Table of Contents

Sikap Ofensif PKI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Setelah pemberontakan Madiun 1948 yang gagal dan menelan korban ribuan anggota, Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit kembali di bawah pimpinan D.N. Aidit (Ketua CC PKI sejak 1951) dengan garis "jalan damai" menuju sosialisme—berpartisipasi dalam pemilu, membangun organisasi massa, dan mendukung Presiden Soekarno. Pada Pemilu 1955, PKI meraih sekitar 16% suara (peringkat keempat) dan menjadi kekuatan politik terbesar keempat.

Sikap Ofensif PKI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa Demokrasi Terpimpin, dengan perlindungan konsep Nasakom (Nasionalis–Agama–Komunis) yang dicetuskan Soekarno, PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan RRT: pada 1965 diperkirakan beranggotakan sekitar 2–3 juta kader, dengan organisasi sayap yang jauh lebih besar—SOBSI (buruh, 3–4 juta), BTI (tani, klaim 7–12 juta), Gerwani (wanita, sekitar 1,5 juta), Pemuda Rakyat, dan Lekra (kebudayaan).

Pertumbuhan inilah yang membuat ofensif PKI ke tiga bidang—massa buruh-tani, partai politik/ormas, dan pertahanan-keamanan—menjadi sentral dalam dinamika politik 1959–1965.

Ofensif untuk Menguasai Massa Buruh dan Tani

Dalam usaha menguasai buruh, PKI mempunyai keuntungan karena merupakan salah satu partai tertua dan berpengalaman. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), federasi buruh yang dikuasainya sejak akhir 1946, menjadi sarana aksi revolusioner yang efektif; melalui aksi mogok dan demonstrasi, SOBSI berhasil menekan pengusaha dan pemerintah sekaligus menunjukkan kekuatan massa. Pada 1961 PKI menyempurnakan sistem organisasi SOBSI melalui rencana tiga tahun.

Sejak 1950-an PKI menggalang kekuatan massa di desa-desa, dengan pertimbangan penduduk pedesaan meliputi 80% penduduk Indonesia sehingga perannya tidak dapat diabaikan. Desa dipandang sebagai sumber tenaga, sumber bahan keperluan hidup, dan pangkalan kekuatan revolusi. Infiltrasi dimulai ke tubuh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang ketika itu dipimpin Sadjarwo dari PNI, dengan slogan "tanah untuk kaum tani".

PKI kemudian berhasil menjadikan BTI 100% sebagai ormasnya—pukulan berat bagi PNI. Klaim Aidit menyebut keanggotaan BTI melonjak dari 400.000 pada fusi 1953 menjadi lebih dari 7 juta pada 1964 (di Jawa Barat saja sekitar 1,25 juta), meskipun peneliti mencatat banyak organisasi tani melakukan over-claim (Aidit, 1964).

Untuk mempelajari psikologi petani, pimpinan PKI melancarkan gerakan turun ke bawah (turba) dengan Aksi Tiga Sama: sama tinggal, sama makan, sama bekerja. Secara massal gerakan ini melibatkan ribuan kader ke desa-desa di Jawa Barat; sementara itu, riset khusus yang menghasilkan buku pegangan kader Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa (1964) dipimpin langsung Aidit dengan sekitar 40 petugas riset selama 2 Februari–23 Maret 1964 di 24 kecamatan Jawa Barat (Rancah/Ciamis, Cisompet/Garut, Karangnunggal/Tasikmalaya, Eretan Wetan/Indramayu, dan sebagainya).

Dalam manual itu dijelaskan bahwa "setan desa" adalah musuh petani yang harus dihancurkan—antara lain tuan tanah jahat, tengkulak jahat, lintah darat/pengisap darah, tukang ijon, penguasa jahat, bandit desa, dan (dalam narasi resmi) kiai/ulama desa yang digambarkan sebagai penghalang kemajuan. Dengan taktik ini seolah-olah PKI membela kepentingan tani; padahal setelah berkuasa, komunis di negeri lain justru menindas kaum tani seperti di Uni Soviet. Aksi "mengganyang setan desa" inilah yang menimbulkan dendam di kalangan masyarakat desa santri—salah satu faktor yang menjelaskan aksi main hakim sendiri pasca-G30S, terutama di Jawa Timur (Aminuddin Kasdi, dalam SINDOnews, 2016).

Usaha menghancurkan pengaruh ulama diarahkan pula untuk menarik angkatan muda non-santri dan mematahkan ormas/partai Islam. PKI menggunakan Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), di samping BTI. Mereka diuntungkan oleh dua undang-undang baru: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 dan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) No. 2/1960, dengan batas penyelesaian landreform hingga 1964.

