Sejarah Berdirinya Taman Siswa Secara Singkat - ABHISEVA.ID

Sejarah Berdirinya Taman Siswa Secara Singkat

Sejarah Berdirinya Taman Siswa Secara Singkat


Sejarah Berdirinya Taman Siswa Secara SingkatTaman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh R. M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Berdirinya Taman Siswa dianggap sebagai titik balik dari perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan Taman Siswa adalah gerakan yang berasas kebangsaan dan bersikap non-kooperatif dengan pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Di bawah ini akan dijelaskan sejarah berdirinya Taman Siswa secara singkat. 




Politik Etis: Pendidikan Bagi Bangsa Indonesia


Sebelum politik etis diberlakukan di Indonesia pada September 1901, pemerintah kolonial Hindia-Belanda tidak pernah merasa memiliki tanggung jawab atas pendidikan rakyat bumiputera. Alasan dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda adalah agar menghormati kalangan bumiputera serta lembaga-lembaga mereka dengan membiarkan penduduk berada dibawah bimbingan pemimpin-pemimpin mereka (pemimpin tradisional). Alasan ini diperkuat berdasarkan situasi yang terjadi pada abad ke-19, yaitu kesulitan finansial yang tengah dihadapi Belanda sebagai akibat dari Perang Diponegoro (1825-1830). Perang Diponegoro yang berlangsung singkat itu nyatanya telah menghabiskan anggaran tidak sedikit dan menelan banyak korban jiwa.


Selain merasa tidak adanya kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi pribumi, Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda memberlakukan sistem sosial kolonial. Di mana masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas dengan hak dan kewajiban yang berbeda; 

1. Golongan Eropa sebagai kelas yang paling tinggi; 

2. Golongan Timur Asing (Arab dan Cina) berada di kelas kedua; dan 

3. Bangsawan Indonesia sebagai kelas ketiga, 

4. Sedangkan yang berada pada lapisan paling bawah adalah rakyat biasa (non-bangsawan). 


Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi sepanjang abad ke-19, berkaitan dengan politik eksploitasi yang tengah dijalankan oleh Belanda, Pemerintah kolonial Hindia-Belanda merasa tidak memiliki kewajiban dalam menyediakan sekolah dan mendidik penduduk pribumi. Namun, bukan berarti pada saat itu tidak ada pendidikan bagi rakyat biasa, pendidikan bagi rakyat telah ada, meskipun hanya berkaitan tentang agama. Meskipun telah ada kalangan bumiputera yang bisa bersekolah di sekolah Belanda, itu pun hanya terbatas bagi anak petinggi dan bangsawan. Seiring dengan perubahan iklim politik di negeri Belanda sepanjang pertengahan abad ke-19,  juga membawa perubahan-perubahan politik di negeri jajahan terutama setelah  kemenangan partai liberal dan dicetuskannya ide politik etis.


Politik etis adalah sebuah kebijakan politik yang dijalankan oleh pemerintahan colonial Hindia-Belanda dengan dalih sebagai balas budi dan sebagai rasa prihatin terhadap nasib rakyat tanah jajahan yang sangat memprihatinkan. Di dalam politik etis dinyatakan bahwa negeri Belanda harus memerhatikan kepentingan rakyat pribumi dan merubah perspektif bahwa Indonesia adalah daerah yang menguntungkan menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi kebutuhannya apalagi jika melihat kondisi masyarakat yang menyedihkan akibat politik eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda.


Di dalam pelaksanaan Politik Etis tersebut terdapat tiga kebijakan yang menjadi inti yaitu Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi. Namun, nampaknya yang memberikan banyak perubahan adalah kebijakan tentang edukasi (pendidikan). Kebijakan politik etis tentang pendidikan ini adalah dengan memperluas pembangunan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan memperbaiki pendidikan untuk orang Indonesia. Namun, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda awalnya hanya dijadikan sebagai upaya untuk melakukan mobilitas sosial agar dapat menduduki tingkatan sosial yang lebih tinggi terutama oleh kaum priyayi.


Kaum priyayi kemudian mengirimkan anak laki-laki mereka ke sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi kalangan Eropa di Hindia supaya mereka dapat belajar bahasa Belanda dan diharapkan setelah tamat akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam dinas pemerintahan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah colonial Hindia-Belanda pun bertingkat-tingkat seperti diadakannya ELS (Eurospeech Lagere School) atau HIS (Hollandsch Inlandsch School) yang diperuntukan bagi anak Eropa atau Belanda dan sedikit anak Bangsawan kelas tinggi. Bagi anak priyayi, mereka dapat bersekolah hingga ke sekolah Belanda dan Eropa sementara untuk anak dari rakyat biasa diselenggarakan sekolah rakyat yang setingkat sekolah dasar dengan bahasa pengantar adalah bahasa melayu maupun bahasa daerah.


Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia


Pada awal abad ke-20 muncul pergerakan di kalangan rakyat Indonesia yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Pada perkembangannya, organisasi Budi Utomo hanya membataskan diri pada daerah Jawa dan Madura serta tidak melibatkan diri pada gerakan politik yang menyebabkan timbul ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Budi Utomo hanya memfokuskan pergerakannya pada bidang pendidikan dan kebudayaan terutama sekali kebudayaan Jawa. Selain itu organisasi Budi Utomo hanyalah organisasi yang hanya dapat diikuti oleh kalangan priyayi Jawa dan Madura saja.


Ketidakpuasan terhadap langkah yang diambil oleh Budi Utomo memunculkan organisasi lain seperti Indische Partij dengan Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara); sedangkan Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam. Sarekat Islam yang dipimpin oleh Tjokroaminoto berasaskan dasar spritual agama (Islam) dan kepentingan dagang bersama sementara Indische Partij berdiri atas slogan “Nasionalisme Hindia” dan bergerak di bidang politik. 


