Table of Contents

Interaksi Tiga Kekuatan: Dinamika Soekarno, TNI AD, dan PKI pada Masa Demokrasi Terpimpin

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan terbentuknya sistem Demokrasi Terpimpin, peta kekuatan politik Indonesia mengalami konsolidasi yang signifikan. Jika pada masa Demokrasi Liberal kekuatan politik tersebar di puluhan partai dengan kabinet yang silih berganti, maka pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat pada tiga pilar utama: Presiden Soekarno sebagai figur sentral yang memegang kendali eksekutif sekaligus pengaruh dominan atas legislatif, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai kekuatan bersenjata yang memiliki peran politik formal melalui doktrin dwifungsi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kekuatan massa terbesar yang tumbuh pesat di bawah perlindungan Presiden. Ketiganya menjalin hubungan yang kompleks — terkadang bersekutu, terkadang saling menjatuhkan — dalam sebuah dinamika segitiga yang kelak akan menentukan arah bangsa hingga klimaksnya pada tahun 1965.

Soekarno memposisikan diri sebagai "Pemimpin Besar Revolusi" yang berada di atas ketiga golongan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Strateginya adalah menjaga keseimbangan di antara ketiga kekuatan tersebut agar tidak ada satu pun yang terlalu dominan, sehingga posisinya sebagai wasit dan pemimpin tunggal tetap terjaga. Namun, dalam praktiknya, kebijakan Soekarno yang cenderung condong ke kiri — terutama setelah konfrontasi dengan Malaysia dan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan blok sosialis — membuat PKI semakin diuntungkan, sementara TNI AD dan golongan Islam semakin terpinggirkan.

Strategi "Menempel" PKI dan Pencitraan sebagai Kekuatan Progresif

Sejak awal Demokrasi Terpimpin, PKI di bawah kepemimpinan D.N. Aidit menyadari bahwa jalan tercepat menuju kekuasaan bukanlah melalui pemberontakan bersenjata (seperti Madiun 1948 yang berakhir bencana), melainkan melalui "persekutuan" dengan Soekarno. Strategi ini dikenal dengan istilah "menempel" — yaitu mendukung sepenuhnya kebijakan Soekarno, mengklaim diri sebagai pendukung paling setia, dan secara bertahap menyusup ke dalam seluruh struktur kekuasaan negara.

Dalam rangka strategi ini, PKI secara sistematis berusaha memperoleh citra sebagai partai yang Pancasilais dan Manipolis. Aidit dengan lantang menyatakan: "Melaksanakan Manipol secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum Manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot Manipol." Pernyataan ini cerdik karena menempatkan PKI sebagai pelaksana setia dari kebijakan resmi negara, sementara siapa pun yang mengkritik PKI dapat dicap sebagai anti-Manipol dan kontra-revolusioner.

Ajaran Nasakom ciptaan Soekarno — yang menyatukan unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis dalam satu wadah — dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, komunisme diakui sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik negara, bukan lagi kekuatan bawah tanah yang harus diwaspadai. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Jumlah anggota PKI pun membengkak: dari sekitar 1,5 juta jiwa pada akhir tahun 1950-an menjadi lebih dari 3 juta pada pertengahan tahun 1960-an, menjadikannya partai komunis terbesar di dunia di luar blok Soviet dan Tiongkok. Organisasi sayapnya — seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Pemuda Rakyat, dan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) — juga tumbuh pesat dan merambah ke seluruh lapisan masyarakat.

Aidit terus melancarkan retorika yang mengaburkan batas antara ajaran Soekarno dan ideologi komunisme. Pada kesempatan lain ia mengatakan: "Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila." PKI juga gencar menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Soekarno yang diuraikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan-gagasan dan cita-cita politik PKI. Melalui media massa seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti, PKI terus-menerus meningkatkan kegiatannya dengan pelbagai isu untuk memberi citra sebagai partai yang paling Manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia.

