Deklarasi Balfour 1917 - ABHISEVA.ID

Deklarasi Balfour 1917

Deklarasi Balfour 1917


Deklarasi Balfour 1917 - Deklarasi Balfour 1917 ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Inggris pada tanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada Baron Rothschild (pemimpin komunitas Yahudi Inggris), untuk dikirimkan ke Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Persetujuan dari Dekalarasi Balfour inilah yang telah menyebabkan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina serta telah membawa penderitaan bagi rakyat Palestina hingga saat ini. Surat itu dikirim oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour ke Federasi Zionis melalui pemuka Yahudi di Inggris Baron Walter Rothschild. 


balfour declaration, deklarasi balfour

Di bawah ini akan dijelaskan tentang latar belakang munculnya Deklarasi Balfour 1917 di mana berdasarkan keterangan yang ada di dalam Deklarasi Balfour 1917 ini, Pemerintah Inggris mengumumkan komitmennya terhadap Zionisme: 


Foreign Office November 2nd, 1917 

Dear Lord Rothschild,


I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.
"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non- Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."


I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 

Yours sincerelys, Arthur James Balfour 


Latar Belakang Kemunculan Deklarasi Balfour 1917

Kemunculan Gerakan Zionisme


Gerakan Zionisme sedunia pertama kali dimunculkan oleh Theodore Herzl (1896), seorang Yahudi-Hungaria di Paris. Menurut Theodore Herzl, satu-satunya obat mujarab untuk menanggulangi anti-semitisme adalah dengan menciptakan suatu tanah air bagi bangsa Yahudi. Zionisme bisa dikatakan sebuah paham yang sukses mencapai tujuannya pada abad ke-20. Berawal dari rumusan sederhana terhadap kondisi nyata fenomena anti-semitisme yang menyebar di Eropa. Ideologi ini disusun secara jelas: membentuk sebuah negara Yahudi. Penindasan di Eropa ini dianggap para pendukung Politik Zionisme hanya bisa diselesaikan dengan mendirikan sebuah negara khusus untuk kaum Yahudi.


Kemunculan Zionisme disebabkan oleh segala hal buruk yang dialami oleh bangsa Yahudi di masa lalu; pembantaian, penganiayaan dan penindasan serta pengusiran terutama yang sangat dekat adalah peristiwa progrom di Rusia sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selain itu, situasi yang terjadi di abad ke-20 adalah orang-orang Yahudi hidup terdiaspora ke dalam beberapa negara. Berdasarkan kenyataan inilah maka orang-orang Yahudi ingin mengakhiri penderitaan yang mereka alami dengan kembali ke negeri leluhur mereka yang terletak di Palestina.


Keinginan yang kuat akan pendirian sebuah negara Yahudi menyebabkan digelarnya Kongres Zionis pertama di Bassel, Swiss pada tahun 1897. Kongres ini menghasilkan pencapaian pemilihan tempat atau daerah yang akan dijadikan negara tersebut. Hasil kongres ini memilih Palestina sebagai daerah pendirian negara Yahudi, di mana pada saat itu Palestina masih berada di bawah Kekhalifahan Turki Utsmani. Pemilihan Palestina ini tidak terlepas dari latar belakang historis bangsa Yahudi di tanah Palestina.


Pemilihan Palestina pada Kongres Zionis membuat Theodore Herzl mencoba untuk meyakinkan Sultan Abdul Hamid II melalui perantara Kaisar Jerman, Wilhelm II yang memiliki hubungan baik dengan Sultan Abdul Hamid II.  Kaisar Wilhelm II kemudian mengirimkan surat kepada Sultan Abdul Hamid II dan langsung mendapat respon negatif dari pemimpin Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II dengan tegas tidak menyetujui gagasan yang dihasilkan dalam Kongres Zionis, hal ini mengindikasikan para kaum Zionis melakukan segala tindakan untuk menggulingkan kekuasaan Sultan Abdul Hamid II untuk melancarkan rencana mereka di Palestina. 


