Home Masa Demokrasi Liberal Di Indonesia Sejarah Sejarah Indonesia

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956–1961

• • min read
Table of Contents

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956–1961: Upaya Perencanaan Pembangunan Pertama Indonesia yang Terguncang Krisis

Pada Mei 1956, untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyusun sebuah cetak biru pembangunan jangka panjang yang sistematis: Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Rencana ini dirancang oleh Biro Perancang Negara di bawah pimpinan Ir. Djuanda Kartawidjaja, dan secara resmi disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 11 November 1958, kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958. Secara yuridis formal, RPLT berlaku untuk periode 1956–1960, meskipun dalam banyak buku teks sejarah disebut sebagai 1956–1961.

Ir. Djuanda Kartawidjaja

Sayangnya, rencana ambisius ini tidak pernah terealisasi sebagaimana mestinya. Gerakan PRRI/Permesta, krisis ekonomi global, nasionalisasi perusahaan Belanda, hiperinflasi, dan transisi menuju Demokrasi Terpimpin semuanya berpadu menggagalkan pelaksanaannya. Meskipun demikian, RPLT tetap menjadi tonggak penting: ia adalah cikal bakal tradisi perencanaan pembangunan nasional yang kemudian dilanjutkan oleh Repelita pada masa Orde Baru dan RPJPN/RPJMN pada era Reformasi.

Latar Belakang: Dari Rencana Darurat ke Perencanaan Terstruktur

Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, ekonomi Indonesia dalam keadaan hancur akibat perang revolusi. Infrastruktur rusak, produksi menurun, dan inflasi tinggi. Upaya perbaikan pertama bersifat darurat dan jangka pendek:

  1. Rencana Urgensi Perekonomian (1951) di bawah Kabinet Natsir, yang dirancang oleh Sumitro Djojohadikusumo, berfokus pada pemulihan produksi dan stabilisasi keuangan;
  2. Program Benteng (1950–1954) dan Sistem Ali-Baba (1953–1955) yang bertujuan membangun kelas pengusaha pribumi;
  3. Kabinet-kabinet yang silih berganti (enam kabinet antara 1950–1956) membuat kebijakan ekonomi tidak berkelanjutan.

Menyadari bahwa kebijakan tambal-sulam tidak cukup, pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957) dibentuk Biro Perancang Negara (BPN) — cikal bakal Bappenas — dengan Ir. Djuanda sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan. Tugas BPN adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang terpadu. Pada Mei 1956, BPN menerbitkan draf RPLT, dan pada 1958 menerbitkan "Broad Outlines of 5-Year Development Plan 1956–1960" (Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun) dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan rencana tersebut kepada dunia internasional dan calon investor.

Isi dan Prioritas RPLT

RPLT dirancang sebagai rencana indikatif — yaitu memberikan kerangka dan prioritas, bukan perintah terpusat ala negara sosialis. Fokus utamanya adalah infrastruktur publik dan sektor produktif, dengan keyakinan bahwa sektor swasta akan mengikuti setelah fondasi infrastruktur dibangun.

Besaran Anggaran

Terdapat perbedaan angka antar-sumber yang perlu disajikan secara transparan:

  1. Sumber dalam negeri menyebut total pembiayaan Rp 12,5 miliar (rupiah lama) untuk lima tahun;
  2. Sumber akademik internasional dan kajian ekonomi menyebut total investasi sekitar Rp 30 miliar, dengan komposisi sekitar Rp 12,5 miliar dari anggaran pemerintah dan sisanya dari sektor swasta serta bantuan luar negeri.

Kedua angka ini tidak saling bertentangan: Rp 12,5 miliar kemungkinan besar adalah porsi anggaran pemerintah, sedangkan Rp 30 miliar adalah total investasi yang diharapkan termasuk partisipasi swasta.

Sektor Prioritas

Alokasi utama RPLT diarahkan ke:

  1. Pertanian dan irigasi — perluasan sawah irigasi teknis, pembangunan bendungan besar (terutama Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat yang dimulai 1957), intensifikasi padi;
  2. Infrastruktur transportasi — perbaikan dan perluasan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan (Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar), serta penerbangan sipil;
  3. Energi dan listrik — pembangunan 61 pembangkit listrik baru di berbagai daerah;
  4. Industri — pendirian 92 proyek industri percontohan (pupuk, semen, tekstil, pengolahan hasil bumi);
  5. Pendidikan dan kesehatan — pembangunan sekolah dan puskesmas untuk mendukung tenaga kerja terampil.

Target Pertumbuhan

RPLT menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,8% per tahun, dengan Produk Domestik Bruto naik dari sekitar Rp 100 miliar pada 1955 menjadi Rp 115 miliar pada 1960. Target ini sebenarnya realistis dan tidak berlebihan — berbeda dari rencana-rencana berikutnya yang lebih ambisius.

Pelaksanaan dan Pencapaian Sebagian

Meskipun secara keseluruhan gagal, beberapa proyek RPLT sempat terealisasi atau setidaknya dimulai:

Bendungan Jatiluhur — proyek terbesar RPLT dimulai pada 1957 dengan bantuan teknis dan pendanaan dari Prancis. Namun pembangunannya terhenti berkali-kali akibat krisis politik dan ekonomi, baru selesai pada 1970 di masa Orde Baru. Bendungan ini kini mengairi sekitar 240.000 hektare sawah di Jawa Barat dan memasok air bersih untuk Jabodetabek;

  1. Beberapa pembangkit listrik dan jaringan transmisi dibangun di Jawa dan Sumatera;
  2. Perbaikan jalan dan pelabuhan berjalan terbatas, terutama di Jawa;
  3. Beberapa industri percontohan seperti pabrik semen dan tekstil mulai didirikan, meski jauh dari target 92 proyek.

