Perlawanan Pattimura Terhadap Belanda - ABHISEVA.ID

Perlawanan Pattimura Terhadap Belanda

Perlawanan Pattimura Terhadap Belanda

Perlawanan PattimuraPerlawanan Pattimura adalah bentuk perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura pada tahun 1817 terhadap praktik monopoli Belanda yang telah lama diterapkan di Kepulauan Maluku. Praktik monopoli Belanda yang dilakukan di Kepulauan Maluku sejak abad ke-17 pada masa VOC tetap berlanjut hingga memasuki masa kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda pada abad ke-19. Dibawah ini akan dijelaskan tentang Perlawanan Pattimura terhadap Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1817.


Perlawanan Pattimura : Praktik Monopoli VOC di Kepulauan Maluku


Sejak VOC menguasai Kepulauan Maluku, mulai muncul permukiman-permukiman baru dengan nama “negeri” di daerah pantai Kepulauan Maluku Tengah. Dengan munculnya permukiman ini secara bertahap mulai muncul suatu struktur sosial di negeri-negeri yang merupakan hasil akulturasi dari sistem budaya lama dengan unsur-unsur baru yang diterapkan oleh VOC . Masyarakat negeri di pantai Kepulauan Ambon-Uliase mendapatkan hak atas tanah (dati) untuk perkebunan-perkebunan cengkeh, di samping tanah-tanah pusaka milik keluarga masing-masing.


Hasil cengkeh yang didapatkan dari perkebunan-perkebunan cengkih kemudian dijual kepada VOC dengan harga tertentu yang tentunya ditetapkan oleh VOC. Sedangkan hasil dari tanah pusaka berupa bahan pangan dipakai oleh keluarga (famili) yang mengerjakan tanah tersebut. Selain itu, VOC juga mengembangkan suatu sistem pemerintah desa (negeri) serta sistem pendidikan desa. Jika para penguasa desa memiliki ikatan kekerabatan dalam desa (negeri) masing-masing, para guru desa selalu dipindah-pindahkan dari satu desa ke desa lain. Sistem dari perkebunan cengkih, sistem pemerintahan desa, dan sistem pendidikan desa, merupakan unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan penduduk Ambon-Lease.


Selain daripada sistem-sistem yang terlihat baik itu, terdapat pula beberapa kepincangan dalam sistem tersebut. Ekspedisi Hongi yang dilaksanakan oleh VOC setiap tahun, merupakan tragedi yang mengenaskan dalam sejarah rakyat Kepulauan Maluku. Ekspedisi yang terdiri dari kora-kora dimaksudkan untuk mengawasi Pulau-Pulau Seram, Buru, Manipa dan lain-lain yang dilarang untuk menghasilkan cengkeh. Setiap pohon cengkeh di pulau-pulau itu ditebang oleh tentara VOC yang diangkut dengan kapal kora-kora. 


Selama ekspedisi hongi itu, banyak pemuda-pemuda negeri yang dijadikan sebagai pendayung kora-kora meninggal disebabkan oleh kurangnya bahan makanan maupun dibunuh oleh musuh VOC. Selain itu, waktu yang digunakan dalam ekspedisi ini, sering melebihi waktu yang disepakati, yaitu tiga bulan dan kebetulan ekspedisi itu selalu dilakukan pada masa panen cengkeh yang sebenarnya tenaga para pemuda itu sangat dibutuhkan di perkebunan-perkebunan cengkeh.


Kecacatan lainnya dari sistem yang dibangun oleh VOC di Maluku Tengah adalah praktik korupsi. Sejak paruh kedua abad ke-18, korupsi adalah hal yang tidak asing bagi para pejabat-pejabat VOC. Mental pedagang yang merupakan ciri khas pejabat VOC abad ke-17 mulai digantikan dengan mental pegawai pemerintah sejak abad ke-18. Prinsip untung-rugi dalam perusahaan yang sangat erat dengan pedagang, mulai digantikan dengan usaha memperkaya diri masing-masing. Para residen di daerah-daerah mulai menjual bahan-bahan keperluan dengan harga yang sangat menguntungkan.


Hukuman denda berupa uang yang dituntut pengadilan negeri di Ambon atas penduduk yang melakukan pelanggaran hukum, dibayar oleh residen yang bersangkutan, yang kemudian memotong jumlah denda ini ditambah suatu jumlah tertentu untuk kepentingan sendiri, dari hasil penjualan cengkeh dari orang-orang yang terkena hukuman denda ini.


Pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-peraturan lain yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut hampir dilakukan diseluruh sendi kehidupan di pedesaan. Akan tetapi, utamanya adalah praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Maluku Tengah yang mulai memerintah pada bulan Maret-April 1817. Pejabat-pejabat ini mulai mengambil alih pemerintahan di Maluku Tengah yang sejak tahun 1810-1816 diperintah oleh pejabat-pejabat yang berasal dari Inggris.


Latar Belakang Perlawanan Pattimura

Kembalinya pejabat-pejabat Belanda untuk memerintah di Maluku Tengah, menjadi kegelisahan utama rakyat. Bagaimana tidak, mereka melakukan praktik korupsi, selain itu juga muncul isu bahwa pejabat-pejabat itu akan melakukan penyederhanaan sistem pendidikan dengan menghapuskan sekolah-sekolah desa dan memusatkannya di satu atau dia negeri di setiap pulau. Bahkan ada rencana akan menghapuskan sekolah-sekolah desa itu. Isu-isu itu dianggap sangatlah merugikan rakyat Maluku Tengah.


Kebijakan verplichte leverantie (penyerahan paksa) bahan bangunan juga merupakan sumber penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pejabat Hindia-Belanda di Maluku Tengah, meskipun kewajiban ini telah dilakukan oleh VOC sejak pertengahan abad ke-17. Pada masa VOC mewajibkan negeri-negeri di Maluku Tengah untuk menyediakan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan kapal-kapal. Bahan-bahan itu ditebang di Seram dan diangkut ke Ambon oleh negeri-negeri itu. Pada masa pendudukan Inggris, sistem verplichte leverantie dihapuskan dan biaya perbaikan merupakan tanggung jawab Inggris. Namun, ketika pejabat-pejabat Belanda kembali pada tahun 1817 sistem ini kembali diterapkan dengan beban yang lebih berat jika dibandingkan dengan masa VOC.


Beberapa tindakan lain yang dianggap penduduk dianggap tidak pantas adalah perintah Gubernur van Middelkoop pada penduduk untuk membuat garam dan ikan asin bagi keperluan kapal-kapal perang Belanda yang sedang berlabuh di Ambon. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Membuat garam dan ikan asin sebelumnya tidak pernah menjadi kewajiban. Hanya karena kebetulan pada saat itu hubungan dengan Batavia sangat sulit, sehingga penyediaan bahan makanan bagi keperluan tentara dan pegawai Belanda juga terlambat. Dengan keadaan seperti ini, membuat Gubernur van Middelkoop mengeluarkan kebijakan ini. Kebijakan ini dianggap memberatkan karena kerja rodi lainnya tidak dikurangi. Bayaran yang kecil jumlahnya untuk hasil ikan asin dan garam terutama ditolak oleh penduduk Saparua.


Kebijakan penggunaan uang kertas juga merupakan permaslahan bagi masyarakat. Sejak masa VOC, penduduk selalu menerima uang logam untuk hasil penjualan cengkeh mereka. Uang kertas mulai diberlakukan sejak Daendels berkuasa di Jawa dan kebijakan uang kertas ini kemudian diberlakukan di Ambon pada tahun 1817. 


Menurut masyarakat, kebijakan uang kertas adalah suatu bentuk penyelewengan, sebab hasil cengkeh yang dijual kepada pejabat dibayarkan dengan uang kertas, sedangkan untuk keperluan sehari-hari harus menggunakan uang logam. Lama-kelamaan uang logam mulai habis dari peredaran dan digantikan dengan uang kertas yang membuat penduduk panik karena belum percaya dengan alat pembayaran dari kertas itu. Sedangkan, tidak pernah ada usaha dari pejabat pemerintah untuk mengatasi permasalahan itu.


 Di dalam sebuah pertemuan di Saparua Utara di bulan Juli 1817 dikemukakan masalah uang kertas yang tidak dapat dipergunakan untuk memberi sumbangan di gereja (tabung diakoni yang dibuat khusus untuk uang logam). Namun, jawaban pemerintah adalah bagi siapapun yang menolak uang kertas akan dirantai dan diangkut ke Batavia. 


Selain itu, juga telah terjadi permasalahan dalam upacara keagamaan di mana penduduk menuntut untuk dikirimnya dua orang pendeta untuk melayani upacara-upacara keagamaan. Sebelum masa kekuasaan Inggris sudah lama tidak dikirimkan pendeta-pendeta yang memimpin upacara keagamaan, sehingga rakyat menuntut dikirimnya pendeta-pendeta. Namun, pemerintah tidak pernah melakukan hal ini.