Kebijakan Sultan Abdul Hamid II terhadap gerakan Zionis tidak berjalan efektif, sebab pemerintahannya telah dilumpuhkan dari dalam. Apalagi, setelah memasuki tahun 1908, muncul Gerakan Turki Muda sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II. Gerakan Turki Muda (Young Turk Movement) menamai dirinya sebagai Committee of Union and Progress (CUP). Di dalam perjuangannya, CUP menggunakan slogan Equality, Fraternity, Liberty and Justice. CUP inilah yang berupaya menggerakan Turki Utsmani menjadi sebuah negara yang bercorak nasionalis. Perlu diketahui, bahwa CUP memiliki hubungan dekat dengan para aktivis Zionis, dan tidak terlalu peduli dengan gerakan pemberontakan dan separatisme yang dilakukan Zionis. Kebijakan Sultan Abdul Hamid II nampaknya terlambat mengatasi hal ini dan akhirnya Sultan Abdul Hamid II sendiri yang tersingkir dari tampuk kekuasaannya. 


Pada sisi lain, sikap Turki yang melepaskan Palestina bisa juga dilihat dari kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Kekalahan Utsmani pada Perang Dunia I telah memaksanya untuk melepaskan wilayah-wilayah yang didudukinya. Pada Desember 1917, Jerusalem ditaklukkan oleh pasukan Sekutu di bawah pimpinan Lord Allenby. Bersama pasukan ini, masuk juga tiga legiun Yahudi yang beranggotakan ribuan sukarelawan Yahudi. Zionis mencatat bahwa penaklukan Jerusalem oleh tentara Sekutu telah mengakhiri 400 tahun pemerintahan Turki Utsmani di Palestina.


Perang Dunia I: Melemahnya Kekuasaan Turki Utsmani dan Lahirnya Imperialisme Inggris di Timur Tengah


Perang Dunia I telah melibatkan hampir seluruh negara-negara tanpa terkecuali daerah Timur Tengah. Selama Perang Dunia I, kekuatan politik terbesar di Timur Tengah, yakni Turki Utsmani terlibat dalam perang mengerikan itu. Perang Dunia I juga dijadikan sebagai kesempatan bagi Inggris yang memang telah berhasil mengembangkan kolonialisme dan imperialismnya ke seluruh dunia dan kini Inggris melirik wilayah kekuasaan Turki Utsmani.


Selama periode awal Perang Dunia I, Inggris mulai melakukan serangan terhadap Turki dengan bekal aliansinya dengan Rusia dalam Triple Entente. Rusia yang menyatakan perang terhadap Turki Utsmani pada 2 November 1914 membuat Inggris mulai melakukan penyerangan terhadap Selat Dardanella pada tanggal 3 November 1914. Sementara di sisi lai,  Menteri Peperangan Turki Utsmani, Ismail Enver Pasha tidak begitu menghiraukan serangan Inggris di wilayah Mesopotamia dan lebih memfokuskan perhatiannya terhadap Rusia di mana terjadi peperangan antara Turki Utsmani dengan Kekaisaran Rusia disepanjang Pegunungan Kaukasus.


Berdasarkan hal ini, Inggris seolah-olah tidak memiliki rintangan yang cukup berarti sehingga dengan mudahnya Inggris menguasai daerah Mesopotamia dan sejak Januari 1915 beberapa wilayah Turki Utsmani di Mesopotamia mulai dikuasai oleh Inggris. Dikuasainya Mesopotamia oleh Inggris menyebabkan kolonialisme Inggris mulai tertanam di wilayah-wilayah bekas kekuasaan Turki Utsmani.


Perang Dunia I dilihat oleh anggota CUP sebagai kesempatan untuk mengembalikan kekuatan Turki Utsmani. Enver Pasha, yang saat itu menjadi salah satu pemimpin CUP, mungkin terpengaruh oleh hasutan militer Jerman, tetapi salah satu motif mengapa mereka memutuskan bergabung dengan Jerman adalah mereka ingin mengambil kembali Mesir dari tangan Inggris dan Pegunungan Kaukasus dari Rusia. Pertimbangan lainnya adaah bahwa Jerman adalah kekuatan industri paling hebat di benua Eropa, yang berhasil menekan Prancis dan menggenggam Eropa tengah. Tentu saja, dengan berpihak kepada Jerman, Turki akan memerangi dua musuh utamanya, Inggris dan Rusia. 