PKI/BTI menjadikan keduanya fokus kegiatan: dikatakan kepada petani bahwa kedua undang-undang tidak akan terealisasi jika mereka tidak memilih tokoh PKI sebagai pemuka kampung dan lurah. Kader PKI bahkan menghasut tani untuk langsung menggarap tanah yang dianggap miliknya berdasarkan UUPA—disebut aksi sepihak.

Akibatnya, di beberapa tempat terjadi konfrontasi fisik dengan korban, misalnya di Indramayu, Bandar Betsy (Sumatera Utara, 1965), dan Jengkol (Kediri, 15 November 1961) yang menjadi model aksi serupa. Di Jawa Timur sepanjang 1964–1965 dicatat sedikitnya empat anggota PKI/BTI tewas, 43 orang luka-luka, dan 409 kader BTI ditahan. Aksi sepihak ini pada hakikatnya adalah salah satu cara pamer kekuatan PKI, seperti halnya slogan "ganyang kaum imperialis dan kapitalis".

Di bidang budaya, Lekra menyusup ke desa melalui ketoprak, wayang kulit, wayang orang, ludruk, kuda lumping, reog Ponorogo, dan lain-lain untuk penetrasi politik. PKI juga melakukan ofensif psikologis dengan menyiarkan statistik jumlah pendukung. Lawan budaya PKI adalah kelompok Manifes Kebudayaan (Manikebu, 1963) yang menolak seni sebagai alat politik—sebuah pertentangan yang memperdalam polarisasi intelektual.

Ofensif untuk Menguasai Partai Politik dan Organisasi Massa

Infiltrasi PKI ke PNI mulai berhasil: sejak 1959 PNI mengubah pengertian Marhaenisme menjadi "Marxisme yang diterapkan dalam kondisi Indonesia" dan menempuh garis radikal-kiri anti-Amerika yang disokong penuh PKI. Beberapa tokoh PNI menyadari penyelewengan ini, namun golongan kiri dalam Badan Pekerja menyingkirkan mereka dengan predikat "marhaenis gadungan"—tindakan yang dibenarkan Soekarno. Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), ormas budayawan PNI di bawah Sitor Situmorang, bahkan menyatakan "tidak ada perbedaan pokok antara LKN dan Lekra tentang soal kultural dan kesusastraan", karena keduanya bertumpu pada Marxisme.

Setelah 1959, PNI menonjolkan identitas "Marhaenis" pada setiap ormasnya (Front Marhaenis, Pemuda Marhaenis, Wanita Marhaenis, Nelayan Marhaenis, Buruh Marhaenis). Banyak kader komunis sengaja dimasukkan PKI ke tubuh PNI; di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi bentrokan antara pengurus cabang PNI (nasionalis murni) dengan pengurus ormas Marhaenis yang sebagian besar berasal dari mahasiswa berhaluan kiri seperti Consentrasi Mahasiswa Yogya (CMY).

Dalam aksi sepihak di Boyolali, Klaten, Jengkol, Kanigoro, dan Cilacap, ormas PNI justru berada di pihak PKI, sementara cabang PNI menentang. Hadisubeno (Ketua DPD PNI Jawa Tengah) mengungkapnya dalam sebuah "buku putih", namun pada 4 Agustus 1965 ia dan kawan-kawan justru diskors oleh DPP PNI. Tidak mengherankan jika pada 1 Oktober 1965 pukul 10.00 WIB, DPP PNI—melalui Sekretaris Jenderal Ir. Surachman (bekas tokoh CMY)—mengeluarkan pernyataan mendukung Gerakan 30 September.

Penyusupan ke Partindo bahkan lebih total: 75% Dewan Pimpinan Pusat Partindo dijabat oleh komunis berbaju Partindo, sehingga seluruh napas dan kegiatan Partindo melaksanakan program PKI. Sementara itu, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)—satu-satunya organisasi yang anggotanya tersebar hingga ke desa dan menduduki posisi sosial-politik berpengaruh—menjadi incaran. Ketika penguasaan dari dalam gagal, pada 1963 PKI membentuk PGRI tandingan "PGRI Non-Vaksentral (PGRI-NV)" di bawah Subandri dan Muljono. Meskipun kurang berhasil di luar Jawa, di Pulau Jawa PGRI-NV sempat menarik guru sekolah dasar di desa—sehingga banyak guru terlibat organisatoris dengan massa PKI.