Permasalahan lainnya yang tidak diatasi oleh pemerintah adalah paksaan atas pemuda-pemuda negeri untuk menjadi tentara di Jawa. Sejak awal abad ke-17 telah banyak pemuda-pemuda Ambon yang menjadi tentara VOC, tetapi jumlahnya berkurang sejak pertengahan abad ke-18. Permintaan akan pemuda-pemuda Ambon untuk menjadi serdadu memuncak pada masa Daendels. Di mana pemuda-pemuda dari Ambon dan Saparua secara paksa dijadikan sebagai tentara untuk tujuan Daendels itu. Tindakan inilah yang tidak disetujui, dalam pandangan penduduk, kebijakan ini adalah suatu bentuk hukuman buangan.


Perlawanan Pattimura : Jalannya Pertempuran Rakyat Maluku menghadapi Belanda



Sejak awal bulan Maret 1817 beberapa kelompok penduduk Maluku tengah mulai mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan situasi berpindahnya kekuasaan Inggris kembali ke tangan Belanda. Pertemuan itu dilakukan secara rahasia diberbagai tempat. Pada pertemuan tanggal 14 Mei 1817 di Pulau Saparua, para pemuda dan penguasa-penguasa desa memutuskan untuk menghancurkan pusat kekuasaan kolonial Belanda di Benteng Duurstede. Keputusan ini kemudian mulai disebarkan ke setiap negeri di Pulau Saparua. Di dalam pertemuan ini pula, Thomas Matulesy (Pattimura) diangkat sebagai pemimpin mereka.


Penyerangan terhadap Benteng Duurstede hampir saja gagal karena beberapa golongan pemuda dari Desa Porto tidak sabar. Pada malam hari 14 Mei 1817 kelompok pemuda ini membongkar orambay pos (perahu milik pemerintah) yang akan mengangkut kayu bahan bangunan dari Porto ke Ambon. Pada 15 Mei 1817 Residen van den Berg melakukan perjalanan dari Benteng Duurstede ke Porto untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akan tetapi, para pemuda Desa Porto menangkapnya, namun Residen van den Berg kemudian dibebaskan oleh Pattimura dan dipulangkan ke Benteng Duurstede.


Setelah memulangkan Residen van den Berg, para pemuda mulai berdatangan ke Benteng Duurstede dan pada 15 Mei 1817 Benteng Duurstede mulai diserang dan berhasil membunuh Residen van den Berg dan keluarganya, kecuali putranya yang berusia lima tahun. Selain itu, semua tentara yang terdapat di dalam Benteng Duurstede menyerah karena kehabisan amunisi. Jatuhnya Benteng Duurstede membuat Belanda mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Beetjes dan tiba di Saparua pada 20 Mei 1817.


Mayor Beetjes yang berlayar dari Pulau Ambon tidak mendapatkan bantuan apapun dari penduduk, begitupula ketika pasukannya tiba di Pulau Haruku, tidak satupun penduduk yang mau membantu mereka. Namun, Mayor Beetjes berhasil sampai di Benteng Zeelandia.  Pada 25 Mei 1817 Mayor Beetjes kemudian menuju Benteng Duurstede dengan mendarat di Pantai Waisisil. Namun, pendaratan itu langsung mendapat serangan dari Pattimura dan pasukannya yang berjumlah 1.000 orang. Mayor Beetjes pun akhirnya terpaksa mundur karena mendapatkan perlawanan dari pasukan Pattimura.


Setelah dihancurkannya tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Beetjes pada 25 Mei 1817, pasukan Pattimura segera merencanakan penyerangan terhadap Benteng Zeelandia. Penyerangan ini mendapatkan dukungan dari rakyat yang berada di Pulau Haruku. Sebanyak 100 orang pemuda Maluku telah ditempatkan di beberapa desa seperti Pelau, Hulaliu, dan Aboru. Pada 27 Mei 1817 bantuan dari Saparua mulai tiba dan memperkuat pemuda yang ingin melakukan penyerangan terhadap Benteng Zeelandia. 

Di Benteng Zeelandia, Kapiten van Driel beserta 100 tentara Belanda telah bersiap menghadapi penyerangan yang dilakukan oleh pemuda Maluku. Serangan pemuda Maluku yang dipimpin Pattimura mulai dilakukan pada 30 Mei 1817 dengan berkekuatan 500 orang. Namun, serangan ini tidak berhasil merebut Benteng Zeelandia karena tembakan meriam dari dalam benteng dan kapal Zwaluw yang mendarat di perairan Haruku.


