Konfrontasi Indonesia - Malaysia
Konfrontasi Indonesia - Malaysia
Pertarungan hegemoni dan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur di Asia Tenggara menjadi latar lahirnya gagasan pembentukan negara Federasi Malaysia. Pada 27 Mei 1961, di Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Federasi Malaya, melontarkan gagasan itu di hadapan Foreign Correspondents Association: sebuah negara baru yang meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah (North Borneo), dan Brunei. Gagasan ini dikonsultasikan dengan Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan pada Oktober 1961, dan sejak Juli 1961 Inggris mulai mempersiapkan pembentukan federasi.
Bagi Indonesia—yang baru menyelesaikan masalah Irian Barat melalui Persetujuan New York (Agustus 1962) dan penyerahan kedaulatan (Mei 1963)—gagasan ini menimbulkan kecurigaan besar karena dianggap murni inisiatif Inggris. Indonesia berpendirian bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialis Inggris yang akan menjadi pangkalan militer asing untuk menentang Indonesia dan New Emerging Forces (NEFO) di Asia Tenggara.
Sementara itu, Filipina di bawah Presiden Diosdado Macapagal juga menentang karena memiliki klaim teritorial atas Sabah (North Borneo). Persoalan menjadi semakin pelik ketika pada 8 Desember 1962 pecah Pemberontakan Brunei yang dipimpin A.M. Azahari (Partai Rakyat Brunei/Tentara Nasional Kalimantan Utara), yang menginginkan sebuah negara Kalimantan Utara merdeka dan ditumpas oleh pasukan Inggris (Gurkha). Peristiwa ini mempercepat pembentukan Malaysia dan menjadikan Indonesia pendukung terbuka perjuangan rakyat Kalimantan Utara (Poulgrain, 1998; Jones, 2002).
Sebagai tindak lanjut, Inggris membentuk Komisi Cobbold (1962) yang dipimpin Lord Cobbold dengan anggota Sir Antony Abell, Sir David Watherston, Dato Wong Pow Nee, dan Encik Ghazali Shafie. Laporannya menyatakan sepertiga penduduk setuju tanpa syarat, sepertiga setuju dengan syarat, dan sepertiga sisanya terbelah (sebagian ingin tetap di bawah Inggris, sebagian ingin merdeka lebih dahulu). Singapura ragu karena motif ekonomi dan keseimbangan penduduk; Brunei menolak—secara politis karena Sultan Brunei merasa mustahil diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong, dan secara ekonomis karena diwajibkan menyerahkan sekitar M$40 juta per tahun kepada pemerintah federasi.
Diplomasi Manila: Maphilindo dan Misi PBB
Dalam suasana konfrontatif, Filipina mengambil prakarsa meredakan ketegangan. Konferensi Tingkat Wakil-Wakil Menteri Luar Negeri di Manila (1–17 April 1963) dilanjutkan pertemuan tiga Menteri Luar Negeri (1–11 Juni 1963). Meskipun penandatanganan dokumen pembentukan Malaysia di London oleh Tengku Abdul Rahman pada 9 Juli 1963 dianggap Indonesia sebagai penyimpangan kesepakatan, Pertemuan Puncak Manila (31 Juli–5 Agustus 1963) yang dihadiri Soekarno, Macapagal, dan Tengku Abdul Rahman menghasilkan tiga dokumen: Deklarasi Manila (pembentukan Maphilindo sebagai forum musyawarah berkala), Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama.
Inti Persetujuan Manila (Pasal 10 dan 11): Indonesia dan Filipina akan menyambut baik pembentukan Malaysia apabila kehendak rakyat Sabah dan Sarawak lebih dahulu diselidiki oleh otoritas bebas dan tidak memihak—Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya. Berdasarkan hal itu, Sekjen PBB U Thant menunjuk delapan anggota Sekretariat di bawah pimpinan Laurence V. Michelmore (wakil pribadi U Thant) melaksanakan United Nations Malaysia Mission (Agustus–September 1963).
