Home Masa Demokrasi Liberal Di Indonesia Sejarah Sejarah Indonesia

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955): Kejayaan Konferensi Bandung dan Krisis Sipil-Militer

• • min read
Table of Contents

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955):  Kejayaan Konferensi Bandung dan Krisis Sipil-Militer

Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah kabinet keempat pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959) sekaligus kabinet pertama yang dipimpin oleh koalisi di luar dominasi Masyumi. Berkuasa selama hampir dua tahun — dilantik pada 30 Juli 1953 dan mengembalikan mandat pada 24 Juli 1955 (secara administratif berakhir 12 Agustus 1955 ketika kabinet pengganti dilantik).

Ali Sastroamidjojo

Artikel ini menguraikan latar belakang pembentukan, komposisi, program kerja, kebijakan ekonomi, prestasi diplomasi, serta penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet ini mencatat salah satu prestasi diplomasi paling gemilang dalam sejarah Indonesia, yaitu penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955. Namun di saat yang sama, kabinet ini juga terperosok dalam krisis ekonomi yang dalam dan konflik fatal dengan pimpinan Angkatan Darat yang akhirnya meruntuhkannya.

Latar Belakang Pembentukan: Kabinet Pertama di Luar Lingkaran Masyumi

Setelah Kabinet Wilopo jatuh pada 2 Juni 1953 akibat Peristiwa Tanjung Morawa, Presiden Soekarno menunjuk beberapa formatur yang semuanya gagal: Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat. Kegagalan ini berakar pada pertarungan dua kekuatan besar: Masyumi yang ingin kembali memimpin, dan PNI yang berusaha membentuk kabinet tanpa Masyumi. Setelah kebuntuan berlangsung lebih dari sebulan, Soekarno menunjuk Mr. Ali Sastroamidjojo dari PNI sebagai formatur, bersama Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).

Ali Sastroamidjojo berhasil membangun koalisi yang secara historis baru: PNI, PIR, dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai poros utama, ditambah partai-partai kecil seperti PSII, Partai Buruh, SKI, PRN, BTI, PTI, Persatuan Progresif, serta tokoh independen. Ini adalah pertama kalinya sejak NKRI berdiri, Masyumi tidak masuk kabinet dan menjadi oposisi utama. Pergeseran ini dimungkinkan karena NU telah memisahkan diri dari Masyumi pada 1952 dan memilih beraliansi dengan PNI. Kabinet dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1953, dengan dua wakil perdana menteri: Wongsonegoro (PIR) dan Zainul Arifin (NU).

Komposisi Kabinet

Kabinet ini terdiri dari 17 kementerian. Susunan lengkapnya (dengan catatan pergantian selama masa bakti) menurut Sekretariat Kabinet RI adalah:

  1. Perdana Menteri: Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI)
  2. Wakil PM I: Wongsonegoro (PIR); Wakil PM II: Zainul Arifin (NU)
  3. Luar Negeri: R. Sunarjo
  4. Dalam Negeri: Hazairin (PIR)
  5. Perekonomian: Iskaq Tjokrohadisurjo (PNI)
  6. Keuangan: Ong Eng Die (PNI)
  7. Pertahanan: Iwa Kusumasumantri (Persatuan Progresif, beraliran kiri)
  8. Kehakiman: Djody Gondokusumo
  9. Penerangan: F.L. Tobing
  10. Perhubungan: Abikusno Tjokrosujoso (hingga Sept 1953), digantikan Rooseno
  11. Pekerjaan Umum: Rooseno (hingga Okt 1953), digantikan Mohammad Hasan
  12. Pendidikan dan Kebudayaan: Mohammad Yamin
  13. Perburuhan: S.M. Abidin
  14. Pertanian: Sadjarwo (BTI)
  15. Agama: Masjkur (NU)
  16. Kesehatan: F.L. Tobing, digantikan Lie Kiat Teng (Mohammad Ali)
  17. Sosial: Pandji Suroso
  18. Negara Kesejahteraan Umum: Sudibjo → Wongsonegoro → Siradjuddin Abbas (PSII)
  19. Negara Urusan Agraria: Mohammad Hanafiah

Dominasi tokoh PNI di bidang ekonomi (Iskaq dan Ong Eng Die) dan kehadiran Iwa Kusumasumantri di bidang pertahanan nantinya menjadi dua sumber krisis terbesar kabinet ini.