Indische Partij adalah organisasi yang sangat keras dan radikal. Apabila perkumpulan Budi Utomo dan Sarekat Islam secara sadar ataupun tidak sadar menerima pada waktu itu tata hubungan “Ibu negeri dan daerah jajahan”, sebaliknya organisasi Indische Partij menentang hubungan itu dan menyatakan kemerdekaan Hindia sebagai cita-citanya. Tindakan Indische Partij yang sangat menentang Belanda diketahui melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh tokoh-tokoh utamanya. Salah satu tulisan yang menghebohkan adalah tulisan yang dibuat oleh Suwardi Suryaningrat yang berjudul “als ik nederlander was (Seandainya Saya Seorang Belanda)”  isinya ialah merupakan reaksi terhadap rencana Pemerintah Belanda untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Negeri Belanda yang diadakan di Indonesia. 


Tulisan Suwardi Suryaningrat ini membuat kemarahan bagi pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sehingga, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Idenburg memerintahkan agar Suwardi Suryaningrat diasingkan ke Pulau Bangka tanpa proses peradilan terlebih dahulu. Hal serupa pun juga menimpa Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo. Namun, karena keringanan dari pemerintah kolonial Belanda, ia boleh memilih tempat untuk pengasingan, dan yang dipilih oleh Suwardi Suryaningrat beserta kedua orang kawannya adalah negeri Belanda.


Latar Belakang Berdirinya Taman Siswa


Suwardi Suryaningrat bersama kedua rekannya berada di pengasingan selama kurang lebih 6 tahun (1913-1919). Meskipun sebenarnya Suwardi Suryaningrat telah bebas dari masa pengasingannya  di tahun 1917, namun Suwardi Suryaningrat baru kembali ke Hindia-Belanda pada tahun 1919. Selama di pengasingan Suwardi Suryaningrat tetap berjuang di bidang jurnalistik seperti yang dilakukannya di Indonesia. Ketika berada di Negeri Belanda perhatian Suwardi tertarik pada masalah–masalah pendidikan dan pengajaran di samping bidang sosial-politik. Di negeri Belanda, Suwardi Suryaningrat juga menambah pengetahuaanya dalam bidang pendidikan dan pada tahun 1915 berhasil memperoleh akte  guru.


Pada 5 September 1919, Suwardi Suryaningrat kembali ke Hindia-Belanda. Sepulangnya dari pengasingan ternyata tidak membuat Suwardi Suryaningrat menurunkan semangat perjuangannya. Tindakan Suwardi Suryaningrat ini membuat pemerintah Kolonial Belanda semakin mengawasi gerak-gerik Suwardi Suryaningrat. Pada akhir 1919 Suwardi Suryaningrat mulai bekerja di sekolah Adi Dharma, milik kakaknya, Suryopranoto.


Sekolah Adi Dharma adalah sekolah partikelir (swasta), yang untuk pertama kali didirikan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk HIS. Selama bekerja di Sekolah Adi Dharma ini, Suwardi Suryaningrat berpendapat bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan untuk rakyat tidak hanya ditempuh melalui jalur politik, melainkan harus ditempuh melalui jalur pendidikan. 


Perjuangan lewat pendidikan menjadi sebuah metode baru bagi pergerakan nasional. Pada era pergerakan nasional, pendidikan bangsa sendiri merupakan program yang hampir dilakukan oleh setiap organisasi politik maupun kebudayaan. Bentuknya beraneka ragam, berupa kursus-kursus pengetahuan umum tertulis dan lisan, kelompok-kelompok diskusi, kursus-kursus politik, perpusatakaan umum, dan sekolah-sekolah umum. 


Keterlibatan Suwardi Suryaningrat dengan dunia pendidikan di Indonesia lewat Sekolah Adi Dharma telah menimbulkan gagasan baru, namun ia tidak dapat langsung menuangkan idenya karena itu adalah sekolah milik kakanya, maka Suwardi Suryaningrat bercita-cita untuk mendirikan sekolah sendiri.


Sebelum mendirikan sekolah sendiri, Suwardi Suryaningrat bergabung kepada “paguyuban selasa kliwonan” yang berkedudukan di Yogyakarta. Paguyuban ini disingkat “Saka”. Paguyuban ini berusaha menaikan jati diri dan martabat bangsa Indonesia. Paguyuban Selasa Kliwon awalnya hanya sekedar pertemuan yang dilakukan setiap hari selasa kliwon untuk mempererat tali silaturahmi. Namun, pada gilirannya paguyuban ini telah mengadakan perundingan berulang-berulang yang membahas tentang prinsip nasionalisme dan permasalahan seputar pendidikan. 


Paguyuban Selasa Kliwon sebenarnya hanya beranggotakan 9 orang dan dipimpin oleh Ki Ageng Suryometaram. Paguyuban Selasa Kliwon ini akhirnya melahirkan dasar-dasar untuk pendirian perguruan yang menanamkan pendidikan kebangsaan. Dasar-dasar serta cita-cita yang dibawa oleh Paguyuban Selasa Kliwon terealisasi dalam perguruan yang dinamakan Perguruan Taman Siswa. Taman Siswa secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juli 1922 didirikan oleh Suwardi Suryaningrat.


Suwardi Suryaningrat memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya dibidang pendidikan dan keguruan sebagai landasan untuk menentukan hal-hal yang perlu dirubah dan hal yang mesti dipertahankan demi tercapainya pendudukan nasionalis. Sehingga timbullah keinginan dari Suwardi Suryaningrat untuk melakukan perubahan di dalam organisasi Sekolah Adhi Dharma.


Niatan untuk merubah sekolah Adhi Dharma diurungkan oleh Suwardi Suryaningrat jarena menyadari bahwa Adhi Dharma adalah milik Suryopranoto, kakaknya. Sehingga upaya untuk mengembangkan dan melakukan perubahan dalam pendidikan mendorong Suwardi Suryaningrat untuk mendirikan sekolah sendiri. Suwardi Suryaningrat kemudian membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Nationaal Onderwijs Institut Taman Siswa.