Namun, di balik pencitraan tersebut, PKI sendiri masih meragukan kebenaran Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pada bulan Oktober 1964 terjadi kehebohan masyarakat karena ceramah D.N. Aidit — yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator sekaligus Wakil Ketua MPRS — di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora. Dalam ceramah tersebut, Aidit dengan blak-blakan mengatakan: "Dan di sinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab jika sudah satu semuanya... Pancasila tidak perlu lagi. Sebab Pancasila alat pemersatu bukan?" Di bagian lain dari ceramah yang sama, yang dikutip oleh Harian Rakjat, Aidit mengatakan: "Landasan idiil Pancasila yang lahir pada tahun 1945 adalah kelanjutan gagasan Nasakom. Pancasila merupakan filsafat persatuan dari nasional Indonesia."

Pernyataan yang menempatkan Pancasila sekadar sebagai "alat pemersatu" sementara — yang dapat dibuang jika kesatuan ideologis sudah tercapai — jelas menyinggung banyak kalangan yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang final. Bagian dari pidato ini kemudian dikutip dan ditajuk oleh harian Revolusioner, menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat. Akibat reaksi tersebut, Aidit memberikan keterangan yang isinya menolak pemberitaan di harian Revolusioner itu. Dalam surat terbukanya kepada harian tersebut, Aidit bahkan menyerangnya sebagai koran subversif. Peristiwa ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu ideologis pada masa itu, dan betapa PKI harus berhati-hati dalam menyampaikan agenda tersembunyinya.

Pergulatan Kabinet Gotong Royong dan Posisi Tawar PKI

Usaha Soekarno untuk membentuk Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom pada tahun 1960 mendapat tantangan keras dari golongan agama dan pimpinan TNI AD. Kedua kekuatan ini menolak keras dimasukkannya unsur komunis ke dalam kabinet, karena dianggap akan mengancam sendi-sendi kehidupan beragama dan stabilitas keamanan. Tekanan yang kuat ini akhirnya membuat kabinet terbentuk tanpa unsur komunis secara formal.

Namun, sebagai kompensasi dan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, Soekarno memberi imbalan kepada PKI berupa kedudukan-kedudukan strategis dalam lembaga-lembaga negara: MPRS, DPR Gotong Royong, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Pengurus Besar Front Nasional, serta Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR). Dengan penempatan kader-kader PKI di lembaga-lembaga tersebut, pengaruh PKI dalam pengambilan kebijakan negara tetap besar, meskipun tidak memiliki kursi menteri.

Menyadari hal ini, pimpinan TNI AD berusaha mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga merupakan checking terhadap PKI dalam komposisi setiap lembaga. Akan tetapi, daya upaya pimpinan TNI AD tersebut menemui kesulitan karena kebijakan Soekarno yang tetap memberikan porsi dan posisi yang signifikan kepada PKI. Soekarno tampaknya sengaja membiarkan PKI tumbuh sebagai kekuatan penyeimbang terhadap TNI AD, yang ia anggap sebagai satu-satunya institusi yang berpotensi menantang otoritasnya.

Konfrontasi Terbuka: Tindakan TNI AD terhadap PKI Tahun 1960

Ketegangan antara TNI AD dan PKI mencapai titik puncaknya pada pertengahan tahun 1960. TNI AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan PKI di Jawa Tengah. Pimpinan TNI AD, baik secara lisan maupun tulisan, melaporkan perbuatan-perbuatan itu serta meminta perhatian Presiden Soekarno. Dengan adanya bukti-bukti intelijen bahwa PKI berencana mengadakan pengacauan di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan — yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Tiga Selatan — pimpinan TNI AD berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya mengambil tindakan tegas.

Di pusat, Harian Rakjat — organ resmi PKI — dilarang terbit, dan dikeluarkan perintah untuk menangkap D.N. Aidit beserta kawan-kawannya. Namun, Aidit dan para pemimpin PKI lainnya berhasil lolos dan bersembunyi. Di tingkat daerah, tepatnya di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, kegiatan PKI dibekukan oleh para panglima daerah. Langkah ini merupakan upaya TNI AD untuk menekan laju pertumbuhan PKI sebelum terlambat.