Pasukan yang bertempur di Haruku untuk merebut Benteng Zeelandia ini harus menghadapi tantangan yang lebih berat. Pada pertengahan Juni, Gubernur van Middelkoop mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Luitenant Groot dengan 90 orang pasukan. Pasukan Luitenant Groot kemudian mulai menyerang Desa Kabau dan Rohomony yang diketahui sebagai konsentrasi pasukan. Dengan mudah pasukan Luitenant Groot menyerang desa itu dari kapal menggunakan meriam. Setelah itu, patroli-patroli laut pun dilakukan oleh Belanda dan kapal-kapal perang Inggris disekitar Pulau Haruku yang memaksa penyerbuan pasukan Pattimura di Haruku dihentikan.


Keadaan yang terjadi di Pulau Ambon, khususnya di Jazirah Hitu, mulai bergejolak pada pertengahan bulan Juli 1817. Pasukan-pasukan Hitu mulai dikerahkan sejak pertengahan bulan Juni 1817 dan dipimpin oleh Ulupaha sebagai panglima Hitu.  Pada 24 Juni 1817 Ulupaha mulai melakukan persiapan untuk merebut Benteng Amsterdam. Kapitan Ulupaha dibantu oleh Paticula dari Wakal sebagai panglima dalam pasukannya. Ulupaha yang sudah tua, lumpuh dan setengah buta selama penyerangan ke Benteng Amsterdam selalu berada di tengah-tengah pasukannya sambil ditandu dan memberikan instruksi. 


Setelah berhasil mengepung Benteng Amsterdam, Pattimura segera memerintahkan Ulupaha untuk menyebrang ke Seram untuk bertemu dengan penguasa di Piru dan Tanunu untuk mendapatkan bantuan pasukan. Setelah memperoleh bantuan pasukan, Ulupaha kemudian merebut Liang dan selanjutnya melakukan penyerangan terhadap Wai, Suli, Baguala dan Hitulama. Dengan keberhasilan ini, Ulupaha berhasil memutus hubungan antara Hitu dan Ambon.


Meskipun tidak berhasil merebut Benteng Amsterdam, dalam penyerangan Ulupaha dan pasukannya berhasil membuat Residen Burggraff digantikan oleh Smit de Haart. Benteng Kaitetu yang sebelumnya telah berhasil direbut oleh Ulupaha diserang oleh Smit de Haart pada pertengahan bulan Juli 1817. Setelah merebut Benteng Kaitetu, Smit de Haart kemudian menyerang Benteng Hautuna dan mulai menuju ke Lebelau. 


Di Lebelau terjadi pertempuran sengit antara pasukan Smit de Haart dengan pemuda-pemuda Leblau yang juga dibantu oleh pemuda-pemuda dari Lima, Luhu dan lain-lain. Di dalam pertempuran itu beberapa pemimpin pemuda tewas, seperti Kapitan Tomal dari Liang, Kapitan Patikeker dari Kulor, Kapitan Mulubara dari Iha, Kapitan Sakatuna dari Hautuna. 

Ketika Ulupaha dan pasukan intinya berada di Pulau Seram, Belanda melakukan penyerangan terhadap daerah Seit. Pasukan yang berada di Seit harus mengakui keunggulan pasukan Belanda dan memaksa penduduk Seit untuk mengungsi sampai ke Seram melalui Tanjung Sial. Ulupaha yang mengetahui hal ini segera melakukan penyerangan terhadap Luhu dan berhasil merebut Benteng Loki. 


Ketika pertempuran sengit terjadi di Hitu, pasukan Belanda yang dipimpin Groot berupaya untuk kembali merebut Benteng Duurstede di Saparua. Namun, Groot tidak berhasil merebutnya. Hal ini disebabkan jalan menuju Benteng Duurstede telah dibangun pertahanan oleh penduduk di Saparua yang menyerupai benteng berdasarkan instruksi dari Pattimura. Benteng-benteng di desa itu dibuat dari batu karang yang mencapai tinggi hingga satu meter dengan lebar setengah meter. Sehingga benteng-benteng ini pun tidak mampu ditembus oleh meriam kapal perang.


Menghadapi sulitnya menembus pertahanan di desa-desa, Groot mengajukan perundingan yang disetujui oleh penduduk Saparua. Penduduk Saparua menuntut kecurangan dan ketidakadilan serta penyalahgunaan wewenang dapat dihentikan. Selain itu, kehidupan beragama diperhatikan dan menghentikan pemaksaan para pemuda untuk dijadikan sebagai tentara diluar Maluku, dan lain-lain. Apabila tuntutan ini dipenuhi, maka para pemuda akan berhenti melakukan penyerangan.