Maksud dan tujuan dari Suwardi Suryaningrat untuk mendirikan sekolah Taman Siswa ini mendapatkan persetujuan dan dukungan oleh kakaknya, Suryopranoto. Dukungan itu ditunjukkan dengan pemberian modal berupa murid dan bangku sekolah. Pembangunan sekolah Taman Siswa merupakan bagian dari perjuangan anti kolonial dan anti sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Perlu diketahui bahwa pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial tidak cocok dengan perjuangan bangsa dan tetap menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan. 


Taman Siswa secara resmi didirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Setelah Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat dan setelah diketahui bahwa Taman Siswa dapat hidup langsung sebagai penyebar cita-cita Selasa Kliwon, maka kelompok Selasa Kliwon membubarkan diri. 


Sistem Pendidikan Taman Siswa


Seperti sekolah dan organisasi pada umumnya, oleh sebab itu Taman Siswa juga membuat dasarnya sendiri yang disebut asas 1922. Asas 1922 adalah sebuah Asas yang digunakan Taman Siswa sebagai landasan perjuangan. Asas Taman Siswa sendiri diresmikan pada 7 Agustus 1922 pada saat Kongres Taman Siswa pertama. Asas Taman Siswa harus dapat tetap hidup selama nama Taman Siswa tetap digunakan. 


Peresmian Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa dilaksanakan di gedung Sekolah Adhi Dharma. Di dalam peresmian ini Suwardi Suryaningrat membacakan pidato yang berisikan landasan perwujudan perlawanan melalui sistem pendidikan nasionalis. Naskah pidato ini kemudian dimuat di dalam surat kabar De Locomotief yang terbit pada tanggal 4 Juli 1922. Pidato ini berisi 7 poin yang dijadikan sebagai asas Taman Siswa. Isi Asas Taman Siswa antara lain:


1. Pendidikan dan pengajaran untuk menumbuhkan lahir batin secara seimbang menurut kodratnya berdasarkan adat istiadat rakyat;

2. Pengajaran dilakukan bukan untuk mencari pengetahuan untuk menumbuhkan jiwa raga bukan hanya pencarian ijazah;

3. Pendidikan nasional digunakan sebagai perlawanan untuk menyebarkan benih kemerdekaan;

4. Pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan sistem dan metode baru berdasar kebudayaan sendiri;

5. Pendidikan menggunakan sistem among; yaitu sistem tuntunan agar anak didik dapat tumbuh dengan selamat baik secara lahir dan batin;

6. Mempraktikan pendidikan dan pengajaran nasional secara mandiri dengan pembiayaan sendiri. Tidak menerima bantuan yang dapat mengikat lahir atau batin, dari siapapun juga;

7. Menyebarkan pengajaran secara merata kepada semua rakyat . susunan pengajaran dimulai dari bawah (tersebarnya onderwijs paling perlu) untuk dapat tertib dan kuatnya susunan ke arah atas.


Di dalam Asas Taman Siswa ini Suwardi Suryaningrat berupaya menjelaskan bahwasanya pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa barat hanya akan membuat Bangsa Indonesia ketergantungan kepada bangsa-bangsa barat dan membuat lulusannya mengabdi kepada kepentingan kolonial bukan kepada kepentingan nasional. 


Suwardi Suryaningrat mencoba menggagas sebuah sistem pendidikan baru yang menguntungkan masyarakat pribumi, sistem pendidikan yang sifatnya mengarah kepada kebudayaan nasional bukan kepada kaum kolonial dan juga pendidikan yang baru ini harus menyentuh segala golongan bukan hanya diberikan kepada kelas atas atau kepada kaum bangsawan saja. Sesuai dengan sifat pendidikannya yaitu, kultural-nasional, Taman Siswa berbentuk perguruan tempat berguru, tempat murid mendapat pendidikan dan pula tempat kediaman guru.


Taman Siswa adalah sebuah antitesa dari sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Taman Siswa sendiri tidak hanya menghendaki pembentukan kalangan intelektual di kalangan masyarakat ataupun bagian dari kumpulan kekecewaan terhadap masyarakat yang kecewa terhadap sekolah pemerintahan kolonial namun lebih dari itu Taman Siswa sedang membantu masyarakat menuju kemerdekaan nasional seutuhnya sehingga bisa berdaulat sebagai sebuah bangsa.


Sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada awalnya adalah bagian dari keprihatinan dari kemelaratan yang diderita rakyat negeri jajahan dan kemenangan partai liberal yang melihat bahwa tanah jajahan juga harus dididik dan tidak hanya dijadikan sebagai lumbung uang semata, dieksploitasi secara besar-besaran dan hanya menguntungkan negeri penjajah. Namun dalam prakteknya di tanah jajahan, nyatanya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial tidak lain hanya sekedar bisa baca, tulis, dan berhitung sehingga nantinya mereka yang telah mampu baca, tulis, dan berhitung akan ditempatkan di pegawai pemerintahan dengan upah yang sangat minim. 


Sementara itu pendidikan yang lebih tinggi hanya bisa dirasakan oleh anak bangsawan, Eropa, dan orang-orang kaya saja (biasanya timur asing, meskipun sedikit sekali ada golongan pribumi). Sementara orang yang tidak mampu hanya mampu mengenyam sekolah rakyat. Sehingga kelas-kelas sosial baru muncul dan terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Tentu hal ini telah melenceng dari tujuan awal Politik Etis dan telah memunculkan perlawanan dari segelintir kaum terdidik dari kalangan bangsawan dan priyai kecil sebagai golongan baru yang muncul setelah diberlakukannya politik etis. 


Taman Siswa sebagai salah satu antitesa dari sekolah pemerintahan kolonial membuat kurikulum yang saat itu sangat menghargai kebudayaan namun tetap berpikiran modern karena harus diakui bahwa buku-buku pada saat itu berbahasa Belanda, maka dari itu untuk mengerti isi buku tersebut Taman Siswa juga mengajarkan Bahasa Belanda. Kurikulum yang dibangun Taman Siswa tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah kolonial Hindia-Belanda masa itu. Hal ini diberlakukan oleh Taman Siswa karena kurikulum pemerintah kolonial tidak sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, dan hanya berorientasi menciptakan pekerja terampil dengan bayaran murah.


