Table of Contents

Pendidikan dan Olahraga Masa Demokrasi Terpimpin

Murid-murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA) pada tahun 1950-an jumlahnya mulai melimpah dan semuanya mengharapkan dapat menjadi mahasiswa. Mereka adalah produk pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan—hasil dari perluasan sekolah rakyat yang dikejar sejak akhir 1940-an. Eksplosi di bidang pendidikan tinggi ini memerlukan kebijakan baru untuk menampungnya, sehingga terjadilah perluasan horizontal maupun vertikal perguruan tinggi.

Universitas baru didirikan di hampir tiap ibu kota provinsi, sebagian karena alasan politik-psikologis untuk menyalurkan kebanggaan daerah. Jumlah fakultas ditambah meskipun tenaga pengajarnya tidak tersedia, sehingga harus dirangkap oleh pejabat-pejabat pemerintah di daerah. Perguruan-perguruan tinggi swasta juga semakin banyak, terutama setelah tahun 1960—menandai ekspansi yang sangat besar dalam pendidikan tinggi, yang didorong oleh meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa.

Untuk menampung lulusan pesantren dan memenuhi keinginan golongan Islam, didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)—berkembang dari Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA, 1957) menjadi IAIN pada 1960, dengan IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta) dan IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) sebagai cikal bakal. Untuk umat Kristen Protestan dan Katolik didirikan Sekolah Tinggi Theologia serta seminari-seminari, dan perguruan tinggi berbasis agama seperti Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (berakar dari Sekolah Tinggi Islam 1945), Universitas Kristen Indonesia (UKI), serta Universitas Katolik Atma Jaya.

Sistem penerimaan mahasiswa yang relatif mudah dan pembebasan uang kuliah ikut mendorong peningkatan jumlah mahasiswa: pada 1961 tercatat sekitar 181 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa menembus seratus ribu orang—meskipun ini baru berarti sekitar satu per seribu dari kelompok usia 18–24 tahun yang diperkirakan berjumlah 10 juta jiwa. Dengan kata lain, akses ke pendidikan tinggi masih sangat terbatas, namun laju pertumbuhannya telah menimbulkan tekanan politik dan sosial yang besar.

Sapta Usaha Tama dan Sistem Pendidikan Baru (1959–1962)

Sejak 1959, di bawah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono, disusun rencana pengajaran bernama Sapta Usaha Tama (Instruksi Menteri Muda PP&K No. 1/1959), yang meliputi: (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen PP&K; (2) peningkatan seni dan olahraga; (3) kewajiban usaha halaman; (4) kewajiban penabungan; (5) kewajiban usaha koperasi; (6) penyelenggaraan kelas masyarakat; dan (7) pembentukan regu kerja di kalangan SLTP/SLTA dan universitas.

Sejalan dengan itu, Instruksi Menteri No. 2 (dipertegas 17 Agustus 1961) menetapkan Sistem Pendidikan Pancawardhana—lima aspek perkembangan: (1) cinta bangsa dan tanah air serta moral nasional/internasional/keagamaan; (2) inteligensi; (3) emosional-artistik (rasa keharuan dan keindahan lahir-batin); (4) keprigelan/kerajinan tangan; dan (5) jasmani. Konsep ini bahkan diterjemahkan UNESCO menjadi The Five Principles of Education. Bersama Pancawardhana diperkenalkan Hari Krida (setiap Sabtu) untuk kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan, serta pada 1965 dikeluarkan Keppres No. 145 yang merumuskan tujuan pendidikan nasional berlandaskan Manipol-USDEK.

Perubahan sistem 1962. Mulai 1 Agustus 1962, pembagian jurusan A dan B di SMP ditiadakan; kurikulum baru menambahkan dua mata pelajaran, yakni Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga. Di SMA, kelas I diseragamkan (satu jenis) agar siswa dapat memilih jurusan sesuai bakat, dan mulai kelas II dibagi menjadi jurusan Budaya, Sosial, serta Ilmu Pasti dan Alam; guru juga diberi tugas bimbingan. Jika dilihat dari jenjang ini, tampak jelas lulusan SMA dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi—bukan untuk terjun ke masyarakat—sehingga menjadi salah satu sebab eksplosi pendidikan tinggi.

