Table of Contents

Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956): Kabinet Pemilu Pertama

Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet kelima dan terakhir yang benar-benar berkuasa penuh pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959). Berkuasa hanya sekitar tujuh bulan — dilantik pada 12 Agustus 1955 dan mengembalikan mandat pada Maret 1956 (secara resmi berakhir 24 Maret 1956).

Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menuntaskan satu tugas yang telah ditunda-tunda selama bertahun-tahun: menyelenggarakan pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia. Namun di saat yang sama, hasil pemilu itu sendiri justru memperlemah kedudukan kabinet, dan kebijakan luar negerinya yang kontroversial mengenai Irian Barat memicu protes luas yang akhirnya meruntuhkannya.

Artikel ini menguraikan latar belakang pembentukan, komposisi, program kerja, penyelenggaraan Pemilu 1955, kebijakan ekonomi dan luar negeri, serta penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap.

Latar Belakang Pembentukan: Kabinet yang Ditunjuk oleh Hatta

Kabinet Burhanuddin Harahap lahir setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh pada Juli 1955 akibat krisis dengan Angkatan Darat (boikot pelantikan KSAD Bambang Utoyo, 27 Juni 1955) dan krisis ekonomi. Wakil Presiden Mohammad Hatta — yang saat itu menjalankan fungsi formatur karena Presiden Soekarno sedang dalam kondisi kurang setuju dengan arah koalisi yang ada — mula-mula menunjuk Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat sebagai formatur. Ketiganya gagal karena usulan kabinet yang dipimpin Hatta sendiri akan berakibat Hatta tidak lagi menjadi wakil presiden.

Setelah kebuntuan, Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap, tokoh muda Masyumi kelahiran Medan (12 Januari 1917), sebagai formatur. Burhanuddin berhasil membangun koalisi sangat luas yang mencakup 13 partai — termasuk Masyumi, PNI, NU, PSI, PSII, PRN, Parindra, Partai Buruh, dan Parkindo. Karena luasnya koalisi ini, kabinet sering disebut "kabinet gotong royong". Namun perlu dicatat: pengangkatan Burhanuddin didorong oleh Hatta, bukan oleh Soekarno, sehingga sejak awal hubungan antara kabinet dan istana kurang hangat. Kabinet dilantik pada 12 Agustus 1955 dengan 20 kementerian.

Komposisi Kabinet

Susunan lengkap Kabinet Burhanuddin Harahap menurut Sekretariat Kabinet RI:

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan: Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi)
2. Wakil PM I: R. Djanu Ismadi (PNI)
3. Wakil PM II: Harsono Tjokroaminoto (NU)
4. Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
5. Dalam Negeri: R. Sunarjo
6. Kehakiman: Lukman Wiradinata
7. Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur
8. Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo (PSI)
9. Perekonomian: I.J. Kasimo
10. Pertanian: Mohammad Sardjan (Masyumi)
11. Perhubungan: Frits Laoh (PRN), dengan Menteri Muda Asraruddin
12. Pekerjaan Umum: Pandji Suroso
13. Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana (Partai Buruh)
14. Sosial: Sudibjo (PSII)
15. Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan: R.M. Suwandi
16. Agama: Mohammad Iljas
17. Kesehatan: Dr. J. Leimena (Parkindo)
18. Agraria: Gunawan
19. Menteri Negara: Abdul Hakim, Sutomo (Bung Tomo), dan Gumala Adjaib Nur

Kehadiran tokoh-tokoh teknokrat seperti Sumitro Djojohadikusumo (keuangan) dan Ide Anak Agung Gde Agung (luar negeri) menunjukkan bahwa kabinet ini tetap mengutamakan kompetensi, meskipun lahir dari kompromi politik antar-partai.

Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

Program Kabinet Burhanuddin Harahap relatif singkat dan terfokus pada tugas-tugas mendesak:

1. Mengembalikan kewibawaan moril pemerintah serta kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat;
2. Melaksanakan pemilihan umum sesuai rencana yang telah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru;
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi pada tahun 1955;
4. Menghilangkan faktor-faktor penyebab inflasi;
5. Memberantas korupsi.

Program yang paling menentukan nasib kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu — tugas yang telah dijanjikan sejak Kabinet Natsir (1950) tetapi terus tertunda.

Puncak Prestasi: Pemilu 1955

Dengan waktu persiapan hanya sekitar sebulan setelah dilantik, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia secara damai dan tertib:

1. Pemilihan DPR: 29 September 1955;
2. Pemilihan Konstituante: 15 Desember 1955.

Lebih dari 37 juta pemilih memberikan suara. Hasilnya mengguncang peta politik:

Partai	Suara (%)
PNI	~22% (pertama)
Masyumi	~21% (kedua)
NU	~18% (ketiga)
PKI	~16% (keempat)

Bagi Masyumi — partai pendukung utama kabinet — hasil ini adalah kekecewaan besar. Banyak pengamat sebelumnya memperkirakan Masyumi akan menang. Sebaliknya, PNI keluar sebagai pemenang, dan posisi NU di parlemen menguat. Sekutu-sekutu kecil Masyumi habis dari parlemen, dan PSI kehilangan sebagian besar kursinya. Meskipun koalisi kabinet masih memegang mayoritas tipis, hasil pemilu ini secara politis memperlemah kedudukan Burhanuddin Harahap dan membuka jalan bagi PNI untuk kembali memimpin kabinet berikutnya.

