Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Sumatra Timur - ABHISEVA.ID

Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Sumatra Timur

Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Sumatra Timur


Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal di Sumatra Timur - Selama dasawarsa-dasawarsa pertama dari abad ke-19 pemerintah Hindia-Belanda pada umumnya tidak melibatkan diri dengan daerah-daerah di laut Jawa, terkecuali beberapa daerah yang memang lebih dahulu jatuh di bawah kekuasaan Belanda, seperti kepulauan Maluku, daerah kecil sekitar ujung pandang, daerah sekitar kota Banjarmasin, Bengkulu yang telah diserahkan oleh Inggris kepada Belanda dalam tahun 1824 dalam rangka perjanjian London, dan Sumatra Barat di mana perlawanan terhadap agresi Belanda dapat dipatahkan pada tahun 1837. Di bawah ini akan dijelakan tentang pelaksanaan politik ekonomi liberal di Sumatra Timur




Perlu diketahui bahwa salah satu faktor penting keengganan pemerintah Hindia-Belanda untuk melibatkan diri terlalu banyak dengan daerah-daerah di luar Jawa adalah pengalamannya yang buruk selama Perlawanan Diponegoro (1825-1830) yang memberikan pengalaman agar tidak mencoba merubah tata susunan masyarakat  pribumi. Disamping pertimbangan ini Belanda memang tidak begitu bernminat untuk mengadakan ekspansi territorial ke daerah-daerah luar Jawa karena ingin memusatkan segala perhatiannya kepada Jawa yang sejak tahun 1830 telah menjelma sebagai suatu daerah koloni yang menghasilkan banyak keuntungan bagi Belanda. Keterlibatan dengan daerah- daerah luar Jawa hanya terjadi secara insidentil, misalnya jika di adakan ekspedisi militer terhadap beberapa daerah untuk menumpas perampokan di laut.


Keterlibatan Belanda yang lebih intensif dalam urusan-urusan daerah luar Jawa baru terjadi setelah mereka menyadari bahwa  suatu politik yang hanya mengutamakan kedaulatan nominal Belanda atas daerah-daerah luar Jawa akhirnya dapat mengancam kedudukan dan hegemoni Belanda di kepulauan Nuasantara. Kejadian yang mencetuskan kekhawatiran Belanda adalah kegiatan “ Raja Brooke”, seorang petualang Inggris, di Sarawak yang menganakat dirinya menjadi Raja di Sarawak.


Akan tetapi faktor terpenting yang akhirnya mendorong Belanda untuk melepaskan “politik tidak campur tangan” dalam urusan-urusan daerah luar Jawa dan mulai mengadakan ekspansi territorial ke daerah-daerah ini adalah penemuan bahan-bahan mineral yang berharga di daerah-daerah ini, seperti misalnya timah di pulau-pulau Bangka, emas di Kalimantan Barat dan batubara di Kalamantan Tenggera. Bahan-bahan mineral ini menjadi penting dal;am abad 19 bertalian dengan proses industrialisasi yang sedang berjalan di negara-negara Eropa barat, termasuk negri Belanda, dan penggunaan bahan–bahan mineral ini sebagai bahan baku bagi produksi berbagai macam barang jadi.


Kegiatan-kegiatan militer Belanda yang terpenting di daerah-daerah luar Jawa adalah usaha penaklukan kesultanan Aceh yang di mulai dalam tahun 1873. Disamping pertimbangan-pertimbangan politik dan militer, menaklukan Aceh juga terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi khususnya pengamanan kepentingan pengusaha-pengusaha yang telah membuka perkebunan-perkebunan tembakau yang besar di daerah Deli, Sumatara Timur, sejak tahun 1863. Sebagai contoh ekspansi keluar Jawa disini akan diuraikan kasus Sumatra Timur.


Pada pertengahan abad ke-19 daerah yang kemudian menjadi tersohor sebagai daerah “Pantai Timur Sumatra” masih merupakan suatu daerah terpencil dan terbelakang yang tidak dikenal sama sekali. Tidak mengherankan bahwa pada waktu itu tidak ada seorang pun yang menduga bahwa daerah ini dalam waktu kurang dari setengah abad mengalami perkembangan yang demikian pesat sehingga orang sering menyebut daerah ini “Amerikanya Hindia” (Indie Amerika).