Berdirinya Taman Siswa dengan mengusung konsep dan gagasan nasional di tengah alam kolonial beserta syarat dan cara-cara pelaksanannya, merupakan pernyataan kesadaran bangsa dari kesesatan, sadar dari mabuk yang telah disesatkan dan diracuni oleh kolonialisme. 


Pada mulanya, Sekolah Taman Siswa memberikan dua jenis pendidikan; kindertuin/Taman Kanak-Kanak yang muridnya berjumlah 130 orang terbagi menjadi tiga kelas dan Kursus Guru yang diikuti oleh 10 orang. Pengajar di Taman Siswa pada awalnya hanya enam orang diantaranya adalah; Suwardi Suryaningrat, Sutartinah, Djoemilah, Prantin, Soedjati, dan Soedjatin.


Sistem pengajaran dan materi pendidikan yang diberikan di Taman Siswa tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan sistem dan materi yang diberikan di HIS. Perbedaan itu hanya terletak di mana Taman Siswa lebih menitikberatkan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan batin. Taman Siswa juga menekankan pendidikan yang mengarah kepada kemerdekaan yang harmonis bagi setiap individu sehingga para siswanya diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berguna bagi kemerdekaan bangsanya.


Metode pendidikan Taman Siswa menggabungkan metode pendidikan Eropa yang menekankan pada intelektualitas dengan pendidikan tradisional yang mengutamakan budi pekerta. Selain itu, juga diperkuat dengan materi kebangsaan yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memperkuat kecintaan para siswa terhadap bangsa dan rakyatnya.


Perkembangan Taman Siswa Pada Masa Penjajahan Belanda


Pada tanggal 31 Desember 1922 Suwardi berunding dengan Soetatmo Soeriokosoemo untuk menentukan sifat dan kegiatan-kegiatan Taman Siswa di masa depan. Soetatmo Soerikosoemo mengundang pemimpin-pemimpin Taman Siswa ke rumahnya untuk menyampaikan kepada mereka pembicaraannya dengan Soewardi dan dibentuklah Komite Sentral untuk mengatur segala hal yang berkenaan dengan Taman Siswa. Sekolah-sekolah cabang Taman Siswa diberikan wewenang dan otonom dalam kegiatannya sesuai dengan kebudayaan daerahnya masing-masing.


Di dalam pertemuan itu juga ditentukan struktur majelis di mana Ketua I dijabat oleh R. M. Soetatmo Soeriokoesoemo, Ketua II dijabat oleh R.M.H. Soerjopoetro, sekretaris dijabat oleh Soewardi Soerjaningrat, sementara anggota majelis adalah R. Roedjito, R.M. Soebono, R. Ng. Wirjohardjo, M. Pronowidigdo, dan R. Soetopo Wonobojo. 


Hanya dalam demi menjaga ketertiban dan wibawa Taman Siswa, Suwardi diberikan hak diktatur karena sejatinya memang Taman Siswa menolak demokrasi ala barat yang sangat liberal, sehingga Taman Siswa menerapkan kebijaksanaan kepemimpinan agar Taman Siswa tetap dalam koridor yang telah ditetapkan dalam Asas 1922 Taman Siswa. Dengan ini cabang Taman Siswa dibeberapa daerah mulai berdiri dan seiring waktu banyak pula permintaan kepada Komite Sentral untuk mendirikan di daerah nya masing-masing sehingga menjelang Maret 1923 sekolah Taman Siswa telah didirikan di empat kota seperti Tegal, Cirebon, Surabaya, dan Wonokromo. 

Pada awal kemunculan Taman Siswa pada tahun 1922 hanya terdapat satu sekolah saja. Namun, pada tahun 1923 Taman Siswa telah berkembang menjadi lima sekolah yang disertai pembukaan kelas-kelas baru yaitu kelas IV sampai kelas VII. 


Permintaan dari seluruh pulau Jawa untuk mendirikan cabang Taman Siswa dan atas dukungan terhadap tujuan perjuangan Taman Siswa, maka Taman Siswa melalui Komite Sentral mengadakan kongres pada tanggal 20-22 oktober 1923. Kongres Taman Siswa pada 20-22 Oktober 1923 ini untuk menentukan sikap selanjutnya dari Sekolah Taman Siswa. Kongres Taman Siswa pada 20-22 Oktober 1923 menghasilkan beberapa keputusan antara lain;

1. Mengumumkan bahwa Taman Siswa merupakan “Badan Wakaf” (Institut Pendidikan yang berdiri sendiri, bebas dari pemerintah).

2. Menyatakan prinsip-prinsip Taman Siswa.

3. Menyusun kembali institutraat menjadi hoofdraat (Majelis Tinggi), yang kemudian diubah lagi menjadi Majelis Luhur.


Dalam kongres tersebut juga disusun jadwal pelajaran dan penjelasan dari azas 1922 Taman Siswa yang telah disusun terlebih dan Komite Sentral dirubah dan disusun ulang menjadi Majelis Luhur. Disini Suwardi Suryaningrat masih diberikan wewenang lebih dalam menentukan kebijakan sehingga peraturan organisasi belum sepenuhnya diatur dan masih diserahkan kepada cabang masing-masing.


Selain pembacaan dan penjelasan asas Taman Siswa 1922, selanjutnya pun dikemukakan tentang rencana pengajaran Taman Siswa yang telah disusun oleh Suwardi Suryaningrat. Rencana pengajaran Taman Siswa bersifat dinamis, dalam arti dapat dirubah berdasarkan dengan arus dan perkembangan zaman. Selain rencana pengajaran, juga ditetapkan peraturan-peraturan yang berlaku di Taman Siswa. Peraturan-peraturan yang berlaku di Taman Siswa tidak bersifat statis dan dapat diubah berdasarkan tradisi setempat dan kebutuhan masing-masing daerah, dengan tetap mengutamakan kebijaksanaan pribadi pimpinan.


