Dampak Cultuurstelsel di Bidang Ekonomi Bagi Masyarakat Pulau Jawa - ABHISEVA.ID

Dampak Cultuurstelsel di Bidang Ekonomi Bagi Masyarakat Pulau Jawa

Dampak Cultuurstelsel di Bidang Ekonomi Bagi Masyarakat Pulau Jawa


Dampak Cultuurstelsel di Bidang Ekonomi Bagi Masyarakat Pulau Jawa – Penerapan Kebijakan Cultuurstelsel atau yang biasa disebut juga dalam perspektif Indonesia dengan Sistem Tanam Paksa secara resmi mulai diberlakukan pada tahun 1830. Penerapan Cultuur Stelsel yang telah menyimpang dari apa yang telah direncanakan nyatanya telah mengarah pada praktik Tanam Paksa. Tanam Paksa ini terutama sangat dirasakan oleh penduduk Hindia-Belanda yang terdapat di Pulau Jawa. Di bawah ini akan dijelaskan dampak cultuurstelsel di bidang ekonomi bagi masyarakat Pulau Jawa.



Pulau Jawa memang dapat dianggap sebagai pusat dan jantung dari berbagai aktivitas kolonial yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Dan tentu saja oleh karena sebab ini, setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda tentu akan amat dirasakan oleh penduduk di Pulau Jawa, dan terutama adalah kebijakan Cultuurstelsel. Di bawah ini akan dijelaskan tentang dampak Cultuurstelsel di bidang ekonomi bagi masyarakat Pulau Jawa.


Memasuki tahun 1860-an pemikiran dalam bidang ekonomi politik di Pulau Jawa semakin menjurus ke arah ekonomi konservatif dan sangat menjauh dari sistem ekonomi yang liberal. Kenyataan ini disebabkan salah satunya adalah sistem pajak tanah dan sistem perkebunan (Landelijk Stelsel) selama 30 tahun banyak mengalami hambatan tidak lain karena sistem liberal ternyata tidak sesuai dengan struktur sosial yang sangat feodal di Pulau Jawa terutama sekali bagi masyarakat Jawa (suku maksudnya) dengan segala ikatan tradisionalnya. 


Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda tidak mampu menembusnya dan langsung berhubungan dengan rakyat secara bebas. Meskipun sistem perdagangan belum dapat berjalan secara bebas sepenuhnya, sudah tampak keramaian dari perdagangan hasil ekspor, namun perdagangan ini dikuasai oleh Inggris yang memiliki modal yang sangat kuat.


Konsep ekonomi politik yang dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch telah tersusun berdasarkan pengalaman-pengalaman para Gubernur Jenderal terdahulu. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch tidak ingin mengulangi kegagalan seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. 


Sistem pajak tanah, yang telah diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles pada saat Inggris berkuasa di Hindia-Belanda yang kemudian sistem ini diteruskan oleh Komisaris Jenderal Baron van der Capellen dan Leonard Pierre Joseph Burgggraff du Bus de Gisignes, dianggap telah mengalami kegagalan. Kegagalan itu antara lain adalah dalam merangsang para petani untuk meningkatkan produksi tanaman perdagangan untuk hasil ekspor. Berlawanan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles, maka Sistem Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa ini mengadakan pungutan tidak dalam bentuk uang tapi lebih berupa in natura (hasil pertanian). Hal ini diberlakukan oleh van den Bosch mengingat sistem ekonomi uang di daerah pedalaman Jawa belum berkembang.


Sistem Tanam Paksa yang diusulkan oleh van den Bosch didasarkan pada prinsip wajib atau paksa dan prinsip monopoli. Prinsip wajib ini dipergunakan oleh van den Bosch menurut model yang telah lama berjalan di Priangan yang dikenal sebagai Preanger Stelsel ataupun sistem yang dipakai oleh VOC, verplichte leveranties (penyerahan wajib). Selama sistem pajak tanah masih berlaku antara 1810 dan 1830 penanaman dan penyerahan wajib telah dihapus kecuali untuk daerah Priangan di Jawa Barat. Ini berarti bahwa Sistem Tanam Paksa akan berdasarkan pada sistem tradisional dan feodal dengan menggunakan perantaraan struktur kekuasaan lama yang telah berkembang di masyarakat.


