerintah setempat untuk memulai usaha swasta atau koperasi. Ketika koperasi mulai beroperasi dalam jasa, dibuat undang-undang penyamarataan yaitu undang- undang pajak pada 1 April 1988. Pajak dikenankan dengan skala yang dapat bergeser menurut keadaan, bahkan naik hingga mencapai angka 90% pada pemasukan yang didapat dari usaha koperasi. 


Undang-undang yang ditetapkan untuk koperasi juga mengatur kebebasan kepada swasta untuk aktivitas apapun, termasuk perbankan dan perdagangan luar negeri. Koperasi dapat menjual saham dan membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing. Koperasi dalam hal ini tidak memiliki batasan dalam jumlah anggota, besar, jenis atau jasa yang ingin dibuka. Koperasi juga bebas mempekerjakan pegawai tetap dan bebas menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkannya. 


Undang-undang yang lebih radikal diberlakukan pada 26 Mei 1988. Undang-undang yang mengatur koperasi yang lebih kompleks selain tujuan koperasi sebagai produsen barang dan jasa namun juga sebagai usaha yang harus menguntungkan anggotanya. Koperasi benar-benar bebas dari beban yang ditanggung pada 29 Juli 1988 ketika Presidium Soviet Tertinggi menghapuskan undang-undang pajak. Undang-undang koperasi yang diberlakukan pada 1 juli 1988 memberikan kebebasan dalam aktivitas apapun termasuk perbankan dan perdagangan luar negeri. 


Koperasi dapat menjual saham dan membentuk usaha dengan perusahaan asing. Koperasi tidak memerlukan izin khusus dari pemerintah setempat. Koperasi juga bebas mempekerjakan pegawai tetap dan menentukan harga untuk barang dan jasa. Berlakunya undang-undang berkaitan dengan kebebasan dalam membentuk koperasi berdampak pada berkembang pesatnya koperasi, sebelumnya sejumlah 8.000 pada awal oktober 1987 dan menjadi 77.500 pada Januari 1989 dan Juli menjadi 133.000. Gorbachev mengatakan bahwa koperasi akan berdampak baik bagi perekonomian Uni Soviet. Pada 1987 koperasi menyumbang 0,1% produksi nasional, dan meningkat menjadi 20 kali lipat menjadi 2-3% pada pertengahan 1989.


Oleh karena sumbangan koperasi yang cukup baik terhadap perekonomian maka timbul kecemburuan sosial dikalangan masyarakat. Muncul tuduhan-tuduhan bahwa Gosbank (bank pemerintah) tak adil dalam memberikan kredit. 


Gangguan terdahap koperasi juga diperparah dengan adanya campur tangan para pejabat yang menghalangi dengan berbagai cara. Salah satu contohnya pelarangan perusahaan instalasi pertambangan gas alam dengan alasan administrasi yang buruk. Sementara dalam realitasnya koperasi ini menyelesaikan pekerjaannya dalam setahun, yang oleh perusahaan pemerintah baru selesai dalam 9 tahun. Banyak hal yang coba dilakukan untuk mencari keburukan-keburukan koperasi. Bahkan koperasi dituduh jadi biang munculnya pemeras-pemeras. Karena hal ini kemudian membuat pemerintah pada oktober 1990 mengeluarkan dua pasal baru dalam undang- undang koperasi. Hal ini untuk membatasi gerak koperasi dan diberikannya kekuasaan kepada para pejabat untuk mengatur harga produk dan tarif jasa koperasi.



4. Perdagangan Luar Negeri


Perubahan yang diusulkan menyediakan intensif dan inisiatif bagi perusahaan dan asosiasi yang bergerak dibidang perdagangan luar negeri serta memperjelas garis pedoman mengenai partisipasi equiry pihak asing. 


