Table of Contents

Gerakan Andi Azis: Penolakan Federalis dan Pembubaran Negara Indonesia Timur 1950

Gerakan Andi Azis yang meletus di Makassar pada 5 April 1950 merupakan salah satu peristiwa paling singkat namun paling berpengaruh dalam sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya berlangsung kurang dari dua minggu, gerakan ini dipimpin oleh seorang perwira muda mantan tentara kolonial yang merasa bertindak atas nama konstitusi dan otonomi daerah, namun justru berakhir mempercepat pembubaran negara bagian yang ia pertahankan serta memperkokoh kedudukan negara kesatuan.

Peristiwa ini bukan sekadar pemberontakan militer; ia adalah puncak pertarungan politik antara dua visi bangsa: visi federal yang diwarisi dari Konferensi Meja Bundar (KMB), dan visi kesatuan yang didukung arus utama rakyat Indonesia.

Andi Azis di kawal oleh kesatuan CPM saat dihadapkan ke pengadilan

Artikel ini menguraikan latar belakang lahirnya gerakan, sosok Andi Azis, kronologi peristiwa yang berlangsung cepat, peran tokoh-tokoh terkait termasuk Jaksa Agung NIT Robert Soumokil dan Presiden NIT Ida Anak Agung Gde Agung, penumpasan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto dan Kolonel Alex Kawilarang, serta dampak yang mengubah peta kenegaraan Indonesia secara permanen.

Latar Belakang: Negara Indonesia Timur dan Ketegangan Federal–Kesatuan

Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan beberapa negara bagian bentukan Belanda. Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur (NIT) yang beribu-kota di Makassar, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan Timur. NIT dibentuk oleh Belanda sebagai penyangga pengaruhnya di wilayah timur, dengan dukungan golongan elit daerah, bangsawan, serta mantan perwira KNIL.

Sejak awal berdirinya, NIT menghadapi tekanan kuat dari arus kesatuan. Rakyat di berbagai daerah — termasuk Sulawesi Selatan — menggelar demonstrasi menuntut pembubaran NIT dan penggabungan sepenuhnya ke dalam Republik Indonesia. Di sisi lain, kalangan pemimpin NIT dan mantan perwira KNIL berpendapat bahwa RIS adalah bentuk negara yang sah dan NIT berhak mempertahankan otonominya sesuai hasil KMB.

Persoalan memuncak ketika pemerintah pusat merencanakan pengerahan Batalion Worang — pasukan TNI dari Jawa — untuk mendarat di Makassar guna memperkuat keamanan dan melengkapi peleburan militer. Bagi kalangan federalis, kedatangan pasukan ini bukan sekadar pengisian kekuatan, melainkan ancaman terhadap kedaulatan NIT. Di sinilah seorang perwira muda bernama Andi Abdul Azis mengambil langkah senjata.

Andi Azis: Perwira KNIL di Tengah Pertarungan Visi

Andi Azis lahir di Sulawesi Selatan, berasal dari lingkungan bangsawan daerah yang memiliki kedekatan dengan jaringan kekuasaan kolonial. Ia berkarier di Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) dan setelah pengakuan kedaulatan diterima menjadi perwira Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan pangkat Kapten. Ia memimpin sekitar 350 prajurit, sebagian besar mantan anggota KNIL yang berbasis di Makassar.

Andi Azis memandang bahwa pembubaran NIT secara sepihak melanggar Konstitusi RIS yang menjamin otonomi negara-negara bagian. Ia meyakini kesatuan Indonesia harus tumbuh secara bertahap melalui kerja sama, bukan melalui pengambilalihan sepihak oleh Republik yang didominasi Jawa.

Pandangan ini diperkuat oleh pengaruh Robert Soumokil, Jaksa Agung NIT yang mendesak Andi Azis untuk bertindak mencegah kedatangan pasukan TNI. Soumokil bahkan menyampaikan dokumen yang diklaim membuktikan rencana Republik untuk menghapus NIT dan memasukkan pengaruh komunis.

Banyak sejarawan menilai Andi Azis lebih merupakan alat daripada dalang utama: ia kurang berpengalaman dalam politik tingkat tinggi, mudah dipengaruhi, dan bertindak atas dasar keyakinan bahwa ia menegakkan hukum, bukan melanggarnya. Namun tindakan yang diambilnya — menyerang sesama pasukan APRIS — menjadikannya pemberontak menurut hukum militer.

Kronologi Peristiwa 5–14 April 1950

Malam 4 April 1950: Pemicu

Malam sebelumnya, Andi Azis dipanggil ke kediaman Robert Soumokil, Jaksa Agung NIT. Di sana sudah berkumpul sejumlah prajurit KNIL asal Ambon yang menyatakan siap bertindak jika pasukan TNI dari Jawa mendarat. Soumokil meyakinkan Andi Azis bahwa kedatangan Batalion Worang adalah ancaman bagi kedaulatan NIT. Andi Azis setuju untuk memimpin aksi.

5 April 1950: Penguasaan Makassar

Pukul 05.00 pagi, pasukan Andi Azis bergerak menduduki posisi-posisi penting di Makassar. Mereka:

Menahan dan menyandera sejumlah perwira TNI, termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, komisioner militer di wilayah Indonesia Timur;

Menguasai markas APRIS, pelabuhan, tangsi, serta kantor-kantor pemerintahan;

Menembakkan artileri ke arah kapal pengangkut pasukan Batalion Worang yang sedang mendekat, memaksanya mundur sementara.

Jumlah korban jiwa relatif sedikit karena pihak yang diserang tidak siap melawan secara berarti. Andi Azis mengeluarkan pernyataan bahwa tindakannya bertujuan mempertahankan kemerdekaan dan otonomi NIT, bukan memisahkan diri dari Indonesia.

6–8 April 1950: Ultimatum Pemerintah Pusat

Pemerintah RIS di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta merespons dengan tegas. Pada 8 April 1950, dikeluarkan ultimatum: Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta sebelum pukul 14.00 tanggal 9 April untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika menolak, ia akan dinyatakan pemberontak dan ditindak secara militer.

Sementara itu, di Makassar terjadi ketegangan antara Presiden NIT Ida Anak Agung Gde Agung yang tetap berusaha menegakkan hukum secara damai, dan kelompok di sekitar Andi Azis yang didesak Soumokil untuk bertahan. Soumokil sendiri kemudian meninggalkan Makassar menuju Maluku, di mana ia kemudian memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS) — menunjukkan bahwa gerakan di Makassar hanyalah langkah awal dari rencana pemisahan yang lebih luas.

11–13 April 1950: Kedatangan Pasukan Penumpas

Karena Andi Azis tidak memenuhi ultimatum, pemerintah mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dengan Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan Brigade 10/Garuda. Pasukan ini terdiri dari unsur-unsur TNI yang berpengalaman. Mendarat di Makassar pada 13 April 1950, mereka disambut perlawanan yang sangat ringan — sebagian pasukan Andi Azis sudah bubar atau menyerah melihat kekuatan lawan yang jauh lebih besar.

Presiden Soekarno menyampaikan pidato melalui radio pada hari yang sama, menegaskan tindakan Andi Azis adalah pemberontakan yang merugikan persatuan bangsa. Dukungan terhadap Andi Azis runtuh seketika.

14–15 April 1950: Penyerahan dan Penangkapan

Di bawah tekanan militer dan desakan Presiden NIT Ida Anak Agung Gde Agung, Andi Azis akhirnya bersedia pergi ke Jakarta untuk bernegosiasi. Sesampainya di Jakarta pada 15 April 1950, ia langsung ditangkap dan dipenjara. Ia diadili dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara pada tahun 1952 atas tuduhan pemberontakan.

Tokoh	Peran	Dampak
Andi Azis	Pemimpin gerakan, Kapten APRIS mantan KNIL	Menjadi simbol perlawanan federalis; ditangkap dan dipenjara
Robert Soumokil	Jaksa Agung NIT, pemicu utama gerakan	Meninggalkan Makassar sebelum jatuh, kemudian memproklamasikan RMS di Ambon
Ida Anak Agung Gde Agung	Presiden NIT	Menolak mendukung Andi Azis, memilih jalan damai, kemudian memimpin pembubaran NIT secara resmi
Alex Kawilarang	Komandan Pasukan Penumpas	Memimpin operasi pendaratan yang berjalan cepat dan minim korban
Soeharto	Komandan Brigade 10/Garuda	Memperoleh pengalaman komando penting; karier militer meningkat setelah peristiwa ini
Mohammad Hatta	Perdana Menteri RIS	Mengeluarkan ultimatum tegas; menegaskan kewenangan pusat atas daerah

Penting dicatat bahwa pemerintah NIT sendiri tidak mendukung Andi Azis. Presiden Ida Anak Agung Gde Agung justru mendesak Andi Azis menyerahkan diri dan bernegosiasi, menunjukkan bahwa gerakan ini tidak mewakili kehendak seluruh pimpinan NIT, melainkan kelompok terbatas yang didorong kepanikan dan pengaruh Soumokil.

