Sejarah Fraksi Nasional - ABHISEVA.ID

Sejarah Fraksi Nasional

Sejarah Fraksi Nasional 

Sejarah Fraksi Nasional - Ide pembentukan Fraksi Nasional di dalam Volksraad muncul dari anggota Volksraad Moh. Husni Thamrin, ketua perkumpulan Kaum Betawi, karena pengaruh beberapa faktor yang muncul pada saat itu diantaranya;


1. Sikap pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terhadap gerakan politik di luar Volksraad, terutama terhadap PNI (Partai Nasional Indonesia). Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terutama setelah terjadi “pemberontakan” yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926. Hal ini menjadi catatan khusus bagi pemerintah untuk meningkatkan kontrol dan kewaspadaannya terhadap segala bentuk aktivitas pergerakan nasional. 


Setelah kejadian tahun 1926, pemerintah melakukan pengetatan dan pengawasannya terhadap aktivitas organisasi pergerakan nasional yang menyebabkan organisasi pergerakan nasional sulit untuk bergerak dan beberapa diantaranya harus membubarkan diri. Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dalam upaya untuk menciptakan suatu ketertiban umum mengekang seluruh aktivitas organisasi pergerakan nasional. Disamping itu juga terdapat hak istimewa (Exarbitante Rechten) yang dimiliki oleh Gubernur Jenderal sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dengan bertindak sewenang-wenang, mencurigai, menggeledah bahkan menangkap orang-orang yang dianggap mencurigakan dan dapat menimbulkan kekacauan dan instabilitas.


2. Anggapan dan perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap semua gerakan nasional baik non-kooperasi maupun kooperasi. Terutama hal ini akibat dari adanya penggeledahan tokoh-tokoh PNI yang juga dilakukan terhadap anggota-anggota perkumpulan yang bersifat kooperasi. Ketika terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia, seluruh organisasi pergerakan nasional, tanpa terkecuali juga turut dicurigai.


3. Didirikannya Vaderlandsche Club (VC) pada tahun 1929 sebagai protes terhadap ethisch beleid, Gubernur Jenderal de Graef. Berkaitan dengan Vaderlandsche Club (VC) yang dibentuk pada 1929 itu melalui, Zentgraff sebagai pendiri VC berpendapat bahwa kehidupan nasional Belanda yang lebih kuat akan merupakan alat untuk “menghadapi tuntutan-tuntutan gila dari nasionalisme timur”.


Berangkat dari faktor-faktor di atas itulah, Fraksi Nasional dibentuk di dalam Volksraad pada tanggal 27 januari 1930 di Jakarta. Anggota Fraksi Nasional terdiri atas sepuluh orang anggota yang terdiri dari wakil-wakil dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jumlah anggota tersebut memang dapat dikatakan sedikit, namun menurut Moh. Husni Thamrin yang diangkat sebagai ketua menyatakan;

“...Sedikitnya jumlah anggota bukanlah merupakan suatu masalah karena yang penting adalah mutu dari anggota-anggota tersebut.”

 

Berikut ini adalah susunan pengurus Fraksi Nasional yang terdapat di dalam Volksraad adalah sebagai berikut :

1.  Ketua            : Muhammad Husni Thamrin

2.  Wakil ketua  : Kusumo Utoyo

3.  Anggota       : Dwidjosewojo

4.  Anggota       : Datuk Kajo

5.  Anggota       : Muchtar Prabu Negara

6.  Anggota       : Cut Nya' Arief

7.  Anggota       : Suangkopon

8.  Anggota       : Pangeran Ali

9.  Anggota       : Suradi

10. Anggota      : Suroso 


Di dalam tindakannya Fraksi Nasional lebih memusatkan usahanya di dalam lingkungan Volksraad. Sesuai dengan keadaan yang memengaruhi kemunculan Fraksi NasionalFraksi Nasional mempunyai tujuan sebagai berikut :


a. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan;

b. Berusaha mengahapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi dan intelektual sebagai antitesis kolonial;

c. Mengusahakan kedua hal tersebut atas dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.