Tetapi rupanya Inggris tidak membiarkan begitu saja perhitungan Turki menjadi nyata. Merasa terancam oleh gabungan kekuatan Turki-Jerman, Inggris menggunakan taktik yang cukup baik. Inggris mencium desas-desus pemberontakan yang terjadi di Jazirah Arab. Motif nasionalisme yang ingin mencari kemerdekaan dari pengaruh Turki mewarnai pemberontakan ini. Hal ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk menggalang kekuatan melawan Turki. Dua golongan yang sangat menonjol dalam pemberontakan ini adalah keluarga Ibn Saud yang bersekutu dengan ulama Wahhabi, dan keluarga Hasyim yang memerintah Mekkah. 


Dengan kesuksesan yang terjadi di wilayah Mesopotamia, pihak Inggris memulai mengadakan kontak diplomatik dengan Sherif Hussein ibn Ali, Penjaga Kota Mekkah. Semakin jelasnya bukti bahwa Turki akan menyingkirkannya dan makin kerasnya pertikaian dengan Ibnu Al-Saud, membuat Hussein ibn Ali memberikan tawaran pada pihak Inggris. Beliau menuliskan keinginannya bergabung dengan Triple Entente (Sekutu), yang dikirimkan kepada Komisaris Tinggi Henry Mac Mahon. 


Hussein ibn Ali sebagai pemimpin Hasyimiyah, menginginkan pembentukan Kerajaan Arab yang membentang dari Mesopotamia hingga ke Laut Arab. Husein ibn Ali berpikir bahwa Inggris mungkin akan membantu mewujudkan itu. Inggris pun membiarkan dia mengira demikian. Sehingga Inggris mengutus seorang perwira intelijen militer untuk bekerja sama dengannya, seorang mantan arkeolog bernama Kolonel Thomas Edward Lawrence yang dapat berbahasa Arab dan suka mengenakan pakaian suku Badui, sebuah praktik yang akhirnya membuatnya mendapat julukan ‘Lawrence of Arabia’.


Husein ibn Ali yang sebelumnya berada pada pihak Turki Utsmani, setelah dijanjikan akan memiliki seluruh wilayah Arab, akhirnya membelot pada pihak Sekutu. Aksi pertamanya adalah serangan menuju Madinah, yang dipimpin kedua anaknya Emir Faisal dan Abdullah, namun Turki sukses menggagalkan serangan ini.


Persetujuan Sykes-Picot merupakan salah satu dari beberapa bentuk persetujuan Inggris dengan Prancis sebagai Sekutu dalam Perang Dunia I. Pada tahun 1915, di Kairo diadakan perundingan antara Sir Mark Sykes, Komisaris Tinggi Inggris untuk urusan Timur Tengah, dan George Picot, Komisaris Tinggi Perancis untuk urusan Timur Tengah, untuk membagi wilayah-wilayah bangsa Arab. 


Pada 16 Mei 1916, tercapailah persetujuan antara kedua belah pihak, di mana persetujuan tersebut terkenal dengan Sykes-Picot Agreement. Persetujuan Sykes-Picot ini adalah persetujuan rahasia antara Inggris dengan Perancis dan Rusia. Kesimpulan dari persetujuan ini antara lain:


(1) Rusia mendapat bagian provinsi Erzerum, Trabizond, Van dan Bitlis demikian juga daerah-daerah sebelah utara Kurdistan sepanjang garis Mush, Sairt, Ibnu Omar dan Imadija sampai perbatasan Iran.


(2) Prancis mendapat daerah pantai Suria, wilayah Adana, dan wilayah Kilikia, yang garis perbatasannya sebelah selatan dimulai dari Aintab dan Mardin sampai perbatasan Rusia. Sedangkan sebelah utara dimulai dari Ala-Dagh, Kaisarija, Ak-Dagh, Yildiz-Daghdan Zara sampai ke Eginkarpt.


