Peran Sekolah-Sekolah Sarekat Islam Pada Masa Pergerakan Nasional - ABHISEVA.ID

Peran Sekolah-Sekolah Sarekat Islam Pada Masa Pergerakan Nasional

Peran Sekolah-Sekolah Sarekat Islam Pada Masa Pergerakan Nasional


Peran Sekolah-Sekolah Sarekat Islam Pada Masa Pergerakan Nasional – Kemunculan pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20 menyebabkan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Beberapa organisasi itu juga bergerak di bidang pendidikan, salah satunya adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat pribumi. Salah satu sekolah yang muncul adalah sekolah Sarekat Islam yang mulai didirikan tahun 1921 sebagai alat perjuangan. Di bawah ini akan dijelaskan peran sekolah-sekolah Sarekat Islam pada masa pergerakan nasional.



Sarekat Islam dan Lahirnya Nasionalisme Indonesia

Lahirnya nasionalisme Indonesia tidaklah mudah menentukan secara pasti kapan nasionalisme itu mulai lahir.  Secara umum dapat dikatakan bahwa pergerakan nasional dimulai sejak tahun 1908, yaitu tahun berdirinya organisasi Budi Utomo. Meskipun beberapa diantaranya tidak begitu menyetujui menjadikan kelahiran Budi Utomo sebagai permulaan kebangkitan nasional. Namun, pada kenyataannya organisasi Budi Utomo merupakan organisasi moderat yang sempit, yaitu keanggotaannya semata-mata untuk masyarakat priyayi Jawa dan tidak melakukan pembahruaan-pembaharuan radikal untuk kejayaan seluruh rakyat Indonesia, sedangkan Sarekat Dagang Islam mempunyai basis massa rakyat (tidak terbatas pada status sosial tertentu), juga tidak terbatas pada kelompok etnis tertentu.


Nasionalisme Indonesia merupakan gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonial bangsa Barat. Dalam konteks  situasi kolonial ini, nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap syarat- syarat politik, ekonomi, dan sosial yang khusus ditimbulkan oleh situasi kolonial tersebut. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, nasionalisme dan kolonialisme tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bahkan keduanya saling memengaruhi secara timbal balik. Di samping sebagai jawaban terhadap syarat- syarat politik, ekonomi, dan sosial, juga tidak kalah pentingnya faktor budaya dan agama. Bahkan faktor yang disebut terakhir ini merupakan faktor yang amat penting sebagai pembangkit kesadaran nasional.


Peranan agama dalam membangkitkan kesadaran nasional, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk gerakan nasional yang lebih konkret, ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. 

seperti di Belanda, Inggris, Amerika Utara, dan negara-negara lainnya. Faktor yang sangat penting dalam membangkitkan nasionalisme negara-negara tersebut adalah faktor agama.


Gerakan revolusi Belanda melawan Spanyol pada abad ke-16 merupakan gerakan keagamaan (religious movement), yang kemudian diikuti oleh gerakan nasionalis Inggris pada abad ke-17, suatu gerakan nasionalis yang amat penting di Eropa, dan lahir sebagai revolusi kaum Puritan (the Puritan Revolution). Demikian juga halnya dengan revolusi di Amerika Utara dipelopori oleh kaum Puritan. Di Indonesia, pemeluk Islam merupakan mayoritas, dan agama Islam merupakan faktor pendorong lahirnya nasionalisme. Bahkan dapat dikatakan bahwa nasionalisme Indonesia dimulai sebenarnya dengan nasionalisme Islam.


Pada masa itu Islam adalah identik dengan kebangsaan. Dalam hal ini, Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa konsep religius secara besar-besaran membangkitkan sentimen nasional dan membina bentuk solidaritas yang efektif. Salah satu di antara faktor-fakor terpenting yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan suatu nasionalisme yang terintegrasi adalah tingginya derajat homogenitas keagamaan yang ada di Indonesia, yang 90 persen lebih dari penduduknya beragama Islam.