Permulaan perkembangan ekonomi uang terjadi sewaktu Jacob Nienhuis, seorang pengusaha perkebunan Belanda, mengunjungi pantai Timur Sumatra Utara untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan penanam tembakau di daerah ini. Perusahaan yang memperkejakan Niwenhuis mendengar dari Abdullah seorang Arab yang bekerja pada sultan Deli, Bahwa mutu tembakau yang ditanam oleh penduduk setempat tinggi sekali. 


Di dalam kunjungan yang pertama ke Sumatra Timur Niwenhuis melihat bahwa Abdullah tidak memperbesar-besarkan mutu tembakau tersebut, artinya ia telah yakin bahwa mutu tembakau yang ditanam oleh penduduk Deli memang tinggi sekali. Meskipun demikian Nienhuis juga cepat menyadari bahwa jumlah tembakau yang ditanam penduduk setempat terlampau kecil untuk perdagangan tembakau yang menguntungkan. Oleh sebab itu, Nienhuis berusaha untuk menanam sendiri tembakau setelah memperoleh suatu konsesi tanah dari sultan Deli.


Kesulitan pertama yang dihadapi Nienhuis dalam menanam tembakau adalah masalah tenaga kerja. Berbeda dengan keadaan di Jawa di mana perkebunan-perkebunan dengan mudah menarik penduduk setempat untuk bekerja kepada perkebunan-perkebunan tersebut, Nienhuis mengalami banyak kesulitan dalam menarik tenaga kerja yang bersedia bekerja di perkebunan-perkebunanya. Oleh sebab itu Nienhuis terpaksa pergi ke Penang untuk memperkerjakan orang-orang China. Kunjungan ini berhasil sehingga pada tahun 1865 Nienhuis memperoleh hasil panen banyak 189 bal daun tembakau yang dapat dijual dengan mudah di negeri Belanda dengan harga yang tinggi.


Keberhasilan Nienhuis dalam penanam tembakau di Deli atas dasar komersiil dengan cepat menarik perhatian kalangan pengusaha di Eropa. Beberapa perusahaan besar dinegeri Belanda mulai merencanakan untuk menanam modal mereka dalam perkebunan-perkebunan tembakau di Deli. Badan Usaha Dagang Nederland (Nerderlandsche Handels Maatschappij atau NHM) yang didirikan oleh raja Willem I menaruh perhatian besar pada usaha Nienhuis, dan dalam tahun 1869 perusahaan ini menanam modalnya dalam suatu perusahaan baru yang diberi nama Badan Usaha Deli (Deli Maatschappij) yang dikepalai oleh Nienhuis sendiri. Perusahaan-perusahaan lain kemudian menyusul karena tertarik pada harga tinggi yang dapat diperoleh tembakau Deli dipasaran dunia.


Oleh karena tanah di daerah Sumatera Timur dapat diperoleh dengan mudah dari para sultan daerah tersebut atas dasar konsesi, maka harga yang tinggi yang dapat diperoleh tembakau Deli dipasaran dunia dapat menjamin keuntungan yang besar bagi perusahaan-perusahaan yang menanam modal mereka dalam perkebunan-perkebunan tembakau ini. Sultan-sultan Melayu didaerah Sumatera Timur dengan mudah dapat menyediakan tanah atas dasar konsesi kepada perkebunan-perkebunan besar karena daerah Sumatera Timur adalah suatu daerah yang untuk sebagian besar terdiri atas hutan lebat yang hanya didiami oleh sedikit orang. Tidak mengherankan bahwa dengan demikian para Sultan bersedia memberikan konsesi-konsesi tanah dengan pembayaran suatu jumlah tertentu sebagai imbalan dari perkebunan besar.


Penanaman tembakau yang menguntungkan sekali serta tersedianya tanah yang murah berhasil menarik banyak modal, sehingga Sumatera Timur mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat dan mungkin unik dalam sejarah colonial manapun juga. Kurang lebih 25 tahun setelah Nienhuis untuk pertama kali membuka perkebunan tembakau di Deli, topografi Sumatera Timur berubah sama sekali dari keadaan semula dan menjelma menjadi suatu daerah perkebunan besar yang menyusur pantai Sumatera Timur sepanjang 200 km.