Perestroika menyediakan insentif dan inisiatif bagi perusahaan dan sektor yang bergerak dalam bidang perdagangan luar negeri. Undang-undang memberikan hak perdagangan langsung kepada dua puluh kementerian dan tujuh puluh asosiasi produksi dan perusahaan. Tujuan utama undang-undang tersebut adalah untuk peningkatan ekspor barang manufaktur, industri pembuat mesin secara mencolok. Semua perkembangan bergantung pada produk dan perusahaan dapat menyimpan sampai separuh dari kepemilikan devisa dalam rekeningnya di Bank Perdagangan Luar Negeri. Devisa tersebut dapat digunakan untuk membeli mesin dan teknologi luar negeri, hingga kapasitas dapat dimodernkan dan produk dapat diekspor.


Perestroika telah memungkinkan bagi Uni Soviet untuk menggalang kerjasama internasional yang menguntungkan, dapat ikut serta didalam pembagian kerja internasional dengan negara lain. Modal-modal dan investasi asing akan diterima dengan tangan terbuka. Kepentingan-kepentingan antara negara asing atau mitra dengan Uni Soviet sangat berbeda. Tujuan utama Uni Soviet adalah mengumpulkan devisa, sementara mitra asing bertujuan untuk mencari keuntunggan di pasar Uni Soviet. Ketentuan kerjasama memiliki batasan-batasan. Untuk menghemat anggaran belanja negara, Mikhail Gorbachev mengurangi anggaran belanja militer. Penghematan besar dapat dihasilkan dari pengurangan senjata konvensional di Eropa. Penghematan ini bergantung pada ketersediaan Uni Soviet untuk menerima pengurangan porsi dalam berbagai kategori.


Setelah berlakunya undang-undang untuk kegiatan perdagangan luar negeri memberikan hak perdagangan langsung kepada dua puluh kementerian dan tujuh puluh asosiasi produksi dan perusahaan. Para perencana membentuk agen-agen dan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan ekspor. Karena bergantung kepada produk, perusahaan dapat menyimpan sampai separuh dari pemilikan devisa dalam rekeningnya di Bank Perdangangan Luar Negeri (Vnesbtorgbank) dan menggunakannya untuk membeli mesin dan teknologi dari luar negeri, hingga kapasistas produksinya dapat dimodernisasikan dan produk dapat diekspor.


Garis pedoman ini terus berkembang dan gagasan dasarnya adalah partisipasi asing dalam modal bersama. Mitra asing, dengan partisipasi sampai 49%, diharapkan menyediakan peralatan, teknologi, dan pembiayaan devisa yang diperlukan, sementara pihak Uni Soviet menyumbangkan “infrastruktur sosial”. Laba yang dapat dibawa pulang ke negara asal setelah dikenai pajak 50%, sementara untuk laba di Soviet setelah terkena pajak 30%. Perusahaan bebas menjalin hubungan secara langsung dan merundingkan harga dan produk, dengan mitra yang tergabung dalam CMEA (Council for Mutual Economic Assistance).


Di dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri ini harus menghadapi kendala berupa penolakan barang-barang yang diekspor keluar negeri. Hal itu terjadi karena kualitas produk yang dihasilkan sangat bermutu rendah dan tidak memiliki daya jual. Selain itu Uni Soviet harus menghadapi perang minyak yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menyebabkan Uni Soviet berada dalam posisi yang sulit.


Kebijakan Mikhail Gorbachev : Keruntuhan Uni Soviet


Berbagai upaya yang dilakukan Mikhail Gorbachev untuk memperbaiki sistem komunis Uni Soviet tidak dapat mengendalikan apa yang telah terjadi di Uni Soviet seiring dengan kebijakan yang ia lakukan. Kebijakan Mikhail Gorbachev, perestroika dan glasnost ternyata telah menimbulkan dampak yang tidak pernah sama sekali diperhitungkan.