Tim peninjau Indonesia dan Filipina terlambat bergabung (baru tiba 1 September 1963) karena Inggris mempersulit izin masuk, sehingga hanya menyaksikan sebagian kecil pekerjaan misi; U Thant sendiri menyesalkan hal itu. Laporan misi selesai 10 September dan kesimpulan U Thant diumumkan 14 September 1963: mayoritas rakyat Sabah dan Sarawak menyetujui bergabung dengan Malaysia (UN Yearbook 1963; KajoMag, 2019).
Proklamasi Malaysia dan Putusnya Hubungan
Berbeda dengan rencana awal (31 Agustus 1963), proklamasi Federasi Malaysia baru dilaksanakan 16 September 1963—namun tetap dilakukan sebelum laporan misi PBB disampaikan secara resmi. Indonesia menganggapnya sebagai pelecehan martabat PBB dan pelanggaran Komunike Manila, serta perwujudan "act of bad faith" Tengku Abdul Rahman.
Demonstrasi pecah di Jakarta (gedung Kedutaan Inggris dan Malaysia diduduki perusuh) dan dibalas demonstrasi besar terhadap KBRI di Kuala Lumpur. Pada 17 September 1963, hubungan diplomatik kedua negara diputus; pada 21 September 1963, hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah diputus pula. Pada akhir 1963, Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara, dan bentrokan bersenjata terjadi antara sukarelawan Indonesia yang mendukung pejuang A.M. Azahari dengan tentara Inggris.
Konflik ini menarik perhatian internasional. Presiden AS Lyndon B. Johnson mengirim Jaksa Agung Robert F. Kennedy sebagai utusan pribadi (diumumkan 13 Januari 1964); RFK bertemu Soekarno di Tokyo (17–18 Januari), lalu Kuala Lumpur, Jakarta, dan Manila, dan berhasil mendorong gencatan senjata yang diumumkan 25 Januari 1964 di sepanjang perbatasan Kalimantan. Perdana Menteri Jepang Ikeda dan Menlu Thailand Thanat Khoman juga berusaha bermediasi (FRUS Johnson; UKM e-Journal, 2014).
Soekarno berkunjung ke Filipina 7–11 Januari 1964, melahirkan Doktrin Soekarno–Macapagal tentang penyelesaian masalah Asia oleh orang Asia sendiri. Namun pertemuan Menteri Luar Negeri di Bangkok (5–10 Februari dan 3–6 Maret 1964) buntu karena perbedaan penafsiran gencatan senjata: Indonesia mengartikannya sekadar penghentian tembak-menembak, sedangkan Malaysia menuntut penarikan "sukarelawan Indonesia" dari Kalimantan Utara.
Dwikora dan Eskalasi Militer
Di tengah kemacetan diplomasi, pada 3 Mei 1964 Soekarno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di hadapan apel besar sukarelawan: "Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia." Konfrontasi memasuki tahap perang. Pada 16 Mei 1964 dibentuk Komando Siaga (Koga); Panglimanya Laksamana Madya Udara Omar Dhani (Kepala Staf AURI), dengan dua wakil (Laksamana Muda Laut Muljadi dan Brigjen Achmad Wiranatakusumah) serta Kepala Staf Komodor Udara L.W.J. Wattimena. Pada 14 September 1964 dibentuk Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada).
Memasuki 1965, Koga disempurnakan menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Pangkolaga membawahi dua Komando Mandala: Kola I (Mayjen A.J. Mokoginta, wilayah Sumatra) dan Kola II (Brigjen M. Panggabean, wilayah Kalimantan), serta satuan tugas tempur (Komando Tempur Rencong, Tjakra, dan Mandau) dan Brigade Sukarelawan Bantuan Tempur (Sukwan Banpur) di bawah Kolonel Sabirin Muchtar. Dalam perkembangannya, Mayjen Soeharto (Panglima Kostrad) juga dilibatkan sebagai wakil Panglima Kolaga di bidang operasi—meskipun di kalangan Angkatan Darat (termasuk Ahmad Yani) konfrontasi dianggap hanya menguntungkan PKI dan tidak didukung sepenuh hati (Roosa, 2006; wp.mujica.org, Suharto).