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I merumuskan program pokok yang mencakup: 

  1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran rakyat; 
  2. Segera menyelenggarakan pemilihan umum; 
  3. Mempercepat pembebasan Irian Barat; 
  4. Menjalankan politik luar negeri bebas-aktif sekaligus meninjau kembali persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB); 
  5. Menyelesaikan pertikaian politik, memperbarui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 
  6. Memberantas korupsi dan birokrasi; serta 
  7. Menyelesaikan perundang-undangan nasional, terutama di bidang keamanan, kesejahteraan, dan kewarganegaraan.

Janji "meninjau kembali KMB" adalah sinyal penting: kabinet ini mengambil sikap lebih keras terhadap Belanda dibanding kabinet-kabinet sebelumnya, yang pada gilirannya memperburuk hubungan bilateral namun memperkuat dukungan nasionalis.

Kebijakan Ekonomi

Untuk memahami kebijakan ekonomi Kabinet Ali I, kita harus mulai dari pendahulunya. Pada 1950, Kabinet Natsir melalui Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo meluncurkan Program Benteng (Gerakan Benteng): lisensi impor khusus, jatah devisa kurs murah, dan kredit modal hanya untuk importir pribumi (bumiputera), dengan tujuan menumbuhkan kelas pengusaha nasional yang selama masa kolonial didominasi orang Belanda dan Tionghoa. Namun program ini tersendat karena pengusaha pribumi umumnya kekurangan modal dan pengalaman.

Pada Kabinet Ali I, Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo (PNI) melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan ini dengan apa yang dikenal sebagai Sistem Ali-Baba (berlaku 1953–1955). Sistem ini mengatur kerja sama wajib antara dua pihak:

"Ali" = pengusaha pribumi, bertindak sebagai pemegang lisensi resmi/frontman;

"Baba" = pengusaha Tionghoa/non-pribumi yang lebih mapan, yang menyediakan modal, jaringan perdagangan, dan keahlian serta menjalankan operasional usaha.

Pengusaha non-pribumi diwajibkan melatih mitra pribuminya, sementara pemerintah (di bawah Menteri Keuangan Ong Eng Die) menyediakan kredit dan alokasi lisensi impor bagi usaha nasional. Iskaq bahkan menetapkan bahwa 80–90% devisa berlisensi dicadangkan untuk importir pribumi — langkah yang menuai kritik internal dari Ong Eng Die dan Gubernur Bank Indonesia karena dianggap terlalu memaksa.

Dalam praktiknya, sistem ini menyimpang jauh dari tujuan. Banyak "Ali" hanya menjadi perpanjangan tangan: ia menjual atau menyewakan lisensi impornya kepada "Baba" tanpa benar-benar terlibat atau belajar berusaha. Praktik inilah yang disebut kongkalikong Ali-Baba. Akibatnya, lisensi jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki koneksi politik (terutama dengan PNI), memicu spekulasi dan korupsi yang dikenal sebagai "bisnis lisensi". Inflasi terus merangkak naik, harga barang pokok meningkat, dan ketidakpuasan membesar — terutama dari kalangan NU yang basis pendukungnya adalah pedagang dan petani pesantren yang paling menderita akibat inflasi.

Pada 1954, Ali Sastroamidjojo mendeklarasikan "Tahun Tenang" — tahun stabilisasi dan pemulihan ekonomi. Meskipun beberapa kemajuan tercatat dalam administrasi dan penertiban anggaran, target stabilisasi tidak sepenuhnya tercapai. Krisis ekonomi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan NU menarik menteri-menterinya dari kabinet pada pertengahan 1955.

Puncak Prestasi: Konferensi Asia-Afrika di Bandung

Pencapaian paling abadi Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 18–24 April 1955. Gagasan konferensi ini muncul pada Konferensi Kolombo (1954) dan didorong kuat oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo bersama Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Burma U Nu, serta Perdana Menteri Ceylon John Kotelawala. Sebanyak 29 negara Asia dan Afrika hadir, mewakili lebih dari setengah penduduk dunia.

Hasilnya adalah Dasasila Bandung (Sepuluh Prinsip Bandung) yang menjadi landasan kerja sama negara-negara baru merdeka dan memperkuat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia. Bagi Indonesia, KAA merupakan pengakuan internasional atas peran kepemimpinannya di dunia ketiga — sebuah prestasi yang mengangkat nama Ali Sastroamidjojo dan Soekarno ke panggung dunia. Keberhasilan ini juga menutupi untuk sementara berbagai krisis dalam negeri, meskipun tidak menyelesaikannya.

