Table of Contents

DI/TII Sulawesi Selatan: Dari Patriotisme hingga Gerakan Negara Islam 1950–1965

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan merupakan gerakan bersenjata terpanjang dan paling kompleks di antara seluruh cabang gerakan DI/TII di Indonesia. Berlangsung selama lebih dari 14 tahun — dari kekecewaan awal pasca-pengakuan kedaulatan hingga gugurnya pemimpin utamanya pada 2 Februari 1965 — konflik ini berakar pada perpaduan unik antara kekecewaan militer, sentimen kedaerahan, ikatan kekerabatan dan adat, serta transformasi ideologis menuju pendirian negara berbasis syariat Islam.

Abdul Kahar Muzakkar, pimpinan DI/TII Sulawesi Selatan

Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar, tokoh yang awalnya dihormati sebagai pejuang kemerdekaan, gerakan ini berkembang dari protes integrasi pasukan menjadi gerakan yang menantang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri.

Artikel ini menguraikan latar belakang lahirnya gerakan, perjalanan hidup dan pemikiran Kahar Muzakkar, dinamika konflik selama lebih dari satu dekade, perpecahan internal, operasi penumpasan, serta dampak yang ditinggalkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. 

Latar Belakang: Pejuang yang Terpinggirkan

Akar konflik DI/TII Sulawesi Selatan berawal jauh sebelum nama Darul Islam dipakai. Selama masa perjuangan kemerdekaan, Abdul Kahar Muzakkar adalah pemimpin Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS), pasukan yang dibentuk di Jawa oleh para perantau asal Sulawesi untuk kembali membebaskan tanah kelahiran dari pendudukan Belanda. Ia diangkat menjadi Letnan Kolonel TNI atas jasa-jasanya memimpin pasukan yang berjuang di garis depan.

Setelah pengakuan kedaulatan pada Desember 1949, muncul persoalan integrasi. Pemerintah pusat merencanakan peleburan KGSS ke dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Namun jumlah personel yang dapat ditampung terbatas, dan kriteria seleksi yang diterima dianggap tidak adil oleh para pejuang Sulawesi Selatan. Banyak pejuang yang telah berjuang bertahun-tahun justru diberhentikan atau ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan pengalaman dan pengorbanan mereka.

Kekecewaan ini memuncak pada awal 1950. Kahar Muzakkar mengajukan tuntutan agar KGSS dipertahankan sebagai kesatuan utuh dan ditempatkan di wilayah Sulawesi. Ketika permintaan ini tidak dipenuhi, ia menarik diri dari komando pusat dan kembali ke Sulawesi Selatan bersama pasukannya. Pada tahap ini, gerakannya belum berbasis ideologi Islam secara eksplisit; ia lebih berupa perlawanan daerah terhadap ketidakadilan pusat.

Perubahan arah terjadi ketika Kahar Muzakkar menjalin hubungan dengan S.M. Kartosoewirjo, pemimpin DI/TII Jawa Barat. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar secara resmi memproklamasikan masuknya wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke dalam Negara Islam Indonesia (NII). Sejak saat itu, gerakan yang bermula dari protes militer berubah menjadi perjuangan mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam.

Abdul Kahar Muzakkar: Patriot yang Berubah Haluan

Abdul Kahar Muzakkar lahir di Luwu, Sulawesi Selatan, pada 17 Maret 1921. Ia tumbuh di lingkungan yang menggabungkan pengaruh adat dan pendidikan Islam. Pada masa pendudukan Jepang, ia aktif dalam organisasi pemuda, dan saat revolusi kemerdekaan meletus, ia berangkat ke Jawa untuk bergabung dengan perjuangan. Di sana, ia memimpin pasukan yang dikenal keberaniannya dan dihormati oleh pimpinan Republik.

Perubahan pandangan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Kekecewaan mendalam terhadap perlakuan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan pengorbanan pejuang daerah;
2. Pengaruh tokoh Islam yang meyakinkannya bahwa keadilan sejati hanya dapat ditegakkan melalui negara berbasis hukum Islam;
3. Ikatan sosial dan kekerabatan yang kuat di Sulawesi Selatan — sistem kekerabatan Bugis–Makassar memberikan jaringan dukungan yang luas sekaligus memperkuat solidaritas kelompok;
4. Kondisi geografis pegunungan dan hutan lebat di pedalaman Sulawesi Selatan yang menyulitkan penjangkauan pasukan pemerintah.

Pemikiran Kahar Muzakkar tidak sekadar meniru Kartosoewirjo. Ia mengembangkan gagasan tersendiri tentang keadilan, kedaerahan, dan kesejahteraan masyarakat yang berakar pada pengalaman hidupnya di Sulawesi. Namun seiring berjalannya waktu, kepatuhannya terhadap kepemimpinan Kartosoewirjo semakin kuat, dan ia menerima jabatan sebagai Panglima TII Komando Sulawesi serta Ketua Dewan Revolusi Islam Indonesia untuk wilayah tersebut.