Pengalaman yang diperoleh perkebunan-perkebunan tembakau itu menunjukkan, bahwa mutu tinggi dari daun tembakau Deli yang tersohor di pasaran Dunia memerlukan kondisi tanah yang baik yang hanya dapat dipertahankan jika tanah yang ditanami itu hanya dipakai selama 1 tahun dalam suatu siklus penanaman tembakau dari delapan tahun atau kadang-kadang lebih lama lagi jika keadaan tanah tidak begitu baik.


Dengan demikian perkebunan-perkebunan tembakau, seperti juga halnya dengan para petani setempat, melaksanakan pertanian ladang (Shifting cultivation), dimana perusahaan tembakau tiap tahun berpindah kesuatu bidang tanah yang baru untuk menanam tanaman tembakau yang baru. Hal ini berarti bahwa perkebunan-perkebunan tembakau juga memerlukan luas tanah yang paling sedikit delapan kali lebih luas dari pada bidang tanah yang ditanam dalam suatu tahun  tertentu. Dengan demikian pula penanaman tembakau merupakan suatu sistem pertanian yang sangat ekstensif yang hanya dapat dilakukan disuatu daerah yang relative kosong dengan jumlah penduduk yang kecil seperti halnya di Sumatera Timur pada abad ke-19.


Sistem pertanian tembakau yang sangat ekstensif itu menyebabkan tanah di sumatera Timur yang cocok untuk penanaman tembakau lambat laun  menjadi langkah, sehingga prospector–prospector tanah mulai menjajagi kemungkinan-kemungkian penanaman tembakau di daerah-daerah di luar Deli, Serdang, dan Langkat yang merupakan daerah inti dari perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Di samping daerah-daerah sebelah selatan dan sebelah Utara dari daerah pantai Timur Sumatera Utara, para prospector tanah juga menjajagi kemungkinan penanaman tembakau di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, bahkan di Sabah. Akan tetapi segera ternyata bahwa keadaan tanah di daerah-daerah ini tidak begitu cocok untuk penanaman tembakau Deli dengan sifatnya yang khas itu, dan memiliki sifat tanah yang paling cocok untuk tembakau Deli.


Perkembangan di daerah Deli, Langkat, Serdang akhirnya mengalami kemunduran- kemunduran juga. Pada akhir dasawarsa 80 mulai nampak tanda-tanda adanya kelebihan produksi, terlebih-lebih pada tahun 1891 sewaktu panen tembakau ternayata berjumlah 50.000 bal lebih banyak dari pada tahun sebelumnya. Sebagai akibat kelebihan produksi ini terjadi suatu krisis yang mengakibatkan bahwa harga dipasaran Dunia jatuh dengan lebih dari 50% di bawah tingkat harga tahun sebelumnya.


Beberapa faktor dapat menerangkan krisis ini. Pertama-tama pasaran Dunia mengalami kelebihan penawaran tembakau, terutama karena kenaikan produksi tembakau Deli. Kedua uu tarif bea masuk Mc.kinley (tarif bea masuk atas impor tembakau ke Amerika Serikat) sangat dinaikkan, sehingga pada tahun 1891 pembelian tembakau oleh Amerika tidak terjadi. Dengan adanya persediaan tembakau di satu pihak dan pengurangan pembelian tembakau di lain pihak tidak mengherankan bila suatu krisis tembakau bisa terjadi.


Salah satu akibat dari krisis tahun 1891 adalah ditutupnya berbagai perkebunan tembakau. Antara tahun-tahun 1890 dan 1894 tidak kurang dari 25 perusahaan tembakau yang memiliki banyak perkebunan di bubarkan. Hal ini meningkat dalam tahun 1891 dengan jumlah 236.323 bal dan jatuh sampai tingkat produksi 144.689 bal dalam tahun 1892.


Krisis yang terjadi pada tahun 1891 menandakan berakhirnya tahap pertama dari sejarah ekonomi Pantai Timur Sumatera, suatu tahap yang ditandai oleh pertumbuhan pesat dari produksi tembakau, demikian pesat sehingga beberapa orang menggambarkannya sebagai pertumbuhan yang abnormal. Setelah krisis, suatu tahap baru dimulai yang dapat digambarkan sebagai tahap konsolidasi. Para spekulan yang banyak bergiat dalam perusahaan-perusahaan tembakau selama tahap pertama meninggalkan Sumatera timur dan perkebunan-perkebunan tembakau yang tetap bertambah hanya dipimpin oleh pengusaha-pengusahayang benar-benar berkepentingan dalam infestasi yang sehat dalam perkebunan-perkebunan tembakau. 