(3) Inggris mendapat bagian Mesopotamia Selatan dengan Baghdad, demikian juga pelabuhan Helfa dan Akka di Palestina.


(4) Di daerah yang terletak di antara daerah Inggris dan daerah Perancis akan dibentuk suatu negara federal atau negara Uni Tarus Arab. Daerah ini akan dibagi dalam dua daerah pengaruh, yaitu daerah pengaruh Inggris dan daerah pengaruh Perancis. 


(5) Alexandria dijadikan pelabuhan bebas.


(6) Jerussalem akan dijadikan daerah internasional di bawah pengaruh Inggris, Prancis dan Rusia.


Berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot ini maka Satu-satunya wilayah yang tersisa bagi orang- orang Arab adalah area Arab padang pasir. 

Inggris dalam upaya menanamkan pengaruhnya di wilayah kekuasaan Turki Utsmani tidak melakukannya sendiri, melainkan bersama dengan Prancis yang sebelumnya adalah musuh bebuyutannya mulai melakukan intervensi atas wilayah Turki Utsmani. Inggris dan Perancis kemudian mulai memasukkan beberapa perwira intelijen untuk membantu pergerakan para pemberontak. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Thomas Edward Lawrence, atau yang biasa dikenal dengan nama “Lawrence of Arabia”. 


Walaupun bukan satu-satunya perwira yang ditugaskan untuk merancang gerak militer kaum pemberontak, Thomas Edward Lawrence memiliki peran yang cukup luar biasa dibandingkan dengan rekan-rekannya. Setelah mendapat kepercayaan dari Hussein dan keluarganya, Lawrence menjadi otak dibalik serangkaian operasi militer yang dilakukan kaum pemberontak.


Thomas Edward Lawrence lah yang mengatur serangan menuju Aqaba, di teluk Arab. Dengan takluknya Aqaba, maka praktis komunikasi antara pasukan Turki yang berada di Barat dan Timur terputus. Lawrence kembali mengatur sebuah ekspedisi baru, yakni Ekspedisi Sinai. Para pasukan pemberontak, sukses merebut gurun Sinai dari pasukan Turki, dan secara efektif menggagalkan usaha Turki untuk merebut Terusan Suez.


Kemudian Hussein ibn Ali ingin kembali menyerang Madinah. Namun, Lawrence menolak ide tersebut, dan justru lebih menyarankan untuk melakukan serangan pada rel-rel kereta milik Turki Utsmani yang membentang dari selatan Jazirah Arab hingga Palestina. Hal ini kembali membuat posisi pasukan Turki tercerai-berai, lantaran harus menjaga rel kereta yang cukup vital bagi suplai pasukan. 


Pada akhir 1917, Komandan Ekspedisi Mesir, Jenderal Edmund Allenby, melakukan serangan untuk menguasai Yerusalem sebelum Natal. Operasi tersebut sukses, dan walaupun tidak memiliki cukup kepentingan dalam perang, operasi ini menjadi awal mula berdirinya Negara Israel. Serangan kemudian dilanjutkan menuju Damaskus, di mana pasukan Kavaleri Ringan Australia sukses menduduki kota dan menerima penyerahan dari Gubernur Damaskus pada tanggal 30 September 1918. Emir Faisal, Thomas Edward Lawrence, Auda Abu Tayi, dan seluruh kontingen Arab memasuki kota pada 1 Oktober 1918.


Pada tahun 1918, Jerman menyerah tanpa syarat kepada Inggris dan sekutunya. CUP kehilangan segala yang dimiiki Turki Utsmani di luar Asia Kecil. Termasuk di dalamnya, wilayah Palestina lepas dari tangan Turki. Pemimpin CUP ditangkap dan dibunuh setelah masing-masing berhasil melarikan diri. 