Pelaksanaan Sapta Usaha Tama. Dalam seni dan olahraga, setiap murid wajib mempelajari dan menyanyikan enam lagu nasional selain Indonesia Raya; cabang sepak bola dan bola voli dikembangkan dengan pertandingan dan piala bergilir. Usaha Halaman (UH)—bertani di halaman sekolah/rumah untuk menambah pangan—diberlakukan untuk semua tingkatan, negeri maupun swasta; sekolah swasta yang melanggar diancam pencabutan subsidi atau tidak diizinkan mengikuti ujian negara. Gerakan menabung disalurkan melalui Bank Tabungan Pos/kantor pos (diatur Depdikbud bersama direksi BTP) untuk mendidik hemat sekaligus mengumpulkan dana pembangunan, sementara koperasi sekolah digerakkan oleh murid dengan kepala sekolah/guru sebagai pengawas-penasihat. Kelas Masyarakat (pendidikan dua tahun) dibentuk untuk menampung lulusan Sekolah Rakyat yang tidak dapat melanjutkan sekolah, agar memperoleh keterampilan untuk hidup mandiri.

Dinamika Politik dalam Pendidikan: Perpecahan PGRI

Sekitar tahun 1960-an, dunia pendidikan diguncang masalah serius: upaya unsur-unsur komunis menguasai organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua PGRI M.E. Subiadinata menolak keras upaya tersebut. Ketegangan sudah terasa sejak Kongres IX PGRI di Surabaya (31 Oktober–4 November 1959) dan memuncak pada Kongres X di Jakarta (November 1962). Sebagian anggota pengurus yang menolak kebijakan Subiadinata kemudian mendirikan organisasi tandingan PGRI Non-Vaksentral pada Juni 1964, diketuai oleh Subandri (bersama Muljono dan Ichwan), yang mendapat dukungan dari Menteri PP&K Prijono dan Sekjen Depdikbud; bahkan Prijono memecat 27 pejabat tinggi departemen yang anti-PKI pada 1964.

Perlu dicatat bahwa terdapat dua perspektif: narasi resmi Orde Baru menekankan infiltrasi PKI untuk menguasai PGRI, sedangkan surat kabar sezaman dan penelitian mutakhir menyebut pemicu pecahnya PGRI adalah keputusan Subiadinata secara sepihak memasukkan PGRI ke SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, yang disponsori Angkatan Darat) melalui PSPN—langkah yang dianggap mengikat PGRI pada satu kekuatan politik. Setelah peristiwa G30S (1965), PGRI Non-Vaksentral dibubarkan dan banyak anggotanya menjadi korban pembunuhan massal, sehingga sekolah-sekolah kekurangan guru selama bertahun-tahun.

Di perguruan tinggi, selama Demokrasi Terpimpin diintensifkan studi terpimpin dalam rangka Manipol-USDEK yang diikuti dengan retooling (penyesuaian kurikulum), serta indoktrinasi Manipol-USDEK dan ajaran Pemimpin Besar Revolusi sebagai mata kuliah utama. Pada saat yang sama, untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli pembangunan, perguruan tinggi diberi tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Keolahragaan Nasional: Asian Games IV, Skorsing IOC, dan Ganefo

Di bidang olahraga terjadi kemajuan pesat. Pada 1957, Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani (IPPD) diubah menjadi Biro Pendidikan Jasmani. Setelah Asian Games III di Tokyo (1958), Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Asian Games IV (mengalahkan Karachi 22 lawan 20 suara). Untuk persiapan itu, pada 1960 Biro Pendidikan Jasmani ditingkatkan menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Soekarno menjadikan olahraga instrumen revolusi dan nation and character building; dibangunlah Kompleks Olahraga Senayan (stadion utama berkapasitas ~100.000 penonton), Hotel Indonesia, Jalan Thamrin/Gatot Subroto, Jembatan Semanggi, Patung Selamat Datang, dan untuk pertama kalinya TVRI mengudara pada pembukaan Asian Games, 24 Agustus 1962.

