Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur - ABHISEVA.ID

Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur


Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur – Pelaksanaan politik ekonomi liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak terlepas dari harapan kaum Liberal yaitu pembebasan kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintahan serta penghapusan segala unsur paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Harapan ini tercapai, khususnya dalam perkembangan industri-industri ekspor yang berjalan dengan pesat sekali. 

praktik sistem ekonomi liberal di indonesia, pabrik gula nganjuk

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, para penguasa Belanda dan Eropa lainnya dapat menyewa tanah dari penduduk Jawa atau pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan perkebunan-perkebunan.  Di bawah ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan politik ekonomi liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Perkembangan perkebunan yang pesat selama pelaksaan politik ekonomi liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah gula, yang termasuk bahan dagangan ekspor yang penting dari Hindia-Belanda pada waktu itu. dengan tersedianya modal swasta dalam jumlah yang besar, maka perkebunan gula dan perkebunan-perkebunan lainnya dapat mengimpor mesin dan perlengkapan lainnya, hal mana telah meningkatkan produktivitas perkebunan ini misalnya, dalam hal perkebunan-perkebunan gula perluasan dan kemajuan-kemajuan teknis yang diintroduksi dalam industri ini mengakibatkan kenaikan produkti yang pesat seperti ternyata dari angka-angka yang berikut. 


Pada tahun 1870 luas tanah di Pulau Jawa yang ditanami tebu berjumlah 54.176 sampai 128.301 bahu. Di lain pihak produksi gula meningkat lebih pesat lagi, yaitu dari 2.440.000 pikul dalam tahun 1870 hingga 12.050.544 pikul dalam tahun 1900. Demikian pula perkebunan-perkebunan teh juga mengalami perkembangan pesat, terutama setelah perkebunan-perkebunan ini mulai ditanam oleh teh asam. 


Tanaman ekspor lainnya mengalami kenaikkan pesat dalam produk tembakau. Jauh sebelumnya tembakau telah ditanam didaerah-daerah Yogyakarta dan Surakarta selama zaman Liberalisme pengusaha-pengusaha Belanda didirikan pula perkebunan tembakau disekitar Besuki di Jawa Timur yang kemudian mengalami perkembangan yang pesat. Perkebunan-perkebunan tembakau di Besuki itu bekerja sama erat dengan penduduk dengan sekitarnya yang juga menanam tembakau yang kemudian disortir dan diolah selanjutnya diperkebunan-perkebunan besar. Disamping itu modal dan usaha Belanda mendidirikan perkebunan-perkebunan tembakau yang besar disekitar Deli di Sumatera Timur.


Tanaman-tanaman dagangan lainnya yang dihasilkan perkebunan-perkebunan besar yang telah mengalami perkembangan pesat selama masa ini adalah kopi dan kina. Selama masa ini Indonesia malah menjadi penghasilan kina yang paling terkemuka di dunia, karena hampir 90 persen dari kina yang digunakan didunia pada waktu itu berasal dari perkebunan-perkebunan kina di Jawa. Di lain pihak kopi tidak mengalami perkembangan begitu pesat seperti tanam paksa masih berlaku.


Perkebunan-perkebunan tebu, teh, tembakau dan tanaman-tanaman lainnya mengalami perkembangan yang paling pesat antara tahun 1870 dan 1885. Selama masa itu para pengusaha perkebunan-perkebunan memperoleh keuntungan yang besar sekali dari penjualan tanaman-tanaman ini dipasaran dunia. Untuk sebagian besar perkembangan pesat itu disebabkan oleh pembukaan Terusan Suez dalam tahun 1869 yang sangat mengurangi jarak antara negara penghasil tanaman-tanaman dagang ini dan pasaran-pasaran dunia dan terpenting di Eropa Barat.


Setelah tahun 1885 perkembangan tanaman dagang mulai berjalan agak seret karena jatuhnya harga-harga kopi dan gula di pasar dunia. Dalam tahun 1891 harga tembakau dipasaran dunia juga jatuh dengan pesat sehinngga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan-perkebunan di Deli. Jatuhnya harga gula dipasaran dunia terutama disebabkan oleh penanaman gula beet sugar yang mulai tanam diberbagai Negara Eropa selama masa ini, sehingga Negara-negara ini tidak memerlukan lagi gula dari Indonesia.


Kesulitan-kesulitan yang dihadapi berbagai perkebunan besar sebagai akibat krisis dipasar dunia juga mempunyai implikasi-implikasi atas cara membiayai usaha-usaha kegiatan ini. Pada umumnya kegiatan-kegiatan perkebunan-perkebunan besar ini dibiayai oleh apa yang dinamakan bank-bank perkebunan (cultuurbanken) yang merupakan lembaga-lembaga keuangan yang otonom. 