Pengusaha-pengusaha ini kemudian giat berusaha untuk mengadakan rasionalisasi dalam penanaman tembakau, antara lain dengan perbaikan metode-metode produksi dan dengan mengadakan penelitian ilmia yang ditujukan untuk memperbaiki mutu tembakau Deli yang memang sudah tersohor mutunya. Penelitian yang diadakan untuk lebih memperbaiki mutu tembakau Deli dilakukan oleh lembaga penelitian Deli (Deli Proef Station) yang didirikan oleh perhimpunan pengusaha-pengusahaperkebunan Deli yaitu perhimpunan pengusaha perkebunan tembakau di Sumatera Timur. 


Krisis tahun 1891 juga menyadarkan para pengusaha perkebunan tembakau bahwa tembakau Deli hanya dapat ditanam di beberapa daerah saja di sumatera Timur. Khususnya Deli, Langkat, dan Serdang, yang memilki kombinasi iklim dan tanah yang khas yang tidak terdapat ditempat – tempat lain di Sumatera Timur. Peranan tembakau di tempat lain memperlihatkan merosot mutu tembakau Deli, sehingga tidak memiliki lagi sifat-sifat yang unggul yang tersohor di seluruh dunia. Salah satu akibat yang penting dari krisis tahun 1891 adalah dikuranginya luas tanah yang ditanami dengan tembakau.


Akibat dari krisis tembakau tahun 1891 adalah peningkatan usaha untuk penanaman tanaman – tanaman perdagangan baru yang mempunyai prosfek ekspor yang baik dipasaran dunia. Krisis tahun 1891 memperlihatkan bahayanya suatu ekonomi yang hanya bergantung pada satu tanaman saja (monoculture economy). Mula – mula diadakan usaha untuk menanam kopi di daerah Serdang, akan tetapi saingan dari Brazil mengakibatkan penanaman kopi itu tidak begitu menguntungkan, sehingga setelah beberapa tahun di hentikan sama sekali. 


Penanaman kopi juga tidak kelihatan menarik karena justru pada waktu itu pengusaha-pengusaha perkebunan besar sedang memulai menanam karet jenis hevea brasiliensis diperkebunan-perkebunan mereka yang ternyata mempunyai prospek yang baik sekali.  Sewaktu penanaman karet ternyata menguntungkan sekali, banyak perkebunan kopi kemudian dijadikan perkebunan karet. Daerah yang kemudian menjelma sebagai pusat penanaman karet, Adalah daerah Serdang, seperti juga Deli merupakan pusat penanaman tembakau, sehingga karet menjadi motor penggerak ekonomi daerah Sumatera Timur seperti juga halnya tembakau Deli pernah menjadi motor penggerak daerah ini beberapa dasawarsa yang lalu.


Suatu pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi Sumatera Timur tidak bisa lengkap tanpa pembahasan masalah persediaan tenaga kerja yang di hadapi perkebunan-perkebunan besar di Sumatera Timur mulai sejak daerah ini dibuka untuk modal dan usaha barat. Seperti yang telah di singgung diatas, Nienhius sendiri mengalami betapa sukarnya memperoleh tenaga kerja bagi perkebunan tembakau yang bari di buka, karena penduduk setempat pada umumnya tidak bersedia bekerja pada perkebunannya. 


Ditinjau dari segi ekonomi, keengganan dari penduduk setempat untuk bekerja sebagai buruh perkebunan dapat di mengerti, karena dengan jumlah penduduk yang kecil dan tersedianya tanah yang luas tidak terdapat perangsang ekonomi  yang besar bagi mereka untuk menambah nafkahnya dengan bekerja pada perkebunan-perkebunan besar sebagai buruh tetap. Hal ini jelas berbeda sekali dengan keadaan di Jawa dimana tekanan penduduk Jawa untuk mencari tambahan nafkah dengan bekerja pada perkebunan-perkebunan besar.