Pada 30 Oktober 1918, pihak Sekutu dan Turki Utsmani mengadakan gencatan senjata di Mudros, sebuah kota di pulau Lennos, yang berada di antara pasukan kedua belah pihak. Dan pada 13 November 1918, Perancis secara formal menduduki ibukota Turki di Istanbul. Pendudukan ini kemudian disahkan dengan Perjanjian Sevres. Namun, perjanjian ini justru menyulut rasa nasionalisme bangsa Turki yang berujung pada Perang Kemerdekaan Turki. Inggris yang sudah kewalahan akibat Perang Dunia I memutuskan berkompromi dengan pejuang Nasionalis Turki. Kompromi ini pun mengeluarkan hasil berupa Perjanjian Lausanne.


Sementara di lain pihak, kondisi di Palestina makin memanas lantaran adanya aktivasi Persetujuan Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour 1917. Namun, Hussein ibn Ali sukses mengklaim posisi sebagai Raja Arab yang meliputi Suriah, Palestina, Transjordan, dan Libanon. Walaupun nantinya kerajaan ini hanya akan bertahan hingga tahun 1920. Ibnu Al-Saud, rival dari Hussein ibn Ali melakukan serangan pada bekas tanah Hussein ibn Ali yang ada di Jazirah Arab ketika mengetahui bahwa wilayah tersebut sudah tak ada pasukan yang menjaga. Ibnu Al-Saud menamai tanah baru itu sebagai Arab Saudi.


Perkembangan paling penting adalah cita-cita mendirikan Israel seperti ditulis dalam Deklarasi Balfour 1917 juga dimasukkan ke dalam dokumen Mandat Inggris atas Palestina pada 1922 dan disetujui Liga Bangsa-Bangsa. Ini sebuah capaian politik dan propaganda spektakuler bagi gerakan Zionis. Padahal di masa itu, mereka merupakan minoritas di kalangan Yahudi.


Menariknya, dokumen ini dikritik oleh Sir Edwin Montagu, satu-satunya orang Yahudi dalam kabinet Perdana Menteri Inggris Lloyd George. Menteri Luar Negeri Urusan India ini menegaskan Yudaisme berbeda dengan Zionisme. Dia prihatin soal kemungkinan loyalitas ganda orang-orang Yahudi di negara itu. Dia mempertanyakan hak Federasi Zionis berbicara atas nama seluruh bangsa Yahudi.


Yang perlu diperhatikan lagi di sela-sela Perang Dunia I adalah imigrasi Yahudi dari Eropa ke tanah Palestina. Anti-semitisme di Eropa yang membantu menimbulkan Zionisme, semakin intensif seiring bergeraknya benua itu ke arah perang, membuat hidup semakin tidak dapat ditangguhkan lagi bagi orang-orang Yahudi di seluruh Eropa. Akibatnya, penduduk Yahudi di Paestina membengkak dari 4% pada tahu 1883, menjadi 8% pada awal Perang Dunia I dan mencapai 13% di akhir Perang Dunia I


Pada 1917 jumlah warga Yahudi di Palestina di bawah sepuluh persen dari total penduduk. Isi dari Deklarasi Balfour 1917 berakar dari politik kolonial rasis karena tidak menyebut soal rakyat Palestina, apakah muslim atau Nasrani, yang ketika itu berjumlah lebih dari 90 persen. Apalagi mereka memiliki di atas 97 persen dari wilayah yang ingin diberikan Inggris kepada imigran-imigran Yahudi. Balfour malah menyebut rakyat Palestina ini sebagai masyarakat non-Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour 1917 juga bungkam mengenai hak-hak bangsa Palestina.


Deklarasi Balfour 1917

Keputusan Inggris mendukung pendirian negara Israel secara resmi dideklarasikan tanggal 2 November 1917. Deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Balfour 1917. Dikatakan demikian karena keputusan ini keluar dari sebuah surat yang ditulis Sekretaris Jenderal Luar Negeri, Lord Balfour, kepada Lord (Lionel) Rothschild, Kepala Kehormatan Federasi Zionis di Inggris dan Irlandia. Berikut adalah isi surat tersebut;


Foreign Office November 2nd, 1917 

Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.
"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non- Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 

Yours sincerelys, Arthur James Balfour 


Surat tersebut mempunyai inti sebagai berikut; 

1) Pemerintah Inggris akan membantu mendirikan wilayah nasional bagi orang-orang Yahudi, di Palestina, dan akan mengerahkan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi tercapainya tujuan ini; 

2) tidak akan dilakukan sesuatu yang mungkin merugikan hak sipil dan keagamaan bagi komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, dan; 

3) tidak akan mengganggu status atau hak-hak orang Yahudi yang ingin tetap tinggal di luar wilayah Palestina. 