Sebelum krisis terjadi sekitar tahun 1885, kegiatan perkebunan-perkebunan ini, penuh dengan resiko karena para pengusaha perkebunan-perkebunan besar ini tidak berusaha mengurangi resiko mereka dengan cara membentuk perseorangan-perseorangan terbatas, tetapi menjalankan perkebunan-perkebunan ini atas usaha sendiri. Jika mereka memerlukan tambhan-tambahan pembiayaan, maka hal ini diperoleh dari bank-bank perkebunan ini yang disebut diatas. Akan tetapi bank ini sering bersedia meminjamkan kredit kepada perkebunan-perkebunan ini jaminan-jaminan kuat.


Krisis yang melanda perkebunan-perkebunan besar Indonesia sebagai akibat turunnya harga-harga dari berbagai bank-bank perkebunan yang telah meminjamkan uang kepada perkebunan-perkebunan ini. Krisis sekitar tahun 1885 mengakibatkan suatu reorganisasi yang penting dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda pada waktu itu. Didasari bahwa perkebunan-perkebunan besar tidak bisa dijalan kan lagi sebagai usaha dan milik perorangan, tetapi perlu direorganisasi sebagi perseorangan-perseorangan tebatas. 


Perkebunan-perkebunan ini selanjutnya tidak dipimpin langsung oleh pemiliknya, akan tetapi oleh seorang manager, artinya pegawai yang di gaji dan langsung yang biasanya dipilih dan diangkat oleh para pemegang saham dipihak bank-bank perkebunan tetep melanjudkan usaha pemberian kredit kepada perkebunan-perkebunan besar, akan tetapi krisis tahun 1885 mereka juga mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan-perkebunan besar. Hal ini di rasakan perlu agar salah urus, ketiadaan fisiensi dalam operasi-operasi perkebunan-perkebunan besar dapat di hindarkan di kemudian hari. Dilain pihak bank-bank perkebunan sendiri tidak berdiri otonom lagi,akan tetapi menjadi bagian dari bank-bank yang berkedudukan di Negeri Belanda.


Perkembangan-perkembangan baru yang terjadi pada akhir abad ke-19 itu menandakan sesuatu tahap baru dalam sejarah ekonomi Hindia Belanda dimana asas-asas Liberalisme murni yang menjunjung tinggi usaha dan swasta dan persaingan bebas lambat-laun mulai ditinggalkan untuk kemudian diganti suatu tata susunan ekonomi yang lebih bersifat terpimpin. Artinya, kehidupan ekonomi Hindia Belanda, khususnya di Jawa, mulai lebih banyak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan industrial dan financial di negeri Belanda, sendiri dan tidak lagi diserahkan kepada kepemimpin-pemimpin perkebunan-perkebunan yang berkedudukan di Jawa. 


Dengan demikian ekonomi kapitalis-kapitalis dinegeri Belanda, sedangkan para pionir yang swasta kurang lebih dua dasawarsa sebelumnya mulai dicaplok oleh kepentingan-kepentingan kapitalis besar dinegeri Belanda. Sebagai pengganti pengusaha-pengusaha perorangan ini, sudah sejak tahun 1885 mulai bermunculan perusahaan-perusahaan raksasa yang berbentuk perseorangan-perseorangan yang sering pula selain berkaitan. Markas besar perusahaan-perusahaan ini berkedudukan dinegeri Belanda, tetapi kadang-kadang dinegara-negara Eropa lainnya. Dengan demikian ekonomi Hindia Belanda dan suatu sistem Merkantilisme-negara kesistem Merkantilisme-perusahaan besar dapat dikatakan telah selesai.


Jika perkebunan-perkebunan besar di Jawa berkembang pesat didalam alam Liberal dengan sangat menguntungkan pihak kesejahteraan penduduk Jawa makin mundur. Pada akhir masa Liberal menjadi semakin jelas, bahwa ramalan dan harapan penganut-penganut Liberal mengenai kemakmuran yang lebih tinggi bagi penduduk Nusantara yang akan dibawah ekonomi Liberal tidak terwujud. Laju pertumbuhan penduduk Jawa setelah tahun 1880 menurun dibanding masa sebelumnya. Tetapi angka yang tersedia mengenai produksi bahan makanan memperlihatkan bahwa kenaikkan produksi ini malah lebih rendah lagi dari pada perkebunan-perkebunan besar Barat menjamin peningkatan secara bertahap produksi tanaman-tanaman ekspor.


