Gagasan-Gagasan Baru Fungsi Negara Jajahan Abad ke-20 - ABHISEVA.ID

Gagasan-Gagasan Baru Fungsi Negara Jajahan Abad ke-20

Gagasan-Gagasan Baru Fungsi Negara Jajahan Abad ke-20


Gagasan-Gagasan Baru Fungsi Negara Jajahan Abad ke-20 – Gagasan-gagasan baru fungsi negara jajahan abad ke-20 dipengaruhi oleh situasi dan perdebatan yang terjadi di negeri Belanda pada akhir abad ke-19, kiranya perlu terjadi beberapa perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat kolonial di Indonesia yang teramat memprihatinkan dan menyedihkan. Di bawah ini akan dijelaskan tentang gagasan-gagasan baru fungsi negara jajahan abad ke-20.



Berdasarkan pada kondisi yang terjadi pada akhir abad ke-19, maka proses kolonialisasi di negeri jajahan perlu mendapatkan jaminan kondisi yang stabil. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan baru dengan terus menjaga keberlangsungan terkait pekerja, investasi yang terus menghasilkan keuntungan serta pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalur jalan laut dan darat terutama jalur kereta api dan jalan raya, pembuatan sekolah, saluran air serta jaringan telekomunikasi di Hindia Belanda.


Oleh sebab itu, maka pertama-tama yang perlu dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah membangun prasarana untuk kepentingan pemilik modal itu sendiri. Pembangunan jalan raya, saluran-saluran irigasi, pembukaan sekolah-sekolah, hubungan pelayaran, pos, telepon, dan telegram demi kelancaran kepentingan pemilik modal. Namun, bersamaan dengan pembangunan itu mulai dilancarkan pula gagasan-gagasan baru fungsi negara jajahan abad ke-20 serta persoalan yang dihadapi oleh Belanda dalam membiayai ongkos pembangunan di Indonesia. Adapun persoalan yang harus diatasi oleh Belanda di Indonesia sebagai negeri jajahan antara lain;


1. Kecaman terhadap politik batig slot;

2. Pemisahan keuangan antara negeri Belanda dengan Hindia-Belanda (Indonesia);

3. Politik moril terhadap Hindia-Belanda (Indonesia).


Politik kolonial memiliki tujuan untuk menguasai daerah-daerah produksi bahan-bahan mentah bagi kepentingan modal, baik dari Belanda maupun dari negara-negara besar lainnya yang tidak lagi bisa ditolak telah masuk ke Hindia-Belanda. Modal perdagangan mempunyai tujuan yang berbeda dengan modal perusahaan yaitu memperkuat daya beli dalam sebuah pasar. Politik “pintu terbuka” memberikan kesempatan negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya menanamkan modalnya di Indonesia serta mendapatkan sekutu yang kuat. 


Kekuasaan modal perdagangan dan perusahaan ingin mempertahankan kedudukannya yang pertama untuk tetap membuka pasarannya, dan selanjutnya adalah perusahaan ingin mempertahankan sumber bahan-bahan mentah. Gagasan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di negeri jajahan menimbulkan berbagai macam tanggapan antara bagaimana emansipasi masyarakat pribumi yang sementara waktu tidak membahayakan kedudukan kaum penjajah dan pemodal. Politik etis dipandang dari sudut ini merupakan suatu usaha untuk mendamaikan gerakan emansipasi dengan kepentingan kaum pemodal.


Menjelang akhir abad ke-19 semakin bertambah kesaadaran akan penting artinya Hindia-Belanda (Indonesia) bagi negeri Belanda. Hal ini disebabkan antara lain oleh perebutan daerah kekuasaan negara besar imperialistis yang secara berlomba-lomba mencari daerah jajahan di Afrika dan Asia. Perhatian terhadap daerah luar Jawa yang belum terbuka mulai menimbulkan kekhawatiran jikalau imperialisme itu juga akan menguasainya. Oleh karena itu, ekspansi militer sangat digiatkan untuk memaksakan pemerintahan kolonial kepada rakyatnya, lagi pula untuk memaksakan pemerintahan kolonial kepada pertambangan dan perkebunan.


Sementara itu, banyaknya kritik yang didengungkan di negeri Belanda sangatlah menentang kolonialisme dan imperialisme. Dalam kritik itu ada yang mengecam politik kolonial yang selalu berdasarkan pada gagasan bahwa negeri jajahan diperuntukkan untuk negeri induk atau yang biasa disebut dengan drainage-politiek atau politik eksploitasi. Kesadaran akan politik kolonial dengan demikian menimbulkan persoalan tentang fungsi daerah jajahan yang selaras dengan rasa tanggung jawab sebagai penguasa kolonial.


Seperti diketahui di kalangan luas tumbuh kesadaran akan humanitarisme dalam hubungan kolonial, yaitu memperhatikan nasib rakyat pribumi. Program berbagai golongan politik semuanya menitikberatkan tanggung jawab moril dalam melaksanakan politik kolonial. Kesadaran akan tugas kolonial ini diperkuat oleh masalah-masalah yang timbul pada akhir abad ke-19, yaitu masalah keuangan bersama antara Indonesia dengan negeri Belanda, masalah kemelaratan rakyat yang berlawanan dengan kemajuan industri perkebunan atau kemunduran kemakmuran  rakyat atau yang disebut dengan inzinking.


Sikap paternal dalam politik kolonial mulai tampak dalam pidato takhta Ratu Belanda pada tahun 1901 yang menyatakan bahwa “negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Indonesia”. Dengan pidato Ratu Belanda tahun 1901 maka yang menjadi tujuan pokok politik kolonial adalah pada perkembangan rakyat, bukan kepada pengolahan tanah.


Di bawah ini adalah gagasan-gagasan baru fungsi negara jajahan abad ke-20;

1. Politik Etis

2. Emigrasi

3. Edukasi

4. Politik Kemakmuran

5. Sistem Kredit

6. Perubahan Pemerintahan

7. Undang-Undang Dasar

8. Tata Negara 1925 


Demikianlah penjelasan singkat tentang gagasan-gagasan baru fungsi negara jajahan abad ke-20 yang hendak diterapkan di Indonesia.