Berkurangnya sensor terhadap media yang dilakukan oleh Partai Komunis telah menyebabkan terbukanya informasi kepada masyarakat tentang permasalahan social dan ekonomi yang sangat buruk di bawah naungan pemerintahan komunis. Permasalahan tempat tinggal, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, masalah polusi akibat maraknya industrialisasi persenjataan, pabrik-pabrik yang tidak pernah sama sekali mengalami kemajuan sejak era Stalin, dan berbagai praktik korupsi menjadi santapan bagi masyarakat Uni Soviet. Selain itu, tindak kejahatan yang dilakukan selama era pemerintahan Stalin terutama mengenai “pembersihan” pun telah terkekspos secara besar-besaran yang menyebabkan ketidakpuasan atas pemerintahan Soviet semakin meningkat.


Secara keseluruhan, pandangan yang sangat positif mengenai kehidupan di Uni Soviet yang telah lama disajikan kepada publik oleh media resmi, dengan cepat runtuh dan digantikan dengan aspek-aspek kehidupan yang negatif mulai muncul ke permukaan. Hal ini menyebabkan keyakinan publik terhadap sistem Soviet dan dan basis kekuasaan sosial Partai Komunis semakin berkurang, sehingga mengancam identitas dan integritas Uni Soviet sendiri.


Pertikaian yang terjadi di antara negara-negara anggota Pakta Warsawa dan ketidakstabilan dari sekutu-sekutu baratnya, yang pertama-tama diperlihatkan oleh bangkitnya Lech Wałęsa pada 1980 ke tampuk pimpinan serikat buruh, sehingga membuat Uni Soviet tidak mampu mengandalkan lagi negara-negara satelitnya untuk melindungi perbatasannya. Pada tahun 1989, Moskwa telah meninggalkan Doktrin Brezhnev dan lebih memilih kebijakan non-intervensi dalam urusan-urusan dalam negeri anggota Pakta Warsawa. Di mana hal ini berakibat fatal bagi negara-negara Eropa Timur yang kehilangan jaminan bantuan dan intervensi Uni Soviet apabila mereka menghadapi pemerontakan rakyatnya. Perlahan-lahan, masing-masing negara Pakta Warsawa menyaksikan pemerintahan Komunis mulai kalah dalam pemilihan-pemilihan umum, dan dalam kasus yang terjadi di Rumania, telah memunculkan suatu pemberontakan. 


Pada tahun 1991, pemerintahan-pemerintahan komunis BulgariaCekoslowakiaJerman TimurHungariaPolandia dan Rumania yang dipaksakan setelah Perang Dunia II runtuh dan gejolak revolusi menumbangkan sistem komunis mulai melanda Eropa Timur. Gelombang demokratisasi di Eropa Timur yang mengklaim bergabung dengan institusi barat, serikat pekerja dan ekonomi barat. Semua negara yang telah bergabung dengan blok barat ini telah menyaksikan transisi kekuasaan secara damai dari bekas negara komunis menjadi negara-negara demokrasi liberal. Kecuali Rumania di mana kekerasan disaksikan seiring dengan lenyapnya rezim Soviet. Eropa saat itu terlalu sibuk dengan negara-negara yang beralih dari sistem berbasis komunis ke demokrasi.


Uni Soviet pun juga mulai mengalami pergolakan akibat dari glasnost dirasakan getarannya di seluruh negeri. Meskipun dilakukan upaya-upaya untuk meredamnya, ketidakstabilan di Eropa Timur juga menyebar ke negara-negara yang berada di dalam lingkungan Uni Soviet. Dalam pemilu-pemilu untuk dewan-dewan daerah di republik-republik Uni Soviet, kaum nasionalis maupun para tokoh pembaruan yang radikal telah mengambil alih kursi di dewan. Sementara itu Mikhail Gorbachev telah memperlemah sistem penindasan politik internal, kemampuan pemerintahan sentral untuk memaksakan kehendaknya pada republik-republik anggota Uni Soviet telah melemah.