Wilayah Pengaruh dan Struktur Gerakan

Pada puncak kekuatannya pertengahan 1950-an, DI/TII di bawah Kahar Muzakkar menguasai sebagian besar wilayah pedalaman Sulawesi Selatan dan menjangkau Sulawesi Tenggara. Wilayah pengaruhnya mencakup daerah-daerah di Kabupaten Luwu, Sidrap, Enrekang, Bone, Wajo, Soppeng, Bulukumba, hingga bagian Sulawesi Tenggara seperti Kolaka dan Kendari.

Kahar Muzakkar menyusun kekuatan militernya ke dalam beberapa batalyon yang beroperasi di wilayah masing-masing:

1. Batalyon Batuh Putih — bergerak di wilayah Palopo dan Luwu, dipimpin oleh Kaso Gani;
2. Batalyon Woltermonginsidi — beroperasi di Enrekang dan sekitarnya, dipimpin oleh Andi Sose;
3. Batalyon 40 Ribu — bergerak di daerah Rappang dan Sidrap, dipimpin oleh Syamsul Bakhri;
4. Batalyon Arief Rate — beroperasi di wilayah pantai dan bagian Sulawesi Tenggara, dipimpin oleh Aziz Taba.

Secara ekonomi, gerakan ini bertahan dari pemungutan pajak di daerah yang dikuasainya, perkebunan kelapa yang menjadi sumber utama pendapatan, serta perdagangan yang diawasi. Blokade ekonomi yang dilakukan pemerintah secara bertahap memangkas sumber pendapatan ini, namun gerakan mampu bertahan berkat dukungan sebagian masyarakat pedalaman.

Jalur Damai yang Gagal dan Pelemahan Bertahap

Pemerintah tidak langsung mengandalkan kekuatan senjata. Beberapa upaya perundingan dilakukan sebelum konflik berkepanjangan:

1. Perantaraan tokoh masyarakat dan agama — Pemerintah mengundang ulama dan tokoh adat untuk berkomunikasi dengan Kahar Muzakkar, namun kesepakatan tidak tercapai karena Kahar menolak melepaskan ikatan dengan NII;
2. Penawaran amnesti — Pemerintah berulang kali menawarkan pengampunan dan reintegrasi bagi anggota yang menyerah, dengan janji pekerjaan dan jaminan keamanan. Kebijakan ini efektif menarik banyak pengikut, namun Kahar dan lingkaran terdekatnya menolak menyerah;
3. Pembentukan Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan–Tenggara (KDM) pada 1957 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Andi Matalatta, tokoh lokal yang dipercaya masyarakat, menggabungkan tekanan militer dengan pendekatan budaya dan kekerabatan.

Pukulan terbesar bagi kekuatan gerakan terjadi pada akhir 1959, ketika Bahar Mattalioe — salah satu komandan terkuat Kahar — memisahkan diri dan menyerah bersama lebih dari 12.000 pengikut serta menyerahkan lebih dari 2.000 senjata. Perpecahan ini melemahkan kekuatan DI/TII hampir setengahnya dan menandai titik balik konflik.

Operasi Militer dan Penumpasan Akhir

Sejak awal 1960, pemerintah melancarkan serangkaian operasi militer terpadu:

1. Operasi Tumpas dimulai 3 Februari 1960 — bertujuan memusnahkan sisa-sisa kekuatan DI/TII secara menyeluruh. Pasukan TNI mendesak wilayah-wilayah terakhir yang dikuasai, memutus jalur logistik, dan memisahkan Kahar dari basis pendukungnya;
2. Pengejaran berkelanjutan — Kahar Muzakkar dan pengikut setianya terus berpindah dari satu hutan ke hutan lain, menghindari penangkapan selama hampir lima tahun. Tekanan militer semakin diperketat: ladang pangan diputus, akses masyarakat ke hutan dibatasi, dan jaringan informan diperkuat;
3. Gugurnya Kahar Muzakkar — Pada 2 Februari 1965, pasukan TNI berhasil melacak keberadaan Kahar Muzakkar di daerah pegunungan Luwu, tepatnya di sekitar hutan Kalosi–Luwu. Dalam pertempuran singkat, ia tertembak gugur. Identitasnya dikonfirmasi secara resmi oleh pihak keluarga dan pemerintah.

Setelah gugurnya pemimpin utama, sisa-sisa pasukan DI/TII yang masih bertahan kehilangan arah. Banyak komandan dan anggota yang menyerah dalam kurun waktu 1965–1966. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan secara resmi dinyatakan berakhir pada pertengahan 1965.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Konflik yang berlangsung selama 15 tahun ini meninggalkan luka yang sangat dalam di masyarakat Sulawesi Selatan:

Dampak Kemanusiaan — Ribuan jiwa tewas, baik dari kalangan TNI, pasukan DI/TII, maupun warga sipil yang tidak bersalah. Desa-desa di wilayah pedalaman hancur, warga mengungsi, dan perekonomian lumpuh. Angka pasti korban sulit ditetapkan karena catatan yang terpecah dan banyaknya kematian yang tidak tercatat secara resmi.