Adapun yang menyebabkan Islam demikian dominan dalam perannya membangkitkan kesadaran nasional dan demikian militan dalam melancarkan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah kolonial paling tidak didasarkan pada tiga hal

1. Agama, dan dalam hal ini di Indonesia adalah Islam, membentuk suatu faktor perangsang untuk timbulnya nasionalisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bahwa keengganan terhadap dominasi asing telah didorong (distimulasi) oleh Islam; 

2. Perasaan superioritas yang kuat yang diberikan Islam kepada penganut-penganutnya;

3. Sifat politik- keagamaan serta cita-citanya tentang supremasi dunia. Semua itu menjadikan Islam sebagai faktor terpenting dalam membangkitkan nasionalisme Indonesia).


Faktor ekonomi juga merupakan bagian yang cukup penting dalam membangkitkan kesadaran nasional. Di negara-negara jajahan, nasionalisme adalah suatu reaksi terhadap kolonialisme. Reaksi ini berasal dari sistem eksploi- tasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus-menerus. Penjajah melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan ekonominya. Motif ekonomi pada situasi kolonial menjadi faktor dominan untuk menentukan hubungan antara golongan-golongan sosial. 


Pertentangan kepentingan menyebabkan kondisi hidup rakyat terbelakang, karena cara-cara produksi yang lama tidak mampu menghadapi kapitalisme kolonial yang mempunyai organisasi dan teknologi modern, dan mampu mengubah keadaan ekonomi yang ada. Kedudukan yang menguntungkan penjajah itu diperoleh melalui eksploitasi dan diskriminasi. Dengan jalan demikian usaha-usaha ke arah emansipasi ekonomi selalu ditekan. Semua pengalaman yang mengecewakan, sebagai akibat sistem sosial-ekonomi yang menghalangi usaha perekonomian bangsa Indonesia, mendorong timbulnya solidaritas. Solidaritas ini diwujudkan dengan bentuk reaksi yang diucapkan dengan agitasi yang keras terhadap orang- orang asing. Kondisi ekonomi yang begitu memburuk menyebabkan pergerakan- pergerakan menjadi radikal dan revolusioner.


Timbul dan berkembangnya organisasi-organisasi sebagai institusionalisasi tindakan-tindakan sosial yang ditujukan ke arah kepentingan ekonomi, politik, dan kebudayaan merupakan fenomena sosial-historis dalam pergerakan nasional. Ketegangan-ketegangan sosial sebagai produk sistem kolonial mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok menurut stratifikasi dan diferensiasi baru. Dengan jalan memperkenalkan sistem produksi dan teknologi modern serta sistem pendidikan dan organisasi pemerintahan Barat, maka masyarakat kolonial dengan strukturnya yang masih bersifat feodal mengalami modernisasi dengan semua perubahan sosial yang menyertainya. Hal ini menyebabkan kekuasaan dan prestise kaum feodal menjadi lemah, dan kekuatan-kekuatan ini pindah kepada kaum intelektual baru.


Pertentangan kebutuhan sosial dengan kaum penjajah menyebabkan munculnya organisasi-organisasi nasionalis. Karena perbedaan rasial, maka pertentangan ini menjadi semakin serius. Organisasi itu fungsinya menjadi lebih nyata dan menunjukkan perbedaan kepentingan-kepentingan tersebut secara lebih jelas. Jadi, organisasi-organisasi itu boleh dikatakan membuat suatu jalan untuk membangun suatu kekuatan sosial.


Demikian juga dengan faktor budaya. Dengan adanya politik asosiasi kebudayaan yang berusaha untuk “membelandakan” orang-orang Indonesia melalui pendidikan, bahasa, kesenian, agama, dan yang lainnya, kemudian muncullah orang-orang yang “lebih Belanda daripada orang Belanda” (more Dutch than the Dutch). Hal semacam ini merupakan ancaman yang serius bagi orang-orang yang sadar akan eksistensi dirinya, sehingga mereka berupaya untuk membendung arus Barat itu dengan di 

bentuknya organisasi-organisasi yang berorientasi budaya. Kaum nasionalis menolak ide asimilasi dalam rangka Pax Neerlandica.


Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam membangkitkan kesadaran nasional adalah tertanamnya kesadaran sejarah khususnya terhadap momentum yang dianggap seagai puncak-puncak perjalanan sejarah sebuah bangsa. Untuk kasus perjalanan sejarah Indonesia, antara lain pada abad ke-9 dan abad ke-13 tercatat ada dua kerajaan besar yang mencapai kegemilangan yang luar biasa, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan ini sering dijadikan rujukan dan pijakan moral untuk meraih kegemilangan di masa depan. Tercapainya kegemilangan di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya kembali di masa depan” merupakan alat pemersatu bangsa yang sangat mendasar. 


Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasi- onal dan identitas nasional yang kuat. Akan tetapi perlu dicatat bahwa setiap faktor tersebut di atas pada dirinya tidak cukup untuk menjamin persatuan bangsa, sedangkan di pihak lain perbedaan-perbedaan dalam faktor tersebut di atas juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh.


Di samping kondisi-kondisi di dalam negeri seperti tersebut di atas, perkembangan di luar negeri pun ikut memengaruhi terciptanya kesadaran nasional. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905) merupakan titik tolak hancurnya mitos lama yang mengatakan bahwa bangsa kulit putih adalah bangsa yang tak terkalahkan. Demikian juga gerakan Turki Muda, Revolusi Cina, dan gerakan- gerakan nasional di negara-negara tetangga, seperti di India dan Filipina memberi pengaruh besar terhadap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Menurut kenyataannya, kejadian-kejadian tersebut mempertinggi tingkat kesadaran nasional dan menyebabkan bangsa Indonesia memiliki rasa harga dirinya kembali.


Ringkasnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk melihat faktor mana yang terpenting yang mendukung atau merupakan segi-segi integritas dari nasionalisme Indonesia. Pertama, faktor internal yang menunjukkan persamaan perasaan karena tekanan-tekanan kolonial. Adapun yang kedua adalah faktor eksternal, yakni perkembangan dunia umumnya. Namun, baik faktor internal maupun faktor eksternal itu tidak akan banyak berperan sekiranya tidak banyak faktor intelektualitas yang muncul dalam panggung organisasi politik. Sebagai elit baru, tentu saja mereka menghendaki masyarakat yang bebas dari pengawasan kolonial, yang dengan sadar ingin mengubah kedudukan bangsanya.


Sarekat Islam dan Kebangkitan Gerakan Sosial Pendidikan


Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa nasionalisme itu muncul sebagai jawaban terhadap sistem kolonial. Demikian juga halnya dengan sistem pendidikan nasional; ia muncul sebagai jawaban terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada pada sistem pendidikan kolonial. 


Berdasarkan pada sistem pendidikan kolonial terdapat dua macam sekolah, yaitu sekolah-sekolah yang didirikan serta dipelihara pemerintah yang disebut gouvernemenscholen (sekolah gubernemen) dan yang lain particulierescholen (sekolah partikelir) yaitu sekolah yang didirikan oleh swasta. Sekolah partikelir pun ada dua macam, ada sekolah partikelir yang diberi subsidi oleh pemerintah dan sekolah partikelir yang tidak diberi subsidi. Adapun yang diberi subsidi oleh pemerintah ialah sekolah yang didirikan dan dijaga oleh suatu perkumpulan yang telah diakui oleh pemerintah dan diberi hak recht-persoon, atau oleh suatu perkumpulan yang berada di luar tanah Hindia Belanda, asal mempunyai cabang di Hindia Belanda dan memberitahukan keadaan cabang itu kepada Directur van Onderwijs en Eeredienst.


Sekolah-sekolah partikelir yang diberi subsidi oleh pemerintah, umumnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja, baik Protestan maupun Katolik, dan sedikit diberikan kepada sekolah-sekolah Islam. Sebagai gambaran mengenai perbedaan jumlah subsidi yang diberikan kepada sekolah-sekolah partikelir adalah dalam tahun 1938-1939 telah diberikan subsidi kepada 2.016 sekolah Protestan, 728 sekolah Katolik, dan 133 sekolah Islam.


