Sejarah Konferensi Inter-Indonesia II - ABHISEVA.ID

Sejarah Konferensi Inter-Indonesia II

Sejarah Konferensi Inter-Indonesia II

Konferensi Inter-Indonesia II - Konferensi Inter-Indonesia II diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh ketua Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) Sultan Hamid II. Konferensi Inter-Indonesia II yang diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949 ini adalah kelanjutan dari Konferensi Inter-Indonesia I yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 1949. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang Konferensi Inter-Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949.



Di dalam sidang Konferensi Inter-Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta pada 30 Juli – 2 Agustus 1949 yang digelar di Gedung Volksraad (Gedung Pancasila) dan dipimpin oleh Sultan Hamid II mendiskusikan tentang hal-hal yang perlu kiranya dibahas kembali dalam Konferensi Inter-Indonesia I dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar.


Di bawah ini adalah hasil dari Konferensi Inter-Indonesia II yang dilaksanakan di Jakarta:


1. Dibentuknya Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menciptakan suasana kondusif baik sebelum maupun sesudah Konferensi Meja Bundar diadakan. Adapun yang menjadi anggota-anggota Panitia Persiapan Nasional adalah wakil-wakil baik dari Republik Indonesia maupun BFO.

2. BFO mendukung tuntutan Republik Indonesia tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat apapun dan tanpa ikatan apapun baik politik maupun ekonomi.

3. Terkait masalah ketatanegaraan, disepakati bahwa bendera RIS adalah Merah Putih; bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia; 17 Agustus adalah hari kemerdekaan; dan lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya.

4. Disepakati pula bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat akan dirancang pada saat Konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda.

5. Digunakannya satu alat pembayaran yang sah.

6. Kegiatan ekspor impor harus dilakukan secara terpusat.

7. Dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan Angkatan Perang Nasional.

8. APRIS terdiri atas TNI sebagai inti APRIS dan orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL yang diterima sebagai anggota APRIS .

9. Masalah pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dan karena itu, masing-masing negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.


Dengan disepakatinya hasil-hasil yang terdapat dalam Konferensi Inter-Indonesia II maka pihak Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg telah siap untuk menghadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar