Sejarah Partai Indonesia (Partindo) - ABHISEVA.ID

Sejarah Partai Indonesia (Partindo)

Sejarah Partai Indonesia (Partindo)

Partai Indonesia (Partindo) - Pada tahun 1929, ketika aktivitas Partai Nasional Indonesia (PNI) sedang mencapai puncaknya, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda mulai bertindak tegas atas aktivitas yang dilakukan PNI. Sebab, menurut Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda aktivitas yang dilakukan oleh PNI dianggap sangat membahayakan. Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda mulai melakukan penggeledahan rumah-rumah tokoh PNI dan melakukan perintah penangkapan atas empat tokoh PNI, yakni Soekarno, Maskoen, Gatot Mangkoepradja, dan Soepriadinata. 


Penangkapan tokoh-tokoh PNI pada akhir bulan Desember 1929 itu memberikan dampak yang besar tidak hanya dikalangan pergerakan nasional, tetapi juga di lingkungan golongan Eropa. Dengan ditangkapnya tokoh-tokoh PNI menyebabkan PNI terbagi menjadi dua yakni Partindo dan PNI-Baru. Di bawah ini akan dijelaskan tentang sejarah Partai Indonesia atau Partindo.


Latar Belakang Berdirinya Partindo


Setelah penangkapan tokoh-tokoh PNI itu, maka terjadilah kekosongan kepemimpinan di dalam tubuh PNI. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di tubuh PNI, kursi kepemimpinan kemudian diambil alih oleh Sartono dan Anwari. Kedua tokoh ini memiliki gaya kepemimpinan yang lebih berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memancing kecurigaan pemerintah Hindia Belanda. 


Mereka mulai megeluarkan instruksi kepada cabang-cabang untuk membatasi diri pada bidang sosial dan ekonomi dan menghentikan semua kegiatan politik dalam aktivitas-aktivitasnya. Pada tanggal 22 Desember 1930, Landraad Bandung mengeluarkan keputusan terhadap Soekarno yakni dengan memenjarakannya. Keputusan itu memberikan langkah baru yang akan diambil oleh pengurus besar PNI.



Setelah Sukarno dijatuhi hukuman penjara oleh Landraad Bandung, Sartono ingin PNI dibubarkan agar pergerakan nasional tetap bisa melanjutkan perjuangannya. Para pemimpin PNI merasa bahwa partai tersebut sebenarnya telah menjadi organisasi terlarang. Pada tanggal 25 April 1931 Sartono mengorganisir suatu Kongres Luar Biasa di Batavia. Kongres yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 14 cabang PNI di mana keputusan untuk membubarkan partai disetujui oleh semua utusan. 


Kemudian pada tanggal 29 April 1931 di Jakarta didirikan partai politik baru dengan nama Partai Indonesia (Partindo). Pada dasarnya, Partindo adalah PNI dengan nama lain. Para pemimpinnya yakin bahwa cara itu akan mencegah tindakan dari Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda untuk menentang Partindo. Adapun sebagian anggota lainnya yang tidak tergabung kedalam Partindo segera mendirikan PNI-Baru yang mana PNI-Baru ini dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.


Asas Partindo hampir sama dengan PNI, yaitu bersikap non-kooperatif, mandiri, dan kerakyatan. Maksud pendirian Partindo untuk menampung kegiatan anggota PNI yang telah bubar untuk terus meneruskan aspirasinya. Pada dasarnya Partindo adalah PNI dengan nama lain, namun tidak menyamai kejayaan PNIPartindo lebih menekankan swadaya, Kooperasi, dan Swadesi. Tujuan Partindo adalah mencapai suatu negara Indonesia meredeka dan kemerdekaan akan tercapai jika ada persatuan dari seluruh bangsa Indonesia.


Perkembangan Partindo


Partindo semakin berkembang maju dengan bergabungnya Soekarno setelah bebas dari penjara Sukamiskin pada Desember 1931. Ketika Soekarno keluar dari jeruji besi, Soekarno dihadapkan pada dua partai baru yang harus dipilihnya yaitu Partindo dan PNI-Baru. Sejak dari keluar penjara Soekarno berusaha untuk mempersatukan Partindo dan PNI-Baru, namun upaya ini ternyata tidak berhasil. 