Di dalam lingkungan tradisional tenaga kerja rakyat pedesaan terserap oleh pelbagai ikatan, baik ikatan yang ada dari desa maupun yang bersifat feodal. Penyelenggaraan Sistem Tanam Paksa memang didasarkan sepenuhnya pada kelembagaan itu. Permintaan akan tenaga bebas baru timbul dengan adanya pendirian pabrik-pabrik tempat memproses hasil tanaman, terutama tebu. Pada awalnya, industri gula mengalami banyak kesulitan antara lain berikaitan dengan masalah transportasi yang terasa sangat membebani rakyat apabila diharuskan untuk memikulnya. Akibat tidak adanya pengangkutan tersebut, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda terpaksa menaikkan harga beli gula agar pemilik pabrik bersedia mengusahakan sendiri pengangkutan lewat pasaran bebas.


Memasuki tahun 1835 pembayaran Plantloon (upah tanam) dalam tanaman tebu setiap tahun berjumlah 5,5 juta gulden dan ditambah oleh biaya pengangkutan barang sekitar 2  juta gulden. Jadi, Sistem Tanam Paksa telah meningkatkan jumlah peredaran uang sebesar 7,5  juta gulden setiap tahunnya. Disamping itu, mulai ramai pula pemasaran barang-barang impor terutama adalah barang tekstil. Dengan demikian jelaslah bahwa Sistem Tanam Paksa telah menciptakan lalu lintas uang yang dapat mempercapat timbulnya sistem ekonomi uang di pedalaman Jawa.


Beban yang ditanggung oleh pemilik tanah dalam Sistem Tanam Paksa menjadi sangat berat sehingga ada kecenderungan untuk menyerahkan pengusahaan tanah kepada desa atau warga yang lain. Oleh sebab itu, maka muncul tanah-tanah komunal dalam proses tersebut. Hak milik tanah sejak adanya Sistem Tanam Paksa juga diperlemah oleh kejadian-kejadian yang terjadi terutama sejak perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830). Akibat perang itu, di Kedu, Semarang, dan Jepara banyak daerah di kosongkan dan penghuni baru datang bermukiman. 


Beban yang berat seperti untuk pengangkutan dalam peperangan, bagi rakyat Tegal dan Pekalongan mengakibatkan dislokasi penduduk desa. Kejadian-kejadian itu turut serta mempengaruhi struktur masyarakat pedesaan pada umumnya dan pemilik tanah pada khususnya. Banyak hak-hak atas tanah jatuh ke tangan penghuni baru. Di daerah sekitar pabrik gula timbul pula pergeseran kepemilikan tanah, sebab sebagai pengganti tanah yang dipakai untuk tanaman tebu di dekat pabrik.


Pembayaran plantloon (upah tanam) setelah menyerahkan hasil tanaman wajib dapat dipandang sebagai penukaran tenaga dengan uang, suatu langkah ke arah pembebasan tenaga dari ikatan-ikatan tradisional. Berdasarkan pada kenyataan ini dapat dilihat bahwa telah berkembang di Hindia-Belanda suatu lalu lintas uang dan pasaran tenaga sehingga lebih terbuka kemungkinan untuk mengubah ekonomi politik di daerah jajahan sesuai dengan prinsip-prinsip liberalisme. 


Prinsip-prinsip liberalisme ini dapat terlihat dari langkah-langkah dan tanda-tanda kearah perubahan struktur dari cara produksi, antara lain perjuangan ideologis untuk membebaskan tenaga kultur dan pemakaian tanah, penyusunan sistem perundang-undangan yang sesuai dengan hal tersebut serta merubah sistem agraris dan feodal dari masyarakat pribumi. Dalam perkembangan politik yang terjadi di negeri Belanda sekitar tahun 1850-an kaum borjuis atau kelas menengah telah memegang peranan yang penting, terutama dalam memberikan dasar-dasar hukum bagi suatu pemerintah di negeri jajahan.