Namun, tindakan pimpinan TNI AD itu tidak disetujui oleh Presiden Soekarno, yang malahan memerintahkan agar segala keputusan tersebut dicabut kembali. Soekarno melihat tindakan TNI AD sebagai ancaman terhadap kewenangannya dan terhadap strategi Nasakom yang sedang dibangunnya. Dalam rangka masalah kegiatan PKI ini, pada bulan September 1960 diadakan sidang Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) dengan Penguasa Perang Daerah (Peperda) se-Indonesia di Istana Negara. 

Di dalam sidang tersebut, pimpinan TNI AD dan para panglima daerah mengingatkan Presiden Soekarno "agar jangan terlampau percaya atas keloyalan PKI, baik atas pertimbangan ideologis maupun atas pengalaman masa lampau" — merujuk pada pengalaman pemberontakan Madiun 1948. Namun, Soekarno tetap pada kebijakannya melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Bahkan, sebagai langkah penyeimbang, Soekarno sempat memberlakukan larangan kegiatan semua partai politik selama tiga bulan, sehingga pembatasan terhadap PKI menjadi tidak spesifik lagi.

Kemenangan PKI dalam konfrontasi tahun 1960 ini menjadi bukti nyata bahwa Soekarno adalah pelindung utamanya. Kebijakan ini dimanfaatkan oleh PKI sehingga mereka semakin meningkatkan apa yang kemudian disebutnya "ofensif revolusioner", dengan tema-tema retoris seperti: "anti-Nasakom adalah anti-Pancasila dan kontrarevolusioner", "PKI adalah yang paling progresif revolusioner", dan tuduhan-tuduhan serupa terhadap lawan-lawan politiknya.

Pidato Tahunan Soekarno dan Retorika Revolusi yang Berkelanjutan

Setiap peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Soekarno selalu menyampaikan amanat tahunan yang menjadi petunjuk arah kebijakan negara. Sejak tahun 1960 hingga 1965, pidato-pidato tersebut — yang secara konsisten menegaskan tema "Revolusi Belum Selesai" — semakin condong ke kiri dan semakin memberikan ruang bagi PKI untuk menyudutkan lawan-lawan politiknya, terutama TNI AD yang dianggap sebagai pesaing utamanya. Pidato-pidato itu dikenal dengan judul dan akronimnya masing-masing:

1. 1960: Jalan Revolusi Kita (JAREK) — dengan subjudul "Laksana Malaikat Menyerbu dari Langit"
2. 1961: Revolusi, Sosialisme Indonesia, Pimpinan Nasional (RESOPIM)
3. 1962: Tahun Kemenangan (TAKEM) — menandai keberhasilan diplomasi perjuangan Irian Barat melalui Perjanjian New York
4. 1963: Genta Suara Revolusi Indonesia (GESURI)
5. 1964: Tahun Vivere Pericoloso (TAVIP) — istilah bahasa Italia yang berarti "hidup dalam bahaya", menandai puncak konfrontasi dengan Malaysia
6. 1965: Tjapailah Bintang-Bintang di Langit (TAKARI) — yang juga menegaskan semangat Berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri) dalam bidang ekonomi

Dalam pidato-pidato tersebut, Soekarno terus membakar semangat revolusi, menegaskan pentingnya Nasakom, dan mengecam kekuatan-kekuatan yang dianggap kontra-revolusioner. Bagi PKI, retorika ini adalah amunisi tak ternilai: setiap ucapan Soekarno tentang "kontrarevolusioner" dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik PKI, termasuk TNI AD dan partai-partai non-komunis.

Dokumen Rahasia PKI, Deklarasi Bogor, dan Penghancuran Partai Murba

Pada akhir tahun 1964, pimpinan Partai Murba — sebuah partai nasionalis-radikal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sukarni, Adam Malik, dan Chaerul Saleh — menemukan sebuah dokumen rahasia PKI yang diberi nama "Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini". Dokumen ini secara eksplisit menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan di Indonesia. Temuan ini menjadi bom politik yang mengguncang peta kekuatan nasional. Aidit menyangkal dengan pelbagai cara dan menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu yang dibuat oleh musuh-musuh PKI untuk merusak citra partainya.

