Table of Contents

Deklarasi Djuanda: Titik Balik Kedaulatan Maritim Indonesia

Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengumumkan satu pernyataan bersejarah yang mengubah peta dan konsep negara Indonesia selamanya. Pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda itu menyatakan bahwa perairan di antara pulau-pulau Indonesia — laut lepas yang selama ratusan tahun dianggap terbuka dan bebas dilalui kapal asing — adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda ini lahir bukan sekadar dari pertimbangan hukum, melainkan dari keprihatinan mendalam: negara kepulauan terbesar di dunia itu terpecah-pecah oleh laut yang justru seharusnya menjadi perekat.

Artikel ini menguraikan latar belakang, isi, perjuangan pengakuan internasional, serta dampak jangka panjang Deklarasi Djuanda — tonggak yang kemudian menjadi dasar konsep Negara Kepulauan dan diakui dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Latar Belakang: Wilayah yang Terbelah Laut

Sejak kemerdekaan 1945, Indonesia menghadapi masalah hukum dan kedaulatan yang mendasar: tidak adanya batas laut yang jelas dan diakui. Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 hanya menetapkan batas darat, tetapi mengikuti aturan kolonial Belanda yang membagi perairan menjadi dua kategori:

1. Perairan pedalaman: sungai, teluk, dan selat yang tertutup — diakui sepenuhnya sebagai wilayah Indonesia;
2. Laut teritorial: jalur sejauh 3 mil laut dari garis pantai setiap pulau.

Akibatnya, laut di antara pulau-pulau utama — Selat Sunda, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda — tetap menjadi laut bebas. Jika digambarkan, wilayah Indonesia tampak seperti kalung berlian yang terpisah-pisah: pulau-pulau berdaulat, tetapi ruang di antaranya milik umum dunia. Kapal asing bebas melintas, bahkan dapat menempatkan pangkalan militer di perairan yang memisahkan pulau-pulau itu tanpa perlu izin pemerintah Indonesia.

Kekhawatiran ini diperparah oleh situasi politik luar negeri: Belanda masih menguasai Irian Barat, ketegangan Perang Dingin memuncak, dan kekhawatiran bahwa kekuatan asing dapat memanfaatkan perairan terbuka untuk mengancam keamanan nasional. Secara ekonomi, Indonesia juga tidak dapat mengelola sumber daya laut di perairan antarpulau karena wilayah itu tidak diakui sebagai miliknya.

Sejak 1950, pemerintah mulai mempelajari hal ini. Menteri Luar Negeri Ide Anak Agung Gde Agung membentuk tim hukum yang merumuskan konsep baru. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, perumusan dipercepat, dan ketika Kabinet Djuanda berkuasa sejak April 1957, konsep itu diselesaikan dan diputuskan untuk dideklarasikan secara sepihak — tanpa menunggu kesepakatan internasional yang sulit dicapai.

Isi Lengkap Deklarasi Djuanda

Pada pukul 20.00 tanggal 13 Desember 1957, melalui siaran radio, Perdana Menteri Djuanda membacakan pernyataan pemerintah Republik Indonesia. Isi utamanya adalah:

• Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan, memiliki corak tersendiri;
• Sejak zaman dahulu, kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh;
• Ketentuan batas laut yang ada selama ini berdasar ketentuan kolonial Belanda memisahkan wilayah yang seharusnya utuh, merugikan keamanan dan persatuan Indonesia;
• Pemerintah Republik Indonesia menetapkan batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia, yaitu:
• Garis pangkal lurus menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar yang membentuk kesatuan negara;
• Laut yang berada di antara garis pangkal tersebut, termasuk perairan di antara pulau-pulau, adalah perairan pedalaman yang berada di bawah kedaulatan mutlak Republik Indonesia;
• Jalur laut teritorial selebar 12 mil laut diukur ke arah luar dari garis pangkal tersebut;
• Hak lintas damai kapal-kapal asing tetap diakui selama tidak mengganggu kedaulatan dan keamanan.

Dua prinsip revolusioner yang lahir dari deklarasi ini:

1. Garis pangkal lurus: batas negara tidak lagi mengikuti lekukan pantai tiap pulau, tetapi ditarik lurus dari titik terluar satu pulau ke pulau berikutnya, membentuk satu garis keliling yang menyatu;
2. Kesatuan darat-laut-udara: laut di dalam garis itu bukan lagi laut bebas, melainkan bagian dari tubuh negara. Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau, melainkan satu kesatuan utuh di mana darat dan laut tak terpisahkan.

Reaksi Domestik dan Internasional

Dukungan Nasional

Di dalam negeri, Deklarasi Djuanda diterima secara luas oleh partai-partai besar, militer, maupun masyarakat. Konsep ini dianggap mewujudkan cita-cita persatuan yang selama ini dirasakan belum utuh. Bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku dan Nusa Tenggara, deklarasi ini memberikan pengakuan bahwa laut yang memisahkan mereka justru adalah perekat yang menyatukan.

