Dampak Sistem Tanam Paksa Bagi Belanda - ABHISEVA.ID

Dampak Sistem Tanam Paksa Bagi Belanda

Dampak Sistem Tanam Paksa Bagi Belanda


Dampak sistem tanam paksa bagi Belanda -  Sebagaimana telah diketahui bahwa ciri pokok sistem tanam paksa adalah pemungutan pajak dari rakyat Indonesia dalam bentuk hasil-hasil pertanian rakyat. Meskipun begitu, hal yang terpenting bagi pemerintah kolonial adalah pada bagian penerimaan dan pengeluaran pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa yang diberlakukan sejak tahun1830 secara nyata telah memberikan dampak yang teramat positif bagi kas keuangan negeri Belanda dan terlebih lagi juga memberikan dampak posistif bagi kesejahteraan rakyat di negeri Belanda. Di bawah ini akan dijelaskan tentang dampak sistem tanam paksa bagi Belanda.


Seperti yang telah diketahui dan dipahami bahwa sebelum tahun 1830, sebelum sistem tanam paksa diberlakukan, anggaran pemerintah kolonial selalu berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Namun, setelah pemberlakuan sistem tanam paksa, dan mulai tahun 1831 defisit anggaran pemerintah mulai surplus sebagai akibat dari berhasilnya penerapan sistem tanam paksa untuk memperoleh penerimaan pemerintah yang melebihi pengeluaran pemerintah kolonial itu sendiri.




Kondisi surplus ini dijadikan sebagai acuan dan tujuan bagi keberhasilan sistem tanam paksa sebagai suatu pengaturan kehidupan ekonomi di Hindia-Belanda yang diselenggarakan untuk menunjang dan meningkatkan tingkat kemakmuran negeri Belanda. Kondisi surplus ini sering kali disebut juga dengan saldo untung atau batig slot. Saldo untung yang diperoleh Belanda di Hindia-Belanda ini, khususnya kebijakan pemerintah kolonial selama sistem tanam paksa berlangsung selama tahun 1830-1870.


Sistem tanam paksa pada umumnya amat berhasil dalam memperoleh batig slot yang besar di mana hal ini terbukti dari kenyataan antara tahun 1832 dan 1867 saldo untung ini telah mencapai 967 juta gulden dan untuk 10 tahun berikutnya, sekitar tahun 1877 telah mencapai keuntungan sekitar 287 juta gulden. Sehingga selama tahun 1830-1870 keuntungan yang diperoleh Belanda dari kebijakan sistem tanam paksa ini telah mencapai keuntungan sebesar 784 juta gulden.


Walaupun kebanyakan praktik dari tanam paksa sebenarnya sudah dihapuskan pada tahun 1867, sisa-sisa penanaman paksa yang masih berlaku untuk beberapa tanaman dagangan seperti kopi di beberapa daerah, antara lainnya Parahyangan, menyebabkan selama masa 10 tahun setelah tahun 1867, pemerintah kolonial masih dapat menikmati keuntungan yang cukup tinggi yakni sekitar 287 juta gulden.


Saldo untung yang sangat tinggi bukan hanya disebabkan oleh jumlah penerimaan yang tinggi yang diperoleh pemerintah kolonial, melainkan juga oleh usaha pemerintah kolonial untuk berhemat dalam mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan anggaran belanja. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengerahkan rakyat untuk membangun orasaran seperti jalan raya dan jembatan-jembatan. Kerja rodi ini merupakan sebab mengapa dalam anggaran belanja pemerintah kolonial untuk periode 1830-1870 tidak ada alokasi pengeluaran untuk pembangunan prasarana.


Pengeluaran terbesar dalam anggaran belanja pemerintah kolonial adalah pada perdagangan dan penanaman. Hal ini berarti bahwa pemerintah kolonial mengadakan pengeluaran yang langsung bermanfaat bagi mereka sendiri, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penanaman paksa tanaman-tanaman dagangan.


