Pembangunan Prasarana Penunjang Kebijakan Politik Ekonomi Liberal 1870 - ABHISEVA.ID

Pembangunan Prasarana Penunjang Kebijakan Politik Ekonomi Liberal 1870

Pembangunan Prasarana Penunjang Kebijakan Politik Ekonomi Liberal 1870

 

Pembangunan Prasarana Penunjang Kebijakan Politik Ekonomi Liberal 1870 - Selama zaman liberal pemerintahan Hindia-Belanda membangun banyak prasarana untuk menunjang produksi tanaman-dagangan ekspor. Salah satu prasarana yang terpenting dalam hal ini adalah  waduk-waduk dan saluran-saluran irigasi untuk peningkatan produktivitas. Di bawah ini akan dijelaskan tentang pembangunan prasarana penunjang kebijakanpolitik ekonomi liberal 1870.

 



Sebelum krisis tahun 1885 pemerintah Hindia-Belanda relatif tidak mengeluarkan banyak uang untuk pembangunan prasarana karena tidak ingin mengurangi saldo surplus (batig slot) yang dapat ditransfer ke negeri Belanda. Akan tetapi setelah krisis, menjadi jelas sekali bahwa pemerintah kolonial perlu bertindak lebih giat untuk membantu perkebunan-perkebunan besar yang terkena krisis. 


Salah satu tindakan penting dalam hal ini adalah pembangunan sarana-sarana irigasi di Pulau Jawa yang di tangani oleh Departemen Pekerjaan Umum. Walaupun sarana irigasi ini terutama di bangun untuk kepentingan perkebunan-perkebunan besar, namun penduduk Jawa turut pula menarik manfaat dari pembangunan sarana-saran irigasi ini, khususnya di daerah-daerah perkebunan gula yang menyew tanah dari para petani atas dasar rotasi.

 

Disamping pembangunan sarana-sarana irigasi, selama masa ini pemerintahan kolonial juga giat membangun jalan-jalan raya, jaringan kereta api, dan jembatan-jembatan. Pembangunan pekerjaan umum ini untuk sebagian besar dilaksanakan dengan mewajibkan penduduk setempat melakukan pekerjaan rodi. Jadi walaupun selama masa liberal pembangunan sarana-sarana irigasi maupun sarana-sarana pengangkutan memang berjalan dengan pesat, namun di lain pihak beban pekerja rodi yang harus di lakukan oleh penduduk Jawa sangat berat, malah lebih berat lagi jika di bandingkan dengan masa-masa sebelumnya. 


Di lain pihak pembangunan prasarana-prasarana selama zaman liberal juga di lakukan atas skala yang jauh lebuh besar dari pada sewaktu masa sistem tanam paksa, terutama sarana-sarana irigasi. Setelah tahun 1885 Departemen Pekerjaan Umum dari pemerintahan Hindia-Belanda mendirian suatu bagian khusus yang di namakan ‘Brigade Irigasi’ yan merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sarana-sarana irigasi dalam skala besar di Pulau Jawa. Disamping pembangunan sarana-sarana irigasi baru, ‘Brigade Irigasi’ juga di tugaskan untuk memperbaiki sarana-sarana irigasi yang sudah tua.

 

Jalan-jalan kereta api pertama di bangun antara semarang dan daerah kesultanan (Vorstenlanden) serta antara Batavia dan Bogor. Pembangunan kedua jalan kereta api yang pertama ini di selsaikan dalam tahun 1873 dan terutama di maksud untuk membuka daerah-daerah pedalaman Jawa dan menghubungi daerha perkebunan besar yang kebanyakan terletak di daerah pedalaman dengan kota-kota pelabuhan yang terdekat, yaitu Batavia di Jawa Barat dan Semarang di Jawa Tengah. 


Demikian pula dalam tahun 1873 pemerintahan Hindia-Belanda mulai membangun jalan kereta api antara Surabaya dan kota Malang, yang merupakan pusat terpenting dari perkebunan-perkebunan besar di daerah Jawa Timur. Jelaslah kiranya bahwa pembangunan jaringan jalan-jalan kereta api di Pulau Jawa terutama terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi: khususnya kepentingan-kepentingan perkebunan-perkebunan besar. Perkembangan jaringn kereta api ini berjalan dengan pesat sekali, seperti terlihat dari angka-angka berikut. Kedua jalan kereta api yang pertama di buka dalam tahun 1873 seluruhnya hanya meliputi jarak kurang lebih 250 km, akan tetapi pada akhir zaman liberal seluruh jaringan jalan kereta api, banyak yang di bangun oleh pemerintah kolonial maupun oleh pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan eropa, telah meliputi jarak kurang lebih 3000 km.

 

Sementara jaringan kereta api sedang dibangun di Jawa, pemerintahan kolonial juga sibuk membangun jaringan jalan kereta api di beberapa daerah di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaannya, atau yang ingin dikuasainya, seperti di aceh dan di Sumatera Barat. Pembangunan jaringan jalan kereta api ini tidak saja didorong oleh pertimbangan ekonomi tapi juga oleh pertimbangan politik dan militer, khusunya dalam hal Aceh yang secapat mungkin ingin di taklukannya. 


Pembangunan jalan kereta api di Sumatera Barat lebih bersifat ekonomi karena di sana jalan kereta api di bangun untuk menghubungi Kota Padang  dengan tambang-tambang batu bara di Ombilin. Didaerah perkebunan-perkebunan besar di Sumatera Timur yang telah di buka sejak tahun 1863, maskapai tembakau Deli (deli Tabak Maatschappij) yang mengusahakan perkebunan-perkebunan  tembakau didaerah tersebut, juga mengambil prakarsa  untuk membangun jalan kereta api pada tahun 1883. 