Kekurangan tenaga kerja yang mula-mula di awali oleh Nienhuis dan para pengusaha perkebunan lainnya yang kemudian menyusulnya, mendorong para pengusaha ini untuk menarik tenaga kerja dari daerah-daerah lain. Selama tahun-tahun pertama perusahaan-perusahaan perkebunan Deli berhasil menarik tenaga kerja Cina yang diambil dari penang dan Singapura melalui perantara-perantara (broker) Cina. Usaha untuk memperkerjakan buruh-buruh Cina ini berhasil sekali sehingga dalam tahun 1871, yaitu hanya 8 tahun setelah daerah Sumatera Timur di buka untuk Investasi modal barat, perkebunan-perkebunan temabakau di Deli sudah memperkerjakan kurang lebih 3.000 buruh Cina.


Dalam pada itu usaha pengerahan tenaga kerja dengan sistem perantara ternyata mempunyai kelemahan dan kekurangan, karena menimbulkan banyak penyelewengan pada pihak perantara yang sering menculik atau membujuk calon buruh dengan janji yang muluk-muluk untuk pergi ke Sumatera Timur tanpa mengetahui keadaan sebernya disana. Disamping ini pengerahan tenaga kerja melalui perantara juga mahal sekali, karena perantara-perantara ini menuntut komisi uang yang tinggi sekali untuk jasa mereka.


Berhubungan dengan kesulitan-kesulitan ini para pengusaha perkebunan di Sumatera Timur mengambil keputusn untuk mencari sendiri pekerjaan-pekerjaan di negeri Cina. Seperti telah di kemukakan diatas pada tahun 1879 para pengusaha perkebunan tembakau di Sumatera Timur telah bergabunga dalam perhimpunan perusahaan-perusahaan perkebuanan Deli (Deli Planters Vereniging atau DPF)  dengan tujuan agar perhimpunan ini dapat menggarap berbagai masalah yang di hadapi pengusaha-pengusaha perkebunan ini, antara lain mengenai masalah kerja. 


Untuk ini dalam tahun 1888 DPF mendirikan suatu biro imigrai immigratie Bureau) untuk mengurus secara langsung seleksi calon pekerja negeri Cina dan pula pengangkutan pekerja-pekerja yang di seleksi itu dari negeri Cina ke Sumatera Timur. Disamping itu biro imigrasi mengurus alokasi (pembagian) pekerja-pekerja yang baru tiba itu diantara beebagai perkebunan tembakau dan pula memberikan pertolongan dalam transfer simpanan dari pekerja-pekerja ini ke keluarga mereka di negeri Cina. Transfer simpanan ini sangat di anjurkan oleh biro imigrasi, karena merupakan faktor insentif  yang kuat bagi pekerja-pekerja ini untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur.


Sebagai hasil pekerjaan biro imigrasi ini pekerja-pekerja yang di rekrut di negeri Cina bertambah dengan pesat, seperti terlihat dari angka-angka yang berikut. Misalnya, dalam tahun 1888, 1.152 pekerja di datangkan dari negeri Cina, akan tetapi setahun kemudian angka itu sudah meningkat hampir lima kali lipat sampai 5.167, untuk seterusnya meningkat lagi sampai 6.666 dalam tahun 1890.


Pada tahun-tahun berikutnya ribuan pekerja menyusul dari negeri Cina, sedangkan dari pekerja-pekerja yang telah menyelesaikan masa kerjanya hanya sebagian kecil saja pulang kembali ke tanah air mereka. Bagian terbesar dari pekerja-pekerja yang telah menghabisi masa kerja kemudian memperpanjang kontrak kerja mereka atau memutuskan untuk terus menetap di Sumatera Timur.


Tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan Sumatera Timur di datangkan dari negeri Cina dibawah sistem kontrak. Hla Myint mendefinisikan sistem kerja kontrak sebagai berikut: “.. Suatu sistem dimana pihak majikan membayar biaya pengangkutan pekerja-pekerja dari tempas asal mereka ke tempat pekerjaan, sedangkan para pekerja mengikat diri untuk bekerja untuk masa beberapa tahun dengan upah tertentu.


Mengingat kesulitan besar dan biaya  tinggi yang perlu di bayar oleh perkebunan-perkebunan Sumatera Timur untuk mendatangkan pekerja-pekerja  ke Sumatera Timur, nampaknya memang cukup beralasan bila perkebunan mengharuskan calon-calon pekerja mendatangi kontrak kerja dulu yang dapat sama sedikit-dikitnya untuk suatu masa tertentu. Perlu di ingat bahwa penjualan budak-budak di muka umum telah di larang oleh pemerintah Hindia-Belanda dalam tahun 1854, sedangkan dalam tahun 1860 telah dikeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sama sekali sistem perbudakan di Hindia-Belanda.