Setelah usaha ini tidak berhasil Soekarno menjatuhkan pilihanya pada Partindo karena organisasi tersebut lebih sesuai dengan pribadinya dan menawarkan kebebasan untuk mengembangkan kemampuan agitasinya dan perlu kiranya diketahui bahwa Partindo lebih menekankan gerakannya pada basis massa dibandingkan dengan PNI-Baru yang condong ke arah pendidikan dan kaderisasi. Soekarno mengumumkan keputusannya tersebut tanggal 1 Agustus 1932 dan Soekarno diangkat menjadi ketua Partindo cabang Bandung.


Asas dan tujuan Partindo tidak berbeda dengan PNI, ialah Indonesia merdeka melalui peluasan hak-hak politik; pembentukan pemerintahan rakyat berdasarkan demokrasi; perbaikan hubungan-hubungan dalam masyarakat; perbaikan ekonomi rakyat dsb. Soekarno menganggap bahwa untuk mencapai kemerdekaan nasional harus ada persatuan rakyat tanpa membedakan golongan dan agama serta rakyat harus mampu berdiri diatas kaki sendiri. Partindo bersikap non-kooperatif kepada Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. 


Partindo dengan sungguh-sungguh menjadi organisasi massa, di mana Partindo sangat giat melakukan propaganda dan mengadakan rapat-rapat terbuka. Anggota Partindo sendiri sebagian besar berasal dari anggota PNI yang telah dibubarkan itu. Pada Juni 1933 anggota Partindo berhasil mencapai 3.762 orang lebih dengan 71 cabang. Kepengurusan pusat memiliki kepengurusan yang sama dengan kepengurusan cabang Batavia karena memang para anggota pengurus pusatnya tinggal di Batavia. 


Oleh sebab itu, gerakan-gerakan yang lebih aktif terjadi di Batavia. Selain Batavia, cabang yang cukup aktif dalam melakukan pergerakan adalah cabang Bandung, terutama setelah Sukarno memegang kepemimpian Partindo cabang Bandung. Kedua cabang inilah yang memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan dengan cabang-cabang di daerah lainnya. Dari kedua kepengurusan cabang ini, ada perbedaan mengenai gerakan-gerakan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan juga karena Partindo jauh lebih heterogen pada badan pengurus pusatnya dan memiliki kontrol yang lebih lemah terhadap cabang-cabangnya. Hal ini juga yang menjadi salah satu kelemahan keorganisasian Partindo.


Cabang Batavia, yang kepengurusannya sama dengan kepengurusan pusat Partindo, gerakannya lebih berhati-hati. Oleh Sartono, gerakan yang paling gencar dilakukan adalah menganjurkan kepada anggotanya mengenai pentingnya melakukan gerakan swadhesi. Cabang Batavia merupakan penganjur swadhesi yang penuh semangat, yang menhabiskan sebagian besar tenaganya dalam klub-klub debat, koperasi, dan sekolah-sekolah lebih dari cabang Bandung dan juga lebih berhati-hati dalam perkembangannya dan lebih sadar akan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang dalam batas-batas itu dia harus bekerja. 


Dengan melakukan gerakan swadhesi diharapkan dapat membangun rasa kebanggaan nasional dan menjadi alat perjuangan melawan kapitalisme Belanda. Sartono selalu mengedapankan pentingnya geraka swadhesi dalam beberapa pertemuan yang diadakan oleh Partindo.


Kongres pertama Partindodiadakan pada 15-17 Mei 1932. Dalam konggres itu Ir. Soekarno menyampaikan pidato singkatnya dan muncul slogan-slogan seperti “Indonesia Merdeka Sekarang”, “Imperialis-Menentang Kebangsaan”, “Asas-Asas Partai Indonesia Menentang Nasib Sendiri”, “Persatuan Indonesia” dan “Kerakyatan Dan Kebangsaan”. 