Pertumbuhan penduduk pulau Jawa, yang berjalan yang lebih pesat dari pada pertumbuhan produksi dan bahan makanan, khususnya beras, berarti bahwa konsumsi bahan makanan perkepala selama zaman Liberalisme memperlihatkan trend yang menurut, khususnya setelah tahun 1880. Disamping ini krisis yang telah dialami perkebunan-perkebunan besar sekitar tahun 1885 juga membawa pengaruh bagi penduduk Jawa, baik yang berupa bagi pekerjaan perkebunan maupun yang berupa sawah tanah. 


Jika penduduk Jawa secara rata-rata memperoleh pembayaran untuk sewa tanah sebanyak 42,48 untuk satu bahu selama sistem tanam paksa maka pada tahun 1900 angka ini telah menurun sampai 25 penduduk satu bahu. Demikian pula upah telah menurun dengan pesat setelah krisis tahun 1885, seperti terbukti pula dari hasil suatu penyelidikan yang dilakukan oleh Mindere Welvaarts Commissie (panitia kemerosotan kemakmuran), suatu panitia resmi yang ditunjuk oleh pemerintah colonial untuk menyelidiki keadaan kesejahteraan penduduk Jawa.


Disamping pendapatan yang berkurang dari pekerjaan di perkebunan besar dan menyewa kepada perkebunan-perkebunan ini, penduduk mengalami penciutan dalam penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tradisional seperti kerajinan tangan, sebagai akibat impor barang-barang dari luar negeri yang lebih unggul dari pada hasil-hasil tangan. Disamping ini pembangunan jalan-jalan kereta api di pulau Jawa juga mengakibatkan penciutan dalam penghasilan yang diperoleh penduduk Jawa dari pengangkutan barang-barang dengan gerbong. 


Kemiskinan yang diderita penduduk Jawa dengan demikian untuk sebagian besar disebabkan oleh pengangguran dan kekurangan kesempatan kerja yang alternatif. Kemakmuran yang menurun dari penduduk Jawa antara lain terbukti dari angka-angka import barang-barang konsumsi, seperti textil, yang telah berkurang pada akhir abad ke- 19 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula impor bahan makanan, terutama beras, telah banyak berkurang disbanding dengan pertengahan abad ke – 19. Hal ini jelas dari angka-angka berikut. 


Pada tahun 1875 impor bahan textil (kapas) dan beras berjumlah 59,9 juta gulden, akan tetapi tahun 1900 impor kedua barang ini hanya berjumlah 53 juta gulden walaupun penduduk Nusantara telah meningkat kurang lebih 10 juta gulden selama seperempat abad ini. Di lain pihak impor barang-barang bagi penduduk Eropa selama masa yang sama telah meningkat dari 5,9 juta gulden menjadi 26,7 juta gulden. Menurut penyelidikan yang oleh Mindere Welvaarts Commissie pada awal abad ke dua puluh pendapatan rata-rata dari suatu rumah tangga di Jawa kira-kira hanya berjumlah 80 gulden untuk satu tahun. Dari jumlah ini kurang lebih 16 gulden harus dibayar kepada pemerintah sebagai pajak.


Kemerosotan kemakmuran penduduk Jawa disebabkan beberapa faktor. Pertama-tama, kita melihat bahwa jumlah penduduk Jawa meningkat dengan sangat pesat dalam abad 19. Pertumbuhan yang sangat pesat ini mengakibatkan perbangdingan antara jumlah penduduk (factor produksi tanah)  dengan laus tanah yang terbatas di lain pihak tidak lagi seimbang, sehingga akhirnya sebagai akibat “hukum pertambahan hasil yang makin berkurang” (law of diminshing returns), kenaikan produksi pertanian berkurang. 


Perkembangan produksi pertanian yang tidak menguntungkan ini juga tidak dapat diubah dengan penggunaan peralatan pertanian yang lebih efisien berhubung para petani rata-rata sangat kekurangan modal sebagai akibat kemiskinan mereka. Faktor kedua dengan adanya sistem kerja rodi yang harus di lakukan untuk pejabat-pejabat pemerintah kolonial maupun untuk para mereka sendiri, para petani saja tidak mempunyai motivasi yang kuat untuk bekerja keras karena mereka mengetahui bahwa hasil pekerjaan keras mereka akhirnya tidak dapat mereka nikmati sendiri, akan tetapi akan diambil oleh pemerintah kolonial atau penguasa mereka sendiri.


