Table of Contents

DI/TII Jawa Barat: Gerakan, Konflik, dan Penumpasan 1948–1962

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat merupakan gerakan bersenjata terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah peralihan kekuasaan Indonesia. Berlangsung selama lebih dari 14 tahun — dari penandatanganan Perjanjian Renville awal 1948 hingga penangkapan pemimpinnya Juni 1962 — konflik ini melibatkan ribuan korban jiwa, memecah belah kesatuan masyarakat, dan menguji keteguhan negara yang baru saja merdeka.

Gerakan ini bukan sekadar pemberontakan biasa; ia berakar pada perbedaan pandangan mendasar tentang dasar negara, bentuk pemerintahan, serta ketidakpercayaan terhadap arah politik pasca-perang kemerdekaan.

Artikel ini menguraikan latar belakang lahirnya gerakan, pemikiran tokoh utamanya, perkembangan konflik selama lebih dari satu dekade, dampaknya terhadap masyarakat Jawa Barat, serta proses penumpasan yang berakhir dengan jatuhnya pemimpin gerakan.

Latar Belakang: Perjanjian Renville dan Kekosongan Kekuasaan di Jawa Barat

Akar lahirnya DI/TII Jawa Barat tak terpisahkan dari Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Kesepakatan ini mewajibkan pasukan Republik Indonesia — termasuk Divisi Siliwangi yang berbasis di Jawa Barat — mengosongkan wilayah-wilayah di sebelah timur dan utara Garis Van Mook serta berpindah ke wilayah yang dikuasai Republik di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kepindahan ini dikenal sebagai peristiwa Hijrah Siliwangi, berlangsung pada Februari 1948.

Bagi sebagian kalangan pejuang, perjanjian ini dianggap terlalu merugikan dan menyerahkan wilayah yang telah diperjuangkan rakyat kepada Belanda. Di antara mereka yang menolak ikut berhijrah adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, pemimpin laskar Islam yang telah berjuang sejak masa pendudukan Jepang. Kartosoewiryo bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah tetap bertahan di pedalaman Jawa Barat, menolak menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Belanda maupun mengikuti perintah pindah ke Yogyakarta.

Kekosongan kekuasaan militer yang ditinggalkan Divisi Siliwangi dimanfaatkan oleh Kartosoewiryo untuk memperkuat pengaruhnya. Pada 10–11 Februari 1948, ia mengadakan Konferensi Umat Islam di Desa Cisayong, Tasikmalaya, bersama tokoh-tokoh Islam lainnya, termasuk Raden Oni Syahroni. Konferensi ini melahirkan kesepakatan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII) sebagai kekuatan bersenjata alternatif yang tidak tunduk pada komando TNI.

S.M. Kartosoewirjo: Pemikiran dan Perjalanan Politik

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada 7 Januari 1905. Sejak muda ia aktif dalam organisasi pergerakan Islam, bergabung dengan Sarekat Islam dan kemudian Masyumi. Pemikiran politiknya berpusat pada keyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan sempurna jika tidak didasarkan pada hukum Islam sepenuhnya. Bagi Kartosoewiryo, negara yang berlandaskan Pancasila adalah kompromi yang melemahkan kedudukan umat Islam dan tidak menjamin keadilan sesuai ajaran agama.

Kekecewaan Kartosoewiryo terhadap Pemerintah Republik Indonesia memuncak setelah Perjanjian Renville. Ia menilai pemerintah pusat telah menyerahkan kedaulatan kepada Belanda dan mengabaikan kepentingan rakyat, khususnya di Jawa Barat. Sikap ini dipertegas melalui maklumat-maklumat yang disebarkannya ke berbagai daerah pedalaman.

Puncak perlawanannya terjadi pada 7 Agustus 1949, ketika di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Kartosoewiryo secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Dalam proklamasi itu, ia menyatakan berakhirnya kekuasaan Republik Indonesia di wilayah yang dikuasai gerakannya dan menetapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Dari sinilah nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) digunakan secara luas — Darul Islam merujuk pada nama gerakan politik, sedangkan Tentara Islam Indonesia adalah sayap militernya.