Kemunculan sekolah-sekolah partikelir adalah sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kolonial memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Netral terhadap agama;

2. Tidak terlalu memikirkan bagaimana caranya hidup secara harmonis dalam dunia, tetapi terutama menekankan tentang bagaimana memperoleh kehidupan;

3. Diselenggarakan berdasarkan perbedaan-perbedaan kelompok etnis yang di dalam masyarakat;

4. Diselenggarakan untuk mempertahankan perbedaan kelas dalam masyarakat Hindia Belanda, terutama di kalangan orang Jawa;

5. Sebagian besar diarahkan pada pembentukan kelompok elit masyarakat yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi Belanda di negara jajahannya, dan dengan demikian benar-benar mencerminkan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda.


Adapun hal yang menjadi ciri-ciri sistem pendidikan kolonial sebagai berikut:

1. Tidak diperuntukkan bagi semua anak pribumi, tetapi terbatas pada anak pribumi golongan elit dan anak pribumi yang dicalonkan menjadi pegawai pemerintahan kolonial;

2. Sistem pendidikan kolonial yang intelektualistis dan individualistis kurang memperhatikan keterampilan dan kepentingan hidup bersama;

3. Adanya diskriminasi pendidikan yang membedakan sekolah untuk anak-anak Belanda dan kulit putih lainnya yang serba cukup, sedangkan sekolah untuk anak-anak pribumi kurang memadai dan terbatas jumlahnya.


Salah satu ciri sistem pendidikan kolonial terutama adalah semua sekolah berorientasi Barat mengikuti model sekolah di Nederland dan menghalangi penyesuaian dengan keadaan di Hindia-Belanda di mana setiap sekolah menjadi agen kebudayaan Barat, dan pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah.


Untuk mengatasi hal-hal tersebut dibentuklah sekolah-sekolah yang berhaluan agama, politik, budaya, dan sekolah keterampilan. Sekolah-sekolah yang berhaluan agama muncul dan dikelola oleh ormas keagamaan, seperti Jamiat Khair (1905), Persatuan Umat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1913), Miftahul Anwar (1916), Persatuan Islam (1920), Nahdlatul Ulama (1926), dan yang lainnya. Demikian juga sejumlah madrasah, pesantren, dan majelis-majelis taklim lainnya yang tersebar di beberapa daerah di Jawa. 


Sekolah- sekolah yang berhaluan kebudayaan seperti Taman Siswa (1922), Bale Pawulangan Pasundan (1914), dan sebagainya. Yang berhaluan politik seperti antara lain sekolah-sekolah Sarekat Islam (1921), Ksatrian Instituut (1924). Sekolah keterampilan seperti Indische Nederlandsche School (INS).


Sekolah Sarekat Islam



Pada akhir Februari 1921, Tan Malaka tiba di Batavia setelah ia bekerja sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh Deli & Sanembah Maatschappij (1920- 1921). Cita-cita untuk mendirikan sekolah sendiri telah ada padanya, tetapi ia masih memerlukan kebebasan untuk dapat bekerja, mendapatkan murid sendiri, ruang kelas dan alat-alat. Kecuali itu, ia menganggap perlu mendapatkan lingkungan masyarakat yang akan membantu usahanya. Tan Malaka mengajar anak-anak kuli kontrak yang bekerja pada perkebunan milik Belanda tersebut. Tan Malaka melihat berbagai keganjalan yang dialami oleh para pekerja disana.Upah yang diterima Tan Malaka lumayan besar, ini juga akibat dari pemotongan gaji buruh yang dipakai untuk membayar anaknya sekolah.Sedangkan para buruh hidup masih dalam kemiskinan dan keterpurukan. Berdasarkan pada pengalamannya ini, Tan Malaka kemudian memutuskan untuk ke Jawa dan menuju Batavia.


Sekolah Sarekat Islam yang dimaksud di sini adalah sekolah yang didirikan oleh Semaoen dan Tan Malaka di Semarang pada tahun 1921. Sekolah ini bertujuan untuk menghimpun kekutan kaum Kromo agar bisa bersatu padu dalam melawan phak kolonial yang ada di Semarang.Sebenarnya sekolah ini bukan saja berdiri dalam lingkup lokal saja, karena setelah sekolah ini berkembang dengan baik, sekolah serupa juga muncul di Bandung, Ambarawa, Salatiga dan beberapa kota lainnya.Akan tetapi memang sekolah Sarekat Islam yang ada di Semarang adalah sekolah tertua dan merupakan basis dari segala gerakan dalam bidang pendidikan kerakyatan.


