Table of Contents

DI/TII Jawa Tengah: Gerakan, Konflik, dan Penumpasan 1949–1967

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Tengah merupakan babak tersendiri dalam sejarah pergolakan pemikiran dan kekerasan di Indonesia pasca-kemerdekaan. Berbeda dengan DI/TII Jawa Barat yang berpusat pada satu tokoh utama dan bertahan lebih dari 14 tahun, DI/TII Jawa Tengah muncul dalam beberapa gelombang, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berbeda, dan berakar pada ketegangan lokal yang berinteraksi dengan gerakan pusat di Jawa Barat.

Dimulai oleh Amir Fatah di wilayah Tegal–Brebes–Pekalongan pada 1949, dilanjutkan oleh Kyai Somalangu di Kebumen, serta sisa-sisa gerakan yang bertahan hingga 1967 di bawah pimpinan Kastolani, gerakan ini menunjukkan bagaimana satu gagasan dapat bercabang, melemah, bangkit kembali, dan akhirnya luntur seiring berjalannya waktu.

Amir Fatah (kanan) memimpin rapat pergerakan DI/TII Jawa Tengah

Artikel ini menguraikan latar belakang lahirnya gerakan, sosok para pemimpinnya, perkembangan konflik dalam beberapa fase, upaya perdamaian, operasi militer penumpasan, serta dampak yang ditinggalkan di masyarakat Jawa Tengah.

Latar Belakang: Kekosongan Kekuasaan Pasca-Perjanjian Renville

Akar lahirnya DI/TII di Jawa Tengah tak terpisahkan dari Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Kesepakatan ini mewajibkan pasukan Republik Indonesia — termasuk unsur-unsur laskar perjuangan yang berakar di daerah — mengosongkan wilayah-wilayah di sebelah garis pembatas militer Belanda (Garis Van Mook). Wilayah Tegal, Brebes, dan Pekalongan di pesisir utara Jawa Tengah termasuk daerah yang ditinggalkan oleh pasukan TNI dalam peristiwa yang dikenal sebagai Hijrah TNI ke Yogyakarta pada awal 1948.

Di antara mereka yang menolak meninggalkan wilayah itu adalah Amir Fatah (lahir dengan nama Suhario, sekitar 1923), seorang komandan laskar Hizbullah yang telah memimpin pasukannya di daerah Tegal–Brebes selama masa perjuangan kemerdekaan. Ketika TNI kembali memasuki wilayah tersebut setelah Agresi Militer Belanda II (1949), terjadi ketegangan: Amir Fatah diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi, namun perbedaan pandangan tentang struktur komando dan kewenangan segera muncul. Amir Fatah merasa posisinya tidak dihargai dan pasukannya didesak untuk melebur ke dalam TNI di bawah pimpinan Mayor Wongsoatmojo.

Ketidakpuasan ini semakin dalam ketika utusan S.M. Kartosoewirjo — pemimpin DI/TII Jawa Barat — datang menemui Amir Fatah dan mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Amir Fatah kemudian memproklamasikan bergabungnya wilayah pengaruhnya ke dalam Negara Islam Indonesia (NII) pada 23 Agustus 1949 di Desa Pengarasan, Tegal. Sejak saat itu, konflik terbuka tak terelakkan.

Para Pemimpin dan Basis Gerakan

DI/TII Jawa Tengah tidak dipimpin oleh satu tokoh tunggal sepanjang masa, melainkan terdiri dari beberapa kelompok yang terkadang berkoordinasi, terkadang bergerak sendiri-sendiri:

Amir Fatah — Tegal–Brebes–Pekalongan

Amir Fatah tumbuh di lingkungan pergerakan Islam. Selama pendudukan Jepang dan masa revolusi, ia memimpin pasukan Hizbullah yang cukup kuat di wilayah Tegal–Brebes. Penolakannya untuk melebur ke TNI didasari keyakinan bahwa negara harus berlandaskan hukum Islam, bukan Pancasila. Setelah diangkat menjadi Panglima TII Jawa Tengah, ia membentuk struktur organisasi: Majelis Islam sebagai badan politik, Tentara Islam Indonesia sebagai kekuatan bersenjata, serta Barisan Keamanan dan PADI (Pahlawan Darul Islam) sebagai pendukung di lapangan.