Peristiwa dokumen rahasia ini menjadi isu politik besar pada akhir tahun 1964. Untuk meredakan ketegangan, Soekarno mengadakan pertemuan pimpinan partai-partai politik di Istana Bogor pada tanggal 12 Desember 1964. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sepuluh partai politik tersebut, Soekarno memerintahkan penyusunan rumusan bersama untuk menyelesaikan persengketaan antarpartai. Hasilnya adalah sebuah deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Bogor, yang dianggap sebagai cetusan kebulatan tekad partai-partai di hadapan Pemimpin Besar Revolusi. Pokok isi deklarasi tersebut adalah "bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap Malaysia sebagai proyek Nekolim (Kolonialisme dan Imperialisme Baru), maka setiap sengketa di antara unsur-unsur di dalam negeri supaya diselesaikan secara musyawarah."

Berkat sikap Soekarno yang cenderung melindungi PKI, musyawarah Bogor berakhir dengan baik bagi PKI. Tuduhan tentang dokumen rahasia tersebut tidak ditindaklanjuti, dan PKI keluar dari konfrontasi ini dengan posisi yang lebih kuat. Dengan sukses itu, PKI segera beralih kepada ofensif untuk membalas serangan Partai Murba. Pemimpin-pemimpin PKI melalui media massa mereka melemparkan fitnah bahwa Partai Murba "memecah belah persatuan Nasakom, dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno."

Lima hari setelah Deklarasi Bogor, Soekarno membubarkan organisasi Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) yang dibangun oleh beberapa tokoh Partai Murba, antara lain Adam Malik, Sajuti Melik, dan Elkana Tobing. Organisasi ini mengusung konsep "Sukarnoisme" sebagai sebuah ajaran tandingan terhadap interpretasi PKI atas ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Melalui media massa sehaluan PKI seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti, konsep Sukarnoisme ini dikampanyekan sebagai ajaran reaksioner yang menentang revolusi. Sebaliknya, media massa Murba — antara lain Merdeka, Berita Indonesia, dan Warta Berita — memuat tulisan-tulisan mengenai Sukarnoisme, termasuk seri berjudul Memahami Sukarnoisme yang ditulis oleh Juti (nama pena Sajuti Melik). Soekarno sendiri bahkan menuduh BPS sebagai agen CIA yang menerima dana dari Amerika Serikat untuk memecah belah kekuatan revolusioner Indonesia.

Atas tuduhan tersebut, Sukarni selaku pemimpin Partai Murba ditangkap, partainya dibekukan oleh Presiden Soekarno, dan semua media massanya dilarang terbit. Penghancuran Partai Murba — yang merupakan salah satu lawan politik paling vokal terhadap PKI — merupakan kemenangan besar bagi strategi PKI dalam menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan memanfaatkan otoritas Soekarno.

Ofensif Terakhir: Aksi Sepihak, Landreform, dan Menuju Klimaks

Sejak tahun 1963, PKI berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet karena merasa kedudukannya sudah cukup kuat. Di mana-mana dilakukan aksi massa, corat-coret dinding, pidato, dan petisi yang menyerukan: "Bentuk kabinet Nasakom tahun ini juga!" Tekanan ini semakin meningkat seiring dengan semakin kuatnya posisi PKI di mata Soekarno.

Pada tahun-tahun sebelumnya, PKI tidak begitu bernafsu untuk duduk dalam kabinet; mereka lebih memilih melancarkan kritik terhadap pemerintah, khususnya menteri-menteri yang tidak mereka sukai pandangan politiknya, sambil membangun basis massa di akar rumput. PKI juga melakukan pelbagai tuntutan populis dalam rangka mencari popularitas di kalangan masyarakat. Mereka menuntut agar pemerintah segera melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) No. 2 Tahun 1960, serta merangsang organisasi satelit mereka — Barisan Tani Indonesia (BTI) — untuk melaksanakan aksi-aksi sepihak dalam mengambil alih tanah-tanah yang dianggap sebagai tanah luas atau tanah tuan tanah.

Mereka juga mengampanyekan program "retooling" — yaitu penataan kembali pembantu-pembantu Presiden yang dianggap tidak mampu merealisasikan Tri Program Pemerintah (sandang pangan, keagamaan, pembebasan Irian Barat) dan anti-Nekolim — serta mendesak supaya segera dibentuk Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom. Kampanye retooling ini secara efektif menargetkan menteri-menteri dan pejabat yang dianggap menghambat kepentingan PKI.