Jika semula saldo untung yang besar disebabkan baik oleh jumlah penerimaan yang tinggi yang diperoleh pemerintah kolonial dari sistem tanam paksa maupun oleh jumlah pengeluaran pemerintah yang rendah, pada periode tahun-tahun terakhir sistem tanam paksa saldo untung masih dapat dipertahankan karena pengeluaran-pengeluaran dapat ditekan sampai pada tingkat yang paling rendah, sedangkan penerimaan pemerintah kolonial yang terutama diperoleh dari sistem tanam paksa mengalami kenaikan yang sangat tinggi.


Saldo untung ini baru mulai mengalami penurunan pada tahun 1867 sewaktu parlemen Belanda menghendaki pemerintah kolonial mengadakan pengeluaran yang lebih besar untuk pembangunan prasarana di Hindia-Belanda. Setelah tahun 1870, setelah sistem tanam paksa berakhir, saldo untung mulai lenyap sebagai akibat meningkatnya pengeluaran pemerintah kolonial berkenaan dengan perang yang dilakukan di Aceh.


Sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan suatu sistem eksploitasi yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh VOC. Dalam sistem eksploitasi ini, baik VOC maupun pemerintah kolonial, memanfaatkan ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang terdapat di Jawa antara rakyat dan penguasa-penguasanya untuk kepentingan sendiri. Eksperimen dengan penanaman bebas yang dilakukan oleh petani pada masa sistem pajak tanah mengalami kegagalan sehingga dalam tahun 1830 pemerintah kolonial merasa terpaksa kembali lagi pada sistem eksploitasi yang pernah dipraktikan oleh VOC.


Meskipun demikian antara sistem-sistem eksploitasi dari sistem tanam paksa dan VOC terdapat juga beberapa perbedaan. Misalnya, dalam melaksanakan sistem eksploitasinya VOC berhubungan dengan raja-raja dan bupati-bupati, sedangkan dalam sistem tanam paksa pemerintah kolonial terutama berhubungan dengan kepala-kepala desa untuk melakukan penanaman paksa oleh penduduk. Dengan demikian, pengaruh pemerintah kolonial atas kehidupan sehari-hari dari penduduk Jawa jauh lebih mendalam daripada selama zaman VOC.


Karena pengaruh yang besar dan mendalam ini, sistem tanam paksa menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Jawa dengan beberapa akibat yang sebanrnya tidak diinginkan, khususnya disintegrasi struktur sosial masyarakat Jawa. Disintegrasi ini terutama disebabkan oleh makin meresapnya ekonomi dan lalu lintas uang yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat Jawa. Perkembangan ekonomi dan lalu lintas uang ini terutama disebabkan oleh meluasnya pekerjaan upah dan penyewaan tanah para petani kepada penguasaha-pengusaha Belanda yang dibayar dalam bentuk uang.


Selama tahun-tahun pertama, sistem tanam paksa membuktikan diri sebagai suatu sistem eksploitasi yang efisien yang berhasil meningkatkan penerimaan pemerintah kolonial dan melalui batig slot dalam anggarannya berhasil menutupi defisit yang diderita pemerintah Belanda dan juga meningkatkan tingkat kemakmuran bangsa Belanda. Di lain pihak, sistem tanam paksa pada umumnya tidak menguntungkan rakyat Indonesia, malah sebaliknya sering menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang besar.


Kemajuan-kemajuan tertentu yang terlibat selama sistem tanam paksa berlangsung, misalnya perluasan jaringan jalan raya yang sebetulnya tidak disebabkan oleh keinginan pemerintah kolonial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, tetapi kepentingan pemerintah kolonial itu sendiri. Pada tahun-tahun terakhir semakin jelas bahwa sistem tanam paksa sebagai suatu sistem eksploitasi kolonial tidak begitu efisien. Oleh sebab itu, dan juga oleh adanya keinginan dari pihak swasta Belanda untuk memegang peran utama dalam eksploitasi sumber-sumber alam Indonesia, akhirnya sekitar tahun 1870 sistem tanam paksa dihentikan. Dengan demikian, terbukalah peluang bagi modal swasta Belanda untuk mengusahakan keinginannya di Hindia-Belanda 


Demikianlah penjelasan tentang dampak sistem tanam paksa bagi Belanda.