III. Perkembangan Gerakan dan Wilayah Pengaruh 1949–1953

Setelah proklamasi 1949, pengaruh DI/TII menyebar luas di wilayah pedalaman Jawa Barat, mencakup daerah-daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, hingga Majalengka dan Kuningan. Faktor-faktor yang memperkuat gerakan ini antara lain:

1. Kesulitan komunikasi di daerah pegunungan dan hutan lebat yang menyulitkan penjangkauan pasukan pemerintah;
2. Ketidakpuasan sebagian warga terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat daerah;
3. Pengaruh kharismatik Kartosoewiryo di kalangan sebagian masyarakat yang menganggapnya sebagai pemimpin spiritual sekaligus pejuang kemerdekaan;
4. Penyebaran ke wilayah lain — semangat serupa menginspirasi gerakan serupa di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan (Kahar Muzakar), dan Aceh (Daud Beureueh), meskipun masing-masing memiliki latar belakang dan tokoh yang berbeda.

Pada masa awal, DI/TII berhasil menguasai sebagian wilayah pedalaman, mendirikan pemerintahan tersendiri, memungut pajak, serta menerapkan peraturan berdasarkan hukum Islam versi mereka. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan dengan masyarakat semakin menegang. Pasukan DI/TII mulai melakukan pemerasan, penculikan, hingga pembunuhan terhadap warga yang dianggap setia kepada pemerintah pusat atau yang menolak memberikan dukungan materiil.

Salah satu peristiwa yang paling membekas adalah pembantaian di Cibugel, Sumedang, pada awal November 1959, di mana sekitar 120 warga tewas dan 60 lainnya luka-luka, sebagian besar perempuan, anak-anak, dan balita. Peristiwa ini mengubah pandangan masyarakat terhadap gerakan — dari simpati menjadi ketakutan dan kebencian.

Upaya Perdamaian dan Kegagalan Diplomasi

Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah berupaya menyelesaikan konflik ini melalui jalur damai sebelum menggunakan kekuatan militer secara penuh. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

Perantaraan Mohammad Natsir — mantan Perdana Menteri dan tokoh Masyumi, yang ditunjuk sebagai penghubung untuk berunding dengan Kartosoewiryo. Pembicaraan berjalan cukup baik pada awalnya, namun akhirnya gagal karena perbedaan prinsip: Kartosoewiryo menuntut pengakuan NII, sedangkan pemerintah hanya menawarkan otonomi luas dalam kerangka NKRI.

Jalur perundingan pasca-pengakuan kedaulatan 1950 — setelah RIS terbentuk, upaya pendekatan kembali dilakukan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Kartosoewiryo menolak berkompromi.

Penggolongan sebagai organisasi terlarang — pada 8 Desember 1950, Komandan Divisi Siliwangi mengeluarkan Peraturan Panglima Teritorium III Jawa Barat yang menetapkan DI/TII sebagai organisasi terlarang. Sejak itu, penumpasan dilakukan secara sistematis.

Kegagalan jalur damai mendorong pemerintah melancarkan serangkaian operasi militer yang semakin diperketat seiring berjalannya waktu.

Operasi Militer dan Strategi Penumpasan

Penumpasan DI/TII Jawa Barat berlangsung dalam beberapa tahap operasi militer yang disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan:

Operasi Merdeka (1950–1951)

Operasi pertama berskala besar ini melibatkan pasukan darat dengan dukungan pengintaian dan penembakan dari udara. Tujuannya memutus jalur logistik dan memisahkan pasukan DI/TII dari basis pendukungnya. Meskipun berhasil mendesak gerakan ke pedalaman, operasi ini belum mampu memusnahkan kekuatan utama DI/TII.

Strategi Pagar Betis (1952–1957)

Strategi ini dianggap paling efektif. Pemerintah mengerahkan ribuan warga sipil bersama pasukan TNI membangun barikade dan pos pengamanan berkelanjutan di sekeliling wilayah yang diduga menjadi basis gerakan DI/TII. Tujuannya mengisolasi pasukan pemberontak dari akses pangan, informasi, dan rekrutmen baru. Setiap keluar-masuk diawasi ketat. Dampaknya terasa nyata: pasukan DI/TII semakin terdesak, kekurangan pangan, dan banyak pengikutnya yang menyerah.