Setelah kongres tersebut, Sekolah Taman Siswa berkembang dengan pesat tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan di Sumatra dan Kalimantan. Jumlah sekolah Taman Siswa terus tumbuh dengan cepat menjelang juli 1930 telah berdiri sebanyak 52 sekolah Taman Siswa di seluruh Indonesia. Meluasnya Taman Siswa menuntut adanya penambahan jumlah anggota Majelis Luhur (Hoofdraad) untuk mengawasi perkembangan Taman Siswa. Majelis Luhur terdiri dari badan pengurus yang para anggotanya berkedudukan di Yogyakarta sebagai pusat perguruan, sedangkan perguruan Taman Siswa yang ada di daerah-daerah lain ditangani oleh wakil Majelis Luhur. Pengurus baru Majelis Luhur juga dipilih dalam Kongres 20-22 Oktober 1923 dengan susunan sebagai berikut;


1. R. M. Soetatmo Soeriokoesoemo sebagai Ketua I

2. R. M. H. Soerjopoetro sebagai Ketua II

3. R. M. Soewardi Soerjaningrat sebagai Sekretaris

4. M. Pronowidigdo sebagai anggota merangkap penasehat

5. R. Ng. Wirjohardjo sebagai anggota

6. R. Sudjito sebagai anggota

7. R. M. Soerjoadipoetro sebagai anggota.


Sedangkan untuk wakil Majelis Luhur (Gedelegeerden) yang ditunjuk untuk mengawasi setiap daerah adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Wakil Majelis Luhur di daerah-daerah antara lain;

1. R. Soetopo Wonobojo (Bogor);

2. Ir. Soekarno (Bandung);

3. Panoedjo Darmobroto dan Mr. M. Besar (Tegal);

4. Ki Tjokrodirdjo dan Hardjosoesastro (Semarang);

5. Soetodjo Brodjonegoro (Surakarta);

6. Sudiyono Djojoprajitno (Wonokromo, Surabaya);

7. K. Notodiputro, Dr. Soewarno dan Ali Sastroamidjojo (Surabaya);

8. Poeger (Malang)

9. Dr. Mr. Gondokusumo (Pasuruan)


Meningkatnya permintaan dari para murid Taman Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas VII serta adanya kebutuhan tenaga pengajar untuk sekolah-sekolah Taman Siswa di daerah-daerah, maka pada tahun 1924 didirikanlah sekolah MULO Kweekschool (Taman Dewasa). Sekolah ini memberikan mata belajaran opvoedkunde dan methodiek untuk mempersiapkan calon-calon guru yang nantinya diharapkan dapat mengajar di sekolah-sekolah Taman Siswa.


Pada tahun pertama, tercatat sebanyak 50 orang siswa dan 5 orang siswi menempuh pendidikan di sekolah MULO Kweekschool. Sebagai sarana pendukung, sekolah-sekolah Taman Siswa dilengkapi dengan pondokan/asrama putra dan putri. Meskipun, awal mulanya kehadiran MULO Kweekschool masih diragukan, namun nyatanya MULO Kweekschool menciptakan pengajar-pengajar yang cakap. Sebagian lulusan itu mengajar di sekolah-sekolah Taman Siswa dan sebagian lainnya melanjutkan pendidikan ke AMS. 


Di tengah represifnya pemerintahan kolonial pasca pergerakan 1926, PNI (Perserikatan Nasional Indonesia) mengumpulkan seluruh organisasi berbasis Nasional untuk membentuk sebuah kesatuan dan solidaritas Indonesia yang diberi nama PPPKI (Perhimpunan Partai Politik Kebangsaan Indonesia) yang dibentuk di Bandung 17-18 Desember 1927. Organisasi-organisasi ini meliputi seluruh kekuatan politik utama sejak runtuhnya PKI (Partai Komunis Indonesia) pada permulaan tahun 1927. Kongres awal PPPKI diadakan tanggal 31 Agustus 1928 dan disitu tampil Ki Hajar Dewantara sebagai wakil dari Taman Siswa untuk memberikan prasaran Prasaran tersebut  berjudul “Pengajaran dan Penghidupan rakyat”.


Memasuki tahun 1928 Suwardi Suryaningrat menjelaskan mengenai perlunya pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan manusia yang merdeka, berlepas diri dari bantuan yang mengikat serta mendirikan pusat bagi pendidikan nasional. Tentu apa yang dibicarakan oleh Ki Hajar tersebut sudah dilakukan oleh Taman Siswa sehingga sedikit banyak ide dan gagasan yang dibawa PPPKI dalam bidang  pendidikan terpengaruh oleh ide-ide dari Taman Siswa. 


Meskipun sebenarnya ide-ide yang dikemukakan oleh Suwardi Suryaningrat ini dikritik oleh beberapa kalangan Muhammadiyah yang mengemukakan bahwa ide-ide Suwardi Suryaningrat ini berakar pada masa pra-islam. Meskipun terdapat kritikan terhadap ide-ide Suwardi Suryaningrat, nyatanya PPPKI tetap membuat komisi pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyusun program untuk pelaksanaan pendidikan nasional. Komite Pengajaran Nasional PPPKI berapat dua kali di kantor pusat Taman Siswa di Yogyakarta, untuk membicarakan usul-usul kongkrit guna mengadakan sistem pendidikan nasional dan usul-usul tersebut terealisasi dalam CPN (Concentratie Pengajaran Nasional).


Usul mendirikan CPN adalah perwujudan dari suatu gagasan yang terkandung dalam pidato Dewantara di depan majelis PPKI. Sejak itu timbul rumusan Ki Hadjar Dewantara tentang hubungan gerakan politik dan sekolah-sekolah bangsa sendiri;

 

“ Taman Siswa dan segala lapangan usaha sosial lainnya merupakan ladang atau sawah, dimana orang memupuk apa yang perlu bagi kehidupannya. Gerakan politik merupakan pagar, yang melindungi ladang dari gangguan binatang-binatang buas yang akan memakan dan menginjak-injak tunas-tunas tanaman”.


