Table of Contents

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957): Kabinet Parlementer Terakhir dan Awal Demokrasi Terpimpin

Kabinet Ali Sastroamidjojo II — lebih dikenal sebagai Kabinet Ali–Roem–Idham — adalah kabinet terakhir yang dibentuk melalui mekanisme parlementer murni pada masa Demokrasi Liberal. Berkuasa hanya sekitar satu tahun, dari dilantik pada 24 Maret 1956 hingga mengembalikan mandat pada 14 Maret 1957, kabinet ini memimpin Indonesia pada salah satu periode paling genting: ketika pembatalan utang KMB secara sepihak, pengunduran diri Wakil Presiden Hatta, pemberontakan dewan-dewan di daerah, dan lahirnya "Konsepsi" Soekarno berpadu mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan membuka jalan menuju Demokrasi Terpimpin.

Artikel ini menguraikan latar belakang pembentukan, komposisi, program kerja, kebijakan luar negeri yang berani, serta krisis bertubi-tubi yang meruntuhkan Kabinet Ali II.

Latar Belakang Pembentukan: Kabinet Pemenang Pemilu

Setelah Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) jatuh pada Maret 1956 — diperlemah oleh hasil Pemilu 1955 yang dimenangkan PNI serta kontroversi perundingan Irian Barat — Presiden Soekarno menunjuk kembali Ali Sastroamidjojo (PNI) sebagai formatur. Sebagai partai pemenang pemilu, PNI berhak memimpin kabinet. Ali membangun koalisi luas yang mencakup tiga partai besar: PNI, Masyumi, dan NU, ditambah partai-partai kecil pendukung. PSI dan PKI berada di luar kabinet dan menjadi oposisi.

Yang khas dari kabinet ini adalah susunan kepemimpinannya: Ali Sastroamidjojo (PNI) sebagai perdana menteri, didampingi Mohammad Roem (Masyumi) sebagai wakil perdana menteri I dan Idham Chalid (NU) sebagai wakil perdana menteri II — sehingga ia dijuluki Kabinet Ali–Roem–Idham. Soekarno sebenarnya menginginkan kabinet "berkaki empat" yang juga memasukkan PKI, namun hal ini ditolak keras oleh Masyumi dan sebagian besar tokoh sipil. Ketidakhadiran PKI inilah yang kemudian menjadi sumber ketegangan antara istana dan kabinet.

Komposisi Kabinet

Kabinet ini terdiri dari sekitar 22 kementerian. Beberapa menteri kuncinya:

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan (ad interim): Ali Sastroamidjojo (PNI)
2. Wakil PM I: Mohammad Roem (Masyumi)
3. Wakil PM II: Idham Chalid (NU)
4. Luar Negeri: Ruslan Abdulgani (PNI) — hingga Januari 1957, kemudian dipegang Ali secara ad interim
5. Dalam Negeri: R. Sunarjo (NU)
6. Keuangan: Jusuf Wibisono (Masyumi)
7. Perekonomian: Burhanuddin (NU)
8. Kehakiman: Muljatno (Masyumi)
9. Penerangan: Soedibjo (PSII)
10. Agama: Mohammad Iljas
11. Kesehatan: H. Sinaga
12. Menteri Negara Urusan Perencanaan: Djuanda (teknokrat)
13. Menteri Negara Urusan Veteran: Dahlan Ibrahim

Dominasi tiga partai besar dalam satu kabinet ternyata tidak menjamin stabilitas. Perbedaan mendasar antara PNI (nasionalis-sekuler, dekat dengan Soekarno) dan Masyumi (Islam-modernis, anti-PKI) terus menggerus koalisi dari dalam.

Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Program Kabinet Ali II terbilang luas dan berani. Pokok-pokoknya:

1. Membatalkan hasil-hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) dengan Belanda demi perjuangan pengembalian Irian Barat;
2. Memulihkan keamanan dan ketertiban, terutama di daerah-daerah yang mulai bergolak;
3. Pembangunan ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pertanian;
4. Menyelesaikan penyusunan undang-undang dasar permanen oleh Konstituante (yang mulai bersidang November 1956).

Janji pertama — pembatalan KMB — adalah yang paling bersejarah.

Langkah Berani: Pembatalan Utang KMB dan Pemutusan Hubungan dengan Belanda

Salah satu tindakan paling berani Kabinet Ali II adalah membatalkan kewajiban pembayaran utang KMB secara sepihak. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar (1949), Indonesia berutang sekitar 4,5 miliar gulden kepada Belanda — sebagian besar adalah utang Hindia Belanda sebelum kemerdekaan yang dipaksakan kepada Indonesia sebagai syarat pengakuan kedaulatan. Pada April 1956, pemerintah, dengan dukungan DPR, menyatakan tidak lagi membayar utang tersebut. Bersamaan dengan itu, Uni Indonesia–Belanda (Nederlands-Indonesische Unie) — ikatan yang tersisa dari KMB — dibubarkan secara resmi.

Langkah ini sangat populer di kalangan nasionalis dan memperkuat kedudukan kabinet di mata rakyat. Namun konsekuensinya adalah memburuknya hubungan Indonesia–Belanda secara drastis. Belanda menolak menyerahkan Irian Barat, dan ketegangan ini berlanjut hingga pemutusan hubungan diplomatik pada 1960. Kebijakan ini juga memicu nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang mulai dilakukan pada akhir 1957.