Secara kelembagaan dikeluarkan Keppres No. 94/1962 (7 Maret 1962) membentuk Departemen Olahraga (Depora) dengan R. Maladi sebagai Menteri Olahraga pertama; Keppres No. 263/1963 (18 Desember 1963) tentang Rencana 10 Tahun Depora; dan Keppres No. 174/1964 (20 Juli 1964) membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI).

Asian Games IV (24 Agustus–4 September 1962, diikuti 17–18 negara, 13 cabang) berlangsung sukses dan Indonesia menempati peringkat kedua di bawah Jepang. Namun, karena Indonesia tidak memberikan visa kepada kontingen Israel dan Taiwan (Republik China)—dengan alasan solidaritas Palestina dan kebijakan Satu Tiongkok—wakil India dalam Asian Games Federation, G.D. Sondhi, memprotes; ia dideklarasikan persona non grata dan demonstran menyerbu Kedutaan India. Akibatnya, Executive Board IOC di Lausanne pada 7 Februari 1963 menjatuhkan skorsing tidak tentu batas kepada Komite Olimpiade Indonesia—pertama kalinya dalam sejarah IOC—dengan syarat pencabutan apabila Indonesia menjamin tidak mengulangi diskriminasi.

Koreksi penting: bertentangan dengan anggapan bahwa skorsing dicabut pada 1963 karena Indonesia merencanakan Ganefo, yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia tidak bersedia memberikan jaminan tersebut; Soekarno malah menantang IOC dengan mendirikan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) sebagai olimpiade tandingan negara-negara NEFO. Ganefo I diselenggarakan 10–22 November 1963 di Jakarta, diikuti sekitar 48–51 negara dan 2.700 atlet dengan tiga program (olahraga, pesta seni, tur delegasi); Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia pun memboikot Olimpiade Tokyo 1964. Skorsing IOC baru dicabut pada 1966, setelah pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto mengakhiri konfrontasi dan kembali ke kebijakan luar negeri konvensional.

Perkembangan pendidikan dan olahraga pada masa Demokrasi Terpimpin memperlihatkan dua sisi sekaligus: di satu sisi, ekspansi pendidikan tinggi, pembentukan IAIN dan perguruan tinggi berbasis agama, program Sapta Usaha Tama–Pancawardhana, serta keberhasilan Asian Games IV dan Ganefo merupakan prestasi nasional yang membanggakan dan menjadikan Indonesia diperhitungkan. Di sisi lain, politisasi pendidikan—persaingan PKI dengan Angkatan Darat dalam tubuh PGRI, indoktrinasi Manipol-USDEK, serta pemecatan pejabat anti-PKI—dan politisasi olahraga (penolakan Israel-Taiwan yang berujung skorsing IOC) menunjukkan bahwa kedua bidang ini menjadi medan pertarungan ideologi yang kelak berakhir tragis setelah 1965. Sejarah ini mengajarkan bahwa kemajuan fisik dan kelembagaan perlu diimbangi oleh otonomi profesi dan prinsip non-diskriminasi agar tidak terjebak dalam polarisasi politik.

Daftar Referensi

• Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (ed.). 1984/1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
• Tilaar, H.A.R. 2002. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Indonesia Maju. Jakarta: Rineka Cipta.
• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Depdikbud.
• 4. McVey, Ruth T. 1990. "Teaching Modernity: The Indonesian Communist Party as an Educational Institution." (terj. Indonesia: Mengajarkan Modernitas: PKI Sebagai Sebuah Lembaga Pendidikan).
• 5. Espy, Richard. 1981. The Politics of the Olympic Games. Berkeley: University of California Press.
• 6. Mortimer, Rex. 1974. Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
• 7. Legge, J.D. 1972. Sukarno: A Political Biography. London: Allen Lane.
• 8. Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1300 (edisi ke-3). Basingstoke: Palgrave; Stanford: Stanford University Press.
• 9. Anderson, Benedict R. & Ruth T. McVey. 1971. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (Cornell Paper). Ithaca, N.Y.: Cornell University. (konteks pasca-G30S dan nasib guru)
• 10. Roosa, John. 2006. Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia. Madison: University of Wisconsin Press.