Pendidikan Perempuan Pada Masa Kolonial - ABHISEVA.ID

Pendidikan Perempuan Pada Masa Kolonial

Pendidikan Perempuan Pada Masa Kolonial 


Pendidikan Perempuan Pada Masa KolonialPendidikan perempuan pada masa kolonial diawali ketika Politik Etis diberlakukan pada tahun 1901. Menjelang awal abad ke 20 terjadilah perubahan-perubahan masyarakat Indonesia, yang terutama disebabkan oleh terbukanya negeri ini bagi perekonomian uang. Pada awalnya, terjadilah suatu perubahan pandangan penduduk bumiputera. 



Bersamaan dengan itu, gagasan tentang kemajuan mulai tumbuh: “Dan apabila gagasan tentang kemajuan itu menjadi hal yang utama, semangat masyarakat tentulah akan berubah, ekonomi tradisional dan etika sosial menjadi retak dan ukuran-ukuran baru mesti diciptakan. Kemudian terciptalah dorongan-dorongan untuk berusaha, terbangunlah rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mengabdikan diri kepada sesuatu...,” demikian seorang ahli sosiologi menulis tentang keadaan Indonesia pada awal abad ke 20.


Dengan gagasan tentang kemajuan itu terutama menjadi pemikian pokok RA Kartini, seperti dicerminkan di dalam surat-surat prbadinya, yang diterbitkan pada tahun 1912 atas usaha dan diedit oleh J.H. Abendanon dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Penerbitan itu menimbulkan gelombang kegairahan dan simpati mengenai gerakan emansipasi perempuan di Indonesia dan negeri-negeri lain. 


Bagaimana kedudukan gadis-gadis semasa Kartini menulis suratnya tertanggal 25 Mei 1899 kepda Stella Zeehandelaar, seorang gadis Belanda, dikisahkan sebagai berikut: “kami, gadis-gadis masih terikat oleh adat istiadat lama dan sedikit sekali memperoleh kebahagiaan dari kemajuan pengajaran. Untuk keluar rumah sehari-hari dan mendapat pelajaran di sekkolah saja sudah dianggap melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berusia duabelas tahun, saya dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar dunia itu lagi bila tidak disertai oleh seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi saya, dipilih oleh orang tua saya untuk saya, dikawinkan dengan saya tanpa sepengetahuan saya sendiri.


Keadaan gadis-gadis seperti dialami Kartini juga terdapat di Pasundan. Seorang guru perempuan Belanda, yang datang di Indonesia pada tahun 1913, menulis tentang perempuan Sunda, bahwa mereka hidup dalam tiga periode: masa kanak-kanak yang penuh kegembiraan, masa kehidupan patuh sebagai istri dan ibu, dan masa penuh pengaruh sebagai nenek. Membicarakan lingkungan gadis-gadis menak di Pasundan, ia menulis: “Waktu saya mulai bekerja di sini, hampir tidak ada atau sedikit sekali gadis-gadis ang pergi ke sekolah. ... Semua kebebasan yang dimiliki gadis-gadis hilang lenyap pada usia menjelang kawin, yaitu pada usia spuluh atau duabelas tahun.


Kehidupan gadis semacam itu sebenarnya hanya terdapat pada kalangan menak dan berbeda dengan keadaan gadis petani maupun pekerja, tetapi keterbelakangan pendidikan menjadi pola yang umum pada mereka. Pada golonga petani dan pekerja, perkawinan di bawah umur sering terjadi pula, sama halnya dengan kaumnya dari golongan menak. Oleh karena itulah, Kartini sangat mendambakan pengajaran bagi gadis-gadis. 


Dalam suratnya kepada Prof dan nyonya F.K. Anton di Jena, tertanggal 4 Oktober 1904, ia menulis: “Apabila kami dengan sangat meminta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis bukanlah sekali-kali karena kami hendak menjadikan anak-anak perempuan itu saingan orang laki-laki dalam perjuangan hidup ini, melainkan karena kami ... hendak menjadikan perempuan itu lebih cakap melakukan kewajibannya, aitu kewajiban yang diserahkan oleh alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu - pendidik manusia yang pertam.” Kesadaran akan tugas kewajiban itulah yang dikatakan sebagai “kewajiban untuk membentuk masa yang akan datang”.


Usahanya yang pertama ialah mendirikan sebuah kelas kecil bagi kepentingan gadis-gadis yang diselenggarakan empat kali seminggu. Murid-muridnya yang pertama berjumlah tujuh orang dan mendapat pelajaran membaca-menulis, kerajinan tangan, masak memasak dan menjahit. Sampai batas tertentu pengajaran itu diberikan dengan cuma-cuma.