Sistem Tanam Paksa yang diberlakukan berdasarkan Regeering Reglement (RR) dari Gubernur Jenderal Johannes Van De Bosch masih ada di bawah Otoritas Gubernur Jendral yang telah dapat mandat dari Raja Belanda. Kecaman-kecaman dari oposisi kolonial, yang dipelopori oleh Baron van Hoevell terhadap praktik Tanam Paksa dengan segala penyimpangan dan penyalahgunaanya. Selain itu kritik juga dilontarkan oleh Eduard Douwes Dekker dengan karyanya yang berjudul Max Havelaar. Kedua tokoh ini berupaya untuk sesegera mungkin menghapus kebijakan Cultuurstelsel atau Tanam Paksa, karena keuntungan dari ekspor digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial, dan menyebabkan buruknya perekonomian rakyat Hindia-Belanda. Selain itu, banyak rakyat yang menderita karena beban pekerjaan yang berat diletakkan di atas pundak rakyat serta penanaman tanaman-tanaman di atas yang kurang cocok dan sebagainya

.

Buruknya perekonomian rakyat tersebut awal mulanya terlihat di daerah Cirebon pada tahun 1843 ketika Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda berusaha untuk mengekspor beras yang dihasilkan para petani. Suatu perusahaan yang ditunjuk pemerintah kolonial ditugaskan untuk memungut pajak dari petani yang harus dibayar dengan beras. Karena penanaman padi di daerah Cirebon relatif sedikit dibanding dengan penanaman tanaman dagang seperti kopi, gula dan nila serta teh, maka pemungutan tersebut sangat memberatkan penduduk daerah Cirebon. 


Keadaan semakin memedihkan ketika pada tahun 1843 panen padi di beberapa daerah Pantai Utara Jawa  mengalami kegagalan. Kegagalan panen dan beban pajak beras yang sangat berat mengakibatkan bahaya kelaparan di wilayah Cirebon. Sehingga mengakibatkan ribuan keluarga mengungsi. Banyak orang yang terlampau lemah turut mengungsi dan meninggal di pinggir jalan. Kejadian serupa juga terjadi di daerah Demak pada tahun 1848 dan di daerah Grobogan pada tahun 1850. 


Berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan dari penerapan Kebijakan Cultuurstelsel terhadap masyarakat di Jawa:


1. Meluasnya bentuk milik tanah bersama (komunal) tujuannya mempermudah menetapakan target yang harus dicapai oleh masing-masing desa sebagai satu keseluruhan. Hal ini berarti kepastian hukum individu telah lepas.

2. Meluasnya kekuasaan bupati dan kepala desa yang digunakan pemerintah Belanda sebagai alat organisir masyarakat. Menimbulkan banyak penyelewengan salah satunya dari cultuurprocenten.

3. Tanah tanah pertanian  yang harus dijadikan untuk tanaman dagang sering melebihi seperlima dari seluruh tanah pertanian di desa.

4. Disintegrasi struktur sosial masyarakat desa.


Kemudian dengan pengusutan dan penghapusan Tanam Paksa maka NHM (Nederlandsche Handel-Maatschapij) terpaksa menggeser lapangan kegiatannya antar lain dengan menyediakan modal bagi pengusaha-pengusaha swasta yang semakin meningkat jumlahnya. Pada tahun 1869 NHM membiayai 17 pabrik gula, sehingga NHM telah beralih fungsi sebagai Bank Kultur. Karena sangat menguntungkan, maka tindakan yang dilakukan oleh NHM segera diikuti oleh pihak lain, maka berdirilah Rotterdamsche Bank, N.I. Handelsbank, Crediet en Handelsvereeniging, yang mana ini merupakan wujud dari kapitalisme finansial.


Demikian penjelasan tentang dampak Cultuur Stelsel di bidang ekonomi bagi masyarakat Pulau Jawa.