Kebijakan Ekonomi: Pembalikan Arah dari Ali-Baba

Di bidang ekonomi, kabinet ini — dengan Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan — melakukan pembalikan kebijakan dari kabinet sebelumnya. Program Benteng dan Sistem Ali-Baba yang pro-pribumi dan sarat penyalahgunaan lisensi secara bertahap dihapus dan diganti dengan kebijakan ekonomi yang lebih pragmatis dan terbuka. Pemerintah juga memberlakukan undang-undang anti-korupsi untuk menertibkan penyalahgunaan lisensi dan anggaran.

Namun stabilitas ekonomi tidak mudah dicapai. Sepanjang 1955, inflasi mencapai sekitar 33%, harga barang pokok terus naik, dan impor beras yang dikelola oleh Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) melonjak dari 125.000 ton (1955) menjadi 800.000 ton (1956). Dengan demikian, meskipun kabinet berhasil menertibkan administrasi, ia tidak berhasil menekan inflasi secara menyeluruh.

Di bidang keamanan, kabinet ini juga memulai langkah-langkah pendekatan terhadap Aceh — yang sejak 1953 memberontak di bawah DI/TII pimpinan Daud Beureueh — dengan menawarkan otonomi yang lebih luas, meskipun penyelesaian akhirnya baru tercapai pada kabinet berikutnya.

Krisis Irian Barat dan Pembubaran Uni Indonesia–Belanda

Penyebab paling fatal jatuhnya kabinet ini adalah kebijakan luar negeri mengenai Irian Barat. Berbeda dengan kabinet sebelumnya yang cenderung konfrontatif, Burhanuddin Harahap dan Menlu Ide Anak Agung Gde Agung memilih jalan perundingan dengan Belanda untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Langkah ini segera memicu protes keras dari Presiden Soekarno, partai-partai nasionalis, dan masyarakat luas yang menuntut pengembalian Irian dengan sikap tegas.

Perundingan itu sendiri akhirnya gagal. Sebagai reaksi, pada 12 Februari 1956, kabinet memutuskan untuk membubarkan Uni Indonesia–Belanda (Nederlands-Indonesische Unie) — ikatan yang tersisa dari hasil KMB. Keputusan ini justru memperlebar perpecahan: NU dan PSII menarik dukungannya dari koalisi, dan di tubuh Masyumi sendiri terjadi perpecahan antara faksi Mohammad Natsir dan faksi Sukiman mengenai sikap terhadap Belanda. Soekarno sempat enggan menandatangani undang-undang pembatalan Uni, yang semakin memperlihatkan renggangnya hubungan antara kabinet dan istana.

Jatuhnya Kabinet (Maret 1956)

Akumulasi krisis — hasil pemilu yang memperlemah Masyumi, penarikan dukungan NU dan PSII, kontroversi perundingan Irian, perpecahan internal Masyumi, serta tekanan dari Soekarno — membuat kedudukan kabinet tidak lagi bertahan. Pada 2 Maret 1956, dalam sidang DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan akan menyerahkan mandat. Keesokan harinya, 3 Maret 1956, mandat dikembalikan kepada Presiden Soekarno dan kabinet dinyatakan demisioner. Secara administratif, kabinet ini baru benar-benar berakhir pada 24 Maret 1956, ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Ali–Roem–Idham) dibentuk dan dilantik pada 26 Maret 1956.

Dengan jatuhnya kabinet ini, berakhirlah pula era di mana Masyumi dapat memimpin pemerintahan. Sejak itu, Masyumi tidak pernah lagi menjadi partai penguasa, dan pada 1960 partai ini dibubarkan oleh Soekarno.

Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet kontradiksi yang khas pada masa Demokrasi Liberal. Di satu sisi, ia menorehkan prestasi paling penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia: menyelenggarakan pemilu pertama yang damai dan kredibel, yang hasilnya diakui semua pihak. Di sisi lain, keberhasilan itu justru menjadi bumerang politik bagi kabinet itu sendiri, karena partai pendukungnya kalah dan koalisinya retak.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
• Simanjuntak, P.N.H. 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.
• Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Kahin, George McTurnan. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
• Lev, Daniel S. 1966. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.
• Noer, Deliar. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
• Feith, Herbert. 1957. The 1955 Election in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. (Kajian akademik khusus pemilu 1955)