Meskipun sebenarnya pemakaian kata fraksi kurang tepat sebab anggota-anggotanya bukan berasal dari satu partai politik atau perkumpulan yang sama, dan bahkan diantaranya ada yang tidak berpartai, hal tersebut memang sesungguhnya biasa terjadi di dalam Volksraad di mana suatu golongan disebut dengan istilah fraksi. Dari tujuannya jelas terlihat bahwa Fraksi Nasional cenderung bersifat radikal meskipun mereka tetap duduk di dalam Volksraad dan menjadi anggota dewan itu.



Kegiatan yang paling awal dilakukan oleh Fraksi Nasional adalah melakukan pembelaan terhadap para pemimpin Partai Nasional Indonesia yang ditangkap di dalam sidang-sidang Volksraad, Moh. Husni Thamrin berpendapat bahwa tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terhadap para pemimpin PNI adalah tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan banyak di antara mereka yang digeledah dan ditangkap bukan merupakan anggota PNI

Dengan adanya penangkapan dan penggeledahan ini terbukti bahwa pemerintah dalam tindakkannya telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil terhadap pergerakan rakyat Indonesia.

Moh. Husni Thamrin berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa buruk yang sering menimpa pergerakan rakyat adalah berpangkal kepada artikel 169 swb, juga artikel 153 bis dan 161 bis. Oleh karena itu Moh. Husni Thamrin mengajukan suatu mosi kepada Volksraad mengenai artikel-artikel ini, mosi ini diterima oleh sidang Volksraad setelah mendapatkan tantangan keras dari mosi Frui (VC). 

Setelah mosi yang diajukan di Volksraad diterima, kemudian dibentuk suatu komisi untuk meninjau kembali artikel-artikel tersebut. Usul yang dikeluarkan oleh Moh. Husni Thamrin agar sidang perkara itu dilakukan dihadapan majelis yang lebih tinggi (Hooggerechtschof) dan bukan pada landraad ditolak oleh pemerintah dengan alasan bahwa pengadilan tertinggi itu hanya berkenaan dengan hukum pidana.

Sementara itu masalah pertahanan juga dibicarakan dalam sidang Volksraad pada tahun 1930, dimana Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda bermaksud akan meningkatkan masalah pertahanan. Maksud Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda ini kemudian ditentang oleh anggota-anggota Fraksi NasionalFraksi Nasional berpendapat bahwa peningkatan kekuatan pertahanan itu pasti akan memerlukan biaya yang besar sedangkan keadaan keuangan negara kolonial tersebut sangat buruk, dan lagi pula hal ini tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. 

Daerah-daerah diseluruh Indonesia tidak ada mempunyai sesuatu yang harus dipertahankan juga tidak kemerdekaan, sedangkan yang dimaksud dengan pertahanan menurut Fraksi Nasional adalah pertahanan terhadap serangan musuh yaitu pertahanan terhadap kemerdekaannya. Jelas saja bahwa Indonesia tidak mempunyai kemerdekaan karena Indonesia adalah jajahan. Oleh karena itu adalah lebih baik biaya yang akan dianggarkan tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat.

Ketika krisis Malaise melanda Hindia-Belanda dan diangkatnya de Jonge sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang baru, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda menjadi bersifat reaksioner dan telah memberi dampak buruk bagi pergerakan nasional. Tidak hanya itu, hal ini diperparah ketika juga berdampak pada semakin memburuknya kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Gubernur Jenderal de Jonge menjalankan pemerintahan dengan sikap yang keras dan kaku sehingga dapat dikatakan pada masa pemerintahannyalah tingkat terendah segala aspek kehidupan negara kolonial.

Bersesuaian dengan keadaan kehidupan sosial-ekonomi yang amat tertekan akibat adanya depresi ekonomi 1930-an, kegiatan Fraksi Nasional pun juga terdampak oleh adanya fenomena ini. Fraksi Nasional memfokuskan kegiatannya pada perbaikan keadaan sosial-ekonomi rakyat. Apalagi kehidupan di bidang politik memang sangatlah ditekan oleh Gubernur Jenderal de Jonge. 

Permasalahan sosial yang banyak diperbincangkan oleh Fraksi Nasional pada saat itu adalah menyoal pendidikan akibat dari dikeluarkannya peraturan sekolah-sekolah liar (wilde schoolen ordonnantie) oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya peraturan ini tentu akan menghambat kemajuan rakyat Indonesia dan selain itu juga akan menghambat kemajuan bagi keturunan Cina, India dan Arab. Oleh sebab itu, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) memelopori menentang peraturan ini. 