Dengan demikian pada akhir zaman liberal di beberapa daerah Pulau Sumatera telah di bangun jaringan jalan kereta api yang seluruhnya meliputi jarak kurang lebih 400 km. Pembangunan jalan kereta api di Sumatera ini cukup mengesankan, walaupun masih jauh terbelakang dibandingkan dengan pembangunan jalan kereta api di Jawa. Dipulau-pulai lain tidak dilakukan pembangunan jalan kereta api.

 

Perdagangan ekspor Hindia-Belanda yang makin meningkat mendorong pengnkutan laut, dan dengan demikian meningkatkan pula kebutuhan akan suatu armada dagang yang dengan cepat dapat mengangkut barang-barang ekspor nusantara ke pasaran dunia maupun yang dapat mengurus lalulintas barang yang makin meningkat antara berbagai daerah di Indonesia. Sungguhpun demikian pihak Belanda lambat sekali membangun armada dagang yang dapat memlihara perhubungan laut di laut perairan Indonesia dan lebih suka menggantungakan diri pada kapal-kapal Inggris. Baru dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah perusahaan yang mengurus perhubungan laut antar-daerah di Indonesia, yaitu Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), yang kemudian memperoleh monopoli untuk pengangkutan laut di Indonesia.

 

Pengangkutan laut yang makin meningkat menimbulkan pula kebutuhan akan pelabuhan-pelabuhan laut yang modern dan efisien. Dalam tahun 1872 pemerintahan Hindia-Belanda mulai membangun pelabuhan laut yang baru di tanjung Priok yang baru selesai dalam tahun 1893. Demikian pula di tempat-temapat lain di bangun pelabuhan-pelabuhan baru, seperi Belawan di Sumatera Timur, Emmahaven (teluk bayur) di padang, Sumatera Barat dan Cilacap di pantai Selatan, Jawa Tengah.

 

Disamping pembangunan prasarana fisik selama masa liberal pemerintahan Hindia-Belanda juga lebih giat mengusahakan pembangunan sosial, khususnya lembaga-lembaga pendidikan bagi penduduk Indonesia. Memang sebelum zaman liberal, pemerintahan Hindia-Belanda secara terbatas telah membuka beberapa sekolah bagi anak-anak para bupati dan para pejabat-pejabat tinggi lainnya. 


Disamping pemerintahan kolonial, missionaris-missionaris Kristen-Protestan dan Roma-Katolik dari negeri Belanda telah membuka sekolah-sekolah bagi penduduk Indonesia, akan tetapi hanya di daerah-daerah dimana sebagian penduduk tidak menganut Agama Islam seperti di daerah kepualuan Maluku, Sulawesi Utara dan Nusatenggara Timur. Pemerintahan kolonial tidak mengizinkan misi-misi Protestan dan Katolik membuka sekolah-sekolah bagi penduduk Nusantara di daerah-daerah beragama Islam, karena takut menimbulkan kesulitan dan pertentangan agama.

 

Baru selama zaman liberal sistem pendidikan bagi penduduk Indonesia mengalami perkembangan yang lebih pesat, suatu hal yang mencerminkan sikap kaum liberal mengenai pentingya penyebaran pendidikan bagi kalangan luas di masyarakat. Dengan di bukanya jabatan-jabatan yang lebih tinggi dalam admistrasi pemerintahan kolonial bagi orang-orang Indonesia pribumi maupun orang-orang Indo-Eropa, maka kebutuhan akan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat memberi latihan-latihan dan pendidikan seperlunya bagi calon-calon pegawai pemerintah, terus meningkat. Salah satu perkembangan penting yang mencerminkan perhatian yang lebih besar dari pada pemerintah kolonial terhadap pendidikan bagi golongan pribumi, yang kemudian di ikuti oleh pendirian suatu Departemen Pendidikan, agama dan industri dalam tahun 1867.

 

Penggabungan bidang-bidang pendidikan dan industri juga mencerminkan keyakinan pemerintah Hindia Belanda bahwa ada suatu hubungan yang erat antara pendidikan dan perkembangan ekonomi sesuatu negara. Pada mulanya sekolah-sekolah di buka untuk putra-putra para bupati  dan pembesar Indonesia lainnya, namun secara lambat laun pendidikan juga meluas kepada anak-anak yang bukan berasal dari kalangan ningrat dan pembesar-pembesar Indonesia. 


Perkembangan pendidikan di Indonesia antara lain ternyata dari angka-angka jumlah sekolah di Indonesai dalam tahun 1882 yang khusus di peruntukkan murid-murid Inonesia, yaitu kurang lebih dari 300 di Jawa dan kurang lebih di daerah luar-luar Jawa. Jumlah murid mengahadiri sekolah ini kurang lebih 40.000 orang. Meskipun secara sepintas lalu angka ini kelihatan tinggi namun di banding dengan jumlah penduduk Nusantara yang menjelang akhir zaman liberal berjumlah kurang lebih 30 juta, angka diatas tidak mengesankan. 


Disamping beberapa ribu orang yang bisa membaca dan menulis, mayoritas dari rakyat buta huruf. Jumlah murid-murid yang di perkenankan menghadiri sekolah-sekolah Belanda yang sebenarnya hanya terbuka untuk murid-murid eropa, lebih kecil lagi, yaitu hanya 2000 orang pada tahun 1900. Dengan demikian orang-orang pribumi yang sanggup membaca dan berbicara bahasa Belanda terbatas sekali. Setelah tamat sekolah-sekolah eropa ini, merekapun paling-paling dapat mengharapkan kedudukan yang relatif rendah dalam hierarki pemerintah Hindia-Belanda.