Di Jawa Barat pada tahun 1904 berdiri pula sekolah oleh Raden Dewi Sartika (1884-1947). Semula bernama Sekolah Istri dan kemudian Keutamaan Istri. Setelah ia menikah dengan B.A. Suriawinata pada tahun 1906, ia melanjutkan cita-cita dan pekerjaannya. Sekolahnya tersebar dip elbagai kabupaten seperti di Garut, Tasikmalaya dan Purwakarta. Pada tahun 1912 ada 9 sekolah gadis, yang berarti 50% dari seluruh jumlah sekolah di Pasundan waktu itu. Ia meninggal di pengungsian pada zaman revolusi. Sampai akhir hayatnya ia tetap sibuk mengurus kepentingan sekolah-sekolahnya.


Dengan usaha-usaha perseorangan itu mulailah apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan perempuan Indonesia. Terutama setelah terbitnya kumpulan surat-surat R.A. Kartini. Dewi Sartika juga menulis gagasannya bagi sebuah panitia pemerintah Hindia Belanda yang menyelidiki sebab-sebab kemunduran kemakmuran penduduk di Jawa; khususnya dalam hubungan usaha meninggikan derajat kaum perempuan.


Peningkatan derajat kaum perempuan merupakan salah satu pokok dalam kesejahteraan umum. Perkembangan kecerdasan penduduk Indonesia tidaklah begitu kuat dan cepat, apabila pendidikan bagi kaum perempuannya diabaikan. Di segala zaman, kemajuan merupakan faktor yang nyata pentingnya bagi perkembangan budaya suatu bangsa.


Dalam jangakauan pandangan itulah dimulai tingkat kedua gerakan pendidikan perempuan Indonesia, yang diawali dengan berdirinya sebuah perkumpulan Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1912. Tujuan Putri Mardika ialah untuk mencari bantuan keuangan bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran. Di samping itu juga memberi penerangan dan nasihat yang baik bagi kaum putri.


Perkumpulan Kartinifonds (Dana kartini) didirikan pada tahun 1912 atas usaha Tuan dan Nyonya C. Th. van Deventer, seorang penganjur politik etika, yang bertujuan mendirikan sekolah-sekolah “Kartini”. Sekolah yang pertama didirikan di Semarang pada tahun 1913, kemudian menyusul di kota-kota Jakarta, Malang, Madiun dan Bogor.


Sejalan dengan itu timbul banyak sekali perkumpulan perempuan seperti Madju Kemuliaan di Bandung, Pawijatan Wanita di Magelang, Wanita Susilo di Pemalang, Wanita Hadi di Jepara, Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo dan banyak lagi dipelbagai tempat. Organisasi keagamaan pun mempunyai bagian wanitanya, seperti Wanito katolik, Aisyiah dai Muhammadiyah, Nahdlatul Fataad dari NU, dan Wanudyo Utomo dari SI.


Di Sumatra, Karadjinan Amal Setia didirikan di Kota Gadang pada tahun 1914, yang bertujuan: meninggikan derajat perempuan dengan jalan pelajaran menulis, berhitung dan membaca; mengatur rumah tangga; membuat kerajinan tangan dan mengatur pemasarannya. Di Padang Panjang berdiri Kaoetamaan Istri Minangkabau, yang bertujuan menyebarluaskan pengetahuan umum, pendirian sekolah industri dan kerajinan perempuan. Di Bukittinggi berdiri Serikat Kaum Ibu Sumatra. 


Di Gorontalo berdiri Gorontalosche Mohammedaansche Vroouwenvereeniging dan di Ambon berdiri Ina Tuni, yang lebih bercorak politik, bagian dari Sarikat Ambon. Banyaknya perkumpulan itu menunjukkan bahwa golongan perempuan tidak sabar dengan dibukanya sekolah-sekolah. Mereka beraksi dalam perkumpulan sambil mendidik dan mengajar kakumnya.


Bersamaan dengan perkumpulan, perempuan Indonesia memiliki surat kabar dan majalah yang berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan golongannya dan juga sebagai alat praktis pendidikan dan pengajaran. Demikianlah surat kabar-surat kabar mulai bermunculan seperti Poetri Hindia di Bandung pada tahun 1909, meskipun dengan redaksinya adalah laki-laki. Pada tahun 1913 di Pacitan, muncul surat kabar Wanito Sworo. Surat kabar Wanito Sworo ini terbit dengan huruf dan bahasa Jawa, namun pada perkembangan selanjutnya berbahasa Melayu. Isi dari surat kabar Wanito Sworo mengenai soal-soal perempuan praktis.


Di daerah Bukittinggi juga muncul surat kabar Soenting Melayoe pada tahun 1912 dan berhenti terbit pada tahun 1922. Pemimpin redaksi adalah Rohana Kuddus yang merupakan pusat kegiatan pemuda putri maupun perempuan yang telah bersuami. Cara menyatakan pikiran para penulisnya ialah dalam bentuk prosa dan puisi. Sedangkan di Jakarta pada tahun 1914 muncul surat kabar Poetri Merdika. Artikel-artikel yang ditulis di surat kabar Poetri Merdika menggunakan bahasa Melayu, Belanda, dan Jawa. Sedangkan surat kabar ini juga muncul dalam edisi berbahasa Sunda pada tahun 1918 yang bernama Penoentoen Istri.