Kekuatan utama Amir Fatah mencapai puncaknya pada akhir 1949–awal 1950, dengan wilayah pengaruh mencakup pedalaman Brebes, Tegal, dan sebagian Pekalongan. Namun dukungan rakyat tidak menyatu; banyak warga yang justru terjepit di antara tekanan pasukan Amir Fatah dan pasukan pemerintah.

Kyai Somalangu — Kebumen

Secara terpisah, di wilayah Kebumen muncul gerakan Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Mahfudz Abdurrahman, dikenal sebagai Kyai Somalangu. Gerakan ini berakar pada ketidakpuasan masyarakat pedesaan terhadap kebijakan pemerintah pusat serta pengaruh ajaran keagamaan yang khas di daerah tersebut. Kyai Somalangu kemudian menyatakan bergabung dengan DI/TII Jawa Barat, memperluas jangkauan gerakan ke wilayah Jawa Tengah bagian selatan.

Pembelotan Batalion 624 — Kudus–Magelang

Pada Desember 1951, terjadi peristiwa yang memperkuat gerakan DI/TII di Jawa Tengah: Batalion 624 yang bertugas di daerah Kudus dan Magelang membelot dan bergabung dengan DI/TII. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengaruh gerakan telah menembus ke dalam kesatuan militer resmi, menambah kekuatan bersenjata serta pengalaman tempur yang dimiliki oleh kelompok pemberontak.

Kastolani — Sisa Perlawanan Hingga 1967

Setelah Amir Fatah menyerah dan kekuatan utama dipukul mundur, sisa-sisa pengikutnya yang tidak menyerah bersembunyi di hutan dan pegunungan, terutama di wilayah perbatasan Jawa Tengah–Jawa Barat. Di bawah pimpinan Kastolani, gerakan ini tetap bertahan dalam bentuk kelompok kecil yang melakukan serangan mendadak. Kastolani baru menyerahkan diri kepada TNI pada 1967, menjadikannya pemimpin DI/TII terakhir yang menyerah di Jawa Tengah.

Gelombang Konflik dan Perkembangan Wilayah

Sejarah DI/TII Jawa Tengah dapat dibagi menjadi beberapa fase yang menunjukkan naik-turunnya kekuatan gerakan:

Pembentukan dan Konfrontasi Awal (1949–1950)

Setelah proklamasi 23 Agustus 1949, pasukan Amir Fatah mulai melakukan penyerangan terhadap pos-pos TNI, mengadang konvoi, serta menekan warga agar memberikan dukungan materiil dan bergabung dengan barisan mereka. Beberapa desa diserang, antara lain Desa Rokeh Djati dan Pagerbarang, yang menyebabkan kerugian jiwa maupun harta benda bagi penduduk sipil. Pemerintah merespons dengan mengirim pasukan untuk mengamankan wilayah tersebut, namun kekuatan yang dikerahkan belum cukup untuk memusnahkan gerakan secara menyeluruh.

Pada Desember 1950, Amir Fatah akhirnya menyerah kepada pemerintah. Penyerahan ini disebabkan oleh tekanan militer yang semakin kuat, berkurangnya dukungan rakyat, serta kesadaran bahwa bantuan dari Jawa Barat tidak dapat diandalkan secara konsisten. Dengan menyerahnya Amir Fatah, kekuatan utama DI/TII di wilayah utara Jawa Tengah melemah secara signifikan, meskipun belum sepenuhnya hilang.

Kebangkitan Kembali dan Perluasan (1951–1953)

Meskipun Amir Fatah telah menyerah, sisa-sisa pengikutnya tidak semuanya ikut menyerahkan senjata. Beberapa kelompok bersembunyi di daerah terpencil dan kembali bergerak setelah merasa aman. Pembelotan Batalion 624 pada akhir 1951 memberikan dorongan baru bagi gerakan ini.