Di Batavia Tan Malaka membicarakan maksudnya itu dengan mantan gurunya G.H. Horensma dan ia menyatakan persetujuannya dan memberikan dorongan. Kemudian Tan Malaka pergi ke Yogyakarta, dan bertemu dengan R. Sutopo, redaktur kepala Surat Kabar Budi Utomo. R. Sutopo menghendaki agar Tan Malaka dapat memimpin suatu sekolah yang akan didirikan di kota itu. Selain bertemu dengan R. Sutopo, Tan Malaka juga berjumpa dengan para pemimpin Sarekat Islam yang sedang berkongres di kota itu, antara lain: HOS Cokroaminoto, Semaun, dan Darsono. Semaun juga menawarkan kepada Tan Malaka untuk memimpin sekolah yang akan didirikan di Semarang.


Di Semarang memang amat cocok apabila didirikan Sekolah Sarekat Islam, karena memang kenyataannya hingga tahun 1921 anggota Sarekat Islam di Semarang semakin banyak, sedangkan anak-anak dari anggota Sarekat Islam tidak dapat diterima oleh sekolah negeri, sehingga mereka akan menyekolahkan anaknya di Sekolah Sarekat Islam. Semaun dan Tan Malaka kemudian bereaksi cepat menanggapi fenomena ini untuk sesegera mungkin melakukan pembahasan mengenai pembentukan sekolah Sarekat Islam.


Pada bulan Maret 1921, di dalam rapat SI-Semarang, Semaun telah mengajukan pokok pembicaraan agar didirikan sekolah bagi anak-anak Sarekat Islam. Rencananya pada 25 Mei 1921 telah dipilih beberapa orang yang sedikit tahu tentang komunisme, akan diberikan pelajaran selama sepuluh malam berturut-turut. Pelajaran yang diberikan berkaitan dengan ajaran-ajaran komunisme, jalannya dan aksi komunisme, komunikasi, jurnalistik dan keahlian dalam kepemimpinan. Setelah itu, meraka yang telah didik akan membentuk suatu perkumpulan sendiri ditempat tinggalnya atau di tempat kerjanya, yang akan dipimpin oleh mereka sendiri. Kursus itu akan berada di bawah pimpinan Tan Malaka.


Sebelum melaksanakan kursus-kursus itu, Semaun, pada 23 Mei 1921 sebelumnya telah dipanggil dan menghadap residen serta diberikan peringatan bahwa pemerintah akan melarang didirikannya kursus-kursus seperti itu dan akan mengambil tindakan terhadap para pesertanya. Dalam rapat tertutup PKI pada tanggal 25 Mei, peringatan itu dibicarakan dengan para peserta.pada rapat itu hadir pula Tan Malaka yang menamakan larangan itu suatau usaha untuk menyumbat mulut PKI. Tetapi melihat akibat-akibatnya, maka dipandang lebih baik tidak melanjutkan kursus itu. Pendapat itu disetujui oleh sebagian besar dari 30 orang yang hadir, dan kursus itu dihentikan.


Setelah rencana akan kursus itu tidak dilaksanakan, para anggota Sarekat Islam tetap menginginkan dibentuknya suatu sekolah. Pada tanggal 6 Juni 1921 disampaikan pada resident sebuah selebaran yang ditandatangani oleh Semaun, ketua SI semarang, dan Budi Sutjitro, sekretaris, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 1921 setengah 8 pagi akan dibuka sebuah sekolah Sarekat Islam yang akan memberi pelajaran dalam bahasa Belanda. Pengajaran ini diatur dengan lebih baik daripada di HIS. Tan Malaka, yang mendapat didikan sebagai guru dinegeri Belanda, akan mengajar disekolah itu. Sekolah itu dibuka dengan 50 murid dan mendapatkan bantuan dari Nyonya Sneevliet berupa beberapa buku. Sedangkan ruang rapat SI semarang diubah menjadi sekolah. Berdasarkan laporan Residen Semarang kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Sekolah Sarekat Islam didirikan “atas dasar komunistis”.


