Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945 - ABHISEVA.ID

Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945

Sidang Pertama PPKI 18 Agustus 1945

Sidang Pertama PPKI - Sebagai organisasi yang dibentuk menjelang berakhirnya kekuasaan militer Jepang di Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diberi tugas untuk merancang dan mempersiapkan segala hal apabila Indonesia kelak mendapatkan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh pada 17 Agustus 1945 tentunya perlu dibentuk lembaga-lembaga serta mengesahkan kelengkapan yang diperlukan bagi sebuah negara agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan tentang Sidang Pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945.


PPKI, Sidang pertama PPKI, sidang PPKI 18 Agustus 1945

Langkah pertama di dalam pembentukan lembaga kelengkapan negara Indonesia adalah dengan melakukan sidang oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sidang Pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah rapat pertama yang dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri yang telah dibentuk pada masa pendudukan militer Jepang ingin ditambah jumlah keanggotaannya. Soekarno dan Hatta merencanakan untuk menambah sembilan orang anggota baru, termasuk Sukarni, Chairul Saleh dan Wikana. Namun, setelah adanya ketidaksepahaman antara Hatta dengan Chairul Saleh yang menganggap bahwa PPKI adalah organisasi yang dibentuk Jepang dan tentu saja dianggap pro-Jepang, maka para pemuda meninggalkan tempat pertemuan.


Rapat dari Sidang Pertama PPKI dilaksanakan di gedung Tyuuoo Sangi-In (Gedung Pancasila), Pejambon. Sebelum rapat dimulai, Soekarno dan Hatta meminta kepada Ki Bagus Hadikusumo, K. H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan, untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang dasar yang sebelumnya telah dibuat pada 22 Juni 1945. Pembahasan yang paling utama adalah mengenai kalimat “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat tersebut.


Keberatan agama lain terhadap kalimat itu didapatkan Hatta setelah seorang perwira kaigun (angkatan laut Jepang) memberi informasi bahwa penganut agama lain di daerah Indonesia Timur merasa didiskriminasikan dan apabila tetap pada kalimat itu, mereka lebih memilih untuk berdiri sendiri di luar Indonesia. Karena mendapatkan informasi itu,  dan Hatta menyadari bahwa tidak semua golongan di Indonesia menerima pernyataan yang meruncing ke arah Islam. Hatta kemudian berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan mengumpulkan para tokoh agama Islam dan meminta mereka merundingkan persoalan yang cukup sensitif itu.

Dipimpin oleh Hatta, para tokoh Islam mulai membahas mengenai kalimat yang dipersoalkan itu. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh dari Muhammadiyah berupaya untuk tetap mempertahankan kata-kata yang dipersoalkan itu. Namun, Ki Bagus Hadikusumo yang berkeras pada pendiriannya, diingatkan oleh Moh. Hatta dan Teuku Mohammad Hasan bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada sekedar kepentingan golongan.  Ki Bagus Hadikusumo pun menyetujui saran dari Moh. Hatta dan Teuku Mohammad Hassa. Akhirnya, dalam tempo lima belas menit dicapailah kata sepakat untuk mengganti kalimat yang dipersoalkan itu. Sehingga, kalimat “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”


Kesepakatan dan rasa toleransi yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Islam itu kemudian memperlancar pembicaraan dalam rapat pleno PPKI. Sebab, apabila kalimat itu belum diganti dan dibicarakan dalam rapat pleno, tentu rapat akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Rapat Pleno PPKI dibuka pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Di bawah ini adalah struktur keanggotaan Sidang Pertama PPKI:


1. Soekarno : Ketua Sidang

2. Moh. Hatta : Wakil Ketua Sidang

Anggota Sidang PPKI Pertama;

1. K.R.T RadjimanWedyodiningrat

2. Ki Bagus Hadikusumo

3. R.Otto Iskandar  Dinata

4. Pangeran Surjohamidjojo

5. Pangeran Poerbojo

6. Soetardjo Kartohadikoesoemo

7. R.Soepomo

8. Abdul Kadir

9. Yap Tjwan Bing

10. Mohammad Amir

11. Abdul Abbas

12. G. S. S. J. Ratulangi

13. J. Latuharhary

14. I. Gusti Ketut Pudja

15. A. A. Hamidan

16. Raden Pandji Soeroso

17. Kyai Haji Wachid Hasyim

18. Teuku Mohammad Hassan

19. Andi Pangerang

20. Abdul Gaffar Pringgodidgo


Di dalam pembukaan Sidang Pertama PPKI yang dibuka pada pukul 11.30, Soekarno mengingatkan kepada anggota PPKI bahwa mereka berada dalam zaman yang beralih secepat kilat dan karena itu harus bertindak kilat pula. Pada akhir pidatonya, Soekarno mengatakan;


“Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah.”