Titik Balik: Pengunduran Diri Wakil Presiden Hatta

Peristiwa yang paling mengguncang stabilitas politik terjadi pada 1 Desember 1956, ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan pengunduran dirinya. Hatta — yang merupakan simbol moderasi sipil, ekonomi rasional, dan penyeimbang otoritas Soekarno — mengundurkan diri karena perbedaan pandangan politik yang semakin dalam dengan Soekarno, terutama mengenai arah demokrasi dan rencana Soekarno untuk melibatkan PKI dalam pemerintahan.

Pengunduran diri Hatta adalah bencana bagi sistem demokrasi parlementer. Selama ini, Hatta adalah figur yang dapat diterima oleh semua pihak — sipil, militer, nasionalis, dan Islam — dan menjadi penyeimbang antara Soekarno dan parlemen. Tanpa Hatta, tidak ada lagi figur yang dapat menjembatani perpecahan. Banyak sejarawan menilai mundurnya Hatta sebagai awal mula akhir dari Demokrasi Liberal.

Pemberontakan Daerah: Dewan Banteng dan Permesta

Pada saat yang hampir bersamaan dengan mundurnya Hatta, meletus pemberontakan dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pada 5 Desember 1956, Dewan Banteng diproklamasikan di Bukittinggi, Sumatera Tengah, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein. Dewan ini mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera Tengah dan menuntut otonomi daerah yang lebih luas, pembagian dana pembangunan yang adil, serta penggantian pimpinan pusat yang dianggap korup dan didominasi Jawa.

Dewan Banteng segera diikuti oleh Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan di Sulawesi Utara oleh Dewan Manguni yang kemudian berkembang menjadi Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) pada 2 Maret 1957 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ventje Sumual.

Akar pemberontakan ini adalah kekecewaan daerah terhadap dominasi Jawa dalam alokasi anggaran pembangunan, rendahnya kesejahteraan prajurit di luar Jawa, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat yang dianggap korup dan tidak mampu menyejahterakan daerah. Masyumi — yang basis dukungannya kuat di Sumatera dan Sulawesi — bersimpati pada tuntutan daerah, yang semakin memperlebar retak dengan PNI di dalam kabinet. Pemberontakan ini kemudian memuncak pada berdirinya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat pada Februari 1958.

Konsepsi Soekarno dan Krisis Akhir Kabinet

Di tengah krisis daerah, pada 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengumumkan apa yang disebut "Konsepsi Presiden" di hadapan rapat umum di Jakarta. Inti konsepsi ini adalah:

1. Pembentukan kabinet gotong-royong yang memasukkan semua partai besar, termasuk PKI;
2. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari unsur-unsur fungsional (buruh, tani, militer, cendekiawan, pengusaha) untuk membantu pemerintah, di samping parlemen.

Konsepsi ini adalah cetak biru Demokrasi Terpimpin. Bagi PNI dan PKI, usulan ini didukung; bagi Masyumi dan PSI, ini adalah ancaman bagi sistem parlementer dan pintu masuk komunisme ke dalam pemerintahan. Perpecahan di dalam kabinet menjadi tidak terjembatani.

Pada Januari 1957 (tepatnya 9 Januari 1957), Masyumi menarik seluruh menterinya — termasuk Wakil PM Mohammad Roem dan Menteri Keuangan Jusuf Wibisono — dari kabinet. Alasan utamanya adalah ketidaksepakatan dengan arah politik Soekarno dan kebijakan daerah. Dengan keluarnya Masyumi, koalisi kabinet kehilangan mayoritas di parlemen dan tidak dapat lagi bertahan. Di saat yang sama, demonstrasi buruh yang dipimpin PKI menuntut perbaikan ekonomi, sementara inflasi dan korupsi terus berlanjut.

Jatuhnya Kabinet dan Awal Era Baru

Pada 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Pada saat yang bersamaan, di bawah tekanan pimpinan militer (yang ingin menggunakan krisis daerah sebagai alasan memperluas wewenang), Ali menandatangani Pernyataan Keadaan Bahaya (SOB — Staat van Oorlog en Beleg). Pernyataan ini memberikan wewenang luas kepada militer untuk memulihkan keamanan, dan menjadi landasan hukum bagi keterlibatan politik Angkatan Darat yang semakin dalam.

Soekarno kemudian tidak lagi menunjuk politisi partai untuk membentuk kabinet. Ia menunjuk Djuanda Kartawidjaja — seorang teknokrat non-partai — untuk membentuk Kabinet Djuanda (Kabinet Zaken/Karya) yang dilantik pada 9 April 1957. Dengan demikian, Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah kabinet parlementer terakhir di Indonesia. Sejak itu, sistem demokrasi liberal secara bertahap digantikan oleh Demokrasi Terpimpin, yang secara resmi dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kabinet Ali II adalah kabinet kontradiksi. Di satu sisi, ia mengambil langkah historis yang paling berani dalam hubungan luar negeri: membatalkan utang KMB dan memutus ikatan dengan Belanda, yang menjadi fondasi bagi kedaulatan ekonomi Indonesia sepenuhnya. Di sisi lain, kabinet ini gagal total dalam mengelola krisis politik: perpecahan internal, pemberontakan daerah, dan konfrontasi dengan istana.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Simanjuntak, P.N.H. 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.
• Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Lev, Daniel S. 1966. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project. (Kajian akademik utama tentang periode ini)
• Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
• Anderson, Benedict R. O'G. 1972. Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946. Ithaca: Cornell University Press.