Sekolah itu tumbuh dengan cepat dan dalam waktu seminggu saja sudah mempunyai 80 murid.Masih lebih banyak anak yang ingin menjadi murid, menurut berita di Soeara Rakjat, apabila diketahui oleh lebih banyak orangtua bahwa di sekolah SI Semarang itu juga diberi pelajaran dalam bahasa Belanda. Jika anak-anak mereka tidak diterima di HIS, seperti yang sudah sering terjadi, maka mereka dapat membawa anak-anak mareka ke Sekolah Sarekat Islam.Tetapi harus diberi lebih banyak bantuan kepada Tan Malaka, yang hampir tidak dapat melakukan pekerjaannya karena tidak dapat bantuan, misalnya tentang pemberian alat-alat sekolah.


Perkembangan Sekolah Sarekat Islam dan Sistem Pendidikan Sekolah Sarekat Islam


Di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan terutama berkaitan dengan alat-alat sekolah, pada akhir bulan Juli 1921 dilaksanakan Pasar Derma (pasar yang menerima sumbangan-sumbangan berupa uang atau barang) dan mencari seorang guru perempuan. Pada awal September 1921 dibuat suatu anggaran dan meminta izin kepada Asisten Residen. Setelah permohonan yang kedua, residen tetap tidak memberikan izin penyelenggaraan Pasar Derma itu. 


Setelah tidak disetujuinya Pasar Derma, SI-Semarang kemudian menyerukan kepada penduduk Semarang dan di luar Semarang untuk memberikan bantuan kepada Sekolah Sarekat Islam. Sehubungan dengan hal itu, pemimpin sekolah Sarekat Islam mulai menyebarkan murid-muridnya untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitarnya. Mereka keluar-masuk kampung dengan baju putih dan berselempang merah yang bertuliskan “Rasa Kemerdikaan”. Sejak bulan Agustus 1921 murid-murid yang bersekolah di Sekolah Sarekat Islam telah mencapai 120 orang. Sedangkan murid-murid yang berasal dari luar Semarang pun mulai berdatangan. 


Tujuan Sekolah Sarekat Islam adalah:


1. Memberikan bekal yang cukup, agar anak didik dapat mencari penghidupannya dalam dunia kapitalis (dengan memberikan pelajaran berhitung, menulis, membaca, sejarah, ilmu bumi, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Belanda, dan sebagainya).


Tujuan dari Sekolah Sarekat Islam yang pertama itu perlu dilengkapi dengan membangunkan “hati merdika” serta pengembangan seni lukis kuno, yang terhalang karena “pabrik gula dan kantor pos tidak suka memerhatikan bakat melukis anak-anak bumiputera”. Jadwal pelajaran tidak diadakan. Murid-murid diperbolehkan mencari cara belajar sendiri serta mengikuti tempo belajar menurut kemampuannya. Bahasa Belanda tidak dipergunakan sebagai bahasa pengantar karena dapat menjadi penghalang dalam proses pengajaran. Namun, bahasa itu perlu dipelajari dengan baik “karena kaum kapitalis menggunakan bahasa itu”.


2. Memberikan hak kepada murid-murid untuk bersukaria melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan. 


Tujuan Sekolah Sarekat Islam yang kedua ini mencoba menjelaskan bahwa semangat pergaulan anak-anak tidak sesuai dengan umur anak-anak itu. Pekerjaan murid-murid seperti mesin di pabrik gula, siang-malam tidak berhenti kerja. Pada waktu bermain, anak-anak kurang mendapat kesempatan bergaul dan berkumpul sehingga mendapat kesempatan mengatur kehidupan berkelompok. Untuk mengembangkan hidup berkelompok dengan aturan-aturan yang dibuat oleh anak-anak sendiri perlu didirikan “komite perpustakaan”, “komite kebersihan”, “komite sepakbola”, dan sebagainya. Juga perlu diadakan rapat-rapat para murid, hal ini untuk memupuk keberanian untuk berbicara dan rasa kemerdekaan.