Penolakan Dunia

Secara internasional, reaksi awal justru dingin hingga menentang. Negara-negara maritim besar — Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia — khawatir Deklarasi Djuanda akan menutup jalur pelayaran internasional. Mereka menuduh Indonesia mengubah hukum laut secara sepihak dan melanggar kebebasan navigasi. Belanda bahkan menuduh Indonesia memperluas wilayah kedaulatannya secara tidak sah.

Namun dukungan datang dari negara-negara baru merdeka dan negara kepulauan lain. Filipina segera menyatakan dukungan, kemudian disusul Ceylon (Sri Lanka). Di kalangan ahli hukum, konsep ini dipandang sebagai terobosan yang logis dan adil bagi negara kepulauan.

Perjuangan Pengakuan Internasional

Indonesia tidak memaksakan pengakuan secara sepihak semata, melainkan memperjuangkannya melalui jalur hukum internasional selama puluhan tahun:

4.1 Konferensi Hukum Laut Jenewa I (1958)

Indonesia mengajukan konsep garis pangkal lurus ke konferensi ini. Meskipun tidak diterima secara utuh, Pasal 4 Konvensi Laut Teritorial mengakui prinsip garis pangkal lurus untuk negara-negara dengan pantai terjal atau kepulauan — kemenangan kecil namun penting yang membuka jalan bagi pengakuan selanjutnya.

4.2 Konferensi Hukum Laut Jenewa II (1960)

Usulan Indonesia untuk jalur 12 mil laut ditolak selisih satu suara saja. Kegagalan ini menunjukkan bahwa perjuangan hukum laut memerlukan proses yang lebih panjang.

Konvensi Hukum Laut PBB / UNCLOS 1982

Puncak perjuangan dicapai setelah lebih dari dua puluh tahun. Pada 10 Desember 1982, di Montego Bay, Jamaika, diadopsi Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang secara resmi mengakui konsep Negara Kepulauan. Pasal 46–54 UNCLOS secara tegas mengakui:

1. Garis pangkal lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluar;
2. Perairan di dalamnya disebut Perairan Kepulauan dan berada di bawah kedaulatan negara;
3. Hak lintas damai dan lintas pelintas tetap diakui bagi kapal asing.

Indonesia adalah salah satu penandatangan pertama dan secara resmi meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja — yang merupakan arsitek perjuangan hukum laut Indonesia setelah Djuanda — menyatakan: "Deklarasi Djuanda akhirnya menjadi hukum dunia."

Landasan Hukum Nasional

Secara hukum dalam negeri, Deklarasi Djuanda diperkuat melalui peraturan perundang-undangan:

• UU No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia — menetapkan secara resmi garis pangkal dan batas wilayah laut;
• UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
• UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982;
• UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan — mempertegas kembali asas kesatuan wilayah.

Dengan dasar ini, luas wilayah Indonesia yang sempat dipertanyakan menjadi jelas: ±5,8 juta km², terdiri dari daratan ±1,9 juta km² dan lautan ±3,9 juta km². Panjang garis pantai mencapai ±99.093 km — salah satu terpanjang di dunia.

Deklarasi Djuanda adalah salah satu keputusan politik-teritorial paling penting dalam sejarah Indonesia merdeka. Jika tidak ada deklarasi ini, peta Indonesia akan terlihat sangat berbeda — terpecah-pecah, rentan terhadap campur tangan asing, dan kehilangan sebagian besar kekayaan lautnya.

Yang patut diperhatikan adalah cara pengambilannya: dilakukan secara sepihak pada masa ketika posisi Indonesia masih lemah — baru berusia 12 tahun merdeka, sedang berjuang membebaskan Irian Barat, menghadapi pemberontakan daerah (PRRI/Permesta), dan belum memiliki angkatan laut yang kuat. Keberanian Kabinet Djuanda mengambil keputusan tersebut menunjukkan visi jauh ke depan: bahwa kedaulatan tidak menunggu dihadiahkan, melainkan harus ditegaskan dan diperjuangkan.

Deklarasi ini juga mengajarkan bahwa hukum internasional tidaklah tetap. Ia dapat berubah jika didukung kebenaran, konsistensi, dan perjuangan yang tekun. Selama 25 tahun — dari 1957 hingga 1982 — Indonesia terus memperjuangkan gagasan ini di forum dunia, meskipun ditolak berkali-kali. Akhirnya, dunia mengakui bahwa gagasan itu adil dan benar.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Djumala, D. 2007. Deklarasi Djuanda: Sejarah, Isi, dan Perjuangan Pengakuan Internasionalnya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. (Karya akademik khusus tentang Deklarasi Djuanda)
• Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. Konsep Negara Kepulauan: Titik Tolak Hukum Laut Indonesia. Jakarta: UI Press.
• Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.