Operasi Baratayudha dan Operasi Penumpasan Lanjutan (1958–1962)

Pada tahap akhir, TNI melancarkan operasi pembersihan secara menyeluruh ke wilayah-wilayah yang masih dikuasai sisa-sisa gerakan. Tekanan militer yang terus-menerus memecah belah kekuatan DI/TII; banyak komandan lapangan yang menyerah atau tertangkap, sehingga jaringan gerakan semakin rapuh.

Penangkapan Kartosoewirjo dan Berakhirnya Konflik

Setelah lebih dari 14 tahun bersembunyi di hutan dan pegunungan Jawa Barat, S.M. Kartosoewirjo akhirnya tertangkap pada 4 Juni 1962 di daerah Gunung Geber, Majalengka, Jawa Barat. Penangkapan ini dilakukan oleh pasukan TNI Divisi Siliwangi berdasarkan informasi dari mantan pengikutnya yang telah menyerah.

Setelah diadili, Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 5 September 1962. Bersama tertangkapnya pemimpin utama, gerakan DI/TII di Jawa Barat secara bertahap melemah dan akhirnya dinyatakan berakhir. Sisa-sisa pengikut yang tersebar di daerah terpencil satu per satu menyerah atau ditangkap. Meskipun demikian, jejak pemikiran dan jaringan gerakan ini kemudian mewarisi ke kelompok-kelompok radikal pada dekade-dekade berikutnya, termasuk yang kemudian dikenal sebagai Komando Jihad pada akhir 1970-an.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik

Konflik DI/TII di Jawa Barat meninggalkan dampak yang sangat mendalam dan berlangsung lama:

Dampak Kemanusiaan — Ribuan jiwa tewas, baik dari kalangan TNI, pasukan DI/TII, maupun warga sipil yang tidak bersalah. Banyak desa hancur, warga mengungsi, dan perekonomian wilayah pedalaman Jawa Barat lumpuh selama bertahun-tahun. Angka pasti korban sulit ditetapkan karena catatan yang terpecah dan banyaknya kematian yang tidak tercatat secara resmi.

Dampak Sosial — Masyarakat terbelah antara yang mendukung gerakan, yang mendukung pemerintah, dan yang terjepit di antara keduanya. Ketidakpercayaan antarkelompok tertanam lama, dan trauma kekerasan diwariskan hingga ke generasi berikutnya. Istilah "gerombolan" yang melekat pada DI/TII dalam catatan resmi juga membentuk ingatan kolektif yang cenderung menyederhanakan kerumitan akar persoalan.

Dampak Politik — Konflik ini memperkuat tekad pemerintah untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan menolak setiap upaya pemisahan diri berbasis ideologi apa pun. Di sisi lain, penanganan DI/TII juga menunjukkan betapa sulitnya menyelesaikan konflik yang berakar pada perbedaan pandangan keagamaan dan politik hanya dengan kekuatan militer semata. Fakta bahwa gerakan ini mampu bertahan lebih dari satu dekade membuktikan adanya kekecewaan mendalam yang belum terselesaikan di sebagian masyarakat Jawa Barat.

Dampak Jangka Panjang — Pemikiran bahwa Indonesia harus berubah menjadi negara Islam tidak hilang sepenuhnya setelah 1962. Berbagai kelompok penerus muncul dalam bentuk berbeda, menunjukkan bahwa akar pemikiran tersebut tetap hidup meskipun kehilangan pemimpin utamanya.

DI/TII Jawa Barat bukanlah gerakan yang lahir dari satu sebab semata, melainkan pertemuan antara kekecewaan politik, perbedaan pandangan tentang dasar negara, kekosongan kekuasaan akibat perjanjian internasional, serta ketimpangan antara pusat dan daerah. Dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo yang meyakini Islam sebagai satu-satunya dasar negara yang sah, gerakan ini bertahan selama lebih dari 14 tahun di tengah hutan dan pegunungan Jawa Barat sebelum akhirnya ditumpas oleh TNI.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Dijk, C. van. 1995. Darul Islam: Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Dewanto, Nugroho. 2011. Kartosoewirjo: Mimpi Negara Islam. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
• Jackson, Karl D. 1991. Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Holk, Harald Dengel. 1995. Darul Islam dan Kartosoewirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
• Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
• Kartosoewirjo, S.M. 2019. Haluan Politik Islam. Bandung: Sega Arsi.
• Hiroko, Horikoshi. 1975. The Darul Islam Movement in West Java (1948–1975). Jakarta: Cornell University Modern Indonesia Project.