Dalam mengorganisasi semua kegiatan itu, guru-guru tidak ikut serta, karena tujuannya tidak untuk mendidik anak-anak menjadi gramofon. Mereka harus sanggup berpikir merdeka dan mencari jalan sendiri. Di samping komite anak-anak tersebut, Tan Malaka menginginkan terbentuknya kelompok seni wayang dan nyanyian, demikian juga kesempatan bagi murid untuk mengendalikan surat kabar.



3. Mengarahkan perhatian para murid untuk menunjukkan kewajiban terhadap jutaan kaum kromo.


Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dianggap banyak kekurangan. Berbagai cara ditempuh oleh Sekolah Sarekat Islam agar lulusannya tidak membelakangi rakyat. Didikan sekolah pemerintah yang dianggap memiliki kekurangan, misalnya mengenai kebersihan. Anak-anak diajarkan tentang kebersihan, tetapi tidak dijelaskan mengapa Kromo tidak tahu apa yang bersih serta bahaya yang timbul dari keadaan kotor. Kalau murid sudah besar, ia juga tidak tahu mengapa si Kromo tidak bersih dan kotor, malah menganggap kedua hal itu sudah merupakan sifat si Kromo.


Didikan semacam itu yang tidak disertai kecintaan serta menanam kewajiban untuk menaikkan derajat rakyat, menyebabkan didikan HIS terpisah dari rakyat. Tidak hanya soal kebersihan, bahkan bacaan serta apa yang didengar mereka tentang ilmu dan adat istiadat.


Pemisahan kerja tangan dan kerja otak yang dipraktikan di HIS juga merenggangkan murid dengan rakyat. Sejak pra-politik etis rakyat di desa turut mencangkul dan bertukang yang dilakukannya dengan senang hati. Akan tetapi, kini mencangkul dan bertukang itu hanya dilihat si murid waktu mereka sedang dalam perjalanan atau pada gambar-gambar di sekolah. Tidak mengherankan apabila pemuda-pemuda yang merupakan kaum terpelajar itu berpikiran kerja tangan itu rendah sekali.


Dengan demikian, maka sekolah Sarekat Islam tidak melaksanakan suatu sekolah semata-mata, tetapi menginginkan suatu haluan pendidikan, yang sesuai dengan haluan SI-Semarang. Maksudnya ialah mencari suatu bentuk pendidikan yang bisa mendatangkan manfaat bagi rakyat di seluruh Indonesia. Dalam hubungan ini, pendidikan calon-calon guru sekolah Sarekat Islam mendapatkan perhatian khusus.


Dalam sekolah Sarekat Islam, ikatan politik mendapat binaan yang intens, karena kenyataan bahwa sekolah-sekolah didirikan dan diusahakan oleh Sarekat Islam, murid- muridnya berasal dari anak para anggota Sarekat Islam, yang dididik dengan tujuan bahwa mereka kelak akan berdampingan dengan rakyat dalam perjuangan ekonomi dan politik.


Perkembangan Sekolah-Sekolah Sarekat Islam


Pada bulan September 1921 dibentuk sebuah komite untuk mendirikan Sekolah Sarekat Islam di Kaliwungu (Kendal). Pada taraf perkembangannya sekolah-sekolah Sarekat Islam memperlihatkan bukti bahwa mereka dapat berjalan terus, meskipun beberapa usaha awal mereka sempat dihalang-halangi oleh pemerintah. Residen Semarang mulai memprediksi bahwa Sekolah Sarekat Islam tidak mungkin dapat berjalan lama. Namun, apabila masih bertahan perlu kiranya diambil sebuah tindakan. Sehingga perlu adanya peraturan yang membatasi pendidikan kaum pribumi yang diberikan oleh orang-orang pribumi sendiri.


Tan Malaka sendiri mengungkapkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai di dalam Sekolah Sarekat Islam;


“Di sekolah, anak-anak mendirikan dan mengurus sendiri pelbagai perkumpulan, yang berguna buat lahir dan batin. Dalam mengurus perkumpulan tadi anak-anak itu sudah belajar membuat kerukunan dan mengerti serta merasakan baiknya pergaulan hidup bersama.