Salah satu peristiwa yang paling tercatat dalam sejarah lokal adalah penyerangan dan pembakaran Pabrik Karet Samudra di Gumelar, Banyumas, pada 9 Januari 1953. Sekitar 250 orang bersenjata yang diidentifikasi sebagai bagian dari DI/TII menyerang kawasan perkebunan tersebut, merampas senjata pengawal, dan membakar pabrik serta fasilitas penyimpanan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gerakan masih memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan berskala besar di wilayah yang jauh dari basis awal mereka.

Pengepungan dan Pelemahan Bertahap (1953–1962)

Pemerintah membentuk Komando Operasi GBN (Garda Bumi Nusantara) yang melibatkan pasukan dari Divisi Diponegoro, Divisi Siliwangi, dan Divisi Brawijaya. Tujuannya memisahkan DI/TII Jawa Tengah dari DI/TII Jawa Barat, lalu menghancurkan masing-masing secara terpisah. Strategi Pagar Betis yang terbukti efektif di Jawa Barat juga diterapkan di wilayah perbatasan Jawa Tengah, terutama di daerah Brebes Selatan, Bumiayu, dan Salem. Wilayah-wilayah ini dikepung, akses pangan diputus, dan warga dipindahkan ke tempat-tempat yang dapat diawasi ketat.

Tekanan terus-menerus memecah belah kekuatan DI/TII. Banyak anggota yang menyerah, tertangkap, atau tewas dalam pertempuran. Kelompok-kelompok yang tersisa semakin kecil, terisolasi, dan terpaksa hidup berpindah-pindah di hutan belantara.

Sisa Perlawanan — Kastolani (1962–1967)

Setelah penangkapan Kartosoewirjo di Jawa Barat pada Juni 1962, sisa-sisa jaringan DI/TII di Jawa Tengah yang masih bertahan semakin terdesak. Di bawah pimpinan Kastolani, mereka melakukan serangan sporadis namun tidak lagi memiliki kemampuan untuk menguasai wilayah manapun secara permanen. Akhirnya, pada 1967, Kastolani menyerahkan diri kepada TNI, menandai berakhirnya perlawanan bersenjata DI/TII di Jawa Tengah.

Upaya Perdamaian dan Jalur Diplomasi

Sebelum mengandalkan kekuatan militer sepenuhnya, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik ini melalui jalur damai:

1. Perantaraan tokoh masyarakat — Sebelum terjadinya konflik terbuka, tokoh-tokoh agama dan pejabat daerah berusaha mendamaikan Amir Fatah dengan komandan TNI, namun kesepakatan yang dicapai tidak bertahan lama karena saling ketidakpercayaan.
2. Penawaran amnesti — Pemerintah berulang kali mengumumkan kebijakan pengampunan bagi anggota DI/TII yang bersedia menyerahkan senjata dan kembali ke pangkuan pemerintah. Kebijakan ini efektif menarik banyak pengikut yang lelah berperang, namun pemimpin inti umumnya menolak menyerah sampai benar-benar terdesak.
3. Pendekatan khusus kepada Kyai Somalangu — Pemerintah juga mengirim utusan kepada Kyai Somalangu di Kebumen, namun upaya ini tidak membuahkan hasil yang berarti sebelum gerakan tersebut dipukul mundur secara militer.

Kegagalan jalur damai secara menyeluruh menunjukkan bahwa akar konflik bukan sekadar kesalahpahaman, melainkan perbedaan pandangan mendasar tentang dasar negara yang tidak dapat didamaikan melalui kompromi sederhana.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik

Konflik DI/TII di Jawa Tengah meninggalkan jejak yang mendalam dan berlangsung lama di kehidupan masyarakat:

Dampak Kemanusiaan — Ribuan warga menjadi korban, baik yang tewas dalam pertempuran maupun yang dibunuh karena dianggap memihak salah satu pihak. Desa-desa di wilayah pedalaman Brebes, Tegal, Kebumen, dan Banyumas mengalami kerusakan parah. Banyak keluarga terpisah, warga mengungsi, dan perekonomian pedesaan lumpuh selama bertahun-tahun. Angka pasti korban sulit ditetapkan karena catatan yang tidak lengkap dan banyaknya kematian yang tidak tercatat secara resmi.