Dengan terbitnya surat kabar Poetri Merdika, minat kepada gerakan emansipasi mulai muncul. Masalah-masalah seperti permaduan, pendidikan campuran laki-laki dan perempuan, pemberian kelonggaran bergerak kaum putri, berpakaian Eropa, kesempatan pendidikan dan pengajaran merupakan bahan perdebatan bagi mereka yang setuju dan tidak setuju. Di samping uraian yang sangat maju terdengar juga “suara peringatan” dari pihak yang kolot.


Selain itu, juga terbit di Semarang surat kabar Estri Oetomo, di Padang Soeara Perempoean dengan redaksai Nona Saadah, seorang guru HIS. Surat kabar Perempoean Bergerak terbit di Medan dan diredaksi oleh Parada Harahap. Sebagian besar pembantu surat kabar dan majalah perempuan itu ialah guru-guru perempuan, dan dengan demikian usaha pengajaran praktis di sekolah disambungkan dengan penyebarluasan usaha-usaha perbaikan kedudukan perempuan.


Sejak tahun 1920 jumlah perkumpulan perempuan bertambah banyak. Apabila dalam awal perkembangan perempuan-perempuan ningrat yang lebih terlihat menonjol, namun pada periode ini batasan-batasan keturunan ningrat sudah tidak kentara lagi. Terjadi perluasan pengajaran bagi perempuan dan kesediaan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh perempuan. Organisasi Aisyah yang merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah pada tahun 1929 telah memiliki anggota sebanyak 5.000 orang dari 32 sekolah dengan 75 guru perempuan.


Perkembangan ke arah politik menjadi makin kentara pada gerakan perempuan setelah perempuan ikut ambil bagian dalam kegiatan SI, PKI, PNI dan PERMI. Perempuan Indonesia telahmengikuti jejak Pergerakan Nasional. Kongresnya yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928,melahirkan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia, yang kemudian tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Ibu, yang dapat dipahami sebagai hari lahirnya kesadaran yang mendalam perempuan Indonesia tentang nasibnya, kewajibannya, kedudukannya dan keanggotaannya di dalam masyarakat. Gerak kegiatannya tidak semata-mata politik dan terutama ditujukan untuk kerja kemasyarakatan dan kesejahteraan umum. Majalah Istri yang terbit secara mingguan, melarang penggunaan bahasa Belanda dalam karangan-karangan yang akan dimuat. 


Berbeda dengan PPII, Istri Sedar yang didirikan di Bandung pada tanggal 23 Maret 1930 semata-mata merupakan organisasi politik. Pada tahun 1932, setelah kongres Istri Sedar yang kedua, salah satu programnya ialah “Menyokong suatu pendidikan nasional yang berdasarkan kebutuhan kaum melarat dan tas dasr-dasar kemerdekaan dan percaya kepada diri sendiri”. Perlu diketahui pada tahun 1932 itu adalah tahun perlawanan terhadap undang-undan “sekolah liar” yang kemudian menjadi tema sebuah novel Suwarsih Djojopuspito yang berjudul Buiten het gareel (Di luar kekangan). 


Suwarsih Djojopuspito adalah istri Sugondo Djojopuspito yang menjadi pemimpin sekolah Taman Siswa di Bandung. Suwarsih Djojopuspito di dalam bukunya sangat erat dengan Taman Siswa dengan gerakan nasional serta pandangannya yang menganut feminisme dan nasionalisme sebagaimana yang terkandung dalam Istri Sedar.


Hasil-hasil gerakan perempuan, terutama di dalam pendidikan dan pengajaran, dapat dikatakan memuaskan. Demikian juga kedudukan sosialnya mengalami perbaikan dan dalam bidang politik bolehlah disebut ikut sertanya perempuan Indonesia dalam keanggotaan dewan kotapraja (gemeenteraad) pada tahun 1938, dan baru ada empat orang yang berhasil duduk untuk mewakili daerahnya.


Berdasarkan penjelasan di atas, tampaklah bahwa setelah usaha perseorangan dari perempuan berakhir pada tahun 1920, kaum perempuan mulai membanjiri organisasi-organisasi yang ada dan kemudian masuk dalam aliran yang lebih besar, yang dalam aliran nasional liberal, dalam gerakan reformis Islam dan aliran feminis-demokratiss. Mungkin sekali karena terjadinya perubahan dan perkembangan yagn terlampau cepat, pendidikan perempuan seperti yang dicita-citakan tidak saja dalam bentuk formal melalui persekolahan, tetapi juga dikaitkan dengan kegiatan kaum perempuan dalam organisasi-organisasinya sendiri, terutama tampak dari dorongan putri-putrinya. 


Demikianlah penjelasan tentang pendidikan perempuan pada masa kolonial.