 

Sidang Pertama PPKI berlangsung dengan lancar di mana pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibahas dalam waktu kurang dari dua jam dan disepakati bersama rancangan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang kemudian dihentikan pada pukul 12.50 dan dilanjut lagi pada pukul 13.15.

Pada sidang lanjutan pukul 13. 15. Soekarno mengumumkan enam orang anggota baru PPKI; 

1. R. A. A. Wiranatakusumah

2. Soewardi Soerjaningrat

3. Kasman Singodimedjo

4. Ahmad Soebardjo

5. Sayuti Melik

6. Iwa Kusuma Sumantri


Sidang lanjutan ini kemudian membahas tentang pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Namun, sebelum pembahasan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia, Soekarno meminta terlebih dahulu agar disahkannya Pasal III Aturan Peralihan. Di dalam rancangan Undang-Undang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Oleh sebab Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk, sehingga Soekarno meminta anggota PPKI membahas tentang Pasal III Aturan Peralihan. Setelah pembahasan mengenai Pasal III Aturan peralihan yang sebelumnya berbunyi;


"Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Diubah menjadi;


“Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan.”

 

Otto Iskandar Dinata kemudian mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia dilakukan secara aklamasi. Otto Iskandar Dinata mengusulkan calon Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Usulan yang diajukan oleh Otto Iskandar Dinata kemudian disetujui oleh semua anggota yang hadir di dalam sSidang Pertama PPKI secara aklamasi dan dilanjuti menyanyikan lagu Indonesia Raya.


Setelah kegiatan pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia, sidang kemudian membahas pasal-pasal rancangan Aturan peralihan dan Aturan Tambahan. Beberapa pasal yang dibahas dan mengalami perubahan antara lain;


1. Kata "Mukkadimmah" diganti menjadi "Pembukaan Undang-Undang Dasar";

2. Kata-kata "...dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia..." diganti menjadi "...dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia."

3. "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya..." diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

4. Istilah "Rancangan Hukum Dasar" diganti menjadi "Undang-Undang Dasar".

5.  Kata-kata "... dua orang wakil presiden" diganti menjadi "seorang wakil presiden".

6.  Kalimat "Presiden harus seorang Indonesia asli yang beragama Islam" diganti menjadi "Presiden harus orang Indonesia asli".

7. Kalimat "Selama pegang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia..." dihapuskan.


Dengan perubahan-perubahan kecil seluruh rancangan tersebut disepakati oleh sidang. Presiden Soekarno kemudian pembahasan dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan.


Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang meliputi dasar negara (Undang-Undang Dasar ’45). Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45 mengandung dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Pancasila yang berisi; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Sehingga hasil Sidang Pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 yaitu;

1. Memilih presiden dan wakil presiden Indonesia secara aklamasi; Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Indonesia.

2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Sebelum Sidang Pertama PPKI ditutup, Soekarno kemudian menunjuk sembilan orang sebagai Panitia Kecil yang bertugas untuk menyusun rancangan yang berisi tentang;

1. Pembagian wilayah negara;

2. Kepolisian;

3. Tentara kebangsaan; dan

4. Perekonomian


Anggota dari Panitia Kecil antara lain;

1. R. Otto Iskandar Dinata

2. Ahmad Soebardjo

3. Sayuti Melik

4. Iwa Kusumasumantri

5. R. A. A. Wiranatakusumah

6. A. A. Hamidhan

7. G. S. S. J. Ratulangi

8. I Gusti Ketut Pudja

9. Mohammad Amir


Itulah penjelasan singkat tentang Sidang Pertama PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 sebagai tahapan pembentukan kelengkapan negara Indonesia yang baru merdeka.