Dampak Sosial — Masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga: mereka yang mendukung gerakan, mereka yang mendukung pemerintah, dan mereka yang terjepit di antara keduanya. Ketidakpercayaan antarkelompok tertanam kuat, dan trauma kekerasan diwariskan hingga ke generasi berikutnya. Bagi sebagian warga, nama DI/TII menjadi simbol ketakutan; bagi sebagian lainnya, gerakan ini dipandang sebagai perjuangan yang tidak dihargai. Keragaman pandangan ini tetap ada hingga kini.

Dampak Ekonomi — Wilayah perbatasan Jawa Tengah–Jawa Barat yang menjadi basis gerakan tertinggal dalam pembangunan dibandingkan daerah lain. Jaring jalan rusak, akses pasar terputus, dan investasi tidak masuk selama bertahun-tahun. Pemulihan ekonomi di daerah-daerah tersebut berjalan lambat.

Dampak Politik — Konflik ini memperkuat tekad pemerintah untuk mempertahankan dasar negara Pancasila dan keutuhan NKRI. Di sisi lain, penumpasan DI/TII juga menjadi bagian dari praktik keamanan negara yang kadang tidak membedakan antara anggota gerakan aktif dan warga biasa, yang meninggalkan luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih.

Dampak Jangka Panjang — Pemikiran bahwa Indonesia seharusnya berlandaskan hukum Islam tidak hilang sepenuhnya setelah gerakan ini padam. Dalam dekade-dekade berikutnya, muncul kelompok-kelompok baru yang mengadopsi ideologi serupa, menunjukkan bahwa akar pemikiran tersebut tetap hidup meskipun kehilangan wadah organisasinya.

Perbedaan DI/TII Jawa Tengah dengan Daerah Lain

Penting dicatat bahwa DI/TII di Jawa Tengah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan DI/TII di daerah lain:

1. Kepemimpinan ganda — Tidak ada satu tokoh tunggal yang memayungi seluruh gerakan di Jawa Tengah; Amir Fatah, Kyai Somalangu, dan kemudian Kastolani masing-masing memimpin kelompok yang bergerak di wilayah yang berbeda.
2. Hubungan dengan pusat — Amir Fatah menerima perintah dari Kartosoewirjo dan mengakui NII, namun operasi di lapangan tetap dijalankan secara mandiri. Koordinasi antar-kelompok di Jawa Tengah sendiri pun terbatas.
3. Dukungan rakyat yang lebih terbatas — Dibandingkan dengan Jawa Barat, DI/TII di Jawa Tengah lebih cepat kehilangan dukungan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan keterikatan masyarakat setempat pada jaringan kekuasaan lokal serta pengaruh pemimpin agama yang tidak sepenuhnya memihak gerakan.
4. Masa perlawanan yang bertingkat — Jika di Jawa Barat gerakan berlangsung terus-menerus, di Jawa Tengah terjadi pasang surut: melemah saat Amir Fatah menyerah, bangkit kembali setelah pembelotan Batalion 624, lalu melemah lagi secara bertahap hingga 1967.

DI/TII Jawa Tengah lahir dari perpaduan kekecewaan politik pasca-perjanjian internasional, perbedaan pandangan tentang dasar negara, ketimpangan antara pusat dan daerah, serta kepentingan pribadi yang saling bertemu. Dipimpin oleh Amir Fatah, Kyai Somalangu, dan kemudian Kastolani, gerakan ini berusaha menggantikan dasar negara Pancasila dengan syariat Islam melalui jalur kekerasan. Meskipun sempat menguasai wilayah yang cukup luas dan melakukan serangan yang mengganggu keamanan, gerakan ini akhirnya tidak mampu mempertahankan dukungan rakyat dan ditumpas secara bertahap.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Dijk, C. van. 1995. Darul Islam: Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Dewanto, Nugroho. 2011. Kartosoewirjo: Mimpi Negara Islam. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
• Jackson, Karl D. 1991. Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Holk, Harald Dengel. 1995. Darul Islam dan Kartosoewirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
• Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
• Hiroko, Horikoshi. 1975. The Darul Islam Movement in West and Central Java 1948–1967. Jakarta: Cornell University Modern Indonesia Project.