Di sekolah diceritakan nasibnya kaum melarat di tanah air dan dunia lain serta dijelaskan sebab-sebab kemelaratan itu. Lain daripada itu dibangunkan rasa belas kasihan pada kaum terhina serta ditunjukkan kepada kewajiban, bahwa kelak bila telah dewasa, ia akan membela berjuta-juta kaum proletar.


Di dalam rapat-rapat SI dan buruh, murid-murid yang sudah cukup matang, diajak menyaksikan sendiri suaranya kaum Kromo dan diajak mengeluarkan pikiran atau perasaan, yang sesuai dengan umur mereka. Kelak setelah dewasa, hubungan pelajaran Sekolah Sarekat Islam dengan ikhtiar membela rakyat tidak merupakan isi buku dan kenang-kenangan belaka, tetapi sudah menjadi watak dan kebiasaannya masing-masing.”


Pada waktu keberangkatan Tan Malaka ke Nederland sebagai buangan politik (1922), di Indonesia telah ada 12 sekolah Sarekat Islam yang tersebar di berbagai tempat. Tiap tempat rata-rata menampung lebih kurang 250 orang murid, sehingga jumlah murid seluruhnya ada lebih kurang 3.000 orang. Setelah dibuang ke Nederland, Tan Malaka menuliskan tentang sekolah-sekolah Sarekat Islam dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah kolonial.


Di dalam karangannya itu diungkapkan tentang organisasi-organisasi Sekolah Sarekat Islam yang mana sekolah Sarekat Islam tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Harus ada kesatuan dalam tujuan dan organisasi. Pertama-tama harus ada ikatan keuangan antara sekolah itu. Kebijakan keuangan sekolah yang meliputi penerimaan uang sekolah, pembayaran gaji guru-guru, pemeliharaan inventaris sekolah, supaya ada pada wewenang panitia setempat. Di atas panitia setempat ada panitia pusat, yang mempunyai kas pusat, yang kekayaannya berasal dari sisa pemasukan keuangan panitia setempat. Panitia pusat memperbesar keuangan dengan menarik sumbangan dari pencinta-pencinta Sekolah Sarekat Islam. Keuangan Sekolah Sarekat Islam terlepas dari administrasi politik Sarekat Islam, sungguh pun semua anggota panitia terdiri dari anggota SI.


Lebih penting ialah adanya ikatan kejiwaan, yaitu adanya rasa saling bersatu. Untuk mencapai itu perlu diadakan kongres-kongres secara berkala untuk membahas kepentingan pengajaran bersama. Murid-murid terpandai dipindah untuk ditempatkan di sekolah lain, untuk belajar dari pengalaman. Kongres murid dan surat kabar murid perlu diadakan oleh para murid sendiri.


Ikatan politik perlu dibina karena kenyataan bahwa sekolah-sekolah dirikan dan diusahakan oleh Sarekat Islam. Murid-muridnya berasal dari anggota Sarekat Islam, yang dididik dengan tujuan, bahwa mereka kelak akan berdampingan dengan rakyat dalam perjuangan ekonomi dan politik.


Rahasia kemajuan pesat sekolah Sarekat Islam antara lain disebabkan karena pemerintah sendiri belum mampu untuk mengadakan sekolah yang mencukupi untuk penduduk pribumi. Akan tetapi lebih dari itu adalah kenyataan bahwa berdirinya sekolah-sekolah itu sejalan dengan perkembangan Sarekat Islam sebagai organisasi massa, serta kesadaran yang mulai tumbuh mengenai pentingnya pengajaran. 

Setelah terjadi perpecahan di dalam Sarekat Islam, maka pada bulan April 1924 sekolah-sekolah Sarekat Islam menjadi Sekolah Rakyat. Tindakan-tindakan pemerintah jajahan terutama setelah tahun 1926 menyebabkan banyak Sekolah Rakyat ditutup atau diserahkan kepada badan lain. Misalnya Sekolah Rakyat di Bandung diserahkan kepada Ir. Sukarno yang kemudian menyerahkannya kepada Sekolah Taman Siswa.


Demikianlah penjelasan singkat tentang sekolah-sekolah Sarekat Islam yang dibentuk pada tahun 1921-1924.