PPPKI menjadi sarana Taman Siswa untuk mengeksperesikan gagasan pendidikannya di ranah nasional, serta menaikkan pamor Taman Siswa dalam hal membicarakan masalah pendidikan kebangsaan. namun Situasi yang masih dalam suasana krisis di Hindia Belanda membuat pemerintah semakin represif sehingga membuat umur PPPKI tidak lama seiring dengan ditangkapnya pemimpin–pemimpin nasional seperti Soekarno dan pemimpin PNI lainnya.


Dimulai dari pengetatan yang dilakukan Pemerintahan Belanda, menurunnya ekspor yang mengakibatkan pajak naik hingga depresi ekonomi tahun 1930 membuat Gubernur Jenderal de Jonge menerapkan beberpa peraturan yang melarang berkumpul dan rapat. Politik reaksioner yang dilakukan oleh Jonge juga diimplemantasikan dengan membuang Soekarno, Hatta, dan semua yang terlibat dalam pergerakan 1926.Pemerintahan Kolonial melakukan tindakan kekerasan antara lain melarang pegawai negeri menjadi anggota suatu partai. Polisi  melakukan penggeledahan di rumah pemimpin -pemimpin partai, menangkap dan menahan para pemimpin.


Pada tanggal 6-13 Agustus 1930 Kongres Nasional Pertama Taman Siswa (Kongres I Taman Siswa) yang diadakan di Yogyakarta. Hasil Kongres Pertama Taman Siswa pada 6-13 Agustus 1930 adalah:

a. Menerima baik alasan-alasan beridirinya Taman Siswa

b. Mengemukakan prinsip-prinsip pedoman pendidikan Taman Siswa. Dan yang menjadi sendi-sendi pendidikan Taman Siswa yaitu:


1. Taman Siswa bertujuan perkembangan nasional berlandaskan ketujuh pokok yang diterima baik dalam kongres tahun 1923; 

2. Nasional Onderwijs Instituut diganti menjadi perguruan Nasional Taman Siswa yang berpusat di Yogyakarta;

3. Taman Siswa merupakan suatu yayasan yang berdiri sendiri;

4. Taman Siswa membentuk suatu konsolidasi, dimana tiap cabang diintegrasikan kedalamnya di bawah bimbingan perguruan pusat;

5. Taman Siswa merupakan suatu keluarga, dimana Ki Hajar Dewantara adalah bapak dan Taman Siswa di Yogyakarta adalah ibu;

6. Tiap-tiap cabang Taman Siswa mesti membantu cabang lainnya atau berprinsip saling bahu-membahu;

7. Taman Siswa harus diurus sesuai demokrasi, akan tetapi demokrasi haruslah tidak mengganggu ketertiban dan perdamaian Taman Siswa sebagai keseluruhan.


c. Memilih anggota-anggota hoofdraat, terpilih anggota-anggota majelis luhur yaitu:


1) Badan Pusat

Ketua I: Suwardi Suryaningrat

Ketua II: Pronowidagdo

Ketua III: Cokrodirdjo


Anggota-anggota: Sadikin, Puger, Kadirun, Safiudin, dan Sarmidi Mangunsarkoro


2)  Sekretariat

Ketua : Suwardi Suryaningrat

Komisaris-komisaris: Sudarminta, Sukemi dan Sayoga

 

3)  Dewan Penasehat

Seksi Pendidikan : Hardjosusastro

Seksi Administrasi : Sudjito

Seksi Hukum : Sujudi

 

4)  Dewan Daerah

Jawa Barat : Sarmidi Mangunsarkoro

Jawa Tengah : Sukemi

Jawa Timur : Jojoprajitno, dan Safiudin Surjoputro.


Di dalam kongres 1 Taman Siswa Nama Perguruan Nasional Taman Siswa disahkan dan dipakai secara resmi untuk menggantikan nama National Onderwijs Istituut Taman Siswa dengan pusat kedudukan tetap di Yogyakarta. Suwardi Suryaningrat mewakili dewan pendiri dan pemimpin menyerahkan kedudukan, kepemimpinan, serta hak diktaturnya atas Taman Siswa kepada Persatuan Perguruan Taman Siswa, dengan perjanjian bahwa asas Taman Siswa tidak boleh diganti selama nama Taman Siswa masih digunakan.



Mengingat pertumbuhan Taman Siswa yang sangat pesat membuat Pemerintah Kolonial menganggap Taman Siswa sebagai tempat memupuk kader-kader masyarakat pribumi untuk menentang kekuasaan kolonial. Oleh sebab itulah, pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk menghalangi perkembangan Taman Siswa dan secara umum untuk sekolah-sekolah partikelir. 


Sikap Taman Siswa Terhadap Ordonansi Sekolah Liar


Politik penindasan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal de Jonge juga diterapkan tidak hanya ke partai politik itu sendiri seperti yang terjadi ke PNI dan Partindo yang dibubarkan oleh pemerintahan kolonial. Politik de Jonge juga menciptakan peraturan Toezicht Ordonnantie (Ordonansi Pengawasan) dimuat dalam Staatsblad No.494 pada tanggal 17 September 1932 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1932 yang dapat menolak izin untuk menyelenggarakan pengajaran apabila dipandang membahayakan ketertiban masyarakat.


Berdasarkan ordonansi ini, menjelaskan memberikan kekuasaan kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus bentuk dan isi sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Sekolah partikelir itu harus meminta izin terlebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya pun harus memiliki izin mengajar. Rencana pelajaran dan aturannya pun harus sesuai dengan sekolah-sekolah negeri.


Peraturan tersebut sudah tentu mendapat pertentangan hebat karena artinya pemerintahan Kolonial Belana sangat kurang memberi kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk menuntut pelajaran. Sebetulnya sejak awal 1920 pemerintah kolonial berkali-kali berusaha untuk mengawasi sekolah-sekolah yang menurut pemerintah adalah sekolah liar. Sekolah seperti sekolah Cina, Sekolah SarekatIslam di Semarang yang diinisiasi oleh Tan Malaka, dan sekolah yang mengacu kepada Taman Siswa. Pemerintah kolonial menjelaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut menanamkan perasaan anti Belanda. Sehingga pemerintah memerintahkan setiap sekolah dan guru-gurunya untuk melapor. 