Kebijakan Mikhail Gorbachev tentang glasnost telah menyebabkan bangkitnya nasionalisme yang dengan segera membangkitkan kembali ketegangan-ketegangan etnis di berbagai wilayah Uni Soviet, sehingga semakin menyingkirkan cita-cita tentang persatuan rakyat Soviet. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi-kondisi ekonomi, yang menjadi lebih berani karena kebebasan yang diberikan oleh kebijakan glasnost. Di era pasca-Stalinis, baik persatuan ekonomi dan standar hidup di seluruh kawasan meningkat pesat yang telah berhasil menstabilkan sistem komunis selama beberapa dekade. Namun, di sisi lain, karena industrialisasi, kelas menengah menjadi terdidik dan sadar akan absurditas pemerintah dan menyebabkan kaum terpelajar mampu mengkritik pemerintah secara radikal. Menurut statistik jumlah kaum intelektual telah tumbuh dari sekitar 2 juta sebelum Perang Dunia II menjadi lebih dari 30 juta pada 1980-an.

pada tahun 1980-an dengan gagasan glasnost dan perestroika telah menciptakan rangkaian-rangkaian peristiwa yang pada akhirnya mengakibatkan kemerdekaan bekas republik Soviet misalnya; Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Negara Baltik (Estonia, Latvia, dan Lituania). Dengan aspek perubahan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuka keanggotaan untuk begitu banyak negara yang baru dibentuk setelah runtuhnya Uni Soviet.


Meskipun kebijakan Mikhail Gorbachev tentang perestroika dianggap berani dalam konteks sejarah Uni Soviet, upaya-upaya yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev untuk melakukan pembaruan ekonomi tidak mampu memulai kembali ekonomi negara yang sangat lesu pada akhir 1980-an. Upaya-upaya pembaruan mengalami berbagai terobosan dalam desentralisasi, namun Mikhail Gorbachev dan tim yang telah dibentuknyanya sama sekali tidak menyinggung unsur-unsur fundamental dari sistem Stalinis, termasuk pengendalian harga, mata uang rubel yang tidak dapat dipertukarkan, tidak diakuinya kepemilikan pribadi, dan monopoli pemerintah atas sebagian besar sarana produksi.


Pada tahun 1990 pemerintahan Uni Soviet praktis telah kehilangan seluruh kendali terhadap kondisi-kondisi ekonomi yang terjadi.  Pengeluaran pemerintah meningkat dengan tajam karena semakin meningkatnya usaha-usaha yang tidak menguntungkan seperti keterlibatan Uni Soviet dalam urusan-urusan internal negara-negara lain. Perolehan pajak menurun karena perolehan dari penjualan vodka merosot drastis karena kampanye anti alkohol dan karena pemerintahan republik dan pemerintah-pemerintah setempat menahan perolehan pajak dari pemerintah pusat di bawah semangat otonomi regional.


Penghapusan kontrol pemerintah pusat terhadap keputusan-keputusan produksi, khususnya dalam sektor barang-barang konsumen, menyebabkan runtuhnya hubungan pemasok-produsen sementara hubungan yang baru tidak terbentuk. Jadi, bukannya merampingkan sistem, program desentralisasi Gorbachev menyebabkan kemacetan-kemacetan produksi yang baru.


Pembubaran Uni Soviet disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama, pertama kebijakan demokratisasi barat melawan komunisme. Ini termasuk kebijakan ekonomi Ronald Reagan sebagai upaya meruntuhkan komunis, harga minyak yang tinggi, keterlibatan Amerika Serikat untuk pejuang kemerdekaan Afghanistan melawan invasi Uni Soviet, dan kesenjangan teknologi antara barat telah membuat Uni Soviet berada di bawah tekanan. Kedua, korupsi ekstrim dan khususnya krisis ekonomi yang mengakar kuat di dalam Uni Soviet. Ketiga, pergerakan kebijakan Mikhail Gorbachev bagi Uni Soviet dari komunisme mengarah ke demokrasi barat.