Perundingan ini menemui kegagalan, dan menyebabkan pertempuran kembali meletus. Kini, Groot langsung menuju Benteng Duurstede yang telah dikosongkan oleh Pattimura karena kehabisan amunisi. Meskipun Groot dengan mudah menguasai Benteng Duurstede, namun ia tidak pernah berhasil menguasai daerah di sekitar Benteng Duurstede. Sebab, di luar benteng, Pattimura telah menempatkan para penembak tersembunyi yang sangat merepotkan Groot dan pasukannya.


Perlawanan Pattimura : Akhir Pertempuran


Memasuki bulan Agustus-November 1817 pertempuran terus terjadi di Saparua, Haruku dan Ambon. Meskipun sebagian besar pasukan Pattimura menggunakan senjata tradisional, namun siasat-siasat penyergapan yang dilakukan cukup efektif dan merepotkan Belanda. Situasi ini kemudian memaksa Gubernur van Middelkoop meminta bantuan. Pada Bulan November 1817 tentara Belanda mulai tiba di Ambon ditambah dari Kerajaan Ternate dan Tidore yang berjumlah 1500 orang.


Pasukan itu dipimpin oleh Laksamana Buyskes yang langsung menyerang pulau-pulau disekitar Pulau Saparua. Sedangkan di Hitu, Mayor Meyer berhadapan dengan Ulupaha. Ulupaha beserta pasukannya terpaksa harus mundur ke Seram dan bertahan di Luhu. Setelah berhasil menguasai Hitu, Mayor Meyer kemudian menyebrang ke Haruku dan berhasil merebut Pelau. Sebagian pasukannya kemudian diarahkan ke Hulaliu yang juga dengan mudah berhasil dikuasai. Dari Hulaliu, Buyskes mengirimkan pasukan menuju Aboru untuk mengejar pasukan Haruku yang melarikan diri. Dalam pengejaran itu, pasukan Buyskes berhasil membakar desa-desa Pelau, Rohomony, Kabau, Hulailu dan Aboru. 


Pasukan Mayor Meyer kemudian berangkat ke Saparua dan menembaki desa-desa dengan meriam-meriam kapal perang. Hal ini menyebabkan para pemuda harus mundur dan memaksa Pattimura memindahkan pasukannya dari Haria ke Pegunungan Boi. Setelah berhasil menguasai Porto dan Haria, pasukan Meyer berhasil mendarat di Saparua tanpa perlawanan. Mayor Meyer kemudian menuju Benteng Duurstede meskipun mendapatkan perlawanan sengit di Paperu. Meskipun begitu, Mayor Meyer berhasil menembus pertahanan pemuda-pemuda Saparua.


Ketika Mayor Meyer tiba di Pegunungan Boi, seorang kapitan dari kubu Pattimura membocorkan tempat persembunyian Pattimura. Beberapa panglima Pattimura satu persatu tertangkap. Ditangkapnya beberapa panglima, tidak menyebabkan perlawanan langsung surut. Pertempuran kembali terjadi di Desa Sirisory, Ulat dan Ouw. Dalam pertempuran ini, Mayor Meyer tewas dan kepemimpinan digantikan oleh Vermeulen-Kruger yang juga terluka parah. Namun, karena persenjataan Belanda lebih kuat, para pemuda terkepung dan terpaksa mundur. 


Di pihak Pattimura, Kapitan Paulus Tiahahu yang sudah berusia 80 tahun bertempur di Nusa Laut bersama putrinya, Marta Kristina Tiahahu berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung.Pada bulan Desember 1817 Pattimura berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Benteng Victoria, Ambon. Sedangkan Kapitan Ulu Paha yang masih bertahan dengan 400 pasukan di Benteng Luhu pada Januari 1818 harus mundur dan bertahan di hutan-hutan sagu di utara Luhu. Suatu serangan Belanda kemudian memaksa pasukan Ulupaha melarikan diri. Ulupaha yang selama ini ditandu saat berperang kemudian tertinggal oleh pasukannya yang dikejar oleh Belanda sehingga Ulupaha berhasil ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukman mati.


Dengan ditangkapnya para pemimpin termasuk Pattimura, Kapitan Paulus Tiahahu dan Ulupaha, maka berakhirlah perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Dengan kemenangan di pihak Belanda, Belanda kembali menerapkan politik monopoli dan imperialismenya di Maluku.