Eskalasi mencapai puncaknya pada Agustus–September 1964, ketika pasukan terjun payung dan laut Indonesia mendarat di Semenanjung Malaya (Labis, Pontian, Sedili di Johor) untuk membentuk sayap gerilya—namun hampir semuanya ditangkap oleh pasukan Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Gurkha yang melakukan pertahanan hutan dan operasi rahasia lintas-perbatasan (Operation Claret). Di tingkat internasional, ketika Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia memutuskan keluar dari PBB pada 7 Januari 1965—satu-satunya negara yang pernah melakukan hal itu hingga kini—sebagai puncak isolasi diplomasi Soekarno (Mackie, 1974; Mortimer, 1974).
Pertemuan Tokyo dan Akhir Konfrontasi
Pertemuan Puncak sempat ditunda; Soekarno berangkat ke Manila lalu Tokyo pada 8 Juni 1964 sebagai bukti iktikad baik. Pertemuan Menteri Luar Negeri di Tokyo (18–19 Juni 1964) menyepakati Pertemuan Puncak 20 Juni 1964. Macapagal mengusulkan komisi konsiliasi; Soekarno menyetujui dengan amandemen (komisi Asia-Afrika empat anggota, bertugas memberi saran); Tengku Abdul Rahman menyetujui prinsipnya dengan syarat tindakan permusuhan dihentikan. Indonesia mengklaim telah mulai menarik sukarelawan, namun kemacetan tetap berlanjut.
Konfrontasi baru berakhir setelah peralihan kekuasaan di Indonesia. Menyusul peristiwa G30S (30 September 1965) dan melemahnya posisi Soekarno, kepemimpinan baru di bawah Soeharto—yang menghadapi krisis ekonomi hiperinflasi dan isolasi internasional—memilih penyelesaian diplomatik. Melalui kontak rahasia Opsus (Ali Murtopo) dan perundingan di Bangkok, dicapai Bangkok Agreement (1 Juni 1966) antara Menlu Indonesia Adam Malik dan Wakil PM Malaysia Tun Abdul Razak. Hasilnya diformalkan dalam Jakarta Accord yang ditandatangani di Jakarta pada 11 Agustus 1966 (diriwayatkan dengan UU No. 5/1966), yang isinya: (1) Malaysia memberi kesempatan kepada rakyat Sabah dan Sarawak menegaskan kembali kedudukannya melalui pemilihan umum secara bebas dan demokratis; (2) kedua negara memulihkan hubungan diplomatik; (3) segala tindakan permusuhan dihentikan. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 (Kompas.com, 2022; UPI Repository, 2018; FRUS 1964–68).
Konfrontasi Indonesia–Malaysia (1963–1966) adalah puncak dari politik luar negeri revolusioner Demokrasi Terpimpin yang berlandaskan doktrin NEFO lawan OLDEFO/NEKOLIM. Meskipun secara diplomatis Indonesia berhasil memaksa dilakukannya misi PBB dan forum Maphilindo, konfrontasi justru mengisolasi Indonesia (keluar PBB), membebani ekonomi, dan menguntungkan PKI di dalam negeri. Setelah G30S, Orde Baru mengakhiri konfrontasi melalui Jakarta Accord dan mengembalikan politik luar negeri ke asas bebas-aktif konvensional—sebuah pembalikan arah yang menjadi pelajaran penting tentang batas kekuatan sebuah negara dalam menghadapi konstelasi internasional.
Daftar Referensi
- Mackie, J.A.C. 1974. Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963–1966. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Poulgrain, Greg. 1998. The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945–1965. London: C. Hurst & Co.; Bathurst: Crawford House Publishing.
- Jones, Matthew. 2002. Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965: Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mortimer, Rex. 1974. Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Kahin, George McTurnan & Audrey R. Kahin. 1995. Subversion as Foreign Policy: The Eisenhower and Kennedy Administration and Indonesia. Seattle: University of Washington Press.
- Agung, Ide Anak Agung Gde. 1973. Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945–1965. The Hague–Paris: Mouton & Co.
- Weinstein, Franklin B. 1976. Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Legge, J.D. 1972. Sukarno: A Political Biography. London: Allen Lane.
- Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1300 (edisi ke-3). Basingstoke: Palgrave; Stanford: Stanford University Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (ed.). 1984/1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