Dampak Langsung: Pembubaran NIT dan Berakhirnya RIS

Gerakan Andi Azis justru menghasilkan kebalikan dari apa yang diperjuangkannya:

Pembubaran Negara Indonesia Timur

Pada 21 April 1950, hanya seminggu setelah penangkapan Andi Azis, Presiden NIT Ida Anak Agung Gde Agung secara resmi menyatakan pembubaran NIT dan bergabung sepenuhnya ke dalam Republik Indonesia. Langkah ini mengakhiri keberadaan negara bagian terbesar di wilayah timur.

Percepatan Lahirnya NKRI

Pembubaran NIT diikuti oleh negara-negara bagian lainnya. Pada 17 Agustus 1950, tepat setahun setelah proklamasi 1945, RIS dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan. Tanpa peristiwa Andi Azis, proses ini mungkin berlangsung lebih lambat melalui perdebatan politik yang panjang.

Peleburan Total Eks-KNIL ke TNI

Setelah peristiwa ini, tidak ada lagi struktur militer tersendiri bagi mantan prajurit KNIL. Semua anggota diintegrasikan ke TNI atau dipensiunkan. Ini mengakhiri sumber ketegangan militer yang berkali-kali memicu konflik.

Pemisahan Soumokil dan RMS

Robert Soumokil yang melarikan diri ke Ambon memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS) pada April 1950, gerakan yang terpisah dan lebih radikal dibanding Andi Azis. Hal ini menunjukkan bahwa arus pemisahan diri tidak berhenti di Makassar, melainkan berlanjut ke wilayah lain.

Perbedaan dengan Gerakan Lain: APRA, DI/TII, RMS

Gerakan Andi Azis memiliki ciri khas yang membedakannya dari pemberontakan lain pada periode yang sama:

• Durasi sangat singkat — Kurang dari dua minggu dari awal hingga penangkapan. APRA berlangsung hampir sebulan, DI/TII bertahan bertahun-tahun.
• Tujuan terbatas — Tidak menuntut pembentukan negara baru, melainkan mempertahankan NIT yang sudah ada. RMS justru memisahkan diri dari Indonesia; DI/TII mengganti dasar negara menjadi Islam.
• Dukungan terbatas — Tidak didukung oleh pimpinan resmi NIT, hanya kelompok militer kecil yang dipengaruhi Soumokil. Rakyat Makassar tidak bangkit mendukung.
• Penumpasan tanpa pertempuran besar — Pasukan TNI mendarat dan diterima tanpa perlawanan berarti. Tidak ada korban massal seperti di Bandung pada peristiwa APRA.
• Pemimpin tidak dieksekusi — Andi Azis dihukum penjara, bukan dihukum mati seperti pemimpin pemberontakan lain. Ia kemudian diampuni dan hidup di Indonesia.

Gerakan Andi Azis adalah contoh klasik tentang bagaimana tindakan yang didasari keyakinan dapat menghasilkan akibat berkebalikan dari yang diharapkan. Andi Azis berjuang mempertahankan Negara Indonesia Timur agar otonomi daerah terjaga; sebaliknya, tindakannya justru menghapuskan NIT, mengakhiri sistem federal, dan melahirkan NKRI yang lebih terpusat. Peristiwa ini mengajarkan bahwa persatuan tidak dapat dipaksakan melalui senjata dari pihak manapun, dan bahwa perubahan politik yang cepat memerlukan keterbukaan serta dialog agar tidak meledak menjadi konflik.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
• Agung, Ide Anak Agung Gde. 1985. Dua Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia 1945–1965. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
• Harvey, Barbara S. 1977. Aspects of the Darul Islam Movement in Indonesia. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.
• Agung, Ide Anak Agung Gde. 1973. Pembentukan Negara Indonesia Timur dan Kejatuhannya. Denpasar: Yayasan Obor Indonesia.
• McNicoll, Donald. 1968. Indonesia: A Country Study. Washington DC: Government Printing Office.