Fraksi Nasional di dalam sidang Volksraad juga menuntut agar pemerintah mencabut wilde schoolen ordonanntie. Moh. Husni Thamrin bermaksud akan keluar dari Volksraad apabila tuntutan yang dilakukan itu menemui kegagalan. Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda kemudian menimbang tindakan yang dilakukan oleh Moh. Husni Thamrin akan berdampak pada anggota Volksraad yang lain apabila tuntutannya tidak dipenuhi; yaitu keluar dari Volksraad. Dan apabila ini terjadi maka Volksraad akan kehilangan artinya oleh karena wakil-wakil dari bangsa Indonesia praktis tidak ada. 

Setelah menimbang dan mengamati reaksi yang muncul di dalam maupun di luar Volksraad yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat, maka Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terpaksa mencabut peraturan tersebut.

Di bawah tekanan politik yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal de Jonge, aktivitas politik non-kooperasi benar-benar menjadi lumpuh, akibatnya muncul kelompok-kelompok yang bersikap kooperasi di dalam Volksraad yang ditunjukkan dengan dibentuknya Fraksi Nasional dan Partai Indonesia Raya yang bergerak di luar Volksraad yang didirikan pada 1935. 

Selain itu, juga muncul Petisi Sutardjo pada tahun 1936 yang berisikan tentang usulan Indonesia berdiri sendiri tetapi tidak lepas dari kerjasama dengan Belanda. Petisi Sutardjo itu akhirnya pun gagal oleh karena terjadi perpecahan terkait reaksi adanya Petisi Sutardjo. Sedangkan Fraksi Nasional juga mengalami perpecahan terkait dalam menanggapi petisi-petisi.

Fenomena yang terjadi memang bahwa pergerakan nasional yang bergerak di luar Volksraad berhasil bersatu. Namun, Fraksi Nasional menghadapi perpecahan di dalam Volksraad. Setelah pembukaan Volksraad yang baru tahun 1939, sudah menjadi kebiasaan bahwa Fraksi Nasional ditinjau kembali. 

Muhammad Yamin yang pada tahun 1939 menjadi anggota Volksraad menyusun rencana yang dalam beberapa hal lebih luas daripada rencana yang dibuat oleh Moh. Husni Thamrin. Muhammad Yamin mengusulkan agar Fraksi Nasional menyusun suatu program yang akan diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk mengakhiri kecaman bahwa Fraksi Nasional itu tidak bekerja hanya untuk Jawa saja tetapi juga untuk daerah-daerah luar Jawa.

Usulan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin ini ternyata tidak disetujui oleh Moh. Husni Thamrin. Oleh sebab tidak mendapat persetujuan dari Moh. Husni Thamrin, Muhammad Yamin mendirikan Golongan Nasional Indonesia (GNI) pada 10 Juli 1939 di dalam Volksraad. GNI ini tidak mewakili partai-partai, melainkan mewakili golongan-golongan rakyat. 

Dalam artian tertentu GNI bersifat provinsialistis. Di mana semua anggotanya, Muhammad Yamin, Soangkupon, Abdul Rsyid dan Tajuddin Noor adalah utusan-utusan dari luar Jawa. Anggota Fraksi Nasional dari luar Jawa yang tetap setia pada Fraksi Nasional yaitu Mukhtar dan Lapian.

Tanggapan pers terhadap kejadian itu ada yang menyambut baik yaitu sebagai usaha untuk meningkatkan perjuangan nasional, sedang suara lain mengkhawatirkan tidakan itu sebagai pemecahbelahan dan akan memperlemah perjuangan. Dalam asas tujuannya, kedua kelompok itu tidak banyak bedanya. Untuk mengurus kepentingan-kepentingan di daerah luar Jawa, orang-orang Sumatra juga bisa tetap berada di Fraksi Nasional. Oleh karena menyadari situasi demikian dan dapat memperuncing perbedaan antara keduanya, maka Fraksi Nasional dan GNI melakukan fusi pada tahun 1941 menjadi Fraksi Nasional Indonesia dengan tujuan memperjuangkan Indonesia Merdeka.

Itulah penjelasan singkat tentang Fraksi Nasional sebagai badan perjuangan yang bergerak secara kooperatif di dalam Volksraad. Kehadiran Fraksi Nasional sebagai bentuk protes terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional terutama terhadap PNI