Ofensif di Bidang Pertahanan-Keamanan

Menurut keterangan Njono, Peris Pardede, dan Sudisman dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), hanya Aidit yang diberi kekuasaan Politbiro menentukan segala hal mengenai ABRI, dan ia dibantu oleh sebuah Biro Khusus. Biro ini tidak tercantum dalam konstitusi partai (tidak konstitusional), bersifat rahasia bahkan bagi anggota PKI sendiri, dan langsung berada di bawah Ketua CC PKI.

Berdasarkan keterangan persidangan, dari 18 anggota Politbiro hanya sekitar tiga orang yang mengetahui keberadaannya (Aidit, Sudisman, dan Oloan Kutapea). Setelah kepala sebelumnya, Karto, wafat, sejak 1963/1964 Biro Khusus dipimpin Sjam Kamaruzzaman, dibantu Pono (Supono Marsudidjojo) sebagai wakil, serta Bono (Waluyo), Suwandi, dan Hamim. Pada tingkat daerah, misalnya Biro Khusus Yogyakarta dipimpin Wirjomartono (kemudian dihukum Mahmillub) dan Solo oleh Djojopratedjo (Roosa, 2006).

Dalam mencari anggota ABRI yang dibina, Biro Khusus mengutamakan: (1) mereka yang pada revolusi kemerdekaan pernah turut serta atau bersimpati pada pemberontakan Madiun 1948 (bekas TLRI Yadau-Suyoto, bekas Batalyon Pesindo); (2) perwira yang sakit hati terhadap korupsi dan hidup mewah sebagian perwira tinggi; (3) anggota muda ABRI yang masuk setelah 1950 dan tidak mengalami penumpasan Madiun sehingga diharapkan tidak anti-komunis. Aidit pernah berkata: 

"…selama ini masih ada golongan rakyat yang belum kita jadikan objek karya sastra dan seni, yaitu massa prajurit… mereka pada umumnya adalah rakyat pekerja yang memanggul senapan."

Dengan memasukkan prajurit sebagai soko guru bersama buruh dan tani, Aidit menyadari revolusi tidak akan sukses tanpa keterlibatan mereka.

Pembinaan tidak harus melalui pengomunisan langsung; cukup menjadikan simpatisan, lalu ditingkatkan kesadaran politiknya. Biro Khusus melakukan dua macam pembinaan: taktis/operasional (menghasilkan pelaksana tugas partai seperti Brigjen Supardjo, Kolonel Abdul Latief, Mayor Udara Sujono—bukan Suyono—Letkol Untung, Kolonel Laut Sunardi, dan Letkol Heru Atmodjo) dan fungsional (menarik perwira tingkat atas agar sejalan dengan kebijakan PKI).

Keanggotaan mereka dirahasiakan. Misalnya, Letkol Untung dibina di Semarang oleh kader Sudarmo dan di Jakarta oleh Suyono/Sujono. Infiltrasi menjangkau hampir semua Kodam—terutama Staf I (Intelijen), III (Personel), dan V (Teritorial)—serta komandan pasukan. Angkatan Darat dianggap penghalang utama; Angkatan Udara dianggap sudah dekat (Omar Dhani loyal kepada Soekarno), sedangkan AL dan Kepolisian dianggap sibuk dengan urusan internal.

Sejak Madiun, Aidit sadar kekalahan PKI antara lain karena tidak memiliki pasukan bersenjata sendiri seperti Mao atau Ho Chi Minh. Karena itu ia berusaha agar ormas massa (Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI, Gerwani) suatu saat dapat dipersenjatai. Cita-cita itu mendapat momentum dengan Trikora, Dwikora, dan pengerahan sukarelawan.

Usul mempersenjatai buruh-tani berkembang menjadi konsep Angkatan V (di luar empat angkatan ABRI). Gagasan ini disampaikan Perdana Menteri RRC Zhou Enlai kepada Soekarno—dan pada kunjungan April 1965 (peringatan 10 tahun KAA Bandung) Zhou secara terbuka menawarkan bantuan 100.000 senjata ringan (tipe SKS) untuk mengisi sekitar 10 divisi. Soekarno melontarkan gagasan Angkatan V di hadapan Kursus Reguler Lemhannas (31 Mei 1965; Lemhannas diresmikan 20 Mei 1965).