Dampak Sosial dan Budaya — Masyarakat terbelah menurut kesetiaan: mereka yang mendukung gerakan, yang mendukung pemerintah, dan yang terjepit di antara keduanya. Ikatan kekerabatan yang biasanya mempererat justru menjadi sumber curiga. Bagi kelompok penganut kepercayaan tradisional seperti Tolotang di Sidrap, keberadaan gerakan ini menempatkan mereka dalam posisi terancam karena tekanan untuk memeluk agama tertentu.

Dampak Ekonomi — Wilayah pedalaman Sulawesi Selatan tertinggal dalam pembangunan dibandingkan daerah pesisir. Jalan rusak, sekolah tutup, dan investasi tidak masuk selama bertahun-tahun. Pemulihan ekonomi berjalan lambat, dan bekas-bekas kerusuhan masih terlihat hingga dekade berikutnya.

Dampak Politik dan Ingatan Sejarah — Berbeda dengan DI/TII di daerah lain, di Sulawesi Selatan pandangan terhadap Kahar Muzakkar terbagi secara mendalam. Sebagian melihatnya sebagai pemberontak yang mengganggu keutuhan negara; sebagian lainnya melihatnya sebagai pejuang yang diperlakukan tidak adil dan membela kebenaran menurut keyakinannya. Keragaman pandangan ini tetap hidup hingga kini dan memengaruhi bagaimana peristiwa ini diajarkan dan diingat di daerah tersebut.

Dampak Jangka Panjang — Pemikiran yang diperjuangkan tidak hilang sepenuhnya. Meskipun organisasi telah hancur, gagasan tentang keadilan, kesejahteraan daerah, dan peran agama dalam negara terus bergema dalam berbagai bentuk di Sulawesi Selatan pada dekade-dekade berikutnya.

Kekhasan DI/TII Sulawesi Selatan dibanding Daerah Lain

DI/TII Sulawesi Selatan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan gerakan serupa di daerah lain:

1. Akar ganda: lahir sekaligus dari protes militer-daerah DAN perubahan ideologis keagamaan; di Jawa Barat akarnya lebih didominasi perbedaan pandangan dasar negara sejak awal;
2. Peran ikatan adat dan kekerabatan: sistem sosial Bugis–Makassar memberikan jaringan dukungan sekaligus kesetiaan yang kuat, sehingga gerakan mampu bertahan lebih lama meski terisolasi;
3. Durasi konflik terpanjang: 1950–1965, lebih lama daripada DI/TII Jawa Barat (1948–1962) maupun Aceh;
4. Kepemimpinan tunggal yang karismatik: Kahar Muzakkar memegang kendali selama hampir seluruh masa gerakan, berbeda dengan Jawa Tengah yang dipimpin bergantian oleh beberapa tokoh;
5. Perpecahan internal yang menentukan: Kehilangan Bahar Mattalioe dan ribuan pengikutnya pada 1959 adalah pukulan yang tidak dapat dipulihkan, menunjukkan bahwa solidaritas gerakan bergantung pada kesetiaan pribadi kepada para pemimpin lokal.

Sejarah DI/TII Sulawesi Selatan bukan sekadar kisah pemberontakan yang ditumpas. Gerakan ini menunjukkan betapa rentannya negara yang baru lahir terhadap ketimpangan antara pusat dan daerah, serta betapa dalam pengaruh agama dan budaya lokal dalam membentuk peristiwa politik.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Dinas Sejarah Angkatan Darat. 1986. Penumpasan Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Makassar: Dinas Sejarah TNI AD Kodam XIV/Hasanuddin.
• Gonggong, Anhar. 2004. Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
• Harvey, Barbara S. 1989. Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Dijk, C. van. 1995. Darul Islam: Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Dewanto, Nugroho. 2011. Kartosoewirjo: Mimpi Negara Islam. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
• Ensiklopedia Sejarah Indonesia. "Abdul Kahar Muzakkar" dan "Pemberontakan Kahar Muzakkar". Kementerian Kebudayaan RI. esi.kemenbud.go.id.
• Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
• Jackson, Karl D. 1991. Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Mattalioe, Bahar. 1994. Petualangan Qahhar Mudzakkar. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
• Hamid, Abd. Rahman. 2008. Qahhar Mudzakkar di Persimpangan Jalan. Makassar: Pustaka Refleksi.
• Arsip Nasional Republik Indonesia. Berkas DI/TII Sulawesi Selatan, Dokumen Komando Operasi Tumpas 1960–1965. Jakarta: ANRI.
• Amini, M. 2024. Perlawanan dan Penumpasan DI/TII di Sulawesi Selatan. Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.