Tidak mengherankan apabila dalam keadaan demikian sistem kontrak kerja kelihatan sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan-perkebunan Sumatera Timur untuk memperoleh jaminan,  bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerja-pekerja sedikitnya untuk beberapa tahun. Di lain pihak para pekerja tentu saja berhak atas perlindunagan yang memadai karena mereka pergi kesuatu tempat yang sama sekali asing bagi mereka. Mereka berhak atas keadaan kerja dan keadaan hidup yang layak dan berhak atas jaminan bahwa tidak akan di keluarkan begitu saja dari pekerjaan sehingga terlantar begitu saja di hutan rimba Sumatera Timur.


Pada tahun 1888 pemerintah Hindai-Belanda mengeluarkan peraturan pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut  Koeli Ordonnantie. Koeli Ordonnantie ini, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia-Belanda di luar jawah, memberi jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja-pekerja melarikan diri sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja mereka habis. 


Di lain pihak juga diadakan peraturan-peraturan yang  melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari sang majikan. Untuk memberi kekuasaan pada peraturan-peraturan dalam Koeli Ordonnantie, dimasukan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat kenakan terhadap pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan peraturan diatas kertas jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian ancaman hukuman untuk pelanggaran-pelangran hanya jatuh di atas pundak pekerja-pekerja perkebunan.


Ancaman hukuman yang dapat di kenakan pada pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja kemudian terkenal sebagai peonale sanctie. Peonale sanctie membuat ketentuan bahwa pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan-perkebunan Sumatera Timur dapat di tangkap oleh polisi dan di bawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka mengadakan perlawanan. Lain-lain hukuman dapat berubah kerja paksa pada pekerja-pekerja umum tanpa bayaran atau perpanjangan masa kerja melebihi ketentuan-ketentuan kontrak kerja.


Koelie Ordonantie, yang pertama kemudian diikuti oleh ordonnantie-ordonnantie dari tahun 1884 dan  1893 yang memberi jaminan hak penguasa hukum pada para majikan atas kuli-kuli kontrak mereka. Disamping  peonale sanctie, pengusaha-pengusaha mempunyai cara lain untuk menahan pekerja-pekerja mereka. Salah satu cara adalah memberi kesempatan judi bagi para pekerja pada hari pembayaran gaji. Cara ini ternyata berhasil sekali, karena pekerja-pekerja sering terjerat hutang yang begitu besar jika kalah judi, sehingga terpaksa menandatangani kontrak kerja baru dengan majikan-majikan mereka untuk memperpanjang masa kerja.


Menjelang akhir abad ke-19 dari negeri Belanda mulai timbul kontroverse yang hangat mengenai peonale sanctie. Perdebatan ini berlangsung lama dan baru mulai mereda selama dasawarsa tiga puluhan peonale sanctie dihapuskan sama sekali. Hal yang menyebabkan timbulnya kontroverse mengenai peonale sanctie adalah penerbitan suatu pamflet yang berjudul De Millionen va deli (jutaan-jutaan dari Deli) yang di karang oleh J. van den Brand,  seorang pengacara Belanda. 


Di dalam tulisan Van den brand mengungkapkan kepada rakyat Belanda yang buruk sekali di Sumatera Timur yang disamakan dengan keadaan yang tidak banyak berbeda dengan perbudakan. Van den brand mengutip banyak contoh-contaoh yang konkrit mengenai perlakuan berprikemanusian terhadap pekerja-pekerja mereka di perkebunan. Pamflet van den Brand menimbulkan kemarahan yang besar dikalangan masyarakat Belanda, sehingga pemerintah Hindia-Belanda terpaksa mengadakan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan lingkungan kerja pekerja-pekerja perkebunan di Sumatera Timur. Walaupun lambat, dalam abad ke-20 perlakukan terhadap pekerja-pekerja perkebunan mengalami perbaikan berkat usaha ini.


Demikianlah penjelasan singkat mengenai pelaksanaan politik ekonomi liberal di Sumatra Timur.