Menanggapi adanya ordonansi tersebut, Suwardi Suryaningrat mengirimkan sebuah maklumat melalui telegram kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada 1 Oktober 1932 untuk melayangkan protes terhadap ordonansi tersebut yang dianggap tergesa-gesa dan membuktikan kebingungan dan ketakutan dari pemerintah serta memperingatkan bahwa Taman Siswa akan melakukan perlawanan sekuat-kuatnya dan selama-lamanya. 


Cabang- cabang Taman Siswa pun mulai berkumpul di tingkat golongan untuk membicarakan perihal ordonansi tersebut yang menurut mereka tidak sah atas dasar kemanusiaan dan memberi dukungan penuh terhadap Ki Hajar perihal pendiriannya terhadap Ordonansi tersebut. Golongan Politik pertama memberikan respons kepada ordonansi ialah PSII , Partai Sarekat Islam Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1932. Pada hari ordonansi mulai berlaku, partai mengeluarkan pengumuman di Bandung atas nama wakil presidennya, Abikusno Tjokrosujoso, dan Sekretarisnya, S.M. Kartrosuwiryo. Karena menurut PSII ordonansi itu menghalangi hak dan kewajiban rakyat untuk mendidik dirinya sendiri, selain itu PSII juga mengultimatum pemerintah jika sampai 1 April 1933 ordonansi tersebut tidak dibatalkan maka akan ada aksi massa, hal ini sesuai dengan kebijaksanaan Taman Siswa dan untuk melindungi sekolah milik PSII.


Selanjutnya berturut-turut dukungan datang dari guru-guru sekolah swasta di Jawa Timur, Istri Sedar, PI (Partai Indonesia), Majelis Guru Perguruan rakyat, Partai Bangsa Indonesia,dan masih banyak lagi golongan dan partai yang menyatakan dukungan terhadap Ki Hajar serta menyatakan penolakannya terhadap Ordonansi tersebut karena selain tidak akan memperbaiki keadaan pendidikan di Indonesia hal itu juga merupakan pengekangan hak terhadap siswa untuk bersekolah. Keadaan ini terus berlangsung hingga surat kabar pun banyak memberitakan tentang hal ini.Perlawanan Ki Hajar Dewantara bersama Taman Siswa menghadapi O.O mendapat sambutan yang amat besar di kalangan masyarakat luas. Seluruh pergerakan rakyat baik yang bersifat politik, agama, maupun sosial secara serentak mendukung perlawanan ki Hajar, sehingga perlawanan tersebut menjadi aksi massa.


Pada awal tahun 1933, rapat-rapat dibubarkan karena ucapan-ucapan mereka yang dipandang oleh polisi sebagai hasutan untuk memberontak, antara lain di Surabaya, Purworejo, Probolinggo, Cilacap, dan Kebumen. Kebijakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial membuat organisasi pergerakan nasional justru semakin memiliki propaganda lebih tentang perlunya kemerdekaan nasional sebagai jembatan menuju masyarakat yang berdaulat. Reorientasi gerakan yang dilakukan oleh tokoh pergerakan saat itu nyatanya tidak mengubah tujuan perjuangan mereka, yaitu kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Begitupun yang terjadi pada Taman Siswa yang mulai menyiapkan strategi agar Ordonansi tersebut dibatalkan, karena selain itu memotong cita-cita Taman Siswa tentu dengan berlakunya Ordonansi tersebut hak ibu atau rakyat untuk memilih cara pendidikan bagi anaknya telah direbut. 


Sikap dari Taman Siswa sendiri melalui Suwardi Suryaningrat, kemudian menyerukan kepada seluruh cabang Taman Siswa di seluruh negeri untuk melawan secara aktif maupun pasif. Aktif artinya melawan jika memang kekuatan seimbang dengan yang dilawan namun jika tidak maka harus diam secara batin, artinya harus kuat menderita, tidak boleh marah, tergoda, apalagi takluk. 


Perlawanan dilakukan bukan hanya dalam internal Taman Siswa, namun Ki hajar juga mengeluarkan maklumat kepada seluruh pemimpin pergerakan rakyat untuk mendukung pembatalan Ordonansi Pengajaran secara moril maupun materill. Maklumat tersebut berisi sembilan butir yang kurang lebih isinya ialah bahwa perlawanan diam-diam yang dilakukan untuk membatalkan ordonansi tersebut segenap organisasi pergerakan rakyat harus tenang dan tidak gegabah serta harus saling membantu jikalau ada sekolah yang terkena dampak dari Ordonansi tersebut. 


Suwardi Suryaningrat menjelaskan pandangannya mengenai ordonansi itu dan arti tindakan-tindakannya. Ia merasa, ordonansi itu menghilangkan hak azasi orang tua dan rakyat untuk memilih bagaimana mendidik anaknya, dan ordonansi itu berusaha mengawasi sekolah-sekolah yang dinalankan tanpa subsidi pemerintah, yakni sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh rakyat, yang dipelihara dengan donasi-donasi rakyat, dan adalah milik rakyat.


Akibat sikap ki Hajar terhadap Onderwijs Ordonantie itu. maka pada tanggal 19,20, dan 21 Oktober 1932 kuasa pemerintah untuk urusan umum di dalam Volksraad, Mr.Ir Kiewiet de Jonge datang berunding di “pondok dewantara”. Dalam pembicaraan yang berlangsung tiga hari tersebut kedua belah pihak mengakui harus ada kompromi namun bagi Ki Hajar kompromi diartikan sebagai penghapusan ordonansi tesebut. Korban dari ordonansi mulai terlihat, korban pertama adalah guru di cabang Cikoneng, Jawa Barat. Ketua cabang Taman Siswa itu dimajukan ke pengadilan dan dikenakan denda.