Test case terhadap kewibawaan TNI AD dilakukan pula oleh PKI melalui beberapa peristiwa, terutama dalam hal yang menyangkut masalah landreform atau masalah tanah lainnya. Contoh paling tragis adalah Peristiwa Bandar Betsy di Sumatra Utara, yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1965. Di perkebunan karet Negara (PPN) IX Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, ratusan massa BTI yang dipimpin oleh kader PKI melakukan aksi sepihak merebut areal perkebunan.

Peltu Sujono — personel pengamanan yang bertugas di lokasi itu — berusaha menghalangi dan terlibat bentrokan dengan massa. Akibatnya, Peltu Sujono dianiaya sampai mati oleh massa BTI dengan menggunakan peralatan pertanian seperti cangkul, golok, dan arit. Ia kemudian dinaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Dua. Peristiwa ini memicu kemarahan besar di kalangan TNI AD, terutama oleh Jenderal Ahmad Yani, yang melihatnya sebagai bukti nyata ancaman PKI terhadap institusi tentara.

Contoh lain adalah Peristiwa Jengkol, di mana PKI berusaha merongrong kewibawaan aparatur pemerintah melalui aksi sepihak. Dalam usaha merongrong kewibawaan pemerintah tersebut, PKI melalui kampanye pers, radio, dan poster menggambarkan musuh-musuh mereka — terutama para pemilik tanah dan aparatur keamanan desa — sebagai "setan desa" yang harus dibunuh dan dibasmi. Sasaran strategis dari aksi-aksi ini adalah mematahkan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI AD — program yang membina hubungan erat antara tentara dan rakyat di tingkat desa — sedangkan tujuan politis jangka panjangnya adalah menguasai desa untuk mengepung kota, mengikuti strategi perang rakyat yang diajarkan oleh Mao Tse Tung.

Menuju Titik Didih

Interaksi tiga kekuatan — Soekarno, TNI AD, dan PKI — pada masa Demokrasi Terpimpin memperlihatkan sebuah dinamika yang semakin memanas. Soekarno, dengan strategi keseimbangannya, justru secara tidak sengaja telah menciptakan kondisi di mana PKI tumbuh semakin kuat dan agresif, sementara TNI AD semakin terdesak dan merasa khawatir akan kelangsungan institusinya. PKI dengan cerdik memanfaatkan setiap kebijakan dan retorika Soekarno untuk memperluas pengaruhnya, menyingkirkan lawan-lawan politiknya, dan mendorong agenda ideologisnya ke arah perebutan kekuasaan.

Pada saat yang sama, TNI AD — yang sejak awal sudah mewaspadai PKI berdasarkan pengalaman Madiun 1948 — semakin yakin bahwa PKI merupakan ancaman eksistensial yang harus dihadapi. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1965, ketika PKI semakin lantang menuntut pembentukan Angkatan Kelima (angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani, yang jelas akan berada di bawah pengaruh PKI), dan ketika isu-isu kesehatan Soekarno menimbulkan spekulasi tentang suksesi kepemimpinan. Dalam suasana yang semakin panas inilah, peristiwa 30 September 1965 akan meletus dan mengakhiri seluruh babak Demokrasi Terpimpin secara tragis.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. & Notosusanto, N. (Penyunting). 2008. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
• Anwar, Rosihan. 2006. Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961–1965. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
• Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. (Edisi terjemahan: Kemunduran Demokrasi Konstitusional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.)
• Lev, Daniel S. 1966. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.
• Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
• Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Edisi ke-4. Jakarta: Serambi.
• Kahin, George McTurnan & Kahin, Audrey R. 1995. Kesulitan-Kesulitan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
• Soekarno. 1959. Dekrit Presiden Republik Indonesia 5 Juli 1959 beserta Penjelasannya. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.
• Aidit, D.N. 1963. Beberapa Soal Revolusi Indonesia. Jakarta: Penerbitan Pemuda.
• Sekretariat Negara RI. 1965. Pidato-Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1960–1965. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.