Faktor ketiga adalah politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Pulau Jawa. Seperti telah di kemukakan oleh Gonggrijp selama abad ke-19 Jawa harus menanggung burden of empire, artinya Jawa harus menanggung finansial untuk daerah-daerah lain yang di Nusantara yang di kuasai Belanda. Selama abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda tidak menganut politik tidak campur tangan atau (onthoudings politiek)  terhadap daerah-daerah luar Jawa yang berada di bawah kekuasaannya. Sebagai akibat politik ini, beban finansial untuk memerintah di daerah-daerah ini, walaupun secara tidak langsung, terpaksa di tanggung oleh Jawa, hal mana berarti bahwa penduduk Jawalah yang harus menanggung segala beban untuk mengatur dan memerintah daerah-daerah koloni di luar Jawa. 


Dengan demikian dana-dana yang tersedia dari penghasilan ekspor tanaman-tanaman Jawa tidak di pergunakan pemerintah Hindia-Belanda untuk kesejahteraan penduduk Jawa sendiri, akan tetapi untuk biaya pemerintahan daerah-daerah koloni di luar Jawa disamping itu pada hakekatnya penduduk Jawa juga membiayai perang kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai daerah-daerah lainnya di kepulauan Indonesia yang belum dikuasai Belanda, khususnya Aceh. 


Perang yang dilakukan oleh Belanda kepada Aceh telah memakan biaya yang berjumlah jutaan gulden yang untuk sebagian terbesar di tanggung oleh penduduk Jawa. Dapat di bayangkan bagaimana efek terhadap kesejahteraan rakyat di Jawa andai kata jumlah dananya yang besar ini di pergunakan pemerintah Hindia-Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Jawa dan bukan untuk tujuan-tujuan destruktif, seperti perang kolonial.


Faktor keempat yang dapat menerangkan mundurnya kemakmuran penduduk Jawa pada akhir abad ke-19 adalah sistem perpajakan yang sangat refresif, artinya sangat memberatkan golongan yang berpendapat rendah, yang untuk bagi yang terbesar terdiri dari orang-orang pribumi akan tetapi sangat meringankan golongan yang berpendapatan tinggi, yang untuk sebagian besar orang-orang Eropa. 


Perusahaan-perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan besar di Jawa, tidak membayar banyak pajak meskipun mereka memperoleh labah yang tinggi dari penjualan tanaman dagangan Indonesia di pasaran dunia. Demikian pula pegawa-pegawai pemerintah kolonial tidak atau hanya sedikit membayar pajak pendapatan. Satu-satunya golongan yang di wajibkan membayar pajak langsung kepada pemerintah kolonial adalah para petani yang merupakan golongan terbesar. 


Dengan demikian bukan pemerintah kolonial yang berbuat sesuatu untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi justru sebaiknya rakyat di paksa untuk membanu Indonesia. Lagi pula, seperti telah dikemukakan di atas penghapusan tanam paksa di Indonesia sekitar tahun 1870 tidak berarti penghapusan kebijaksanaan saldo untung (batig slot) dari pemerintah Hindia-Belanda. Artinya, surplus dalam anggaran belanja pemerintah Hindia-Belanda tidak di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Jawa, akan tetapi seperti sedia kala di transfer ke negeri belanda. Misalnya antara tahun 1867 dan 1877 pemerintah Hindia-Belanda telah mentransfer kurang dari  151 juta gulden kenegeri Belanda, suatu jumlah yang sangat tinggi untuk waktu itu. 


Dana-dana pemerintah kolonial yang dapat digunakan untuk membangun prasarana-prasarana, seperti waduk-waduk untuk irigasi, terbatas sekali karena dana-dana yang tersedia dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain, seperti pembiayaan perang Aceh, sedangkan surplus penerimaan atas pengeluaran pemerintah kolonial di transfer keluar negeri.


Faktor kelima yang menyebabkan berkurangnya kemakmuran penduduk Jawa adalah krisis yang telah disinggung di atas, yaitu yang melanda perkebunan-perkebunan besar sekitar tahun 1885. Seperti telah di kemukakan diatas, kejadian ini mendorong perkebunan-perkebunan besar di Jawa untuk mengadakan penghematan-penghematan drastis berupa penekanan upah dan sewa tanah sampai tingkat yang serendah mungkin. Hal ini mudah di laksanakan karena golongan yang terkena tindakan-tindakan penghematan ini, yaitu penduduk Jawa, secara ekonomik dan politik tidak berada dalam kedudukan yang baik untuk mempertahankan hak-hak mereka. Paling banyak mereka hanya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sangat merugikan itu.


Demikianlah penjelasan singkat tentang pelaksanaan politik ekonomi liberal di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama diberlakukannya kebijakan politik ekonomi liberal oleh Belanda tahun 1870.