Pada kongres Partindo Juli 1933 Ir.Soekarno menjelaskan konsep marhaenisme kepada yang menentang analisa kelas dari PNI Pendidikan dan lebih menyukai perjuangan membela rakyat kecil. Pada kongres ini juga Ir.Soekarno sukses menyampaikan konsep sosio-nasionalis dan sosio-demokratisnya.


Pada Mei 1933, Partindo menggabungkan diri dengan PPPKI. Duduknya Soekarno dalam Partindo bagi pemerintah sudah merupakan alasan cukup untuk mencurigainya. Partindo diawasi segala geraknya. PPPKI sesuai dengan anggaran dasarnya, yang setiap tahun sekali mengadakan konggres Indonesia Raya tanggal 22-25 Desember di Surakarta. 


Gagasan mengadakan konggres timbul dalam bulan Mei dan dalam bulan itu juga Partindo masuk sebagai anggota. Ikut sertanya Partindo dalam PPPKI menyebabkan larangan pemerintah untuk mengadakan konggres Indonesia Raya. Akhirnya demi pergerak nasional Partindo memutuskan untuk keluar dari PPPKI (Februari 1935).


Kemuduran Partindo


Melihat kemajuan yang dicapai Partindo sangat pesat, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda mulai merasa khawatir. Merekapun melakukan pukulan-pukulan keras untuk melumpuhkan Partindo. Pada bulan Februari-Maret 1933 pemimpin Partindo berkeliling-keliling, di tujuh belas tempat diadakan rapat-rapat yang mendapat kunjungan yang meluap-luap. Di sebelas tempat rapat terbuka Partindo dibubarkan polisi tidak lama setelah rapat dimulai dan setelah pembicara menyinggung keburukan atau kejahatan kapitalisme/imperialisme. 


Adapula rapat yang dibubarkan bahkan sebelum rapat dimulai. pukulan keras lainnya yang harus diterima Partindo yaitu ketika gubernur Jendral De Jonge memerintahkan untuk membuang Soekarno ke Ende, Flores pada tahun 1934 seketika itu juga Partindo dikenakan larangan untuk mengadakan rapat. 


Tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda adalah melarang para pegawai negeri untuk bergabung ke dalam Partindo. Menteri jajahan Belanda, Colijin menyatakan dalam notanya kepada Tweede Khamer (Dewan Perwakilan Rakyat negeri Belanda) bahwa pemerintah perlu bertindak keras terhadap partai-partai dan pemimpin-pemimpin partai politik yang berani dan menghasut. Sukarno yang ditangkap keluar dari Partindo, demikian pula sama halnya dengan Gatot Mangkupraja.


Pembubaran Partindo


Permintaan Partindo untuk mengadakan kongres tertutup di Jakarta pada akhir 1934 juga ditolak oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Rentetan penggeledahan rumah-rumah pemimpin Partindo dijalankan. Anggota partai yang berkumpul lebih dari dua orang ditangkap. Rapat-rapat perhimpunan pemuda dan wanita yang diduga didalangi Partindo dibubarkan. selain itu pengalaman pahit yang dialami oleh kaum non-kooperasi menimbulkan kesangsian dikalangan mereka akan keberhasilan politik perjuangannya. 


Gatot Mangkupraja, bekas ketua Pengurus Besar Partindo mengusulkan agar golongan non-kooperatif mengurangi kegiatannya di lapangan politik dan sebaliknya banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial yang dimaksud adalah mendirikan sekolah-sekolah, serta mengeluarkan buku-buku pengetahuan berbahasa Indonesia atau daerah. Dengan jalan demikian, bangsa Indonesia akan maju dengan sendirinya.


Setahun sebelumnya pada tahun 1934, ketika terjadi pengasingan terhadap pemimpin-pemimpin Partindo dan PNI-Baru, pernah juga dinyatakan dalam Djawa Barat bahwa orang akan mencapai hasil yang lebih banyak kalau orang dapat menggunakan semangat nasional untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu timbul suara-suara agar Partindo dan PNI-Baru dibubarkan dan sebagai gantinya didirikan partai baru. Hidup partai yang wajar dan normal tak memungkinkan lagi dan akhirnya Partindo memutuskan untuk membubarkan diri pada pertengahan November 1936.