VI. Politik Luar Negeri dan Perjuangan Irian Barat

Selain KAA, kabinet ini mengambil langkah tegas dalam masalah Irian Barat. Setelah upaya bilateral dengan Belanda gagal, Indonesia untuk pertama kalinya membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB pada 1954. Meskipun usul Indonesia belum memperoleh dukungan dua pertiga suara yang diperlukan, langkah ini menginternasionalkan isu tersebut dan membangun tekanan diplomatik yang terus berlanjut pada dekade-dekade berikutnya.

Kabinet ini juga secara resmi memulai peninjauan kembali persetujuan KMB, termasuk masalah utang dan kehadiran NICA. Sikap keras ini berlanjut pada kabinet berikutnya dan memuncak pada pembatalan utang secara sepihak oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada 1956.

Masalah Keamanan: Ledakan DI/TII Aceh

Pada masa kabinet ini, keamanan dalam negeri kembali diguncang. Pada September 1953, Teungku Daud Beureueh memproklamasikan Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosoewirjo, memulai pemberontakan DI/TII Aceh yang berlangsung hingga 1962. Pemicunya adalah peleburan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang dianggap mengkhianati janji otonomi, serta pertarungan kekuasaan antara golongan ulama dan ulëëbalang. Kabinet Ali gagal mencegah meletusnya pemberontakan ini, meskipun upaya pendekatan damai mulai dirintis pada akhir masa baktinya.

Krisis dengan Angkatan Darat: Piagam Yogyakarta dan Boikot 27 Juni 1955

Penyebab paling langsung jatuhnya kabinet ini adalah konflik dengan pimpinan Angkatan Darat. Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri — yang beraliran kiri — sering mengangkat perwira yang setia kepadanya tanpa berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Kalangan perwira memandangnya sebagai campur tangan politik yang tidak dapat diterima dalam urusan internal militer, terutama setelah trauma Peristiwa 17 Oktober 1952.

Untuk menyatukan kembali tubuh Angkatan Darat yang terpecah, pada 17–25 Februari 1955 diadakan konferensi perwira tinggi dan menengah di Yogyakarta yang dihadiri sekitar 270 orang. Konferensi ini menghasilkan Piagam Yogyakarta, yang antara lain menegaskan bahwa pengisian jabatan-jabatan senior militer harus berdasarkan kemampuan dan merit, bukan pertimbangan politik. Piagam ini ditandatangani oleh KSAD Bambang Sugeng di hadapan Soekarno dan Hatta.

Namun pada 2 Mei 1955, Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatan KSAD karena sakit dan ketidakmampuan menjalankan resolusi piagam. Kabinet kemudian menunjuk Bambang Utoyo — seorang perwira yang memiliki kedekatan dengan PNI — sebagai penggantinya. Bagi korps perwira, pengangkatan ini jelas melanggar semangat Piagam Yogyakarta.

Puncaknya pada 27 Juni 1955: pimpinan Angkatan Darat memboikot upacara pelantikan Bambang Utoyo. Aksi boikot ini adalah bentuk protes terbatas namun sangat politis terhadap intervensi kabinet dalam tubuh militer. Krisis ini berbarengan dengan memburuknya ekonomi dan penarikan dukungan oleh NU. Mosi tidak percaya diajukan di parlemen, dan pada 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada Presiden. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) yang menggantikannya dilantik pada 12 Agustus 1955 — dan kabinet inilah yang kemudian menyelenggarakan Pemilu 1955, yang persiapan hukumnya justru dirintis sejak masa Wilopo dan dilanjutkan oleh kabinet Ali.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah kabinet kontradiksi. Di satu sisi, ia mencatat prestasi diplomasi yang paling membanggakan pada masa Demokrasi Liberal melalui KAA Bandung, serta memulai perjuangan internasional untuk Irian Barat. Di sisi lain, kebijakan ekonominya (Sistem Ali-Banteng) terjerat korupsi lisensi dan inflasi, sementara konflik dengan militer berakhir dengan boikot yang meruntuhkan kabinet.

Daftar Referensi

  • Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
  • Simanjuntak, P.N.H. 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.
  • Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
  • Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
  • Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
  • Fattah, Abdoel. 2005. Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945–2004. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
  • Romli, A. dkk. 2015. Konferensi Asia-Afrika 1955: Sejarah dan Relevansinya. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
  • Noer, Deliar. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
  • Lev, Daniel S. 1966. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.