Dampak Deklarasi Balfour 1917


Didorong oleh Deklarasi Balfour 1917, pada Januari 1919 tokoh Zionis Inggris Chaim Weizmann menghadiri Konferensi Perdamaian paris di Prancis. Dia menyerukan Palestina adalah hak sejati bangsa Yahudi. Seruan ini muncul di saat prinsip ‘Penentuan Nasib Sendiri’ disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson bergema ke seluruh dunia. Lloyd George mendukung prinsip itu, namun di sisi lain dia menolak mengakui hak bangsa Palestina.


Deklarasi Balfour 1917 terbit saat Jenderal Edmund Allenby berusaha menguasai Yerusalem pada Perang Dunia I. Di tahun itu pual terjadi perundingan intensif antara kelompok logi Zionis dengan para pejabat Kementerian Luar negeri Inggris dan anggota kabinet Lloyd George.


Pada 11 Desember 1917 Edmund Allenby tiba di Jerusalem dan berparade keliling Kota Tua. Dia merupakan orang Kristen pertama menguasai Yerusalem sejak Perang Salib di abad pertengahan. Allenby dan Lloyd George menyebut keberhasilan menguasai Yerusalem ini sebagai hadiah Natal bagi rakyat Inggris. “Perang Salib telah berakhir sekarang,” kata Edmund Allenby.


Edmund Allenby dan Arthur Balfour adalah dua orang Inggris begitu dihormati dan dipuja oleh Israel. Edmund Allenby dijadikan nama jembatan di atas Sungai Yordan yang dibangun oleh Allenby pada 1918 buat menggantikan jembatan tua peninggalan Kekhalifahan Utsmaniyah. Edmund Allenby juga menjadi nama sebuah jalan di Ibu Kota Tel Aviv. Balfuria (merujuk pada nama Arthur Balfour) merupakan nama sebuah koloni Yahudi di selatan Nazareth dibentuk pada 1922. Permukiman Yahudi ketiga di Palestina juga diberi nama Balfour.


Pada 1917, Chaim Weizmann mengatakan, “Negara Yahudi di Palestina bakal menjadi pelindung Inggris, khususnya bagi terusan Suez.” Weizmann bersahabat karib dengan Perdana Menteri Afrika Selatan Jenderal Jan Smuts. penganjur pemisahan ras ini banyak terlibat dalam menyusun Deklarasi Balfour 1917. Lloyd George dan Balfour dari kalangan Kristen Protestan meyakini bangsa Yahudi harus kembali ke Palestina sebelum kedatangan Sang Penyelam


Surat itu menyatakan posisi yang disetujui dalam rapat Kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis membuat ‘tanah air’ bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi yang ada di sana.


Saat itu, sebagian besar wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Turki Utsmani, dan batas-batas yang akan menjadi Palestina telah dibuat sebagai bagian dari Persetujuan Sykes-Picot (16 Mei 1916) antara Inggris dan Perancis. Sebagai balasan untuk komitmen dalam deklarasi itu, komunitas Yahudi akan berusaha meyakinkan Amerika Serikat untuk ikut dalam Perang Dunia I. Itu bukanlah alasan satu-satunya, karena sudah lama di Inggris telah ada dukungan untuk gagasan mengenai ‘tanah air’ Yahudi. 


Itulah penjelasan singkat tentang sejarah Deklarasi Balfour 1917 yang menjadi cikal bakal lahirnya Israel di wilayah Palestina. Berkat Deklarasi Balfour 1917 inilah orang-orang Yahudi memiliki kembali ‘tanah air’-nya. Setelah Deklarasi Balfour 1917 telah membawa gejolak politik yang panas di kawasan Timur Tengah terutama berandil besar terhadap konflik yang terjadi antara Arab dan Israel.