Tiga panglima angkatan menolak (khawatir PKI menebus kekalahan Madiun), hanya Laksdya Udara Omar Dhani yang menerima. Menteri Penerangan Achmadi dan Sekjen Partindo Adisumarto malah menyebut Angkatan V sebagai "realisasi tentara rakyat". Jenderal A.H. Nasution mewaspadainya dengan membentuk Hansip (Pertahanan Sipil), resimen mahasiswa, dan kesatuan karyawan BUMN. Secara diam-diam, dengan bantuan oknum ABRI, PKI tetap melatih anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya (Halim) sebagai persiapan—fakta yang terungkap setelah peristiwa G30S ( Roosa, 2006).

Catatan Historiografis dan Akhir dari Ofensif PKI

Pada malam 30 September–1 Oktober 1965, sekelompok perwira menengah (Letkol Untung, Kolonel Latief, Mayor Udara Sujono) bersama Sjam dan Pono dari Biro Khusus menculik dan membunuh enam jenderal serta satu perwira pertama di Lubang Buaya. Menurut versi resmi Orde Baru (Notosusanto & Saleh, 1968; Mahmillub), PKI—melalui Biro Khusus di bawah Aidit—adalah dalang tunggal Gerakan 30 September untuk merebut kekuasaan.

Namun, kajian akademis memberikan nuansa berbeda: Cornell Paper (Anderson & McVey, 1971) memandangnya sebagai perselisihan internal di tubuh Angkatan Darat; John Roosa (Pretext for Mass Murder, 2006) berargumen bahwa hanya sekelompok kecil pimpinan PKI (Aidit bersama Biro Khusus Sjam) yang terlibat, bukan seluruh partai/ormas, dan peristiwa itu dijadikan dalih oleh Soeharto untuk menggulingkan Soekarno serta memusnahkan PKI. Dengan demikian, narasi "ofensif PKI" di atas perlu dibaca sebagai salah satu perspektif historiografis, bukan kebenaran final yang tertutup (Taylor & Francis, 2011).

Yang tidak diperdebatkan adalah konsekuensinya: setelah G30S, di bawah pimpinan Soeharto, militer bersama kelompok sipil anti-komunis (termasuk ormas Islam/Ansor) melancarkan pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI serta keluarganya pada 1965–1966, dengan perkiraan korban antara 500.000 hingga lebih dari satu juta jiwa, serta ratusan ribu ditahan tanpa pengadilan (Crouch, 1978; Roosa, Buried Histories, 2020). Aksi sepihak dan kampanye "setan desa" yang telah menciptakan dendam di pedesaan menjadi salah satu faktor yang mempermudah mobilisasi kekerasan, meskipun kajian mutakhir menekankan peran sentral instruksi militer (Roosa, 2020). Pada 1966, PKI dan ajaran Marxisme-Leninisme dilarang melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, dan seluruh ofensif PKI berakhir total.

Ofensif PKI di tiga bidang—buruh-tani, partai/ormas, dan ABRI—merupakan puncak strategi jalan damai Aidit yang justru, menurut banyak pengamat, menciptakan ketakutan di kalangan militer dan kelompok Islam sehingga memicu konfrontasi terbuka. Pada satu sisi, PKI berhasil membangun basis massa terbesar dalam sejarahnya; pada sisi lain, infiltrasi ke ABRI melalui Biro Khusus dan gagasan Angkatan V membuat sebagian perwira tinggi merasa eksistensinya terancam. Peristiwa G30S dan pembantaian 1965–1966 mengakhiri semuanya secara tragis, dan hingga kini perdebatan tentang seberapa jauh keterlibatan PKI secara keseluruhan masih berlanjut—sebuah alasan mengapa sejarah ini harus disajikan dengan merujuk pada beragam sumber, bukan hanya satu versi.

Daftar Referensi

• Mortimer, Rex. 1974. Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
• Crouch, Harold. 1978. The Army and Politics in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
• Anderson, Benedict R. & Ruth T. McVey. 1971. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (Cornell Paper). Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project.
• Roosa, John. 2006. Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia. Madison: University of Wisconsin Press (edisi Indonesia: Dalih Pembunuhan Massal, Jakarta: Hasta Mitra, 2008).
• Roosa, John. 2020. Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia. Madison: University of Wisconsin Press.
• Notosusanto, Nugroho & Ismail Saleh. 1968. The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia. Jakarta: Pembimbing Masa. (versi resmi Orde Baru)
• Wieringa, Saskia E. 2002. Sexual Politics in Indonesia. Houndmills: Palgrave / Jakarta: Jurnal Perempuan. (tentang Gerwani dan mitos Lubang Buaya)
• Legge, J.D. 1972. Sukarno: A Political Biography. London: Allen Lane.
• Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1300 (edisi ke-3). Basingstoke: Palgrave; Stanford: Stanford University Press.
• Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (ed.). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.