Masalah ini kemudian dibawa ke Volksraad, Wiratnakusumah cs mengajukan usul membuat undang-undang yang salah satu maksudnya adalah menarik kembali ordonansi selama satu tahun. 13 februari 1933 keluar ordonansi baru, menurut keputusan gubernur jenderal tanggal 13 februari no.18, untuk membatalkan onderwijs ordonantie 17 september 1932 no.494 dan berlaku mulai 21 ferbruari 1933. Meskipun telah menang dan ordonansi telah dicabut namun Ki Hajar tetap mengingatkan agar tetap awas dalam menghadapi setiap kondisi yang akan terjadi.


Taman Siswa Pada Masa Pendudukan Militerisme Jepang


Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, Berakhirlah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan pemerintahan militerisme Jepang.


Layaknya ketika zaman pemerintah kolonial Belanda, Pemerintah militer Jepang pun juga memberlakukan pelarangan berdirinya organisasi selain yang direstui Jepang, juga adanya pelarangan sekolah umum.Karena pada masa Jepang pendidikan umum bukanlah suatu yang menjadi fokus Jepang yang kala itu sedang menghadapi perang, meski begitu Jepang menyadari pentingnya pendidikan karena melalui pendidikan mentalitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia dapat diubah dari mentalitas eropa  kepada alam pikiran Nippon. Melalui pendidikan, tercipta kader-kader khususnya para pemuda yang diharapkan Jepang.


Jika zaman pemerintah kolonial Belanda pelarangan sekolah disikapi Ki Hajar Dewantara dengan perlawanan dan menggalang kekuatan maka di zaman pemerintah militer Jepang Ki Hajar menyikapi dengan cara berbeda karena Ki Hajar menganggap datangnya Jepang ke Indonesia mengaku sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan haruslah dimanfaatkan. Larangan Jepang tentang swasta mendirikan sekolah umum dan guru.Disikapi dengan cara seperti kepompong, Bersikap pura-pura mati tapi sebenarnya hidup. 


Mati dalam arti ada beberapa sekolah yang harus berganti rupa atau bahkan ditutup, hidup  dalam arti Taman siswa tetap melakukan pengajaran secara gerilya. Bahkan Taman Siswa Jakarta yang kala itu dipimpin oleh Ki Mangunsarkoro menutup Taman Siswa Jakarta dikarenakan larangan sekolah umum tersebut. Maka cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia pun banyak berkurang dan sekalipun bertahan harus tetap bersikap seperti kepompong dan mengganti rupa sekolah menjadi sekolah kejuruan. Seperti yang tertuang pada rapat besar Umum Taman Siswa IV pada tanggal 26 hingga 28 Maret Di yogyakarta.


“Dulu cabang kita banyak, sekarang tinggal sedikit, entah besok atau lusa. Kita tidak mempunyai kekuatan menghadapi bayonet. Karenanya kita “ngentung” kata orang. Kita hidup seperti “enthung”, kepompong, bakal kupu-kupu: Jika sudah sampai saatnya, bolehlah kita lalu terbang kian kemari semerdekanya sampai dimana-mana. Atau kita mempertahankan hidup kita asal tidak mati, seperti yang diumpamakan: Pelita yang menyala walaupun sinarnya sekecil-kecilnya! Pada saat yang segenting itu kita pelihara baik-baik kekeluargaan dan kebudayaan kita”


Dikeluarkannya Osamu Seirei No.22 /2604 (1944) mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta, kebebasan untuk membuka sekolah-sekolah baru diberikan kepada Jawa Hokokai, sedang swasta lainnya hanya diperkenankan untuk membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Pembukaan sekolah kejuruan dan bahasa sesuai dengan kepentingan Jepang yaitu hal-hal yang bersifat komunikasi dan teknis untuk berperang serta mengumpulkan bahan-bahan guna mendukung perang. Begitu pula yang terjadi pada Taman Siswa yang akhirnya mengikuti aturan Jepang. Taman dewasa dan Taman Madya itu dijadikan SMK pertanian/ Taman Tani dan SMK keputrian/ Taman Rini, keputusan itu harus dijalankan Taman Siswa demi mengelabui Jepang, dan dikarenakan saat itu perguruan sedang libur maka pihak perguruan terpaksa mengirimkan pengumuman kepada orang tua murid masing-masing.


Pada Tanggal 6 Juni 1944 Taman Siswa Mataram terpaksa menerima uang dari pemerintah Jepang sebesar f.20.000, untuk persiapan pendirian Taman Tani. Uang tersebut tidak digunakan untuk nafkah  namun digunakan untuk membeli alat-alat dan tanah. Pada Tanggal 19 Juni 1944 Taman Tani resmi dibuka dan dihadiri oleh Sri Sultan Pakualam, Kepala daerah Jepang dan pembesar-pembesar lainnya. Pelajaran tentang nasionalisme dan pelajaran umum tetap diberikan jikalau pengawasan Jepang tidak ada disamping pelajaran wajib seperti bahasa Jepang, Kemiliteran, dan Olahraga. Sementara ituTanggal 2 Agustus 1944 Taman Rini dibuka. Jumlah murid yang awalnya banyak dikarenakan aturan tentang perubahan sekolah ini mengalami penurunan drastis.


Ditengah politik kepompong dan keadaan Taman Siswa yang banyak mengalami penutupan cabang Taman Siswa tetap berhubungan erat dengan tokoh pergerakan nasional kala itu seperti Ir. Soekarno. Pada 7 Sepetember 1944 diumumkan bahwa bangsa Indonesia akan dapat kemerdekaanya di kemudian hari. Mulai waktu itu bendera merah putih disamping bendera Jepang dan menyanyikan lagu Indonesia raya. Dalam keadaan yang seperti itu Majelis Luhur menyatakan bahwa Taman Siswa siap sedia menjunjung kewajiban menyongsong kemerdekaan Indonesia merdeka kepada tokoh pergerakan nasional saat itu.Bentuk Jepang meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan dengan membuat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Cosakai yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 dengan ketuanya dr. Radjiman Wediodiningrat. Badan ini berfungsi untuk merumuskan undang-undang dasar. 


Demikianlah penjelasan tentang sejarah Taman Siswa pada masa pergerakan nasional.