Namun secara keseluruhan, realisasi fisik dan anggaran RPLT diperkirakan hanya mencapai sekitar 30–40% dari target pada akhir periode.

Penyebab Kegagalan RPLT

Kegagalan RPLT bukan disebabkan oleh satu faktor, melainkan kombinasi krisis yang bertubi-tubi:

Gerakan PRRI/Permesta (1957–1961)

Gerakan di Sumatera dan Sulawesi memaksa pemerintah mengalihkan sebagian besar anggaran pembangunan ke belanja militer dan keamanan. Operasi militer skala besar membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara wilayah pemberontakan — yang juga menjadi sasaran pembangunan — menjadi tidak dapat dijangkau.

Krisis Ekonomi Global dan Kemerosotan Ekspor

Pada akhir 1957 dan awal 1958, terjadi resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Akibatnya, harga komoditas ekspor Indonesia (karet, minyak sawit, kopi, timah) anjlok di pasar dunia. Pendapatan devisa negara merosot tajam, sehingga pemerintah kekurangan mata uang asing untuk mengimpor mesin, bahan baku, dan peralatan industri yang dibutuhkan RPLT.

Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Akhir 1957)

Ketegangan dengan Belanda soal Irian Barat memuncak pada aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh buruh pada Desember 1957, yang kemudian dinasionalisasi pemerintah. Sekitar 700 perusahaan Belanda (perkebunan, pertambangan, perbankan, perdagangan) beralih ke tangan negara. Transisi ini mengganggu produksi dan manajemen, serta memperburuk iklim investasi asing.

Hiperinflasi dan Ketidakstabilan Keuangan

Defisit anggaran yang ditutup dengan pencetakan uang menyebabkan inflasi yang sangat tinggi — mencapai ratusan persen per tahun pada akhir 1950-an. Nilai rupiah merosot, harga-harga melonjak, dan anggaran pembangunan yang telah disusun menjadi tidak realistis lagi.

Transisi Politik ke Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengubah sistem pemerintahan secara fundamental. Prioritas politik bergeser dari pembangunan ekonomi ke konsolidasi kekuasaan, konfrontasi dengan Belanda (Irian Barat) dan kemudian dengan Malaysia, serta penguatan posisi Soekarno. RPLT yang merupakan produk sistem parlementer dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat Demokrasi Terpimpin.

Korupsi dan Lemahnya Kapasitas Pelaksana

Birokrasi pada masa itu belum memiliki kapasitas untuk melaksanakan rencana pembangunan yang besar. Korupsi dalam pengadaan proyek dan lemahnya pengawasan membuat banyak anggaran tidak tepat sasaran.

Penggantian RPLT: Rencana Delapan Tahun dan Repelita

Setelah RPLT dianggap gagal, pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Menyeluruh Delapan Tahun (1961–1968) yang jauh lebih ambisius dan ideologis, dengan semangat "politik sebagai panglima". Namun rencana ini juga gagal total akibat krisis ekonomi yang semakin parah, konfrontasi dengan Malaysia, dan akhirnya peristiwa 1965.

Baru setelah Orde Baru berkuasa, tradisi perencanaan pembangunan lima tahun dihidupkan kembali dalam bentuk Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I (1969–1974) hingga Repelita VI (1994–1999). Prinsip-prinsip perencanaan yang dirintis Biro Perancang Negara pada masa RPLT menjadi dasar bagi Bappenas yang dibentuk pada 1969.

Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1961 adalah cerita tentang ambisi yang baik yang terkubang di tengah badai krisis. Disusun oleh teknokrat terbaik zamannya di bawah Ir. Djuanda, dengan target yang realistis dan prioritas yang tepat, RPLT seharusnya menjadi fondasi kebangkitan ekonomi Indonesia. Namun politik yang labil, pemberontakan daerah, krisis ekonomi global, dan hiperinflasi membuktikan bahwa pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar cetak biru — ia membutuhkan stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan kebijakan.

Warisan RPLT tidak terletak pada proyek-proyek yang selesai, melainkan pada kesadaran bahwa bangsa ini membutuhkan perencanaan pembangunan yang terarah. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan Bappenas dan Repelita pada masa Orde Baru, serta RPJPN dan RPJMN pada era Reformasi. Sejarah RPLT mengingatkan kita: perencanaan yang baik adalah awal yang perlu, tetapi tanpa stabilitas politik dan komitmen pelaksanaan, setiap rencana indah akan berakhir sebagai arsip belaka.

Daftar Referensi

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956–1960. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
  • Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (Penyunting). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
  • Feith, Herbert. 1962. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
  • Higgins, Richard. 1966. Indonesian Economic Stabilization and Development. New York: Institute of Pacific Relations. 
  • Glassburner, Bruce (Ed.). 1971. The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornell University Press.
  • Paauw, Douglas S. dan Fein, Harry. 1958. "The Indonesian Economy in Transition". Economic Development and Cultural Change, Vol. 6, No. 3. 
  • Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Hampshire: Palgrave.
  • Simanjuntak, P.N.H. 2003. Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.
  • Country Studies US (Library of Congress). "Indonesia: Role of Government and Economic Planning". countrystudies.us.